JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 54 hasil yang relevan dengan "pemerataan pembiayaan infrastruktur "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | DANA JAMINAN | INFRASTRUKTUR
125/PMK.08/2017

Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

  • Ditetapkan: 18 Sep 2017
  • Diundangkan: 18 Sep 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR
174/PMK.08/2016

Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daera...

  • Ditetapkan: 17 Nov 2016
  • Diundangkan: 17 Nov 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH | DANA ALOKASI UMUM
121/PMK.07/2017

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/ atau Dana Bagi Hasil.

  • Ditetapkan: 05 Sep 2017
  • Diundangkan: 05 Sep 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 69 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 12 Jul 2023
  • Diundangkan: 13 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | APBN
UU 6 TAHUN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

  • Ditetapkan: 27 Okt 2021
  • Diundangkan: 27 Okt 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
30/PMK.08/2021

Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 31 Mar 2021
  • Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PMK 95 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembag...

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 15 Sep 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • pembiayaan proyek infrastruktur...
  • dana pemerintah daerah infrastruktur...
  • investasi infrastruktur berkelanjutan...
  • efisiensi anggaran infrastruktur...
  • kolaborasi publik-swasta infrastruktur...