Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap, , dan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap, , dan
Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Relevan terhadap dan
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus