JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 75 hasil yang relevan dengan "penanggulangan kemiskinan "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PENANGGULANGAN KEMISKINAN | PERCEPATAN
PERPRES 15 TAHUN 2010

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

  • Ditetapkan: 25 Feb 2010
  • Diundangkan: 25 Feb 2010
Thumbnail
PENANGGULANGAN KEMISKINAN | PENDANAAN
168/PMK.07/2009

Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INDEKS FISKAL | TAHUN ANGGARAN 2015
142/PMK.07/2014

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 11 Jul 2014
  • Diundangkan: 11 Jul 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
74/PMK.07/2013

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 08 Apr 2013
  • Diundangkan: 08 Apr 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INDEKS FISKAL | PERENCANAAN PENDANAAN
54/PMK.07/2012

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 16 Apr 2012
  • Diundangkan: 16 Apr 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN PENDANAAN
66/PMK.07/2011

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 31 Mar 2011
  • Diundangkan: 31 Mar 2011
Thumbnail
INDEKS FISKAL | PERENCANAAN PENDANAAN
61/PMK.07/2010

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 10 Mar 2010
  • Diundangkan: 10 Mar 2010
Thumbnail
PENANGGULANGAN KEMISKINAN | PERUBAHAN
148/PMK.07/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiski...

  • Ditetapkan: 15 Jul 2014
  • Diundangkan: 15 Jul 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
KOORDINASI | PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERPRES 13 TAHUN 2009

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

  • Ditetapkan: 27 Mar 2009
  • Diundangkan: 27 Mar 2009
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2023

Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 21 Sep 2023
  • Diundangkan: 25 Sep 2023

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan fiskal...
  • program bantuan sosial yang efektif...
  • pengembangan ekonomi masyarakat lokal...
  • pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan...
  • penguatan sistem perlindungan sosial...