JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 580 hasil yang relevan dengan "penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata "
Dalam 0.053 detik
Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 142 TAHUN 2023

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

  • Ditetapkan: 15 Des 2023
  • Diundangkan: 18 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PMK 54 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada ...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2023
  • Diundangkan: 17 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KENDARAAN BERMOTOR | BARANG KENA PAJAK
PP 61 TAHUN 2020

Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

  • Ditetapkan: 15 Okt 2020
  • Diundangkan: 16 Okt 2020
Thumbnail
APBN | APBN | RINCIAN
PERPRES 201 TAHUN 2024

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 30 Nov 2024
  • Diundangkan: 30 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KENDARAAN BERMOTOR | LAYANAN
PERPRES 4 TAHUN 2025

Peraturan Presiden tentang Penrbahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendar...

  • Ditetapkan: 21 Jan 2025
  • Diundangkan: 21 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
184/PMK.07/2022

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 09 Des 2022
  • Diundangkan: 12 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 58

Loading...
Quick Look - ??
  • penerimaan pajak daerah pariwisata...
  • pengelolaan pajak pariwisata...
  • kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah...
  • kebijakan pajak daerah untuk pariwisata...
  • pemanfaatan pajak pariwisata untuk pembangunan daerah...