Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap, , dan
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Relevan terhadap
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Relevan terhadap
Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
Relevan terhadap
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Relevan terhadap, , dan