JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.387 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran subsidi yang berkelanjutan "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBN | RINCIAN
PERPRES 206 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PPH 21
PMK 6 TAHUN 2026

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yangDitanggung Pemerintah Tah...

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 19 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
KREDIT PROGRAM | PERUMAHAN
PMK 65 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan

  • Ditetapkan: 18 Sep 2025
  • Diundangkan: 24 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA | SUBSIDI LISTRIK
PMK 20 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

  • Ditetapkan: 05 Mar 2025
  • Diundangkan: 11 Mar 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 63 TAHUN 2025

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan...

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 01 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
12/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 20 Feb 2020
  • Diundangkan: 20 Feb 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 7 TAHUN 2024

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 12 Feb 2024
  • Diundangkan: 13 Feb 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
97/PMK.02/2022

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta...

  • Ditetapkan: 08 Jun 2022
  • Diundangkan: 10 Jun 2022

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 139

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan anggaran subsidi berkelanjutan...
  • evaluasi efektivitas subsidi pemerintah...
  • transparansi pengelolaan anggaran...
  • strategi pengurangan ketimpangan...
  • integrasi kebijakan fiskal dan sosial...