JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 388 hasil yang relevan dengan "penyertaan modal pemerintah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
PT KERETA API INDONESIA | PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PP 61 TAHUN 2005

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia.

  • Ditetapkan: 12 Des 2005
  • Diundangkan: 12 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PT. KERTAS KRAFT ACEH | PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PP 60 TAHUN 2005

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perseroan (Persero) Pt Kertas Kraft Aceh.

  • Ditetapkan: 12 Des 2005
  • Diundangkan: 12 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 4 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2O25

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 16 TAHUN 2024

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

  • Ditetapkan: 28 Mar 2024
  • Diundangkan: 28 Mar 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. WIJAYA KARYA
PP 15 TAHUN 2024

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Penrsahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

  • Ditetapkan: 28 Mar 2024
  • Diundangkan: 28 Mar 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 34 TAHUN 2023

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

  • Ditetapkan: 24 Mar 2023
  • Diundangkan: 27 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 55 TAHUN 2023

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

  • Ditetapkan: 12 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA | PERTAMBANGAN BATUBARA
PMK 77 TAHUN 2025

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 39

Loading...
Quick Look - ??
  • penyertaan modal pemerintah...
  • investasi publik...
  • pembiayaan infrastruktur...
  • dana pembangunan ekonomi...
  • pengelolaan aset negara...