JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 194 hasil yang relevan dengan "peraturan pensiun daerah "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 14 TAHUN 2024

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

  • Ditetapkan: 13 Mar 2024
  • Diundangkan: 13 Mar 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PETUNJUK TEKNIS | TUNJANGAN HARI RAYA
PMK 23 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunj...

  • Ditetapkan: 12 Mar 2025
  • Diundangkan: 13 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | GAJI KETIGA BELAS
PP 16 TAHUN 2022

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022

  • Ditetapkan: 13 Apr 2022
  • Diundangkan: 13 Apr 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA PERPAJAKAN
PER-7/PJ/2025

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, d...

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
UU 20 TAHUN 2023

Aparatur Sipil Negara

  • Ditetapkan: 31 Okt 2023
  • Diundangkan: 31 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
39/PMK.02/2021

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)

  • Ditetapkan: 07 Apr 2021
  • Diundangkan: 08 Apr 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 168 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • peraturan pensiun daerah...
  • kebijakan pengelolaan dana pensiun...
  • standar pelayanan pensiun daerah...
  • aspek hukum pensiun daerah...
  • transparansi dan akuntabilitas dana pensiun...