JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 54 hasil yang relevan dengan "permodalan mikro Indonesia "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM UMUM | BIDANG PAJAK
PERPU 2 TAHUN 2022

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
150/PMK.05/2021

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 25 Okt 2021
  • Diundangkan: 26 Okt 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PENAMBAHAN | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 98 TAHUN 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 17 Okt 2014
  • Diundangkan: 17 Okt 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 81 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 10 Des 2013
  • Diundangkan: 10 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | ANGGARAN
231/PMK.06/2016

Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
PP 80 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 10 Des 2013
  • Diundangkan: 10 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 114 TAHUN 2020

Strategi Nasional Keuangan lnklusif

  • Ditetapkan: 07 Des 2020
  • Diundangkan: 07 Des 2020
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PENAMBAHAN
PP 108 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 24 Des 2012
  • Diundangkan: 24 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 82 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • permodalan mikro Indonesia...
  • akses keuangan untuk UMKM...
  • program pembiayaan mikro...
  • kebijakan keuangan inklusif...
  • dukungan pemerintah untuk sektor mikro...