JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 780 hasil yang relevan dengan "pertanggungjawaban publik dalam program sosial "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BPJS KETENAGAKERJAAN
PMK 46 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan ...

  • Ditetapkan: 16 Jul 2025
  • Diundangkan: 24 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
40/PMK.02/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Ta...

  • Ditetapkan: 07 Apr 2021
  • Diundangkan: 08 Apr 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
136/PMK.02/2020

Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negar...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024
Thumbnail
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL | BIDANG ANGGARAN
PMK 109 TAHUN 2025

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2026

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 149 TAHUN 2023

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | COVID-19 | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
17/PMK.07/2021

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Da...

  • Ditetapkan: 15 Feb 2021
  • Diundangkan: 16 Feb 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT UTANG NEGARA
PMK 111 TAHUN 2024

Pengelolaan Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 19 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
4/PMK.02/2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi N...

  • Ditetapkan: 17 Jan 2023
  • Diundangkan: 20 Jan 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 78

Loading...
Quick Look - ??
  • pertanggungjawaban publik...
  • transparansi anggaran...
  • akuntabilitas program sosial...
  • evaluasi dampak kebijakan...
  • pengelolaan keuangan publik...