JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 87 hasil yang relevan dengan "praktik terbaik pengelolaan kontrak PPP "
Dalam 0.062 detik
Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PMK 54 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada ...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2023
  • Diundangkan: 17 Mei 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
STATUTA | STAN
223/PMK.01/2020

Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERUSAN PINJAMAN | PINJAMAN LUAR NEGERI
64/PMK.05/2018

Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 28 Jun 2018
  • Diundangkan: 29 Jun 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG MILIK NEGARA | PERTAMBANGAN BATUBARA
PMK 77 TAHUN 2025

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
71/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 23 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
238/PMK.02/2022

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 115 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 02 Nov 2023
  • Diundangkan: 06 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 20 Feb 2023
  • Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PERJANJIAN | PEMBAYARAN
PMK 1 TAHUN 2024

Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 9

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan kontrak PPP terbaik...
  • manajemen risiko dalam proyek PPP...
  • evaluasi kinerja kontrak publik swasta...
  • prinsip akuntabilitas dalam kontrak PPP...
  • kebijakan keuangan untuk proyek infrastruktur PPP...