JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 9 hasil yang relevan dengan "restrukturisasi utang debitor "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL | PENGELOLAAN ASET
92/PMK.06/2009

Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Pt Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

  • Ditetapkan: 08 Mei 2009
  • Diundangkan: 08 Mei 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
158/PMK.06/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagi...

  • Ditetapkan: 15 Nov 2021
  • Diundangkan: 15 Nov 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | KEPAILITAN
38/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    24/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      23/PUU-XIX/2021

      Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        58/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik I...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41/PUU-XVIII/2020

          Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
            234/PMK.05/2011

            Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

            • Ditetapkan: 23 Des 2011
            • Diundangkan: 23 Des 2011
            • 1

            Loading...
            Quick Look - ??
            • restrukturisasi utang publik...
            • pengelolaan utang luar negeri...
            • kebijakan restrukturisasi utang...
            • analisis risiko utang debitor...
            • penyelesaian utang berkelanjutan...