JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 197 hasil yang relevan dengan "studi dampak sosial kebijakan belanja publik "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
134/PMK.07/2022

Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

  • Ditetapkan: 05 Sep 2022
  • Diundangkan: 05 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
114/PMK.05/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belan...

  • Ditetapkan: 30 Agu 2021
  • Diundangkan: 31 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | SURAT BERHARGA NEGARA | PROGRAM PEN
187/PMK.05/2020

Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ...

  • Ditetapkan: 26 Nov 2020
  • Diundangkan: 26 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak sosial belanja publik...
  • analisis kebijakan fiskal...
  • pengelolaan anggaran daerah...
  • evaluasi efektivitas program sosial...
  • transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah...