JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 251 hasil yang relevan dengan "studi kasus perjanjian perdagangan internasional "
Dalam 0.037 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
10/PMK.010/2021

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 03 Feb 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
11/PMK.010/2021

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriente Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok...

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 03 Feb 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | IMPOR PRODUK
1/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator Tipe Roll Bond dan Tipe Fin

  • Ditetapkan: 03 Jan 2020
  • Diundangkan: 03 Jan 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | ANGGARAN
PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 18 Nov 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | HOT ROLLED PLATE
111/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (Hrp) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

  • Ditetapkan: 01 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
POLYESTER STAPLE FIBER | REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
114/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (Psf) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

  • Ditetapkan: 05 Agu 2019
  • Diundangkan: 05 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK ANTI DUMPING | REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
115/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yam (Sdy) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

  • Ditetapkan: 06 Agu 2019
  • Diundangkan: 06 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR PRODUK CANAI | BEA MASUK ANTI DUMPING
25/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Ru...

  • Ditetapkan: 18 Mar 2019
  • Diundangkan: 19 Mar 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | IMPOR I DAN H SECTION
24/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 18 Mar 2019
  • Diundangkan: 19 Mar 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 26

Loading...
Quick Look - ??
  • perjanjian perdagangan internasional...
  • analisis dampak ekonomi...
  • kebijakan tarif dan non-tarif...
  • peran kementerian keuangan...
  • pengaturan perdagangan global...