JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.470 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam perdagangan dan fiskal "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
26/PMK.010/2022

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

  • Ditetapkan: 24 Mar 2022
  • Diundangkan: 25 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
KAPASITAS FISKAL DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 97 TAHUN 2025

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DASAR PENGENAAN PAJAK | NILAI LAIN
PMK 53 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | BARANG EKSPOR
6/KM.4/2025

Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Sebag...

  • Ditetapkan: 12 Mar 2025
  • Diundangkan: 14 Mar 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | KEUANGAN NEGARA
PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | KEGIATAN STIMULUS FISKAL
PMK 105 TAHUN 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
AEOI | PAJAK | DATA DAN INFORMASI TENTANG PERPAJAKAN
PMK 8 TAHUN 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informas...

  • Ditetapkan: 11 Feb 2026
  • Diundangkan: 27 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK | PPN DTP
PMK 5 TAHUN 2026

Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Pemberian Sumbangan Bencana Sumatera Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 19 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | PINJAMAN
PMK 11 TAHUN 2026

Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Buka...

  • Ditetapkan: 04 Mar 2026
  • Diundangkan: 16 Mar 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
ANTI DUMPING | BEA MASUK
PMK 21 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan

  • Ditetapkan: 06 Mar 2025
  • Diundangkan: 11 Mar 2025

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 147

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi anggaran...
  • keterbukaan informasi keuangan...
  • akuntabilitas publik...
  • pelaporan pajak yang jelas...
  • partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan...