JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.036 hasil yang relevan dengan "transparansi dan akuntabilitas dalam kewajiban pajak "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DANA KEISTIMEWAAN
PMK 88 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 107 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2021 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asi...

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 12 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera...

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 04 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PMK 93 TAHUN 2024

Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Des 2024
  • Diundangkan: 10 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 33 TAHUN 2024

Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGELOLAAN | FISIK
PMK 25 TAHUN 2024

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA
PMK 118 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari...

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 104

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi pengelolaan pajak...
  • akuntabilitas laporan keuangan...
  • kewajiban pajak yang adil...
  • kebijakan perpajakan yang transparan...
  • sistem pelaporan pajak yang tepat waktu...