103/PMK.05/2020

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 diterbitkan untuk mengatur tata cara pengelolaan rekening khusus dalam rangka pembiayaan penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta ancaman terhadap perekonomian nasional.

Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup
   Mengatur tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta akuntansi dan pelaporannya.

2. Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus

   • Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang membuka, mengoperasikan, dan menutup rekening khusus, kewenangan ini dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
   • Rekening khusus terdiri atas dua jenis:
     a. Rekening Khusus Public Goods untuk pembiayaan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan program sektoral.
     b. Rekening Khusus Non-Public Goods untuk pembiayaan subsidi, insentif usaha, UMKM, dan stimulus fiskal lainnya.
   • Penutupan rekening dilakukan jika dana tidak lagi digunakan, dengan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

3. Pengoperasian Rekening Khusus

   • Penerimaan kas berasal dari pemindahbukuan dana dari RKUN dan pengembalian dana penempatan dari bank umum.
   • Pengeluaran kas meliputi pemindahbukuan ke RKUN, rekening giro bank umum, dan penutupan rekening khusus.
   • Mekanisme pemindahbukuan mengikuti ketentuan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara dan menggunakan sistem Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
   • Saldo rekening khusus yang masih digunakan pada akhir tahun anggaran tidak dipindahbukukan ke RKUN dan dikategorikan sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

4. Akuntansi dan Pelaporan

   • Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat bertanggung jawab atas penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas transaksi pemindahbukuan dana pada rekening khusus.
   • Laporan keuangan disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Penutup

   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan ini.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.