11/PMK.06/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.06/2022 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Tujuannya adalah mengatur tata cara penyelesaian piutang instansi pemerintah yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan mekanisme Crash Program. Peraturan ini bertujuan mempercepat penyelesaian piutang negara dan memberikan keringanan utang kepada penanggung utang, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Piutang Negara adalah kewajiban pembayaran kepada negara.
   • Crash Program adalah mekanisme penyelesaian piutang dengan pemberian keringanan utang.
   • Program ini berlaku untuk piutang instansi pemerintah pusat dengan penanggung utang perorangan atau badan usaha UMKM, kredit pemilikan rumah sederhana, dan piutang dengan sisa kewajiban sampai Rp1 miliar.
   • Piutang dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi dan piutang yang dijamin asuransi atau jaminan efektif lainnya dikecualikan.

2. Pelaksanaan Crash Program

   • Dilaksanakan secara nasional dan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.
   • Secara teknis dikelola oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
   • Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertugas menyelesaikan piutang dan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan.

3. Prosedur Penyelesaian Piutang

   • KPKNL menginventarisasi dan meneliti sisa kewajiban piutang.
   • Penanggung utang diberitahukan tentang pelaksanaan Crash Program melalui surat, pengumuman, sosialisasi, atau kerja sama dengan penyerah piutang.
   • Penanggung utang, penjamin utang, atau ahli waris dapat mengajukan permohonan tertulis dengan melengkapi dokumen administrasi dan surat keterangan yang relevan.
   • Permohonan dapat diajukan secara langsung atau elektronik paling lambat 15 Desember 2022.
   • KPKNL melakukan pembahasan permohonan dan membuat berita acara pembahasan sebagai dasar persetujuan atau penolakan.

4. Ketentuan Keringanan Utang

   • Keringanan meliputi penghapusan seluruh bunga, denda, dan biaya lainnya.
   • Pengurangan pokok utang sebesar 35% jika didukung jaminan tanah/bangunan, dan 60% jika tidak didukung jaminan tersebut.
   • Tambahan keringanan pokok diberikan jika pelunasan dilakukan lebih awal (40% sampai Juni 2022, 30% Juli-September 2022, 20% Oktober-20 Desember 2022).
   • Khusus piutang rumah sakit, biaya pendidikan, atau piutang kecil (= Rp8 juta) tanpa jaminan tanah, keringanan sebesar 80%.

5. Pelunasan dan Sanksi

   • Pelunasan harus dilakukan paling lambat satu bulan sejak surat persetujuan, dengan pengecualian tertentu.
   • Jika tidak melunasi tepat waktu, persetujuan keringanan batal dan pembayaran yang sudah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurang pokok utang.

6. Biaya Administrasi

   • Pengenaan biaya administrasi sesuai ketentuan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. Dokumentasi dan Pelaporan

   • Kepala KPKNL wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu tiga hari kerja.
   • Setelah pelunasan, diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).
   • Penyerah piutang harus mengadministrasikan pelunasan dan melakukan penghapusan piutang serta menyerahkan dokumen jaminan jika ada.

8. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.06/2010 dan Nomor 15/PMK.06/2021.
   • Berlaku sejak tanggal diundangkan, 22 Februari 2022.

9. Lampiran

   • Contoh perhitungan keringanan utang, surat pemberitahuan, surat permohonan, berita acara pembahasan, surat persetujuan dan penolakan, surat pernyataan piutang lunas, dan surat pemberitahuan piutang lunas kepada penyerah piutang.