DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan · Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum clan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah serta mendukung berkembangnya industri kecil dan menengah, perlu mengatur kembali ketentuan Mengingat mengenai pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telal1 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Non1or 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/ 2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1769); Menetapkan

Beberapa ketentuan dalan1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menenga11 yang selanjutnya disebut KITE IKM adalah kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pe111asukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau Penyerah . an Produksi IKM.

Barang dan/atau Bahan adalah barang dan/atau bahan baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas, yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

Hasil Produksi adalah basil pengolahan, perakitan, atau pemasangan Barang dan/atau Bahan pada 0 barang lain.

Barang dan/atau Bahan Rusak adalah Barang dan/atau Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan standar mu tu dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang tidak men1enuhi kualitas/standar mutu.

Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang mengalaini kerusakan dan/atau penun1nai1 kualitas/ standar mutu.

Penyeral1an Produksi IKM adalah kegiatan menyerahkan Hasil Produksi IKM.

Mesin adalah setiap mesin, permesinan, termasuk peralatan, atau perkakas, yang digunakan untuk proses produksi.

Barang Contoh adalah barang contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM. j 10. Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk seperti Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan.

Diolal1 adalah kegiatan pengolahan Barang dan/atau Bahan yang bertujuan untuk menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau menyatukan beberapa Barang dan/atau Bahan sehingga menghasilkan Hasil Prod uksi yang mempunyai nilai tambal1.

Dipasang adalah kegiatan untuk memasang dan/atau melekatkan komponen Barang dan/atau Bahan pada bagian utama barang lain sehingga menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

Sentra industri kecil dan/atau menengah yang selanjutnya disebut Sentra adalah sekelompok industri kecil dan/atau menengal1 dalan1 wilayal1 yang sama, terdiri dari paling sedikit 5 (lima) u.nit usal1a yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Barang dan/atau Bahan sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tern pat, a tau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 1 7. Gudang Berikat adalal1 Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa j t \ pengen1asan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Kawasan Berikat adalal1 Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daetal1 pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Tern pat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalal1 Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam daeral1 pabean untuk dipamerkan.

Toko Bebas Bea adalal1 Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daeral1 pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 21 . Tempat Lelang Berikat adalal1 Tern pat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.

Pusat Logistik Berikat adalal1 Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daeral1 pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daeral1 pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalamjangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalal1 suatu kawasan yang berada dalam wilayal1 hukum Negar _ a Kesatuan Republik Indonesia yang terpisal1 dart daeral1 pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewal1, dan Cukai. t 24. Menteri adalah Mente1i Keuangan Republik Indonesia.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean Undang-Undang Kepabeanan Undang Cukai. sesuai dengan dan Undang- 2. Ketentuan ayat (1). ayat (2). ayat (5). dan ayat (6) Pasal 2 diubah, ayat (3) Pasal 2 dihapus, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada:

badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah;

badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;

IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau

koperasi, setelah ditetapkan sebagai IKM atau Konsorsium KITE.

IKM atau Konsorsium KITE yang diberikan fasililas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh.

Dihapus. t (4) Fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

Fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

Mesin digunakan dengan tujuan untuk pengembangan industri yang meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi alat-alat produksi untuk meningkatkan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi; dan

Mesin wajib digunakan untuk proses produksi dalamjangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor dan/atau pemasukan Mesin. (Sa) Fasilitas pembebasan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan ketentuan sebagai berikut:

Barang Contoh digunakan dengan tuju~ untuk menunjang kegiatan proses produksi yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor; j b. kriteria dan ketentuan lain terkait fasilitas pernbebasan Barang Contoh sesuai dengan peraturan perundang-undangan , yang rnengatur rnengenai , pernbebasan bea rnasuk untuk irnpor Barang Contoh; dan

ketentuan jurnlah Barang Contoh yang diberikan fasilitas pernbebasan dapat ditentukan lain oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertirnbangan rnanajernen risiko dan rnernperhatikan tingkat kewajaran.

Bea Masuk sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (Sa), terrnasuk Bea Masuk Tarnbahan.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kriteria industri kecil sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat adalah sebagai berikut:

rnerupakan usaha ekonorni produktif atau rnerniliki kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau pernasangan; dan

rnerniliki nilai investasi, kekayaan bersih, atau hasil penjualan per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

nilai investasi paling ban yak Rpl.000.000.000,00 (satu rniliar rupiah) tidak terrnasuk tanah dan bangunan ternpat usaha apabila rnenjadi satu dengan lokasi ternpat tinggal pernilik;

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah) sarnpai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lirna ratus juta rupiah); atau ~ · 3. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau pemasangan; dan

memiliki nilai investasi, kekayaan bersih, atau hasil penjualan per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

nilai investasi lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar iupial-i) sampai dengan paling ban yak Rp 15. 000. 000. 000, 00 (lima be las miliar rupiah);

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); a tau 3. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50. 000. 000. 000, 00 (lima puluh miliar rupiah).

Kekayaan bersih sebagaimana dimaksuQ. pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 merupakan hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban. I (4) Nilai kekayaan usaha (aset) sebagaimana dimaksud pada ayat tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana, dan prasarana, kecuali modal kerja.

Dalam hal salah satu kriteria skala industri yang dimiliki oleh badan usaha menunjukkan skala industri yang lebih besar, badan usaha dikategorikan ke dalam skala industri yang lebih besar.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

berskala industri kecil atau industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2);

melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan bahan baku untuk tujuan ekspor;

dalam hal seluruh atau sebagian bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dart luar daerah pabean:

telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 2 (dua) tahun; atau

telah memiliki kontrak penjualan ekspor dalam hal badan usaha melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kurang dart 2 (dua) tahun;

dalam hal seluruh bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, badan usaha telah memenuhi realisasi ekspor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tahunan selama jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;

merupakan badan usaha yang Qerdiri send _ iri, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil lain, usaha menengah lain, atau usaha besar;

memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi yang berlaku untuk waktu paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk tempat melakukan kegiatan produksi dan tempat penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi;

bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang dibe1ikan:

fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan

fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan

bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.

Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hams mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik afau lokasi kegiatan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:

Nomor Induk Berusaha ;

jenis, nomor, dan tanggal izin usaha beserta perubahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;

nomor dan tanggal kontrak penjualan ekspor , dalam hal badan usaha melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan kurang dari 2 (dua) tahun;

daftar rencana Barang dan/atau Bahan;

daftar rencana Hasil Produksi;

daftar rencana hasil . produksi tujuan ekspor yang berasal dari tempat lain dalam daerah pa bean;

daftar badan usaha penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang alrnn disubkontrakkan;

data jumlah investasi, tenaga kerja, aset, utang, dan permodalan;

data indikator kinerja utama (key performance indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE IKM, seperti peningkatan pajpk penghasilan badan, peningkatan investasi, dan peningkatan tenaga kerja; dan

tanggal kesiapan untuk pemeriksaan lokasi serta dilakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.

Dalam hal izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat menunjukkan informasi mengenai skala industri, badan usaha harus menyertakan dokumen yang dapat menunjukkan informasi mengenai kekayaan bers i h, nilai investasi , atau hasil penjualan tahunan.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window dalam kerangka Online Single Submission. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean dapat meminta dokumen asli pen1buktian kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Ketentuan Pasal 6 diubal1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 5, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari ke1ja se jak ta nggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

melakukan pemeriksaan dokumen;

melakukan pemeriksaan lokasi; dan

inenerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.

Badan usaha ya11g mengajukan pern1ohonar1 sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat , harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum badan usal1a, yang diwakili oleh pimpinan badan usaha pada saat pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalan1 hal permohonan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) clisetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM clan menyerahkan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM clan fasilitas pembebasan Mesin clan/ atau Barang Contoh.

Dalam hal permohonan sebagaimana climaksud pacla ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pe1nberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Persetujuan atau penolakan sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) atau ' ayat (4) cliberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) cliterbitkan.

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM tidak dapat cliberikan kepacla:

baclan usaha yang pernah melakukan tinclak pidana di biclang perpajakan, kepabeanan , dan/atau cukai;

baclan usal1a yang pimpinan, anggota direksi, dan/atau komisarisnya pernah melakukan tinclak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan , dan/atau cukai; clan/ atau c. badan usal1a yang telah dinyatakan pailit oleh pengaclilan, r yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama jangka waktu 10 {sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai 11™ hams:

menyampaikan laporan mengenai dampalc ekonomi pemberian fasilitas KITE IKM, capaian indikator kinerja utama {key peif ormance indicator) yang telah ditargetkan, serta target indikator kinerja utaina {key peiformance indicator) periode berikutnya; dan b. melakukan penatausahaan barang yang berasal dari fasilitas KITE IKM sehingga dalam pencatatan dan/atau pembuku,an dapat dibedakan dengan bai·ang yang bukan berasal dari fasilitas KITE IKM.

Ketentuan Pasal 8 ditambah 10 {sepuluh) ayat yakni ayat (3) sampai dengan ayat (12), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, IKM yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM untuk · diterbitkan perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) tidak dapat clisampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:

penelitian administratif; dan

pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.

Kepala Kantor Pabean dapat me1ninta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk salinan digital (soft copy) yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lan1bat:

5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau

3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, jika:

perrnohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pemeriksaan lapangan; atau

perrnohonan tertulis. disampaikan secara (8) Dalam hal basil penelitian dan peme1iksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri inenerbitkan keputusan n1engenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dan melakukan pemutakhiran data.

Dalam hal h.asil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean inenya1npaikan surat pemberitali.uan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaini.ana dimaksud pada ayat (9), IKM dapat mengajukan permohonan pemrosesan ken1bali perubahan data IKM dengan melampirkan bukti pendukung baru.

Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana clini.aksucl pacla ayat (1) yang elemen data perubali.annya telali. clisetujui oleh instansi terkait, clan elemen data tersebut terseclia clalam sistem informasi Direktorat J encleral Bea clan Cukai, IKM menyampaikan pemberitahuan perubahan data climaksucl kepacla Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE IKM.

Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE IKM berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pacla ayat (11).

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Konsorsiu1n KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat merupakan:

badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;

IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra; atau

koperasi, I tl yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh milik IKM anggota Konsorsium KITE, ekspor, dan/atau Penyerahan Produksi IKM, serta memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu.

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsorsium KITE, badan usaha harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

memiliki kontrak kerjasama Konsorsium KITE yang memuat informasi paling sedikit meliputi:

jenis kegiatan usaha bersama;

hak dan kewajiban Konsorsium KITE dan masing-masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersama;

pernyataan tanggung Konsorsium KITE dan jawab dari masing-masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersaina; dan

lokasi kegiatan Konsorsium KITE.

memiliki atau menguasai lokasi tempat usaha dan/atau tempat penyimpm1an barang yang menclapatkm1 fasilitas KITE IKM paling singkat 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi dan disertai dengan peta dan denali. lokasi;

memiliki:

akta pendirian badan usali.a dan perubahan terakhir dalam hal terdapat perubali.an atas akta pendirian badan usaha, serta surat keputusan pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan dari pejabat yang berwenang, bagi: a) badan usaha yang dibentuk oleh gabungan. IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b) IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

akta pendirian koperasi dan perubahan terakhir dalam hal terdapat perubahan atas akta pendirian koperasi, bagi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

izin usaha;

daftar IKM anggota Konsorsium KITE; dan 5. daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi n1asing-masing IKM anggota Konsorsium KITE.

mampu n1elakukan kegiatan impor dan ekspor dan mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh kepada IKM;

bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan ha.rang fasilitas KITE IKM serta fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh; dan

bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsorsium KITE, badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) har,us mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor I r Pabean yan .g mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan us a ha dengan mengisi daftar isian berupa:

Nomor Induk Berusaha;

nomor dan tanggal kontrak kerjasama Konsorsium KITE;

jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi usal-ia;

ct. non-ior dan tanggal surat keputusan pengesal-ian akta pendirian badan usal-ia atau koperasi beserta perubahan terakhir;

jenis, nomor, dan tanggal izin usaha;

daftar IKM anggota Konsorsium KITE;

daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi masing-masing IKM anggota Konsorsium KITE; dan

tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi serta pe1naparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia National Single Window dalam kerangka Online Single Submission. (5) Dalain hal permohonan sebagain-iana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disainpaikai-i secai·a elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean dapat meminta dokumen asli pembuktian kriteria dai-i syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kesiapan badan us aha a tau koperasi untuk dilakukan I ^t pemeriksaan lapangan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

melakukan pemeriksaan dokumen;

melakukan pemeriksaan lokasi; dan

n1enerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.

Badan usal-ia atau koperasi yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melakukan pemaparan mengenai gambaran umum kerja sama badan usal-ia atau koperasi dengan anggota Konsorsium KITE, yang diwakili oleh pimpinan badan usaha pada saat pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan Konsorsium KITE dan menyerahkan sistem aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin.

Dalain hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kai1tor Pabean inenyampaikan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Persetujuan atau penolakan sebagaima.na dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10) diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan.

Keputusan Konsorsium KITE tidak dapat diberikan terhadap:

badai1 us aha atau koperasi yang pernal-i melakukan tindak pidana di bi dang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;

badan usaha atau koperasi yang anggota dir e ksi, komisaris, dan/atau pengurusnya pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau c. badan usaha atau koperasi yang telah dinyatakar1 pailit oleh pengadilan, yang telah n1empunyai kekuatan hukum tet?-p, selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak sel e sai n1enjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Konsorsium KITE harus:

melakukan penatausahaan barang yang berasal dari fasilitas KITE IKM sehingga dal am pencatatan dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan ber a sal dari fasilitas KITE IKM; dan

men1asang papan nan1a yang paling sedikit mencantumkan nama Konsorsium KITE dan status sebagai !Consorsium KITE pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi penyimpanan.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan Konsorsium KITE, Konsorsium KITE yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan Konsorsium KITE untuk diterbitkan perubahan atas keputusan Konsorsium KITE. ~ - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat disertai dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy). (3) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaika11 secara tertulis .

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:

pen e litian administratif; dan

pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan pemeriksaan lapangan.

Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat dokumen dalam bentuk salinan digital (soft copy) yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut .

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat:

5 (lima) jam setelah permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan . disampaikan secara elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan; atau

3 (tiga) hari kerja setelal'l permohonan diterima secara lengkap, jika:

perrn . ohonan disampaikan secara elektronik dan dilakukan pen1eriksaan lapangan; atau r www.jdih.kemenkeu.go.id 2. permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor Pa.bean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas keputusan Konsorsium KITE, dan melakukan pemutakhiran data.

Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Kepala Kantor Pa.bean menyampaikan surat pemberitahuan · dengan menyebutkan alasan penolakan ..

Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Konsorsium KITE dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan data Konsorsium KITE dengan melampirkan bukti pendukung baru.

Dalam hal terdapat perubahan data keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Konsorsium KITE menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada Kepala Kantor Pa.bean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsiu1n KITE.

Kepala Kantor Pa.bean menerbitkan keputusan mengenai perubali.an atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana climaksud pada ayat (11). I 10. Ketentuan Pasal 10 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh untuk IKM dapat diimpor dan/atau dimasukkan dari:

luar daerah pabean;

Pusat Logistik Berikat;

Gudang Berikat;

Kawasan Berikat;

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;

Kawasan Bebas;

kawasan ekonomi khusus; dan/atau

kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerinta

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor dan/ a tau dimasukkan langsung oleh IKM atau diimpor dan/atau dimasukkan oleh Konsorsium KITE untuk didistribusikan kepada IKM.

Impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Mesin, dan/atau Barang Contoh hams dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

(3a) Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin berikutnya, IKM yang telah melakukan impor dan/atau pemasukan Mesin hams melampirkan realisasi ekspor terakhir sejak impor Mesin sebelumnya.

Atas in1por sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang berasal cf.ari luar daerah pabean:

diberikan pembebasan Bea Masuk; dan

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor.

Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari luar daerah pabean:

diberikan pembebasan Bea Masuk; b . tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan

tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.

Atas pemasukan sebagaimana dim3.ksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, yang berasal dari luar daerah pabean, diberikan pembebasan Bea Masuk.

Atas penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, pengusaha yang menyerahkan barang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan wajib membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud I pada ayat (2) wajib didistribusikan kepada IKM anggota Konsorsium KITE.

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bukan merupakan transaksi jual beli.

Atas pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE, berlaku ketentuan sebagai berikut:

o dilakukan dengan menggunakan dokumen serah terima Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh dari Konsorsium ·• KITE kepada IKM anggota Konsorsium KITE;

diberikan pembebasan Bea Masuk;

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor; dan

tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan dalam negeri.

Impor dan/atau pemasukan oleh IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengeluar.an barang impor untuk dipakai, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan mengenai pembatasan impor belum diberlakukan atas:

impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l); dan

distribusi Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh oleh Konsorsium I ^t KITE untuk IKM anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (10). kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang dimasukkan dart tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, merupakan pemasukan dalam rangka impor untuk dipakai.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Atas barang impor yang tidak dilakukan pendistribusian atau yang pendistribusiannya tidak sesuai periode pendistribusian sebagain1ana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), IKM anggota konsorsium dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Bara.ng Mewah serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terhadap Barang dan/atau Bahan yang pendistribusiannya tidak sesuai dengan periode pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat . · 12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

IKM wajib mengekspor dan/atau melakukan Penyerahan Produksi IKM terhadap seluruh Hasil Produksi.

Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban atas pemakaian Baning dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi termasuk sisa proses produksi (waste/ scrap). (3) Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:

IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, dalam rangka ekspor barang gabungan;

Tako Bebas Bea yang berlokasi di: · 1. terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean;

terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;

tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; dan

tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;

Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut atau digabungkan;

konsolidator barang ekspor di Pusat Logistik Berikat; dan/atau

penyedia barang ekspor di Pusat Logistik Berikat.

Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Konsorsium KITE.

Penyerahan Produksi IKM kepada IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

Hasil Produksi IKM digabungkan dengan Hasil Produksi IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas .KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian tersebut; dan

wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.

Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, , berlaku ketentuan sebagai berikut:

dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; dan

pemenuhan ketentuan Periode KITE IKM dihitung berdasarkan tanggal dokumen Penyerahan Produksi IKM.

~ Atas Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

dilakukan dengan menggunakan · dokumen serah terima Hasil Produksi IKM dari IKM kepada Konsorsium KITE;

dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; dan t c. pemenuhan ketentuan Periode KITE IKM dihitung berdasarkan tanggal dokumen serah terima Hasil Produksi IKM dart IKM kepada Konsorsium KITE.

Terhadap Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan ·• huruf e, dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan.

Pelaksanaan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ekspor atau Tempat Penimbunan Berikat. ( 1 O) Contoh Hasil Produksi dapat diserahkan kepada Pusat Logistik Berikat untuk dipamerkan dalam rangka ekspor, dalam jumlali. tertentu berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Jumlah contoh Hasil Produksi yang dapat diserahkan kepada Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditentukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE IKM berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan memperhatikan tingkat kewajaran.

Penyerahan contoh Hasil Produksi kepada Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.

IKM yang melakukan impor dan/atau pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib mengekspor sebagian atau seluruh hasil produksi. I (14) Kewajiban ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor mesin .

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la). sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pertanggungjawaban atas impor dan/atau pemasukan berupa Barang Contoh telah terpenuhi sepanjang:

Barang Contoh telah digunakan untuk menunjang proses produksi sehingga menghasilkan Hasil Produksi; dan

Hasil Produksi telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM. (la) IKM harus menyampaikan pemberitahuan atas ekspor Hasil Produksi atau Penyerahan Produksi IKM yang menggunakan Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean · yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Dalam hal Barang Contoh terbukti telah dijual sebelum digunakan untuk proses produksi yang Hasil Produksinya diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM, IKM wajib melunasi:

Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-uIJ.dangan yang mengatur ten tang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Ba.rang Mewali. sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan:

monitoring dan evaluasi terhadap IKM atau Konsorsium KITE secara periodik dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan manajemen risiko; dan

monitoring dan evaluasi khusus terhadap Mesin yang mendapat fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan masa berakhirnya kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor Mesin yang terutang. I (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

IKM dan Konsorsium KITE wajib menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;

disampaikan kepada unit audit dan/atau unit pengawasan sebagai infomasi awal; dan/atau

digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2).

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditemukan barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, IKM atau Konsorsium KITE wajib melunasi:

Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b . sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan ya,.ng mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan

sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Ba.rang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Pelunasan atau penyelesaian lainnya atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin.

Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kepala Kantor Pabean melakukan pembekuan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal:

IKM melakukan perubahan data berupa alamat, NPWP, penanggung jawab, Barang dan/atau Bahan, dan/atau Hasil Produksi, tetapi IKM:

tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada~ Kepala Kantor Pabean; atau

tidak menyampaikan pemberitahuan pen1bahan data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11);

Konsorsium KITE melakukan perubahan data alamat, NPWP, penanggung jawab, dan/atau ; f IKM anggota Konsorsium KITE, tetapi Konsorsium KITE:

tidak mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean; atau

tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (11);

IKM atau Konsorsium KITE tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);

IKM a tau Konsorsium KITE tidak inenyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) atau Pasal 27 ayat (2);

Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi ekspor I atau Penyeral1an Produksi IKM dalan1 waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

IKM telal1 berken1bang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan telah mendapatkan penetapan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasiiitas KITE Pengembalian;

IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian IKM tidak beralih n1enjacli fasilitas KITE Pembebasan · clan/ atau fasilitas KITE Pengembalian;

IKM atau Konsorsium KITE tidak menyimpan Ba.rang clan/ atau Baan, Mesin, clan/ atau Barang Contoh di lokasi yang tercantum ·• dala1n keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsiun1 KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l);

IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan j. n1enggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) selama periode 4 (empat) talTun berturut-turut; IKM a tau Konsorsium KITE diduga melakukan tinclak pidana di bi dang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cuk,up ' berdasarkan rekmnendasi penyidik; clan/ atau k. IKM berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat clan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetuju

Dalan1 hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dibekukan, terhitung sejak tanggal pembekuan terse but atas impor clan/ atau pen1asukan Barang clan/ atau Bah.an, Mesin, clan/ atau Barang Contoh tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) clan/ atau Pasal 2 ayat .

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat ··(l) tidak menghilangkan hak IKM atau Konsorsium KITE untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain.

Ketentua.11 Pasal 33 diuba.11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas KITE IKM yang diberikan kepada IKM a tau Konsorsium KITE dan dibekukan sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 32 ayat huruf a a.tau huruf b dapat diberlakukan kembali, jika IKM atau Konsorsium KITE tela.11:

mengajukan permohonan perubahan data secara lengkap dan diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor Pbean; atau

menyampaikan pemberita11uan perubal1an data kepada Kepala Kantor Pa.bean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) hun1f a angka 2 atau Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 2.

Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dan huruf h sa1npai dengan huruf j dapat diberlakukan kembali, jika:

IKM atau Konsorsium KITE telah menyera11kan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

IKM tela.11 menyampaikan laporan sebagaimana climaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, atau tela.11 terdapat penyelesaian terhadap Ba.rang dan/atau Bahan;

Konsorsium KITE tela.11 menya1npaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, atau telah terdapat penyelesaian terhadap Ba.rang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Ba.rang Contoh;

Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e;

IKM atau Konsorsium KITE telah menyimpan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh di lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l);

IKM atau Konsorsium KITE akan melakukan impor dan/atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberlakuan kembali kepada Kepala Kantor Pabean; dan/atau

diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik. 1 7. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kepala Kantor Pabean melakukan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal:

terhadap IKM atau Konsorsium KITE diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi oleh IKM atau Konsorsium KITE;

IKM atau Konsorsium KITE terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; I c. IKM atau Konsorsium KITE berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat, setelah:

laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan/atau Bahan mendapatkan putusan; atau

penetapan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat, dalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban a tau tidak terdapat laporan pertanggungjawaban yang belum mendapatkan putusan; IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE . Pengembalian dan dalam hal Barang dan/atau Bahari dan Hasil Produksi telah dipertanggungjawabkan;

IKM dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, dan setelah 1 (satu) tahun sejalc dibekukan IKM tidak beralih menggunak,an fasilitas KITE Pembebasan dan/ a tau fasilitas KITE Pengembalian;

Hasil monitoring khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b membuktikan bahwa:

Mesin tidak berada di lokasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya; atau

IKM tidak melakukan realisasi ekspor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor dan/atau pemasukan Me. sin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (14);

IKM atau Konsorsium KITE dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

IKM atau Konsorsium KITE tidak lagi memenuhi kriteria dan syarat untuk memperoleh fasilitas KITE IKM bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf f atau Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufb dan huruf d;

IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan kegiatan impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) selama periode 2 (dua) tahun sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf i; dan/atau

IKM atau Konsorsium KITE mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE.

Dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM dicabut dengan alasan selain karena berubah status menjadi Kawasan Berikat atau dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap Konsorsium KITE dicabut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan:

IKM wajib:

melaporkan . Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya;

menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau

melunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai a tau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas: a) Mesin yang belum digunakan unfuk proses produksi atau telah digunakan namun belum sampai 4 (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan ke IKM; dan b) Barang Contoh yang belum digunakan untuk proses produksi yang Hasil Produksinya diekspor a tau dilakukan Penyerahan Produksi IKM;

Konsorsium KITE wajib:

inelaporkan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh yang telah didistribusikan kepada IKM namun belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya; atau

mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh kepada IKM.

Saldo Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 diselesaikan dengan:

dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; atau I c. dikembalikan.

Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan:

IKM tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau

Konsorsium KITE tidak melakukan pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh kepada IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b . angka 2, Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan atas Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Untuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · huruf a angka 3, dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean melakukan penetapan atas kewajiban pelunasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam hal fasilitas KITE IKM dicabut karena perubahan status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

atas Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi belum disampaikan laporan pertanggungjawaban dan masih dalam periode KITE IKM, IKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban;

atas Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan penyelesaian sepanjang masih dalam periode KIIB IKM serta Mesin dan/atau Barang Contoh, berlaku ketentuan sebagai berikut: t 1. menjadi saldo awal Kawasan Berikat dan diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat penangguhan Bea Masuk; dcµi 2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM yang telah dilakukan oleh IKM dapat diperhitungkan dalam penentuan batas penjualan hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. {7) Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE, dapat terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh Kepala Kantor Pabean atau audit kepabeanan.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dapat diimpor kembali dan/atau dimasukkan kembali karena alasan tertentu, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:

diimpor kembali untuk diperbaiki (rework);

ditolak oleh pembeli di luar negeri; atau

kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan ekspor.

Hasil Produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor I pemasukan t kembali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 · (tiga) bulan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IKM mengajukan permohonan yang disampaikan:

secara elektronik; atau

secara tertulis; kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dengan menyebutkan alasan dan disertai dokumen pendukung.

Kepala Kantor Pabean n1errtberikan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lambat:

5 (lima) jam setelah permohonan diterilna lengkap secara elektronik; atau

3 (tiga) hart kerja setelah permohonan diterima lengkap secara tertulis.

Atas Hasil Produksi yang diirflpor kembali dan/atau dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

dalam hal laporan pertanggungjawaban telah disampaikan dan disetujui, IKM wjib menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barangyang diimpor kembali; atau

dalam hal laporan pertanggungjawaban belum disampaikan, diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diserahkan dalam hal nilai pungutan Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor atas impor kembali atau pemasukan kembali Hasil Produksi melebihi saldo kuota jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Atas impor /pemasukan kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

IKM wajib:

mengisi kolom persyaratan/fasilitas impor pada dokumen pemberitahuan pabean ilnpor dengan jenis reimpor fasilitas KITE; dan

melampirk~ surat persetujuan impor /pemasukan kembali Hasil Produksi;

belum berlaku ketentuan pembatasan;

dilakukan pemeriksaan pabean; dan

impor kembali dan/atau pemasukan kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

Atas ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

IKM wajib mengisi kolom jenis ekspor pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor dengan jenis reekspor; dan

dilaksanakan sesuai " dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau Tempat Penimbunan Berikat.

IKM wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali dengan melampirkan:

dokumen pemberitahuan pabean impor kembali atau pe1nasukan kembali Hasil Produksi; dan

dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi atau Penyerahan Produksi II{M:

Atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan:

persetujuan dalam hal dapt dibuktikan barang yang diekspor kembali atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan kembali; atau

penolakan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima secara lengkap.

Atas laporan realisasi ekspor yang diberikan persetujuan sebagaimana dilnaksud pada ayat (11) huruf a, berlaku ketentuan:

dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya telah disampaikan dan disetujui, kuota jaininan disesuaikan dan/atau jaminan dikembalikai1; a tau b. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya belum disampaikan:

laporan realisasi ekspor menjadi dasar penelitian laporan pertanggungjawaban;

laporan pertanggungjawaban disainpaikan paling lam bat sampai dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali sebagailnana dimaksud pada ayat (3) ditambah 60 (enam puluh) hari; dan

mengikuti tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25.

Dalam hal IKM tidak melakukan ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berlal: u ketentuan:

dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali la po ran pertanggungjawabannya telah disampaikan dan disetujui, IKM wajib melunasi Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang; atau

dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor kembali atau dimasukkan kembali laporan pertanggungjawabannya belum disampaikan, laporan pertanggungjawaban ditolak.

Kepala Kantor Pabean melakukan penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hart terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri memerintahkan 1m dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 848