Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14311

111/PMK.03/2014 - Konsultan Pajak. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
111/PMK.03/2014

111/PMK.03/2014

Kementerian Keuangan
09 Jun 2014
Berlaku

Fulltext (245 MB)Abstrak (21 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

111/PMK.03/2014

Judul

Konsultan Pajak.

Nomor

111

Tahun

2014

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

KONSULTAN PAJAK

Tanggal Penetapan

09 Jun 2014

Tanggal Pengundangan

09 Jun 2014

Tanggal Berlaku

09 Jun 2014 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL, BN;761.2014

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

02 Des 2022
Diubah dengan 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
09 Jun 2014
Mencabut 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indinesia

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

294/KMK.04/1998

Konsultan Pajak Indonesia

175/PMK.01/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan