113/PMK.02/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2021 disusun untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, dan penetapan jenis serta tarif atas jenis PNBP yang berasal dari berbagai objek PNBP, dengan tujuan agar penetapan tarif dilakukan secara cermat, adil, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup
   Mengatur tata cara penyusunan usulan, evaluasi, dan penetapan jenis dan tarif PNBP yang berasal dari:

   • Pemanfaatan Sumber Daya Alam
   • Pelayanan
   • Pengelolaan Barang Milik Negara berupa penggunaan Barang Milik Negara
   • Pengelolaan Dana
   • Hak Negara Lainnya
     Tidak termasuk pengelolaan Barang Milik Negara berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

2. Jenis dan Bentuk Tarif PNBP
   Tarif PNBP dapat berupa:

   • Tarif spesifik (nilai nominal uang)
   • Tarif ad valorem (persentase atau formula)
     Tarif disusun berdasarkan metode cost minus, cost recovery, atau cost plus, dengan pertimbangan biaya penyelenggaraan, dampak sosial, dan aspek keadilan.

3. Penyusunan Usulan Jenis dan Tarif PNBP
   Pimpinan instansi pengelola PNBP wajib menyusun usulan dengan melakukan:

   • Penyederhanaan jenis dan tarif
   • Analisis efektivitas dan kinerja pengenaan tarif
   • Analisis latar belakang dan dasar kewenangan
   • Analisis dasar perhitungan tarif
   • Analisis dampak pengenaan tarif
     Usulan disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan dokumen lengkap.

4. Evaluasi Usulan oleh Menteri Keuangan
   Dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan koordinasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Evaluasi meliputi:

   • Kesesuaian dasar pertimbangan penyusunan tarif
   • Evaluasi ketentuan penyusunan usulan
   • Identifikasi tarif yang bersifat volatil dan kebutuhan mendesak
     Hasil evaluasi dapat berupa penyesuaian, penyederhanaan, penghapusan, atau pengaturan tarif sampai dengan nol rupiah atau nol persen.

5. Penetapan Jenis dan Tarif PNBP
   Berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan dan penetapan dilakukan melalui:

   • Rancangan Peraturan Pemerintah untuk tarif tidak volatil dan tidak mendesak
   • Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk tarif volatil dan/atau kebutuhan mendesak
   • Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk tarif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau tarif sampai dengan nol rupiah/0% dengan pertimbangan tertentu.

6. Tarif Volatil dan Kebutuhan Mendesak

   • Tarif volatil adalah tarif yang perlu diubah minimal sekali dalam setahun karena faktor biaya, harga pasar, atau bahan baku.
   • Tarif kebutuhan mendesak terkait kegiatan nasional/internasional, arahan Presiden, rekomendasi BPK, perubahan organisasi, atau putusan pengadilan.
     Perubahan tarif volatil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, dengan mekanisme koordinasi dan evaluasi khusus.

7. Pengaturan Tarif Sampai dengan Rp0,00 atau 0%
   Tarif dapat ditetapkan sampai dengan nol rupiah atau nol persen dengan pertimbangan tertentu seperti masyarakat tidak mampu, bencana, atau UMK, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

8. Evaluasi Pelaksanaan Tarif PNBP
   Dilakukan secara berkala minimal setiap dua tahun oleh instansi pengelola dan Menteri Keuangan untuk memastikan efektivitas, kinerja, dan kesesuaian tarif dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

9. Koordinasi dalam Penyusunan Kontrak Tarif PNBP dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam
   Unit eselon I Kementerian Keuangan melakukan evaluasi dan koordinasi terkait kontrak yang mengandung pengaturan tarif PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dampak terhadap perpajakan dan pendapatan daerah.

10. Standar Layanan dan Sistem Informasi
    Instansi pengelola wajib menyusun standar layanan PNBP dan mengumumkannya. Sistem penyampaian dan evaluasi usulan tarif diatur dalam pedoman teknis aplikasi sistem informasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Kesimpulan

Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme penyusunan, evaluasi, dan penetapan jenis dan tarif PNBP dengan prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi, serta mengakomodasi kebutuhan penyesuaian tarif yang bersifat volatil dan mendesak, guna mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pelayanan publik.