114/PMK.03/2022

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.03/2022 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi COVID-19. Perubahan ini dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu pemberian insentif pajak dan mengoptimalkan realisasi pemanfaatan insentif serta kemudahan administrasi perpajakan.

Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Penambahan Istilah

   • Ditambahkan istilah "Penanggung Jawab" yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   • Definisi lain terkait pajak penghasilan, wajib pajak, pemberi kerja, dan lembaga petani pemakai air (P3A, GP3A, IP3A) diatur secara rinci.

2. Pelaporan dan Pemanfaatan Insentif Pajak

   • Pemotong pajak wajib menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah kepada Penanggung Jawab.
   • Wajib Pajak penerima P3-TGAI dapat memanfaatkan insentif PPh final yang ditanggung pemerintah dengan syarat Penanggung Jawab menyampaikan laporan realisasi.
   • Laporan realisasi harus disampaikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilakukan pembetulan.

3. Perpanjangan Jangka Waktu Insentif

   • Insentif pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor diperpanjang sampai 31 Desember 2022.
   • Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final ditanggung pemerintah diperpanjang sampai Masa Pajak Desember 2022.
   • Wajib Pajak dapat mulai memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sejak Masa Pajak Juli 2022 dengan pemberitahuan dalam 30 hari sejak peraturan berlaku.

4. Pengajuan dan Pelaporan Ulang

   • Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan atau pemberitahuan insentif sebelumnya harus mengajukan kembali menggunakan formulir terbaru melalui laman resmi pajak.
   • Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak Januari sampai Juni 2022 harus disampaikan kembali oleh Penanggung Jawab.
   • Pemotong pajak yang belum atau telah menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah harus menyampaikan laporan paling lambat 31 Desember 2022.

5. Lampiran dan Contoh Formulir

   • Terdapat lampiran kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
   • Contoh formulir permohonan, surat keterangan bebas, penolakan, laporan realisasi, dan surat pemberitahuan pemanfaatan insentif disediakan sebagai bagian tidak terpisahkan.
   • Contoh penghitungan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 disertakan untuk berbagai kondisi wajib pajak.

6. Ketentuan Lain

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (11 Juli 2022).
   • Pengundangan dilakukan untuk diketahui oleh seluruh pihak terkait.