12/PMK.05/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2021 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari ketentuan pengelolaan keuangan BLU dan berdasarkan usulan revisi tarif layanan yang telah dikaji oleh Tim Penilai. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan kondisi pasar serta menggantikan peraturan sebelumnya (PMK Nomor 4/PMK.05/2018).

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Politeknik Pelayaran Barombong merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan akademik, meliputi seleksi penerimaan, diklat pembentukan, peningkatan, pemutakhiran, keterampilan pelaut, layanan pendukung akademik, dan layanan akademik lainnya.
   • Tarif layanan penunjang akademik, meliputi penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga dan kesenian, peralatan dan mesin, laboratorium dan simulator, sarana transportasi, serta klinik.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif akademik tercantum dalam lampiran peraturan dan dapat dibebankan pada BLU jika ada alokasi APBN.
   • Penetapan tarif akademik mempertimbangkan daya beli, minat, jumlah peserta, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, dan tarif kompetitor.
   • Tarif penunjang akademik ditetapkan oleh Direktur BLU dengan memperhitungkan biaya per unit layanan dan harga pasar.

4. Kerja Sama dan Kontrak
   BLU dapat memberikan jasa layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa serta melakukan kerja sama operasional/manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan.

5. Kebijakan Tarif Khusus

   • Tarif layanan dapat diberikan sampai dengan nol rupiah untuk taruna/ peserta didik tertentu, seperti yang berprestasi, dari keluarga miskin, terdampak kondisi kahar, atau dari wilayah tertinggal.
   • Taruna/ peserta didik asing dikenakan tarif minimal 150% dari tarif akademik.
   • Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif diatur oleh Direktur BLU.

6. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan

   • Perjanjian kerja sama yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.05/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

7. Tarif Layanan Akademik (Lampiran)
   Rincian tarif layanan akademik meliputi biaya seleksi penerimaan calon peserta diklat, biaya diklat pembentukan, peningkatan, pemutakhiran, keterampilan pelaut, serta layanan pendukung akademik seperti masa dasar pembentukan karakter, penanaman taruna, binatu, pakaian dinas, perlengkapan asrama, buku modul, asuransi, ekstrakurikuler, dan wisuda. Tarif bervariasi sesuai jenis layanan dan program pendidikan, dengan nilai nominal yang telah ditetapkan secara rinci.