124/PMK.05/2022

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2022 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan. Peraturan ini dibuat berdasarkan usulan penyesuaian tarif dari Menteri Perhubungan dan hasil kajian tim penilai, dengan tujuan menetapkan tarif layanan yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLU serta mempertimbangkan daya beli, kebutuhan operasional, dan faktor lainnya.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

2. Jenis Tarif Layanan
   Tarif layanan terdiri atas:
   a. Tarif layanan akademik
   b. Tarif layanan penunjang akademik

3. Rincian Tarif Layanan Akademik
   Meliputi:

   • Seleksi penerimaan taruna
   • Pendidikan dan pelatihan pembentukan
   • Pendidikan dan pelatihan teknis
   • Layanan pendukung akademik
   • Layanan akademik lainnya
     Penetapan tarif akademik mempertimbangkan daya beli, minat, jumlah peserta, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, tahun angkatan, dan tarif kompetitor. Biaya layanan akademik dapat ditanggung oleh BLU jika ada alokasi APBN.

4. Rincian Tarif Layanan Penunjang Akademik
   Meliputi:

   • Laboratorium dan simulator
   • Penyelenggaraan workshop
   • Penggunaan keahlian sumber daya manusia
   • Penggunaan sarana transportasi
   • Penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung
   • Perpustakaan
   • Pedang pora dan drumband
   • Klinik
     Tarif layanan penunjang akademik ditetapkan oleh Direktur BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

5. Perhitungan Tarif
   Tarif tiap layanan penunjang memperhitungkan biaya bahan habis pakai, alat, tenaga ahli, akomodasi, transportasi, dan/atau harga pasar setempat sesuai jenis layanan.

6. Kerja Sama dan Jasa Layanan Tambahan
   BLU dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa. Kerja sama operasional dan manajemen juga dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan, dengan tarif ditetapkan dalam kontrak.

7. Ketentuan Tarif untuk Taruna Asing dan Taruna Tertentu

   • Taruna asing dikenakan tarif minimal 150% dari tarif akademik.
   • Taruna tertentu (teladan, berprestasi, kurang mampu, terdampak kondisi kahar, dari wilayah tertinggal, atau ditetapkan Menteri Perhubungan) dapat diberikan tarif sampai dengan nol rupiah, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

8. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
   Perjanjian kerja sama yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Lampiran Tarif
   Terlampir daftar tarif rinci untuk berbagai jenis layanan seleksi, pendidikan, pelatihan, dan layanan pendukung akademik dengan rentang tarif yang ditetapkan dalam rupiah sesuai satuan layanan.

10. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2022.