128/PMK.05/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.05/2021 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya (Nomor 98/PMK.05/2018) yang perlu disesuaikan berdasarkan usulan dan kajian Tim Penilai serta surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan utama: meliputi pelatihan, bimbingan teknis/seminar/workshop/focus group discussion, dan sertifikasi kompetensi.
   • Tarif layanan penunjang: meliputi penggunaan lahan, ruangan, gedung, wisma, sarana prasarana umum, layanan kesehatan, e-education, konsultasi, dan penggunaan sarana transportasi.

3. Penetapan Tarif

   • Tarif layanan utama tercantum dalam lampiran peraturan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan akreditasi, kualifikasi pengajar, durasi, jumlah peserta, bahan habis pakai, minat pengguna, daya beli, tempat praktik, peralatan, dan kompetitor.
   • Tarif layanan penunjang ditetapkan oleh Kepala BLU berdasarkan biaya per unit layanan dan harga pasar setempat.

4. Biaya Akomodasi dan Transportasi
   Biaya akomodasi dan transportasi untuk layanan di luar kampus dibebankan kepada pengguna jasa, kecuali jika ada alokasi anggaran negara yang menanggung biaya tersebut.

5. Kerja Sama dan Kontrak
   BLU dapat memberikan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan.

6. Pengguna Layanan Khusus
   Pengguna tertentu seperti mahasiswa/pelajar kurang mampu/berprestasi, masyarakat daerah 3T, calon asesor, dan kelompok peserta dari instansi pemerintah dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

7. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
   Perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Tarif Layanan (Lampiran)

   • Pelatihan: tarif bervariasi mulai dari Rp250.000 sampai Rp5.000.000 per orang per hari, tergantung tingkat (teknisi, manajer, aparatur/masyarakat), lokasi (kampus, luar kampus, daring).
   • Bimbingan teknis/seminar/workshop: tarif mulai Rp50.000 sampai Rp8.500.000 per orang per hari, tergantung kategori peserta dan lokasi.
   • Sertifikasi kompetensi: tarif mulai Rp300.000 sampai Rp10.000.000 per orang, tergantung bidang (ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, konservasi energi), jumlah okupasi, dan lokasi.

9. Berlakunya Peraturan
   Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.