13/PMK.06/2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023. Tujuannya adalah mengatur penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui mekanisme Crash Program berupa pemberian keringanan utang.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Definisi

   • Piutang Negara adalah kewajiban pembayaran kepada negara.
   • Crash Program adalah program optimalisasi penyelesaian piutang dengan pemberian keringanan utang.
   • Keringanan utang meliputi pengurangan pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya.
   • Program ini berlaku untuk piutang instansi pemerintah pusat/daerah dengan sisa kewajiban maksimal Rp2 miliar dan telah diserahkan kepada PUPN sampai 31 Desember 2022.
   • Piutang tertentu seperti dari Bank Dalam Likuidasi, yang dijamin asuransi efektif, atau sedang dalam proses perkara dikecualikan.

2. Mekanisme Pelaksanaan

   • Crash Program dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan dan secara teknis oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
   • Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertugas menyelesaikan piutang dan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Crash Program.
   • KPKNL melakukan inventarisasi dan penelitian sisa kewajiban piutang serta memberitahukan rencana Crash Program kepada penanggung utang.

3. Permohonan dan Persyaratan

   • Penanggung utang atau pihak terkait dapat mengajukan permohonan tertulis paling lambat 15 Desember 2023.
   • Permohonan harus dilengkapi dokumen pendukung seperti surat keterangan ketidakmampuan membayar atau surat pernyataan bermaterai.
   • Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan dalam kondisi tertentu, misalnya penanggung utang tidak diketahui keberadaannya.

4. Pembahasan dan Keputusan

   • KPKNL membahas permohonan untuk memastikan kelayakan dan kelengkapan administrasi.
   • Keputusan persetujuan atau penolakan diberikan paling lambat 3 hari kerja setelah berkas lengkap diterima.
   • Surat persetujuan atau penolakan disampaikan secara tertulis kepada penanggung utang dan penyerah piutang.

5. Skema Keringanan Utang

   • Keringanan bunga, denda, dan biaya lainnya diberikan 100%.
   • Keringanan pokok: 35% jika didukung jaminan tanah/bangunan, 60% jika tidak.
   • Tambahan keringanan pokok diberikan berdasarkan waktu pelunasan: 40% jika lunas sampai Juni 2023, 30% untuk Juli-September 2023, dan 20% untuk Oktober sampai 20 Desember 2023.
   • Khusus piutang rumah sakit, biaya pendidikan, atau piutang kecil (maks Rp8 juta) tanpa jaminan tanah, keringanan 80%.

6. Pelunasan dan Konsekuensi

   • Pelunasan harus dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak surat persetujuan, dengan pengecualian tertentu.
   • Jika tidak melunasi tepat waktu, persetujuan keringanan batal dan pembayaran yang sudah dilakukan menjadi pengurang pokok utang.
   • Penanggung utang yang sudah membayar pokok utang sampai 31 Desember 2022 dapat mengajukan keringanan bunga, denda, dan biaya lainnya.

7. Administrasi dan Dokumentasi

   • Biaya administrasi pengurusan piutang dikenakan sesuai ketentuan PNBP.
   • Setelah pelunasan, KPKNL menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) dan menginformasikan kepada penyerah piutang untuk melakukan administrasi dan pelepasan jaminan.
   • Format surat pemberitahuan, permohonan, persetujuan, penolakan, berita acara pembahasan, dan SPPNL diatur dalam lampiran peraturan.

8. Ketentuan Penutup

   • Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2014 dan Nomor 11/PMK.06/2022.
   • Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Maret 2023).