132/PMK.05/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas penyaluran anggaran bantuan pemerintah, serta menyempurnakan beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Pencairan Dana Bantuan Sarana/Prasarana

   • Dana bantuan senilai Rp100.000.000 ke atas dicairkan dalam dua tahap: 70% setelah perjanjian kerja sama ditandatangani dan 30% setelah prestasi pekerjaan mencapai 50%.
   • Penerima bantuan wajib mengajukan permohonan pembayaran dengan dokumen pendukung seperti perjanjian kerja sama, kuitansi, dan laporan kemajuan pekerjaan.
   • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian dokumen dan mengesahkan pembayaran sesuai petunjuk teknis.

2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sarana/Prasarana

   • Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi hasil pekerjaan.
   • Penerima bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.
   • Jika terdapat sisa dana, penerima harus menyetorkan ke rekening Kas Negara.

3. Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan

   • Dilakukan dalam dua tahap dengan persentase yang sama seperti bantuan sarana/prasarana.
   • Prosedur pengajuan dan pengujian dokumen oleh PPK sama dengan bantuan sarana/prasarana.

4. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan

   • Meliputi Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi hasil pekerjaan.
   • Penerima bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.
   • Sisa dana harus disetorkan ke rekening Kas Negara.

5. Pembayaran Bantuan Lainnya

   • Bantuan yang diberikan kepada perseorangan disalurkan langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima melalui mekanisme LS (langsung).
   • Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah mengajukan permohonan pembayaran dengan dokumen sesuai perjanjian kerja sama.
   • Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan diverifikasi oleh PPK.

6. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Lainnya

   • Penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang meliputi Berita Acara Serah Terima dan dokumentasi hasil pekerjaan.
   • Bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.
   • Sisa dana harus disetorkan ke rekening Kas Negara.

7. Ketentuan Umum

   • PPK bertugas melakukan verifikasi dan pengujian dokumen permohonan pembayaran serta mengesahkan bukti penerimaan uang dan laporan pertanggungjawaban.
   • Jika dokumen tidak sesuai petunjuk teknis, PPK wajib meminta perbaikan kepada penerima bantuan.
   • Format laporan kemajuan dan Berita Acara Serah Terima diatur dalam lampiran peraturan ini.

8. Ketentuan Peralihan

   • Penyaluran bantuan yang telah dilakukan sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti ketentuan peraturan sebelumnya.

9. Tanggal Berlaku

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 24 September 2021.