Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

137/PMK.01/2016 - Aktuaris | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
137/PMK.01/2016

137/PMK.01/2016

Kementerian Keuangan
19 Sep 2016
Dicabut

Fulltext (381 MB)Abstrak (41 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

137/PMK.01/2016

Judul

Aktuaris

Nomor

137

Tahun

2016

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

Tanggal Penetapan

19 Sep 2016

Tanggal Pengundangan

19 Sep 2016

Tanggal Berlaku

19 Sep 2016 - 30 Des 2020

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2016 (1413), LL 2016

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

30 Des 2020
Dicabut dengan 227/PMK.01/2020 tentang Aktuaris
19 Sep 2016
Mencabut 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Ne...

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan