14/PMK.05/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.05/2021 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bandar Lampung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan perubahannya, serta usulan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dikaji oleh Tim Penilai. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan yang berlaku bagi pengguna jasa rumah sakit tersebut.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Bhayangkara kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan medis operatif).
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, visite dan konsultasi, rawat jalan, tindakan medis non operatif, kedokteran kepolisian, penunjang medis, penggunaan lahan/ruangan/gedung, peralatan, bimbingan/pendidikan/penelitian, kendaraan, dan bantuan kesehatan).
   • Tarif farmasi.

3. Klasifikasi Tarif Berdasarkan Kelas
   Tarif dibedakan menjadi kelas III, II, I, dan VIP/WIP dengan tarif kelas II sebagai acuan:

   • Kelas III maksimal 90% dari tarif kelas II.
   • Kelas I minimal 110% dari tarif kelas II.
   • Kelas VIP/WIP minimal 120% dari tarif kelas II.
     Penetapan tarif kelas selain kelas II dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit.

4. Penetapan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas
   Tarif ini tercantum dalam lampiran dan dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

5. Pertimbangan Penetapan Tarif
   Tarif mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan tarif kompetitor. Tata cara pengenaan tarif diatur oleh Kepala Rumah Sakit.

6. Penetapan Tarif Penggunaan Fasilitas dan Jasa Pendukung
   Tarif penggunaan lahan, peralatan, bimbingan, kendaraan, dan bantuan kesehatan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit dengan memperhitungkan biaya per unit layanan dan harga pasar setempat.

7. Tarif Farmasi
   Ditentukan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi dengan perhitungan harga netto apotek, PPN, biaya pelayanan kefarmasian, dan margin. Penetapan lebih lanjut oleh Kepala Rumah Sakit.

8. Kerja Sama dan Kontrak
   Rumah Sakit dapat memberikan layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain. Tarif layanan dalam kerja sama ditetapkan berdasarkan kontrak.

9. Pemberian Tarif Khusus
   Pasien tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan nol rupiah, khususnya korban kondisi kahar, korban kecelakaan tanpa identitas, dan pasien miskin yang bukan pihak penjamin. Penetapan kriteria dan tata cara diatur oleh Kepala Rumah Sakit.

10. Ketentuan Peralihan
    Perjanjian kerja sama yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

11. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk administrasi, konsultasi, rawat jalan, tindakan non operatif, kedokteran kepolisian, dan penunjang medis.

12. Berlakunya Peraturan
    Peraturan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.