146/PMK.01/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2020 ditetapkan untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia (SDM) pada Unit Organisasi Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Unit Organisasi Non Eselon adalah unit di bawah Menteri Keuangan tanpa eselonisasi.
   • Manajemen SDM mencakup pengelolaan pegawai agar profesional, beretika, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.
   • Unit non Eselon terdiri dari yang bertanggung jawab melalui Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

2. Manajemen SDM bagi PNS dan PPPK pada Unit Non Eselon yang Bertanggung Jawab Melalui Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

   • Meliputi penyusunan kebutuhan, pangkat dan jabatan, penilaian kompetensi, manajemen kinerja, pengembangan kompetensi dan karier, pola karier, penghargaan, kode etik dan disiplin, pemberhentian, penggajian, jaminan pensiun, perlindungan, cuti dan perizinan.
   • Penetapan jabatan dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan.
   • Penempatan PNS maksimal 3 tahun dengan perpanjangan 2 tahun.
   • Penilaian kompetensi wajib dilakukan dan hasilnya digunakan dalam manajemen talenta.
   • Pengembangan kompetensi dan karier dilakukan sesuai ketentuan Kementerian Keuangan dan dapat melibatkan tugas belajar.
   • Penghargaan diberikan atas prestasi dan pengabdian sesuai peraturan.
   • Kode etik, perilaku, dan disiplin ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.
   • Pemberhentian dari jabatan dapat karena masa penempatan habis, pengunduran diri, cuti di luar tanggungan negara, penugasan di luar jabatan, atau pensiun.
   • Penggajian, tunjangan, fasilitas, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan perlindungan diberikan sesuai peraturan.
   • Cuti dan perizinan diatur sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

3. Manajemen SDM bagi PPPK

   • Meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, penghargaan, kode etik dan disiplin, pemutusan hubungan kerja, perlindungan, serta cuti dan perizinan.
   • Pelaksanaan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait PPPK.

4. Manajemen SDM pada Unit Non Eselon yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Menteri Keuangan

   • Meliputi manajemen SDM bagi PNS (Kemenkeu dan non Kemenkeu) dan PPPK dengan ruang lingkup yang sama seperti pada unit yang bertanggung jawab melalui Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
   • Pelaksanaan dilakukan oleh Unit Asal dan/atau Unit non Eselon berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM.

5. Pengelolaan Data Kepegawaian

   • Unit non Eselon wajib mengelola data kepegawaian yang akurat dan mutakhir melalui Human Resource Information System (HRIS).
   • Pengelolaan data dilakukan oleh Unit Kerja Pembina/Instansi Asal/Unit Asal berkoordinasi dengan Biro SDM.

6. Ketentuan Lain

   • Penyelenggara negara di Unit non Eselon wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
   • Peraturan ini tidak berlaku untuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. Ketentuan Peralihan

   • Ketentuan manajemen SDM bagi PNS non Kemenkeu berlaku sampai penyesuaian status kepegawaian selesai.
   • Masa penempatan PNS sebelum peraturan ini tetap diperhitungkan.
   • Penyesuaian status kepegawaian dan pengangkatan jabatan dapat dilakukan sesuai peraturan ini.
   • Pegawai non PNS tetap mengacu pada ketentuan manajemen SDM yang berlaku.

8. Ketentuan Penutup

   • Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 6 Oktober 2020.