Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

146/PMK.03/2012 - Tata Cara Verifikasi. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
146/PMK.03/2012

146/PMK.03/2012

Kementerian Keuangan
10 Sep 2012
Dicabut

Fulltext (200 MB)Abstrak (13 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

146/PMK.03/2012

Judul

Tata Cara Verifikasi.

Nomor

146

Tahun

2012

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

TATA CARA VERIFIKASI

Tanggal Penetapan

10 Sep 2012

Tanggal Pengundangan

10 Sep 2012

Tanggal Berlaku

10 Sep 2012 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN;903.2012, LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

30 Des 2016
Dicabut dengan 238/PMK.03/2016 tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Rangka Simplifikasi Regulasi.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 28 TAHUN 2025

Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana

PMK 166 TAHUN 2023

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

PMK 90 TAHUN 2024

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

PMK 20 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik