157/PMK.010/2021

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.010/2021 diterbitkan untuk mengatur pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous. Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang menemukan adanya ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri akibat lonjakan impor produk tersebut. Peraturan ini bertujuan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah terkait tindakan pengamanan perdagangan.

Pokok Pengaturan

1. Objek Pengaturan

   • Produk kertas sigaret (kertas pembungkus tembakau untuk batang rokok) dan kertas plug wrap non-porous (lapisan terluar filter rokok dengan porositas maksimal 12 cm³/min/cm²).
   • Pos tarif terkait: ex 4813.20.00, ex 4813.90.10, dan ex 4813.90.90.

2. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

   • Dikenakan selama 2 tahun dengan tarif:
     • Tahun pertama: Rp4.000.000 per ton
     • Tahun kedua: Rp3.961.950 per ton
   • Berlaku untuk impor dari semua negara kecuali negara-negara yang tercantum dalam lampiran peraturan (daftar negara yang dikecualikan).

3. Ketentuan Pengenaan

   • Bea masuk ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau tambahan bea masuk preferensi sesuai skema perjanjian perdagangan internasional yang berlaku.
   • Jika ketentuan perjanjian tidak dipenuhi atau sedang dalam proses pemeriksaan, bea masuk dikenakan sebagai tambahan bea masuk umum.

4. Dokumen dan Verifikasi

   • Importir wajib menyerahkan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk produk dari negara yang dikecualikan.
   • Penelitian Surat Keterangan Asal dilakukan sesuai peraturan yang mengatur pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional atau ketentuan perdagangan.

5. Ketentuan Teknis dan Pelaksanaan

   • Pengenaan bea masuk berlaku penuh terhadap barang impor yang telah mendapat nomor pendaftaran pabean atau tarif dan nilai pabean telah ditetapkan.
   • Pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait.

6. Daftar Negara Pengecualian

   • Terdapat daftar 124 negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan ini, termasuk negara-negara seperti Afghanistan, Argentina, Brazil, India, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain.

7. Ketentuan Berlaku

   • Peraturan mulai berlaku 21 hari setelah diundangkan pada tanggal 9 November 2021.