Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

158/PMK.01/2011 - Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
158/PMK.01/2011

158/PMK.01/2011

Kementerian Keuangan
03 Okt 2011
Berlaku

Fulltext (89 MB)Abstrak (237 KB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

158/PMK.01/2011

Judul

Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Nomor

158

Tahun

2011

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERATAAN PENATAAN

Tanggal Penetapan

03 Okt 2011

Tanggal Pengundangan

03 Okt 2011

Tanggal Berlaku

03 Okt 2011 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL, BN;610.2011

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

Tidak ada riwayat

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 22/MK/PK/2025

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah

PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERPRES 50 TAHUN 2022

Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi