159/PMK.05/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hasil kajian Tim Penilai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan medis operatif/kebidanan).
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, ruang rawat intensif, konsultasi dokter, tindakan medis non operatif, penunjang medis, penggunaan lahan/ruang/gedung, peralatan/mesin, sarana transportasi, bimbingan/pendidikan/penelitian, dan bantuan kesehatan).
   • Tarif farmasi.

3. Pengelompokan Tarif Berdasarkan Kelas
   Tarif dibedakan menjadi kelas III, II, I, dan VIP/WIP dengan tarif kelas II sebagai acuan. Tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, kelas I paling rendah 110%, dan VIP/WIP paling rendah 120% dari kelas II.

4. Penetapan Tarif

   • Tarif kelas selain kelas II ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Ambon.
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas dan tarif farmasi juga ditetapkan oleh Kepala Badan Layanan Umum.
   • Tarif farmasi untuk pasien masyarakat umum ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.

5. Pertimbangan Penetapan Tarif
   Tarif mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, tarif kompetitor, biaya per unit layanan, fasilitas, harga pasar setempat, dan biaya operasional.

6. Kerja Sama dan Kontrak
   Rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa berdasarkan kebutuhan melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain.

7. Pemberian Tarif Khusus
   Pasien tertentu seperti korban kondisi kahar, korban kecelakaan tanpa identitas, dan pasien miskin yang bukan pihak penjamin dapat diberikan tarif layanan sampai dengan nol rupiah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan rumah sakit.

8. Ketentuan Peralihan
   Perjanjian/kerja sama yang telah ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

9. Lampiran Tarif

   • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
   • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk administrasi, ruang rawat intensif, konsultasi dokter, tindakan medis non operatif, dan penunjang medis.

10. Tanggal Berlaku
    Peraturan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2020.