bahwa dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 adalah sebesar Rp73.382.802.600,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp22.659.520.860,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp653.322.393,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp270.865.618,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan belas rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp7.221.662.095,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah);
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp48.322.248,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah); dan
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp42.529.109.386,00 (empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
Pasal 2
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 3
Khusus Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk Kabupaten Tangerang sebesar Rp10.639.095,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) dan Kota Tangerang sebesar Rp15.999.089,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) telah diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran Tahun Anggaran 2008 masing-masing sebesar Rp73.246.413,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah).
Pasal 4
Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sekaligus, paling lambat pada bulan Desember Tahun 2011.
Penyaluran Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. Daerah DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN) DBH PPh Pasal 21 JUMLAH 1. Kota Banda Aceh 39,727,846 39,727,846 2. Kota Medan - 157,750,113 157,750,113 3. Provinsi Sumatera Barat 55,099,709 55,099,709 4. Kota Padang 323,217,750 323,217,750 5. Kota Batam - 143,925,946 143,925,946 6. Kab. Bungo 205,090,693 205,090,693 7. Kota Jambi 112,074,537 112,074,537 8. Provinsi Sumatera Selatan 85,343,426 85,343,426 9. Kota Palembang 588,578,170 127,111,563 715,689,733 10. Kota Lubuk Linggau 54,898,532 54,898,532 11. Kota Bandar Lampung 52,614,372 52,614,372 12. Provinsi DKI Jakarta 5,017,472,921 5,017,472,921 13. Provinsi Jawa Barat 393,910,546 393,910,546 14. Kab. Bandung 148,738,922 148,738,922 15. Kab. Bekasi 872,370,362 211,491,932 1,083,862,294 16. Kab. Bogor 147,403,539 147,403,539 17. Kab. Ciamis 65,938,535 65,938,535 18. Kab. Cianjur 75,240,721 75,240,721 19. Kab. Cirebon 54,004,850 54,004,850 20. Kab. Garut 48,280,354 48,280,354 21. Kab. Indramayu 50,263,284 50,263,284 22. Kab. Karawang 247,263,815 247,263,815 23. Kab. Kuningan 51,858,746 51,858,746 24. Kab. Majalengka 55,094,006 55,094,006 25. Kab. Purwakarta 54,834,689 54,834,689 No. Daerah DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN) DBH PPh Pasal 21 JUMLAH 26. Kab. Subang 40,744,601 40,744,601 27. Kab. Sukabumi 39,882,149 39,882,149 28. Kab. Sumedang 64,881,016 64,881,016 29. Kab. Tasikmalaya 40,115,247 40,115,247 30. Kota Bandung 756,060,675 350,612,392 1,106,673,067 31. Kota Bekasi 101,512,778 101,512,778 32. Kota Cirebon 185,652,959 185,652,959 33. Kota Depok 50,198,692 50,198,692 34. Kota Sukabumi 48,606,798 48,606,798 35. Kota Cimahi 136,456,160 136,456,160 36. Kota Tasikmalaya 122,602,315 122,602,315 37. Kota Banjar 49,187,024 49,187,024 38. Kab. Bandung Barat 110,205,088 110,205,088 39. Kota Tangerang - 125,212,573 125,212,573 40. Kota Tangerang Selatan 888,624,272 212,614,277 1,101,238,549 41. Provinsi Jawa Tengah 137,787,532 137,787,532 42. Kab. Banjarnegara 41,505,114 41,505,114 43. Kab. Banyumas 98,619,854 98,619,854 44. Kab. Blora 38,559,379 38,559,379 45. Kab. Cilacap 120,293,093 120,293,093 46. Kab. Jepara 87,348,833 87,348,833 47. Kab. Kebumen 47,151,044 47,151,044 48. Kab. Kendal 47,597,929 47,597,929 49. Kab. Pati 62,391,060 62,391,060 50. Kab. Purbalingga 41,788,659 41,788,659 51. Kab. Purworejo 38,721,059 38,721,059 52. Kab. Rembang 39,130,833 39,130,833 53. Kab. Semarang 57,233,431 57,233,431 54. Kab. Sukoharjo 103,592,833 103,592,833 55. Kota Magelang 90,248,519 90,248,519 56. Kota Pekalongan 39,059,575 39,059,575 57. Kota Semarang 459,474,068 167,343,230 626,817,298 58. Kota Surakarta 103,895,584 103,895,584 59. Kota Tegal 87,949,170 87,949,170 60. Provinsi DI Yogyakarta 55,476,294 55,476,294 61. Kab. Bantul 71,975,002 71,975,002 62. Kab. Gunung Kidul 50,997,232 50,997,232 63. Kab. Sleman 180,174,715 180,174,715 No. Daerah DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN) DBH PPh Pasal 21 JUMLAH 64. Kota Yogyakarta 178,856,250 178,856,250 65. Provinsi Jawa Timur 207,200,620 207,200,620 66. Kab. Banyuwangi 45,423,910 45,423,910 67. Kab. Bojonegoro 77,517,207 77,517,207 68. Kab. Bondowoso 45,327,299 45,327,299 69. Kab. Gresik 88,558,682 88,558,682 70. Kab. Jember 51,384,321 51,384,321 71. Kab. Jombang 69,723,354 69,723,354 72. Kab. Lamongan 39,483,708 39,483,708 73. Kab. Malang 60,450,301 60,450,301 74. Kab. Mojokerto 120,712,485 120,712,485 75. Kab. Pamekasan 47,282,246 47,282,246 76. Kab. Sidoarjo 367,740,822 367,740,822 77. Kab. Tulungagung 52,862,614 52,862,614 78. Kota Malang 143,700,403 143,700,403 79. Kota Mojokerto 53,104,129 53,104,129 80. Kota Surabaya 434,089,367 307,346,821 741,436,188 81. Kota Singkawang 58,436,951 58,436,951 82. Provinsi Kalimantan Selatan 273,729,317 273,729,317 83. Kab. Banjar 77,714,437 77,714,437 84. Kab. Hulu Sungai Selatan 59,182,994 59,182,994 85. Kab. Hulu Sungai Tengah 59,424,379 59,424,379 86. Kab. Hulu Sungai Utara 58,016,076 58,016,076 87. Kab. Kotabaru 58,973,131 58,973,131 88. Kab. Tapin 50,592,472 50,592,472 89. Kota Banjarbaru 68,770,951 68,770,951 90. Kota Banjarmasin 1,773,313,257 1,773,313,257 91. Kab. Balangan 58,008,903 58,008,903 92. Kab. Tanah Bumbu 71,544,843 71,544,843 93. Kota Manado 154,983,709 154,983,709 94. Kab. Banggai 39,836,116 39,836,116 95. Kota Palu 93,225,719 93,225,719 96. Provinsi Sulawesi Selatan 60,299,493 60,299,493 97. Kab. Bone 76,299,525 76,299,525 98. Kota Makassar 196,713,767 196,713,767 99. Kota Kendari 96,415,656 96,415,656 100. Provinsi Bali 117,301,711 117,301,711 101. Kab. Badung 200,348,172 200,348,172 No. Daerah DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 (WPOPDN) DBH PPh Pasal 21 JUMLAH 102. Kab. Bangli 39,267,163 39,267,163 103. Kab. Buleleng 76,120,723 76,120,723 104. Kab. Gianyar 159,380,499 159,380,499 105. Kab. Jembrana 62,175,153 62,175,153 106. Kab. Karangasem 38,496,395 38,496,395 107. Kab. Tabanan 55,370,770 55,370,770 108. Kota Denpasar 416,697,921 416,697,921 109. Kota Mataram 56,756,661 56,756,661 110. Kota Kupang 92,190,830 92,190,830 111. Kota Tidore Kepulauan 246,012,282 246,012,282 112. Kab. Mimika 50,594,617 170,786,100 221,380,717 113. Kota Sorong 70,692,691 70,692,691 Total 20,685,325,913 1,974,194,947 22,659,520,860 MENTERI KEUNGAN, REPUBLIK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. Daerah DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat 1 Kab. Padang Lawas Utara 23,357,093 2 Kab. Padang Lawas 23,357,093 3 Kab. Labuhan Batu Selatan 23,357,093 4 Kab. Labuhan Batu Utara 23,357,093 5 Kab. Kepulauan Anambas 23,357,093 6 Kota Sungai Penuh 23,357,093 7 Kab. Bengkulu Tengah 23,357,093 8 Kab. Pesawaran 42,756,884 9 Kab. Tangerang 10,639,095 10 Kota Tangerang 15,999,089 11 Kota Serang 23,357,093 12 Kab. Kubu Raya 23,357,093 13 Kab. Tana Tidung 23,357,093 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 23,357,093 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 23,357,093 16 Kab. Sigi 23,357,093 17 Kab. Toraja Utara 23,357,093 18 Kab. Lombok Utara 23,357,093 19 Kab. Manggarai Timur 23,357,093 20 Kota Tual 23,357,093 21 Kab. Maluku Barat Daya 23,357,093 22 Kab. Buru Selatan 23,357,093 No. Daerah DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat 23 Kab. Memberamo Tengah 23,357,093 24 Kab. Yalimo 23,357,093 25 Kab. Lanny Jaya 23,357,093 26 Kab. Nduga 23,357,093 27 Kab. Puncak 23,357,093 28 Kab. Dogiyai 23,357,093 Total 653,322,393 MENTERI KEUNGAN, REPUBLIK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. Daerah DBH PBB Bagian Daerah 1 Provinsi Jawa Tengah 44,482,602 2 Kota Sukabumi 12,821,453 3 Kab. Maluku Tenggara 104,105,250 4 Kab. Kepulauan Aru 109,456,313 Total 270,865,618 MENTERI KEUNGAN, REPUBLIK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. Daerah DBH Biaya Pemungutan PBB TA 2009 DBH Biaya Pemungutan PBB TA 2010 Jumlah 1 Provinsi Kalimantan Selatan 87,407,073 - 87,407,073 2 Kab. Kepulauan Anambas 1,065,807 - 1,065,807 3 Kab. Banjar 47,705,232 - 47,705,232 4 Kab. Barito Kuala 57,500,425 - 57,500,425 5 Kab. Hulu Sungai Selatan 164,867,277 - 164,867,277 6 Kab. Hulu Sungai Tengah 26,703,715 - 26,703,715 7 Kab. Kota Baru 268,799,191 - 268,799,191 8 Kab. Tabalong 42,133,949 - 42,133,949 9 Kab. Tapin 13,902,914 - 13,902,914 10 Kota Banjar Baru 49,169,736 - 49,169,736 11 Kota Banjarmasin 210,039,624 - 210,039,624 12 Provinsi Maluku Utara 332,255,467 315,208,456 647,463,923 13 Kab. Halmahera Tengah 454,381,879 426,980,006 881,361,885 14 Kab. Halmahera Barat 416,536,933 368,837,184 785,374,117 15 Kota Ternate 438,140,257 503,613,597 941,753,854 16 Kab. Halmahera Timur 358,093,675 381,250,484 739,344,159 17 Kota Tidore Kepulauan 299,219,832 336,001,898 635,221,730 18 Kab. Halmahera Selatan 445,656,929 500,307,601 945,964,530 19 Kab. Kep. Sula 311,198,984 364,683,970 675,882,954 Total 4,024,778,899 3,196,883,196 7,221,662,095 MENTERI KEUNGAN, REPUBLIK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. Daerah DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat 1 Kab. Padang Lawas Utara 1,858,548 2 Kab. Padang Lawas 1,858,548 3 Kab. Labuhan Batu Selatan 1,858,548 4 Kab. Labuhan Batu Utara 1,858,548 5 Kab. Kepulauan Anambas 1,858,548 6 Kota Sungai Penuh 1,858,548 7 Kab. Bengkulu Tengah 1,858,548 8 Kab. Pesawaran 1,858,548 9 Kota Serang 1,858,548 10 Kab. Kubu Raya 1,858,548 11 Kab. Tana Tidung 1,858,548 12 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,858,548 13 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,858,548 14 Kab. Sigi 1,858,548 15 Kab. Toraja Utara 1,858,548 16 Kab. Lombok Utara 1,858,548 17 Kab. Manggarai Timur 1,858,548 18 Kota Tual 1,858,548 19 Kab. Maluku Barat Daya 1,858,548 20 Kab. Buru Selatan 1,858,548 21 Kab. Memberamo Tengah 1,858,548 22 Kab. Yalimo 1,858,548 23 Kab. Lanny Jaya 1,858,548 24 Kab. Nduga 1,858,548 No. Daerah DBH BPHTB Bagian Pemerintah Pusat 25 Kab. Puncak 1,858,548 26 Kab. Dogiyai 1,858,548 Total 48,322,248 MENTERI KEUNGAN, REPUBLIK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 DAN TAHUN ANGGARAN 2010 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011 (dalam rupiah) No. Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau I Total se-Provinsi Sumatera Utara 272,852,621 1 Provinsi Sumatera Utara 81,855,790 2 Kab. Asahan 2,922,474 3 Kab. Dairi 2,922,474 4 Kab. Deli Serdang 2,922,474 5 Kab. Karo 2,922,474 6 Kab. Labuhan Batu 2,922,474 7 Kab. Langkat 2,922,474 8 Kab. Mandailing Natal 2,922,474 9 Kab. Nias 2,922,474 10 Kab. Simalungun 2,922,474 11 Kab. Tapanuli Selatan 2,922,474 12 Kab. Tapanuli Tengah 2,922,474 13 Kab. Tapanuli Utara 2,922,474 14 Kab. Toba Samosir 2,922,474 15 Kota Binjai 2,922,474 16 Kota Medan 31,105,199 17 Kota Pematang Siantar 78,062,360 18 Kota Sibolga 2,922,474 19 Kota Tanjung Balai 2,922,474 20 Kota Tebing Tinggi 2,922,474 21 Kota Padang Sidempuan 2,922,474 22 Kab. Pakpak Bharat 2,922,474 23 Kab. Nias Selatan 2,922,474 24 Kab. Humbang Hasundutan 2,922,474 25 Kab. Serdang Bedagai 2,922,474 26 Kab. Samosir 2,922,474 No. Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau 27 Kab. Batu Bara 2,922,474 28 Kab. Padang Lawas Utara 2,922,474 29 Kab. Padang Lawas 2,922,474 30 Kab. Labuhan Batu Selatan 2,922,474 31 Kab. Labuhan Batu Utara 2,922,474 II Total se-Provinsi Jawa Barat 4,753,735,220 1 Provinsi Jawa Barat 1,426,513,327 2 Kab. Bandung 55,736,343 3 Kab. Bekasi 1,180,726,590 4 Kab. Bogor 54,844,317 5 Kab. Ciamis 54,929,173 6 Kab. Cianjur 54,961,788 7 Kab. Cirebon 120,767,593 8 Kab. Garut 55,463,249 9 Kab. Indramayu 54,844,317 10 Kab. Karawang 372,858,208 11 Kab. Kuningan 54,874,009 12 Kab. Majalengka 54,918,690 13 Kab. Purwakarta 54,844,317 14 Kab. Subang 54,844,317 15 Kab. Sukabumi 54,844,317 16 Kab. Sumedang 55,205,968 17 Kab. Tasikmalaya 55,177,003 18 Kota Bandung 54,882,055 19 Kota Bekasi 54,844,317 20 Kota Bogor 54,845,475 21 Kota Cirebon 443,394,646 22 Kota Depok 54,844,317 23 Kota Sukabumi 54,844,317 24 Kota Cimahi 54,844,317 25 Kota Tasikmalaya 54,913,386 26 Kota Banjar 55,103,949 27 Kab. Bandung Barat 54,864,915 III Total se-Provinsi Jawa Tengah 13,123,462,172 1 Provinsi Jawa Tengah 3,937,038,656 2 Kab. Banjarnegara 114,170,911 3 Kab. Banyumas 116,681,490 4 Kab. Batang 149,750,750 5 Kab. Blora 161,089,862 No. Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau 6 Kab. Boyolali 159,166,727 7 Kab. Brebes 116,067,851 8 Kab. Cilacap 122,621,518 9 Kab. Demak 279,992,836 10 Kab. Grobogan 233,979,852 11 Kab. Jepara 125,150,404 12 Kab. Karanganyar 263,105,536 13 Kab. Kebumen 119,722,091 14 Kab. Kendal 424,776,523 15 Kab. Klaten 241,989,596 16 Kab. Kudus 3,290,673,993 17 Kab. Magelang 155,356,804 18 Kab. Pati 212,527,236 19 Kab. Pekalongan 118,526,774 20 Kab. Pemalang 117,942,529 21 Kab. Purbalingga 156,876,893 22 Kab. Purworejo 118,725,109 23 Kab. Rembang 115,763,681 24 Kab. Semarang 135,186,228 25 Kab. Sragen 122,702,139 26 Kab. Sukoharjo 128,800,881 27 Kab. Tegal 143,305,102 28 Kab. Temanggung 399,090,818 29 Kab. Wonogiri 115,387,056 30 Kab. Wonosobo 175,455,748 31 Kota Magelang 114,699,785 32 Kota Pekalongan 153,051,808 33 Kota Salatiga 155,864,203 34 Kota Semarang 381,209,617 35 Kota Surakarta 128,465,761 36 Kota Tegal 118,545,404 No. Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau IV Total se-Provinsi D.I. Yogyakarta 366,682,526 1 Provinsi D.I. Yogyakarta 110,004,758 2 Kab. Bantul 73,336,505 3 Kab. Gunung Kidul 36,668,252 4 Kab. Kulon Progo 55,002,379 5 Kab. Sleman 51,335,554 6 Kota Yogyakarta 40,335,078 V Total se-Provinsi Jawa Timur 24,012,376,847 1 Provinsi Jawa Timur 7,203,713,061 2 Kab. Bangkalan 193,426,477 3 Kab. Banyuwangi 203,436,460 4 Kab. Blitar 326,402,970 5 Kab. Bojonegoro 648,232,541 6 Kab. Bondowoso 332,951,708 7 Kab. Gresik 197,562,593 8 Kab. Jember 355,825,971 9 Kab. Jombang 347,173,237 10 Kab. Kediri 1,620,159,425 11 Kab. Lamongan 299,348,746 12 Kab. Lumajang 231,069,042 13 Kab. Madiun 235,095,070 14 Kab. Magetan 216,716,979 15 Kab. Malang 1,054,049,971 16 Kab. Mojokerto 251,594,693 17 Kab. Nganjuk 348,290,981 18 Kab. Ngawi 305,485,558 19 Kab. Pacitan 220,012,192 20 Kab. Pamekasan 741,412,919 21 Kab. Pasuruan 1,565,999,307 22 Kab. Ponorogo 233,517,841 23 Kab. Probolinggo 422,643,967 24 Kab. Sampang 251,955,189 25 Kab. Sidoarjo 383,780,675 26 Kab. Situbondo 222,007,337 27 Kab. Sumenep 533,714,719 28 Kab. Trenggalek 222,292,323 29 Kab. Tuban 248,010,860 30 Kab. Tulungagung 431,298,657 No. Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau 31 Kota Blitar 219,399,254 32 Kota Kediri 1,644,766,527 33 Kota Madiun 197,040,258 34 Kota Malang 706,269,545 35 Kota Mojokerto 219,805,111 36 Kota Pasuruan 224,573,652 37 Kota Probolinggo 193,944,340 38 Kota Surabaya 555,965,462 39 Kota Batu 203,431,229 Total 42,529,109,386 MENTERI KEUNGAN, REPUBLIK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO