162/PMK.05/2020

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2020 ditetapkan untuk mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan berdasarkan usulan serta kajian tarif layanan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit serta pengguna jasa.

Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan medis operatif).
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (administrasi, visite dan konsultasi, rawat jalan, kedokteran kepolisian, tindakan medis non-operatif, penunjang medis, penggunaan kendaraan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan lahan/ruangan/gedung).
   • Tarif farmasi.

3. Klasifikasi Tarif Berdasarkan Kelas

   • Kelas III: maksimal 90% dari tarif kelas II.
   • Kelas II: tarif dasar yang ditetapkan.
   • Kelas I: minimal 110% dari tarif kelas II.
   • Kelas VIP/VVIP: minimal 120% dari tarif kelas II.
     Penetapan tarif kelas selain kelas II dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit.

4. Penetapan Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas
   Tarif untuk layanan administrasi, konsultasi, rawat jalan, dan lain-lain ditetapkan sesuai lampiran dan dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

5. Pertimbangan Penetapan Tarif
   Tarif mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan tarif kompetitor. Tata cara pengenaan tarif diatur oleh Kepala Rumah Sakit.

6. Tarif Penggunaan Kendaraan, Pendidikan, dan Lahan
   Ditentukan berdasarkan biaya per unit layanan yang meliputi bahan bakar, penyusutan, tenaga kerja, akomodasi, dan harga pasar setempat.

7. Tarif Farmasi
   Ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi, memperhitungkan harga neto apotek, pajak, biaya pelayanan kefarmasian, dan margin.

8. Kerja Sama Layanan Kesehatan
   Rumah sakit dapat memberikan layanan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain. Tarif layanan dalam kerja sama ditetapkan berdasarkan kontrak.

9. Pengecualian Tarif
   Pasien tertentu seperti korban kondisi kahar, korban kecelakaan tanpa identitas, dan pasien miskin dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah, dengan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kepala Rumah Sakit.

10. Ketentuan Peralihan dan Pencabutan
    Perjanjian sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk berbagai jenis poli, tindakan medis, penunjang medis, dan kedokteran kepolisian.

12. Tanggal Berlaku
    Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2020.