163/PMK.05/2022

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk memperluas kesempatan pengembangan karier bagi pengelola keuangan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui perpindahan dari jabatan lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai petunjuk teknis jabatan tersebut.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan:

   • Berstatus PNS.
   • Memiliki integritas dan moralitas baik.
   • Sehat jasmani dan rohani.
   • Berijazah minimal S-1/D-4 di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan (termasuk pendidikan, teknik, dan kesehatan).
   • Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan.
   • Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang pengelolaan keuangan APBN.
   • Memiliki nilai kinerja minimal baik selama 2 tahun terakhir.
   • Usia maksimal: 53 tahun untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 tahun untuk Ahli Madya.
   • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat atau dalam proses pemeriksaan terkait.
   • Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan atau cuti di luar tanggungan negara saat perpindahan jabatan.

2. Prosedur pengusulan pengangkatan harus diterima paling lambat 6 bulan sebelum batas usia maksimal.

3. Pengangkatan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki.

4. Pangkat dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai pangkat yang dimiliki dan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

5. Jumlah angka kredit berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan persyaratannya diatur oleh Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan.

7. Ketentuan pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional.

8. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.