165/PMK.06/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 ini dibuat untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata kelola pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dan melaksanakan ketentuan Pasal 74A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Istilah: Penambahan definisi baru seperti penghapusan BMN, penyertaan modal pemerintah pusat, dan pengaturan istilah terkait pengelolaan BMN.

2. Penetapan Status Penggunaan BMN: BMN dapat dipindahtangankan setelah penetapan status penggunaan, dengan ketentuan khusus apabila status belum ditetapkan.

3. Tugas dan Wewenang:

   • Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, penatausahaan, dan pengendalian pemindahtanganan BMN serta memiliki kewenangan mengajukan usul, memberikan persetujuan, menetapkan pemindahtanganan, menandatangani perjanjian, dan mengenakan sanksi.
   • Pengelola Barang dapat melimpahkan tugas dan wewenang kepada Pengguna Barang dengan pengecualian tertentu.
   • Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang bertugas melaksanakan pemindahtanganan BMN setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang dan dapat melimpahkan tugas kepada pejabat di lingkungannya.

4. Penjualan BMN:

   • Dilakukan secara lelang kecuali untuk BMN tertentu yang diatur secara khusus (misalnya tanah kavling untuk pegawai negeri, kendaraan dinas, bangunan di atas tanah pihak lain).
   • Penilaian nilai wajar atau taksiran wajib dilakukan sebelum penjualan, dengan pengecualian tertentu.
   • Pengaturan lelang ulang dan penilaian ulang jika BMN tidak laku terjual.
   • Prosedur penjualan BMN berupa tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan diatur secara rinci, termasuk persetujuan DPR atau Presiden untuk nilai tertentu.

5. Tukar Menukar BMN:

   • Nilai barang pengganti harus seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas.
   • Pemilihan mitra dilakukan melalui tender, dengan pengecualian untuk penunjukan langsung dalam kondisi tertentu.
   • Proses serah terima dan pengaturan selisih nilai barang pengganti diatur secara rinci.

6. Hibah BMN:

   • Pihak penerima hibah diatur secara spesifik, termasuk lembaga sosial, pemerintah daerah, BUMN tertentu, dan pihak lain yang ditetapkan.
   • Prosedur permohonan, persetujuan, penetapan, serah terima, dan penghapusan BMN yang dihibahkan diatur secara rinci.
   • Hibah BMN yang sejak awal pengadaannya dimaksudkan untuk hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR dan beberapa persyaratan administratif.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat:

   • Dilakukan untuk pendirian, perbaikan struktur permodalan, atau peningkatan kapasitas usaha BUMN, BUMD, atau badan hukum negara lainnya.
   • Prosedur analisis kelayakan, penilaian, kajian bersama, permohonan persetujuan DPR/Presiden, penetapan, penyusunan Peraturan Pemerintah, serah terima, dan penghapusan BMN diatur secara rinci.
   • Penyertaan modal yang berasal dari BMN yang sejak awal direncanakan untuk modal pemerintah diatur khusus dengan tahapan persiapan data administratif, kajian, permohonan persetujuan, dan pelaksanaan.

8. Pengaturan Tambahan:

   • Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan secara elektronik.
   • Pengaturan khusus untuk BMN berupa persediaan yang telah dipindahtangankan sebelum mendapat persetujuan hibah.
   • Penanganan Tukar Menukar BMN yang telah dilakukan tanpa persetujuan pejabat berwenang sebelum tanggal tertentu, termasuk audit dan penyelesaian selisih nilai.
   • Penambahan pasal-pasal baru dan penghapusan pasal-pasal lama untuk menyempurnakan tata kelola pemindahtanganan BMN.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 23 November 2021.