Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

165/PMK.07/2012 - Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
165/PMK.07/2012

165/PMK.07/2012

Kementerian Keuangan
29 Okt 2012
Dicabut

Fulltext (2 GB)Abstrak (19 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

165/PMK.07/2012

Judul

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

Nomor

165

Tahun

2012

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH PENGALOKASIAN

Tanggal Penetapan

29 Okt 2012

Tanggal Pengundangan

29 Okt 2012

Tanggal Berlaku

29 Okt 2012 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL, BN;1050.2012

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

01 Nov 2013
Dicabut dengan 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.
29 Okt 2012
Mencabut 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PMK 87 TAHUN 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

INPRES 1 TAHUN 2025

Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERPRES 158 TAHUN 2024

Kementerian Keuangan