166/PMK.04/2014

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan, khususnya dalam pengamanan hak negara dan pengawasan terhadap kejahatan lintas negara seperti terorisme, narkotika, pencucian uang, dan pelanggaran kekayaan intelektual. Penyampaian data penumpang dari pengangkut udara diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup
   Menjelaskan istilah-istilah penting seperti Daerah Pabean, Bandar Udara, Sarana Pengangkut Udara, Pengangkut, Data Penumpang, Advance Passenger Information (API), Passenger Name Record (PNR), dan lainnya.

2. Kewajiban Penyampaian Data Penumpang

   • Pengangkut yang datang dari atau berangkat ke luar Daerah Pabean wajib menyampaikan data penumpang kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
   • Data harus disampaikan pada setiap bandar udara singgah/transit sesuai ketentuan.
   • Penyampaian data dilakukan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) dalam bentuk data elektronik atau media penyimpan data elektronik jika tidak memiliki sistem PNR dan API.

3. Pengecualian
   Pengangkut yang mengoperasikan sarana pengangkut udara negara (TNI, Polri, kepabeanan, dan instansi pemerintah lain) dikecualikan dari kewajiban penyampaian data.

4. Waktu Penyampaian Data
   Data penumpang harus disampaikan dalam beberapa periode waktu sebelum keberangkatan, yaitu 72 jam, 24 jam, 2 jam, 1 jam sebelum Estimated Time of Departure (ETD), dan saat keberangkatan (ATD).
   Perubahan data harus disampaikan pada periode 24 jam, 2 jam, dan 1 jam sebelum ETD.
   Jika menggunakan media penyimpan data elektronik, data harus disampaikan paling lambat 1 jam setelah kedatangan.

5. Elemen Data Penumpang

   • Untuk pengangkut dengan sistem PNR dan API, data yang disampaikan meliputi elemen-elemen standar PNR GOV dan API seperti nama, tanggal lahir, nomor paspor, rencana perjalanan, informasi pembayaran, dan lain-lain.
   • Untuk pengangkut tanpa sistem PNR dan API, data yang disampaikan mencakup informasi dasar penumpang, awak sarana pengangkut, penerbangan, dan informasi terkait lainnya.

6. Perbaikan dan Sanksi

   • Jika penyampaian data tidak sesuai waktu, DJBC memberikan pemberitahuan dan pengangkut wajib memperbaiki dalam waktu 1x24 jam.
   • Sanksi diberikan berupa teguran tertulis, penundaan izin pembongkaran atau pemuatan selama 30 menit, dan pemblokiran kegiatan kepabeanan jika pelanggaran berlanjut.

7. Pengelolaan dan Kerahasiaan Data
   Data penumpang dikelola secara profesional dan rahasia, hanya digunakan untuk pelaksanaan tugas DJBC. Permintaan data oleh instansi lain harus melalui prosedur resmi dan persetujuan pimpinan setingkat Eselon I, kecuali instansi dengan kewenangan khusus atau berdasarkan MoU.

8. Keadaan Mendesak
   Dalam keadaan force majeure yang menghalangi penyampaian data elektronik, pengangkut dapat menyampaikan data dalam bentuk hardcopy disertai pemberitahuan resmi.

9. Ketentuan Peralihan dan Berlaku
   Ketentuan sebelumnya tentang penyerahan daftar penumpang dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.
   Peraturan mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.