JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
  • Beranda
  • Dokumen
  • 170/PMK.07/2022

170/PMK.07/2022

  • Kementerian Keuangan
  • 22 Nov 2022
  • Berlaku
Fulltext 0Abstrak
Preview Image
  • shape
  • shape
  • shape

KMK 336 TAHUN 2023
14 Sep 2023

Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

140/PMK.07/2022
16 Sep 2022

Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021

KMK 271 TAHUN 2023
26 Jul 2023

Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

PMK 91 TAHUN 2024
26 Nov 2024

Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah

Belum ada riwayat perubahan untuk dokumen ini.

Nilai Pengalaman Anda
Bagikan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 terkait Dana Insentif Daerah (DID) untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada tahun 2022. Tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik, mendukung penggunaan produk dalam negeri, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

    Pokok-Pokok Pengaturan

    1. Definisi dan Ruang Lingkup

      • Kepala Daerah, APBD, Dana Insentif Daerah (DID), DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua, Produk Dalam Negeri (PDN), Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP), dan Tagging Stunting didefinisikan secara rinci.
    2. Alokasi Dana

      • DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua dialokasikan sebesar Rp1,5 triliun.
    3. Kriteria dan Penghitungan Kinerja Daerah

      • Kinerja daerah dihitung berdasarkan empat kategori: penggunaan PDN, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting, serta penurunan inflasi daerah.
      • Data kinerja bersumber dari Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik.
      • Penghitungan nilai kinerja menggunakan rasio dan kuadran untuk mengelompokkan daerah berdasarkan realisasi belanja dan indikator sosial-ekonomi.
    4. Penentuan Alokasi Dana per Daerah

      • Alokasi DID didasarkan pada nilai kinerja daerah dengan bobot prioritas tertinggi pada penurunan inflasi daerah (31%) dan dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting (23%).
      • Alokasi dihitung secara proporsional berdasarkan nilai kinerja dan bobot prioritas.
    5. Penggunaan Dana

      • DID digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, khususnya perlindungan sosial, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta upaya penurunan inflasi.
      • Dana tidak boleh digunakan untuk gaji, honorarium, dan perjalanan dinas.
      • Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan dana secara optimal dan wajib menyusun laporan rencana penggunaan dan realisasi penyerapan dana.
    6. Pelaporan dan Pengawasan

      • Laporan rencana penggunaan dan realisasi penyerapan DID harus disampaikan melalui portal pelaporan DID paling lambat akhir November 2022 dan Juni tahun berikutnya.
      • Keterlambatan atau ketidakterserahan laporan dapat menyebabkan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
      • Dokumen laporan harus ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
    7. Penyaluran Dana

      • Penyaluran DID dilakukan sekaligus paling cepat pada November 2022.
    8. Lampiran

      • Memuat rincian alokasi DID per provinsi/kabupaten/kota, format laporan rencana penggunaan, dan laporan realisasi penyerapan dana.

    Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 23 November 2022.