Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14299

172/PMK.08/2017 - Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
172/PMK.08/2017

172/PMK.08/2017

Kementerian Keuangan
23 Nov 2017
Dicabut

Fulltext (155 MB)Abstrak (16 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

172/PMK.08/2017

Judul

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai.

Nomor

172

Tahun

2017

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PINJAMAN LUAR NEGERI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENGADAAN

Tanggal Penetapan

23 Nov 2017

Tanggal Pengundangan

23 Nov 2017

Tanggal Berlaku

23 Nov 2017 - 22 Jul 2022

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2017 (1679), LL 2017

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

22 Jul 2022
Dicabut dengan 117/PMK.08/2022 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

117/PMK.08/2022

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

214/PMK.08/2019

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri