178/PMK.05/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pertahanan. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan yang berlaku bagi rumah sakit tersebut dalam rangka pengelolaan keuangan BLU.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Rumah Sakit dr. Soepraoen adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin lainnya).

2. Jenis Tarif Layanan
   Tarif layanan terdiri dari:
   a. Tarif layanan berdasarkan kelas (kelas III, II, I, VIP/VVIP)
   b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas
   c. Tarif farmasi

3. Tarif Berdasarkan Kelas
   Meliputi tarif instalasi rawat inap, tindakan medik operatif dan non operatif, tindakan persalinan, dan pelayanan penunjang medis. Tarif kelas II menjadi acuan, dengan kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, kelas I paling rendah 105%, dan VIP/VVIP paling rendah 120% dari kelas II.

4. Tarif Tidak Berdasarkan Kelas
   Meliputi tarif administrasi, visite, pemeriksaan, konsultasi, rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, pelayanan penunjang medis, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, penggunaan kendaraan, surat keterangan/dokumen, penggunaan lahan/ruangan/gedung, dan pelayanan CSSD.

5. Penetapan Tarif
   Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan tarif kompetitor. Penetapan tarif rinci dilakukan oleh Kepala BLU Rumah Sakit dr. Soepraoen.

6. Tarif Farmasi
   Ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi, memperhitungkan harga neto apotek, pajak, biaya pelayanan kefarmasian, dan margin.

7. Kerja Sama dan Kontrak
   Rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan melalui kerja sama dengan pihak penjamin dan pengguna jasa berdasarkan kontrak kerja sama. Tarif layanan dalam kerja sama ini ditetapkan berdasarkan kontrak.

8. Pengecualian Tarif
   Pasien tertentu dapat dikenakan tarif sampai dengan nol rupiah, termasuk korban kecelakaan tanpa identitas, korban force majeur, masyarakat miskin bukan pasien penjamin, dan keluarga besar TNI. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kepala BLU Rumah Sakit.

9. Ketentuan Peralihan
   Perjanjian kerja sama yang berlaku sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

10. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas dengan rincian tarif untuk berbagai jenis layanan medis, rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, dan pelayanan penunjang medis.

11. Tanggal Berlaku
    Peraturan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.