180/PMK.02/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.02/2021 ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, yang mengatur tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pelayanan karena kebutuhan mendesak. Peraturan ini bertujuan mengatur jenis dan tarif PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan pertimbangan teknis pertanahan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan atas layanan atau pemanfaatan sumber daya negara di luar pajak dan hibah.
   • Pertimbangan Teknis Pertanahan meliputi analisis teknis penatagunaan tanah terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
   • Dokumen terkait seperti KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), PKKPR (Persetujuan KKPR), dan RKKPR (Rekomendasi KKPR) diatur sebagai bagian dari pelayanan pertimbangan teknis.

2. Jenis PNBP Kebutuhan Mendesak
   Meliputi pelayanan pertimbangan teknis pertanahan untuk:
   a. Penerbitan KKPR
   b. Penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul
   c. Penyelenggaraan pemanfaatan tanah

3. Tarif PNBP

   • Untuk penerbitan PKKPR kegiatan berusaha dan nonberusaha, tarif dihitung berdasarkan luas tanah dan harga satuan biaya khusus (HSBKpa dan HSBKpb) dengan rumus tertentu, serta tambahan biaya tetap.
   • Tarif untuk kegiatan strategis nasional adalah 50% dari tarif kegiatan berusaha dengan luas lebih dari 10.000 m².
   • Tarif untuk penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul juga sebesar 50% dari tarif kegiatan berusaha dengan luas lebih dari 10.000 m².
   • Tarif untuk penyelenggaraan pemanfaatan tanah mengikuti rumus yang sama dengan penerbitan PKKPR.

4. Harga Satuan Biaya Khusus (HSBK)

   • HSBKpa untuk penggunaan tanah pertanian: Rp10.000
   • HSBKpa untuk penggunaan tanah non-pertanian: Rp20.000
   • HSBKpb: Rp67.000

5. Biaya Tambahan
   Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi tidak termasuk dalam tarif dan dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Pengaturan Khusus Tarif
   Tarif PNBP dapat dikenakan sampai dengan nol rupiah (0%) dengan persyaratan dan tata cara yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

7. Penetapan dan Penyetoran
   Seluruh PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan pertimbangan teknis pertanahan wajib disetor ke Kas Negara.

8. Berlaku
   Peraturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.