181/PMK.05/2020

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Tujuannya adalah menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat III Ciremai pada Kementerian Pertahanan berdasarkan usulan Menteri Pertahanan dan hasil kajian Tim Penilai.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi Tarif Layanan
   Tarif layanan BLU Rumah Sakit Tingkat III Ciremai adalah imbalan atas jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin (pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan penjamin).

2. Jenis Tarif Layanan

   • Tarif layanan berdasarkan kelas (rawat inap dan tindakan medis operatif).
   • Tarif layanan tidak berdasarkan kelas (visite dan konsultasi ICU, administrasi, rawat jalan, penanganan jenazah, tindakan medis non operatif, penunjang medis, penggunaan kendaraan, lahan, peralatan, bantuan kesehatan, bimbingan dan penelitian).
   • Tarif farmasi.

3. Klasifikasi Tarif Berdasarkan Kelas
   Tarif dibedakan menjadi kelas III, II, I, dan VIP/VVIP dengan tarif kelas II sebagai acuan:

   • Kelas III maksimal 90% dari kelas II.
   • Kelas I minimal 110% dari kelas II.
   • VIP/VVIP minimal 120% dari kelas II.
     Penetapan tarif kelas selain kelas II dilakukan oleh Kepala BLU Rumah Sakit.

4. Penetapan Tarif Tidak Berdasarkan Kelas
   Tarif untuk layanan tidak berdasarkan kelas ditetapkan dan tercantum dalam lampiran peraturan, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

5. Penetapan Tarif Farmasi
   Tarif farmasi ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi dengan perhitungan harga netto apotek, PPN, biaya pelayanan kefarmasian, dan margin.

6. Kerja Sama dan Kontrak
   Rumah sakit dapat memberikan layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan pengguna jasa melalui kontrak kerja sama, termasuk kerja sama operasional dan manajemen dengan pihak lain. Tarif layanan dalam kerja sama ditetapkan berdasarkan kontrak.

7. Pemberian Tarif Khusus
   Pasien tertentu seperti korban kecelakaan tanpa identitas, korban bencana, keluarga miskin, dan keluarga besar TNI dapat diberikan tarif layanan sampai dengan nol rupiah, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLU.

8. Ketentuan Teknis Tarif
   Tarif penggunaan kendaraan, lahan, peralatan, bantuan kesehatan, dan bimbingan/penelitian ditetapkan oleh Kepala BLU dengan memperhitungkan biaya per unit layanan, bahan habis pakai, penyusutan, akomodasi, tenaga kerja, dan harga pasar.

9. Ketentuan Peralihan dan Berlaku
   Perjanjian kerja sama yang ada sebelum peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Peraturan mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan.

10. Lampiran Tarif

    • Lampiran I memuat tarif layanan berdasarkan kelas (kelas II sebagai acuan).
    • Lampiran II memuat tarif layanan tidak berdasarkan kelas, termasuk tarif visite, administrasi, rawat jalan, tindakan non operatif, penunjang medis, dan penanganan jenazah.

Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 18 November 2020 dan diundangkan pada 23 November 2020.