184/PMK.05/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 akibat pandemi COVID-19, serta mengatur pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan tersebut yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup
   Mengatur pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan kontrak yang dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBP, dengan pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kontraktual dan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran, yang kontraknya ditandatangani paling lambat 30 November 2021. Pekerjaan dari Badan Layanan Umum dan pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI tidak termasuk.

2. Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan

   • Sisa pekerjaan yang belum selesai pada akhir 2021 dapat dilanjutkan ke 2022 jika penyedia barang/jasa mampu menyelesaikan dalam waktu maksimal 90 hari kalender setelah masa kontrak berakhir dan menyatakan kesanggupan secara tertulis.
   • KPA memutuskan kelanjutan penyelesaian berdasarkan penelitian dan dapat berkonsultasi dengan APIP.
   • Perubahan kontrak dilakukan untuk mengatur jangka waktu penyelesaian, denda keterlambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan tanpa menambah volume, nilai, atau jangka waktu kontrak.

3. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran
   Penyedia barang/jasa wajib memperpanjang atau mengganti jaminan pembayaran akhir tahun anggaran sesuai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan.

4. Prosedur Pelaporan dan Penatausahaan

   • KPA wajib memberitahukan kepada KPPN mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan melampirkan dokumen pendukung seperti surat pernyataan kesanggupan dan jaminan pembayaran.
   • Setelah penyelesaian, KPA menyampaikan BAST/BAPP, bukti penyetoran denda keterlambatan, dan jaminan pemeliharaan (jika ada) kepada KPPN.
   • KPPN mengelola dokumen jaminan dan melakukan klaim jaminan jika penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.

5. Sanksi dan Pengembalian Dana
   Jika penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati, KPA dapat memerintahkan pengembalian pembayaran ke kas negara dan/atau penyetoran denda keterlambatan. Jika tidak dilakukan, klaim jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dapat dilakukan.

6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   Kementerian/lembaga wajib melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, dengan pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

7. Ketentuan Lain
   Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 14 Desember 2021.