Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

188/PMK.06/2008 - Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. | JDIH Kementerian Keuangan

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Beranda
Dokumen
188/PMK.06/2008

188/PMK.06/2008

Kementerian Keuangan
20 Nov 2008
Dicabut

Fulltext (134 MB)

02 Mar 2015
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
31/PMK.06/2015
tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.
19 Sep 2011
Diubah
Dokumen ini diubah oleh
154/PMK.06/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 129 TAHUN 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

182/PMK.06/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

188/PMK.06/2008

Judul

Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Nomor

188

Tahun

2008

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

ASET BEKAS PENYELESAIAN MILIK ASING/CINA

Tanggal Penetapan

20 Nov 2008

Tanggal Pengundangan

21 Nov 2008

Tanggal Berlaku

20 Nov 2008 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum