189/PMK.06/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan memberikan pedoman penggunaan dana cadangan Investasi Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuannya adalah menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 agar pengelolaan investasi pemerintah dalam PEN lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup
   Menetapkan definisi terkait Program PEN, Investasi Pemerintah PEN, APBN, BUMN, LPEI, Penerima Investasi, Pelaksana Investasi, serta pengelolaan dana investasi.

2. Pengelolaan Dana Investasi

   • Pembentukan Rekening Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN) dan Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN.
   • Pengelolaan dana cadangan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel oleh Menteri Keuangan.
   • Penyaluran dana cadangan ke penerima investasi paling lambat akhir tahun 2023, dengan ketentuan perpanjangan dan pengembalian dana ke kas negara jika tidak tersalurkan.

3. Pembayaran dan Penggantian Biaya
   Pembayaran dana penggantian biaya dan margin yang wajar dilakukan setelah mendapat reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

4. Prosedur Pencairan Dana Cadangan

   • Penerima investasi mengajukan rencana penarikan dana cadangan kepada pelaksana investasi.
   • Pelaksana investasi dan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) melakukan rekonsiliasi data.
   • Pengalokasian anggaran dilakukan melalui Keputusan Menteri dan penerbitan DIPA BUN.

5. Permohonan dan Pencairan Dana

   • Penerima investasi mengajukan permohonan pencairan dana cadangan berdasarkan perjanjian.
   • Pelaksana investasi menilai pemenuhan persyaratan dan mengajukan permohonan pencairan kepada KPA BUN.
   • Pencairan dilakukan setelah anggaran tersedia dalam DIPA BUN dan pengalihan dana ke Rekening Kas Umum Negara.

6. Pengelolaan dan Pelaporan Hasil Investasi

   • Penerima investasi menyampaikan rencana setoran hasil investasi kepada pelaksana investasi.
   • Pelaksana investasi dan KPA BUN melakukan rekonsiliasi dan menetapkan Berita Acara Rekonsiliasi data penerimaan hasil investasi secara triwulanan.
   • Hasil investasi disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

7. Pelaporan Pelaksanaan Investasi
   Pelaksana investasi wajib menyusun laporan kinerja dan risiko pelaksanaan investasi secara bulanan dan laporan semesteran serta tahunan sebagai dasar laporan keuangan pemerintah pusat.

8. Evaluasi Pelaksanaan Investasi
   Evaluasi dilakukan oleh Direktur Jenderal secara berkala minimal satu kali setiap semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

9. Penyelesaian Investasi
   Bentuk penyelesaian investasi dapat berupa penjualan, konversi utang menjadi saham, pembayaran investasi, atau bentuk lain dengan persetujuan Menteri. Penyelesaian dapat dilakukan sebelum waktu yang ditentukan dalam keadaan tertentu yang disetujui Menteri.

10. Ketentuan Lain

    • Pengelolaan bunga dan jasa giro atas RIPPEN disetorkan ke kas negara.
    • Pengaturan teknis pencairan, pengalokasian anggaran, dan pelaporan diatur secara rinci dalam peraturan ini.
    • Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022.