bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh Gubernur untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember sebesar selisih antara alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011.
Pasal 1
Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2011 ditetapkan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
Alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp1.374.984.845.799,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) .
Pembagian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk provinsi dan kabupaten/kota diatur oleh Gubernur di daerah yang bersangkutan.
Pembagian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
Dalam hal pembagian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan oleh Gubernur, maka pembagian alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 per provinsi dan kabupaten/kota menggunakan alokasi sementara DBH CHT Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011.
Gubernur yang telah menyampaikan pembagian alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 meliputi Gubernur Provinsi Aceh, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Provinsi Bali, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rincian alokasi definitif DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah penerima tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2011 Triwulan IV adalah sebesar selisih antara alokasi definitif DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah DBH CHT Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011.
Dalam hal DBH CHT Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan/atau DBH CHT tahun anggaran sebelumnya belum seluruhnya direalisasikan oleh daerah penerima, maka atas sisa DBH CHT Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran sebelumnya tersebut dianggarkan kembali oleh daerah penerima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN (dalam rupiah) I Total Provinsi Aceh 3.051.479.611 1 Provinsi Aceh 915.443.887 2 Kab. Aceh Barat 50.857.993 3 Kab. Aceh Besar 50.857.993 4 Kab. Aceh Selatan 50.857.993 5 Kab. Aceh Singkil 50.857.993 6 Kab. Aceh Tengah 244.118.370 7 Kab. Aceh Tenggara 50.857.993 8 Kab. Aceh Timur 50.857.993 9 Kab. Aceh Utara 50.857.993 10 Kab. Bireuen 50.857.993 11 Kab. Aceh Pidie 244.118.370 12 Kab. Simeulue 50.857.993 13 Kota Banda Aceh 50.857.993 14 Kota Sabang 50.857.993 15 Kota Langsa 50.857.993 16 Kota Lhokseumawe 50.857.993 17 Kab. Nagan Raya 50.857.993 18 Kab. Aceh Jaya 50.857.993 19 Kab. Aceh Barat Daya 50.857.993 20 Kab. Gayo Lues 244.118.370 21 Kab. Aceh Tamiang 50.857.993 22 Kab. Bener Meriah 244.118.370 23 Kab. Pidie Jaya 244.118.370 24 Kota Subulussalam 50.857.993 II Total Provinsi Sumatera Utara 10.060.389.551 1 Provinsi Sumatera Utara 3.018.116.865 2 Kab. Asahan 125.416.588 3 Kab. Dairi 334.626.010 4 Kab. Deli Serdang 227.635.273 5 Kab. Karo 711.884.192 6 Kab. Labuhan Batu 110.646.861 7 Kab. Langkat 148.377.522 8 Kab. Mandailing Natal 101.092.317 RINCIAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011 NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA JUMLAH 9 Kab. Nias 93.572.938 10 Kab. Simalungun 1.099.198.302 11 Kab. Tapanuli Selatan 100.502.865 12 Kab. Tapanuli Tengah 104.644.461 13 Kab. Tapanuli Utara 912.827.846 14 Kab. Toba Samosir 90.019.709 15 Kota Binjai 96.339.500 16 Kota Medan 238.924.745 17 Kota Pematang Siantar 638.578.930 18 Kota Sibolga 91.305.393 19 Kota Tanjung Balai 87.706.896 20 Kota Tebing Tinggi 96.704.389 21 Kota Padang Sidempuan 96.267.669 22 Kab. Pakpak Bharat 84.709.415 23 Kab. Nias Selatan 96.791.434 24 Kab. Humbang Hasundutan 327.040.541 25 Kab. Serdang Bedagai 168.152.568 26 Kab. Samosir 92.798.674 27 Kab. Batu Bara 107.856.928 28 Kab. Padang Lawas Utara 97.601.956 29 Kab. Padang Lawas 97.632.526 30 Kab. Labuhan Batu Selatan 102.582.361 31 Kab. Labuhan Batu Utara 104.929.652 32 Kab. Nias Utara 85.049.091 33 Kab. Nias Barat 85.945.347 34 Kota Gunung Sitoli 84.909.787 III Total Provinsi Sumatera Barat 5.392.216.455 1 Provinsi Sumatera Barat 1.617.664.928 2 Kab. Limapuluh Kota 1.358.986.141 3 Kab. Agam 224.591.161 4 Kab. Kepulauan Mentawai 85.140.260 5 Kab. Padang Pariaman 85.140.260 6 Kab. Pasaman 211.645.894 7 Kab. Pesisir Selatan 85.140.260 8 Kab. Sijunjung 85.140.260 9 Kab. Solok 243.688.205 10 Kab. Tanah Datar 235.376.935 11 Kota Bukit Tinggi 85.140.260 12 Kota Padang Panjang 85.140.260 13 Kota Padang 85.140.260 14 Kota Payakumbuh 246.365.602 15 Kota Sawahlunto 232.214.469 16 Kota Solok 85.140.260 17 Kota Pariaman 85.140.260 18 Kab. Pasaman Barat 85.140.260 19 Kab. Dharmasraya 85.140.260 20 Kab. Solok Selatan 85.140.260 IV Total Provinsi Kepulauan Riau 1.649.969.338 1 Provinsi Kepulauan Riau 494.990.801 2 Kab. Bintan 82.498.467 3 Kab. Natuna 82.498.467 4 Kab. Karimun 82.498.467 5 Kota Batam 659.987.735 6 Kota Tanjung Pinang 82.498.467 7 Kab. Lingga 82.498.467 8 Kab. Kepulauan Anambas 82.498.467 V Total Provinsi Jambi 2.202.342.398 1 Provinsi Jambi 660.702.719 2 Kab. Batanghari 66.070.272 3 Kab. Bungo 66.070.272 4 Kab. Kerinci 880.936.959 5 Kab. Merangin 66.070.272 6 Kab. Muaro Jambi 66.070.272 7 Kab. Sarolangun 66.070.272 8 Kab. Tanjung Jabung Barat 66.070.272 9 Kab. Tanjung Jabung Timur 66.070.272 10 Kab. Tebo 66.070.272 11 Kota Jambi 66.070.272 12 Kota Sungai Penuh 66.070.272 VI Total Provinsi Sumatera Selatan 2.094.258.568 1 Provinsi Sumatera Selatan 628.277.573 2 Kab. Lahat 209.425.857 3 Kab. Musi Banyuasin 41.885.171 4 Kab. Musi Rawas 41.885.171 5 Kab. Muara Enim 41.885.171 6 Kab. Ogan Komering Ilir 41.885.171 7 Kab. Ogan Komering Ulu 41.885.171 8 Kota Palembang 41.885.171 9 Kota Pagar Alam 209.425.857 10 Kota Lubuk Linggau 209.425.857 11 Kota Prabumulih 41.885.171 12 Kab. Banyuasin 41.885.171 13 Kab. Ogan Ilir 41.885.171 14 Kab. OKU Timur 209.425.857 15 Kab. OKU Selatan 209.425.857 16 Kab. Empat Lawang 41.885.171 VII Total Provinsi Lampung 3.278.017.412 1 Provinsi Lampung 983.405.224 2 Kab. Lampung Barat 80.307.932 3 Kab. Lampung Selatan 142.932.742 4 Kab. Lampung Tengah 428.099.289 5 Kab. Lampung Utara 109.383.737 6 Kab. Lampung Timur 526.509.705 7 Kab. Tanggamus 215.622.254 8 Kab. Tulang Bawang 70.243.230 9 Kab. Way Kanan 79.189.632 10 Kota Bandar Lampung 70.243.230 11 Kota Metro 84.221.983 12 Kab. Pesawaran 154.115.744 13 Kab. Pringsewu 193.256.250 14 Kab. Mesuji 70.243.230 15 Kab. Tulang Bawang Barat 70.243.230 VIII Total Provinsi DKI Jakarta 1.720.672.475 1 Provinsi DKI Jakarta 1.720.672.475 IX Total Provinsi Jawa Barat 108.511.444.547 1 Provinsi Jawa Barat 32.553.433.385 2 Kab. Bandung 2.503.891.581 3 Kab. Bekasi 11.921.839.700 4 Kab. Bogor 1.150.039.546 5 Kab. Ciamis 1.815.957.760 6 Kab. Cianjur 1.828.863.421 7 Kab. Cirebon 2.056.529.658 8 Kab. Garut 6.910.962.055 9 Kab. Indramayu 1.260.570.438 10 Kab. Karawang 8.105.265.681 11 Kab. Kuningan 1.663.775.613 12 Kab. Majalengka 5.479.777.446 13 Kab. Purwakarta 1.769.346.571 14 Kab. Subang 2.082.724.823 15 Kab. Sukabumi 1.490.870.143 16 Kab. Sumedang 6.308.169.926 17 Kab. Tasikmalaya 1.702.279.558 18 Kota Bandung 1.587.538.444 19 Kota Bekasi 1.333.396.293 20 Kota Bogor 1.187.613.783 21 Kota Cirebon 4.892.313.171 22 Kota Depok 1.605.914.836 23 Kota Sukabumi 1.555.306.138 24 Kota Cimahi 1.277.269.405 25 Kota Tasikmalaya 1.560.377.590 26 Kota Banjar 1.498.020.155 27 Kab. Bandung Barat 1.409.397.427 X Total Provinsi Banten 1.962.108.237 1 Provinsi Banten 588.632.000 2 Kab. Lebak 98.105.400 3 Kab. Pandeglang 98.105.400 4 Kab. Serang 558.510.700 5 Kab. Tangerang 98.105.400 6 Kota Cilegon 98.105.400 7 Kota Tangerang 98.105.400 8 Kota Serang 226.333.137 9 Kota Tangerang Selatan 98.105.400 XI Total Provinsi Jawa Tengah 329.385.940.362 1 Provinsi Jawa Tengah 98.815.782.115 2 Kab. Banjarnegara 3.328.814.154 3 Kab. Banyumas 3.083.382.047 4 Kab. Batang 4.964.803.933 5 Kab. Blora 4.755.312.605 6 Kab. Boyolali 8.277.606.976 7 Kab. Brebes 3.047.818.741 8 Kab. Cilacap 3.065.009.244 9 Kab. Demak 8.219.592.346 10 Kab. Grobogan 4.478.758.657 11 Kab. Jepara 9.811.320.253 12 Kab. Karanganyar 4.473.607.259 13 Kab. Kebumen 3.536.117.610 14 Kab. Kendal 15.748.252.107 15 Kab. Klaten 9.624.337.288 16 Kab. Kudus 57.533.805.290 17 Kab. Magelang 7.358.538.333 18 Kab. Pati 4.273.062.664 19 Kab. Pekalongan 3.071.007.352 20 Kab. Pemalang 3.088.290.215 21 Kab. Purbalingga 3.509.681.864 22 Kab. Purworejo 3.577.557.070 23 Kab. Rembang 3.212.551.546 24 Kab. Semarang 3.733.314.805 25 Kab. Sragen 3.406.456.285 26 Kab. Sukoharjo 3.693.144.071 27 Kab. Tegal 3.337.608.516 28 Kab. Temanggung 13.366.276.084 29 Kab. Wonogiri 3.017.297.034 30 Kab. Wonosobo 5.734.343.926 31 Kota Magelang 2.971.061.696 32 Kota Pekalongan 3.500.687.069 33 Kota Salatiga 3.441.741.881 34 Kota Semarang 5.719.804.502 35 Kota Surakarta 3.532.904.916 36 Kota Tegal 3.076.289.908 XII Total Provinsi D.I. Yogyakarta 19.815.882.991 1 Provinsi D.I. Yogyakarta 5.944.764.897 2 Kab. Bantul 3.963.176.598 3 Kab. Gunung Kidul 1.981.588.299 4 Kab. Kulon Progo 2.972.382.449 5 Kab. Sleman 2.774.223.619 6 Kota Yogyakarta 2.179.747.129 XIII Total Provinsi Jawa Timur 708.331.484.547 1 Provinsi Jawa Timur 212.499.445.369 2 Kab. Bangkalan 6.185.869.230 3 Kab. Banyuwangi 7.232.793.744 4 Kab. Blitar 9.602.646.802 5 Kab. Bojonegoro 20.139.680.387 6 Kab. Bondowoso 12.868.025.198 7 Kab. Gresik 6.220.414.190 8 Kab. Jember 12.510.670.372 9 Kab. Jombang 10.800.288.625 10 Kab. Kediri 25.704.844.014 11 Kab. Lamongan 12.488.172.189 12 Kab. Lumajang 7.484.971.281 13 Kab. Madiun 7.432.178.697 14 Kab. Magetan 6.726.327.778 15 Kab. Malang 31.359.270.478 16 Kab. Mojokerto 7.718.557.623 17 Kab. Nganjuk 11.769.466.966 18 Kab. Ngawi 10.728.706.059 19 Kab. Pacitan 6.416.569.134 20 Kab. Pamekasan 27.278.713.013 21 Kab. Pasuruan 24.823.415.278 22 Kab. Ponorogo 7.188.308.957 23 Kab. Probolinggo 16.176.619.875 24 Kab. Sampang 7.232.734.859 25 Kab. Sidoarjo 13.232.875.311 26 Kab. Situbondo 9.176.209.296 27 Kab. Sumenep 14.892.758.088 28 Kab. Trenggalek 6.592.444.837 29 Kab. Tuban 8.398.409.616 30 Kab. Tulungagung 16.553.928.001 31 Kota Blitar 7.886.461.241 32 Kota Kediri 51.876.301.303 33 Kota Madiun 5.921.863.046 34 Kota Malang 20.954.485.963 35 Kota Mojokerto 6.970.514.303 36 Kota Pasuruan 5.945.960.745 37 Kota Probolinggo 5.754.091.732 38 Kota Surabaya 19.250.292.622 39 Kota Batu 6.336.198.325 XIV Total Provinsi Kalimantan Tengah 1.892.486.793 1 Provinsi Kalimantan Tengah 567.746.039 2 Kab. Barito Selatan 43.672.772 3 Kab. Barito Utara 43.672.772 4 Kab. Kapuas 43.672.772 5 Kab. Kotawaringin Barat 43.672.772 6 Kab. Kotawaringin Timur 43.672.772 7 Kota Palangkaraya 43.672.772 8 Kab. Barito Timur 43.672.772 9 Kab. Murung Raya 43.672.772 10 Kab. Pulang Pisau 756.994.718 11 Kab. Gunung Mas 43.672.772 12 Kab. Lamandau 43.672.772 13 Kab. Sukamara 43.672.772 14 Kab. Katingan 43.672.772 15 Kab. Seruyan 43.672.772 XV Total Provinsi Sulawesi Utara 1.569.707.447 1 Provinsi Sulawesi Utara 470.912.235 2 Kab. Bolaang Mongondow 33.636.588 3 Kab. Minahasa 33.636.588 4 Kab. Sangihe 33.636.588 5 Kota Bitung 33.636.588 6 Kota Manado 33.636.588 7 Kab. Kepulauan Talaud 33.636.588 8 Kab. Minahasa Selatan 33.636.588 9 Kota Tomohon 33.636.588 10 Kab. Minahasa Utara 33.636.588 11 Kota Kotamobagu 33.636.588 12 Kab. Bolaang Mongondow Utara 33.636.588 13 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 33.636.588 14 Kab. Minahasa Tenggara 33.636.588 15 Kab. Bolaang Mongondow Timur 627.882.980 16 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 33.636.588 XVI Total Provinsi Sulawesi Tengah 2.165.195.123 1 Provinsi Sulawesi Tengah 649.558.538 2 Kab. Banggai 81.194.817 3 Kab. Banggai Kepulauan 81.194.817 4 Kab. Buol 288.692.683 5 Kab. Toli-Toli 288.692.683 6 Kab. Donggala 81.194.817 7 Kab. Morowali 81.194.817 8 Kab. Poso 81.194.817 9 Kota Palu 288.692.683 10 Kab. Parigi Moutong 81.194.817 11 Kab. Tojo Una Una 81.194.817 12 Kab. Sigi 81.194.817 XVII Total Provinsi Sulawesi Selatan 8.307.489.583 1 Provinsi Sulawesi Selatan 2.492.246.875 2 Kab. Bantaeng 111.172.375 3 Kab. Barru 118.461.974 4 Kab. Bone 676.178.339 5 Kab. Bulukumba 169.104.153 6 Kab. Enrekang 103.843.619 7 Kab. Gowa 103.843.619 8 Kab. Jeneponto 103.843.619 9 Kab. Luwu 104.215.604 10 Kab. Luwu Utara 103.843.619 11 Kab. Maros 103.843.619 12 Kab. Pangkajene Kepulauan 104.933.470 13 Kab. Pinrang 103.843.619 14 Kab. Selayar 103.843.619 15 Kab. Sidenreng Rappang 103.843.619 16 Kab. Sinjai 547.615.124 17 Kab. Soppeng 2.294.921.917 18 Kab. Takalar 103.843.619 19 Kab. Tana Toraja 114.911.802 20 Kab. Wajo 118.853.538 21 Kota Pare-pare 103.843.619 22 Kota Makassar 103.843.619 23 Kota Palopo 103.843.619 24 Kab. Luwu Timur 103.843.619 25 Kab. Toraja Utara 104.907.365 XVIII Total Provinsi Bali 8.577.192.732 1 Provinsi Bali 2.573.157.820 2 Kab. Badung 285.906.424 3 Kab. Bangli 306.834.774 4 Kab. Buleleng 3.369.578.755 5 Kab. Gianyar 600.517.853 6 Kab. Jembrana 285.906.424 7 Kab. Karangasem 297.571.410 8 Kab. Klungkung 285.906.424 9 Kab. Tabanan 285.906.424 10 Kota Denpasar 285.906.424 XIX Total Provinsi Nusa Tenggara Barat 150.608.767.584 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat 45.182.630.275 2 Kab. Bima 6.925.497.449 3 Kab. Dompu 3.938.170.588 4 Kab. Lombok Barat 10.670.555.325 5 Kab. Lombok Tengah 21.084.954.823 6 Kab. Lombok Timur 39.158.552.211 7 Kab. Sumbawa 7.151.723.959 8 Kota Mataram 4.859.553.095 9 Kota Bima 3.091.431.648 10 Kab. Sumbawa Barat 3.598.136.954 11 Kab. Lombok Utara 4.947.561.257 XX Total Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.866.847.912 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 860.054.374 2 Kab. Alor 53.731.660 3 Kab. Belu 216.288.755 4 Kab. Ende 44.261.314 5 Kab. Flores Timur 40.954.970 6 Kab. Kupang 40.954.970 7 Kab. Lembata 423.415.734 8 Kab. Manggarai 40.954.970 9 Kab. Ngada 40.954.970 10 Kab. Sikka 117.662.484 11 Kab. Sumba Barat 167.511.830 12 Kab. Sumba Timur 69.152.835 13 Kab. Timor Tengah Selatan 49.005.492 14 Kab. Timor Tengah Utara 40.954.970 15 Kota Kupang 40.954.970 16 Kab. Rote Ndao 40.954.970 17 Kab. Manggarai Barat 65.021.208 18 Kab. Nagekeo 40.954.970 19 Kab. Sumba Barat Daya 310.896.961 20 Kab. Sumba Tengah 40.954.970 21 Kab. Manggarai Timur 40.954.970 22 Kab. Sabu Raijua 80.295.565 1.373.443.893.666 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Total