Peraturan Presiden ini mulai berlaku ^pada tanggal Agar Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2O23 JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2O23 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRATIKNO T EGIItrEIrINIItrEFFIItr LAMPIRAN I NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KER.IA PEMERINTAH TAHUN 2024 NARASI RENCANA KER.]A PEMERINTAH TAHUN 2024 7I I Mcmpercepdt transtormasl ekononl gantg tnklustl ddn berlcclanJutan tnentpalcan updgd u,,tt,t,c menr.dlta'l tdrget aa,so,ro,n akhl" Re,,,cd; na Penbangunan Jangka Menengah Naslonal Tahun 2O2U2O24 dan mer.c.lpt4'kan land,asan yang kokoh uafiik mel4; rdutko,Jtr estdlet pefl.bangun.rn to'hun 2O25-2029 dengan tetap menlaga stabllltas pada tdlun pemtllhu; n umum 1.1 Lat8t Belalang Dinamika pembangunan di tingkat global selama tiga tahun terakhir menghadapi situasi yang sulit. Pandemi COVID-l9 yang terjadi pada awal tahun 2O20 membawa dampak yang masif terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Tingkat eksposur virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melalukan pembatasan mobilitas masyarakat ^secara ketat sehingga memukul kinerja perekonomian global. Upaya pemulihan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi agenda bersama negara-negara di dunia. Memasuki pertengahan tahun 2021, pengendalian penyebaran COVID-l9 di dunia secara gradual menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, ^pada awal tahun 2O22, berbagai upaya pemulihan ekonomi global dan peredaman scorring elfed Pascapandemi kemba.li menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok sehingga membuat ketersediaan dan harga komoditas pangan global menjadi tidak menentu. Pergeseran risilo dari pandemi COVID-l9 ke kondisi ketidakpastian seiring dengan tensi geopolitik ^Rusia- Ukraina masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak spillouer yatg timbul dari ketidakpastian tersebut berpengaruh terhadap prospek ekonomi global ke depan. Meskipun teq'adi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31 ^persen pada tah,.n 2022. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat ^pada triwulan I\l-2O22, mendukung rea.lisasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signilikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tal: lun 2O24, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari tahun 2O23. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik ^pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24. Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perLambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah ^(RKP). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 danl diakselerasi pada tat'run 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebiiakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga ke{'a dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Sebagai p€menuhan aspek inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi tetap dilaksanal90% target (kinerja baik) realisasi 60–90% target (kinerja cukup) AUK INDONESIA Berikut penjelasan ringkas kineg'a seluruh Prioritas Nasional RKP Tahun 2O22, yang memuat garis besar capaian indikator Prioritas Nasional dalam memastikan efelrtivitas pencapaian sasaran masing-masing Prioritas Nasional. Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) skor pola pangan harapan, (2) pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan secara berkelanjutan, (3) nilai devisa pariwisata, (4) penyediaan lapangan kerja per tahun, (5) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (6) pertumbuhan ekspor riil barang danjasa, serta (7) rasio perpajalran terhadap Produk Domestik Bruto. Beberapa indikator yang perlu menjadi perhatial antara lain ^(1) porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional, (2) rasio kewirausahaan nasional, (3) pertumbuhan Froduk Domestik Bruto pertanian, (4) pertumbuhan Produk Domestik Bruto perikanan, (5) pertumbuhan dan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan, serta (6) pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan darl Menjamin Pemerata,an pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas ^pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh capaian ^yang telah melampaui target, yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Pembangunan Manusia dan persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia serta (2) Indeks Pembangunan Malusia dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efeldivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kineda tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) Angka Kelahiran Total lTotal Fertilitg Ratel, (2) persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, (3) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial, (4) Angka Kematian Ibu, (5) Angka Kematian Bayi, (6) Indeks Perlindungan Anak, (7) Indeks Pembangunan Gender, (8) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif, (9) jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam World Class Uniuersitg Top 3OO, (10) jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam World Class Uniuersitg Top 500, serta (11) peringkat Global Inrauation Ind.ex. Namun demikian, beberapa. indikator yang perlu menjadi perhatian anta-ra lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan ^yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, (2) prevalensi stunfing (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) insidensi tuberkulosis, (4) angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, (5) harapan lama sekolah, (6) Indeks Pembangunan Pemuda, (7) ^persentase angkatan ke{a berpendidikan menengah ke atas, serta (8) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik, namun terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Kerukunan Umat Beragama, (2) Indeks Pembangunan Keluarga, dan (3) median usia kawin pertama perempuan. Priorita.s Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangal Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada ta}ru'r 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target di antaranya (1) persentase pemenuhan kebutuhan air baku, (2) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (3) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loopl, Fl kondisi jalur Kereta Api sesuai standar Track Qualitg Index kategofl 1 dan 2, (5) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, serta (6) penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan te{angkau (2) persentase luas daerah irigasi premium yang - II.3 - REPIJEUK INDONESTA dimodernisasi, (3) persentase capaiale On Time Perlormnnce transportasi udara, ^(4) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan, ^(5) rasio elektrifikasi, (6) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, ^(7) ^persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G), serta ^(8) penurunan rasio fatalitas kecelakaan ^jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010. Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan ^Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas ^pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didorong oleh ^pencapaian Indeks ^Kua-litas Lingkungan Hidup. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahw 2O22, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kine{a tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target antara lain (1) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan ^akses informasi ^publik terkait kebilakan dan program prioritas pemerintah, (2) Indeks Pengaruh dan ^Peran Indonesia di Dunia Internasional, (3) persentase luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dijaga keutuhannya, serta (4) Indeks Demokrasi Indonesia. Namun demikian, indilator yang masih menjadi perhatian, salah satunya, yaitu Indeks Pelayanan Publik. 2.2 Itre,,J,8Ya Ekononl lfialrro Eka nami Indonesia mampu htmbuh tirtggi di tengah perlambatan elanomi ^global pada tahun 2O22. Ini menjadi modal btat dalam menghod.api isiko resesi di tahun 2O23 dan tantdngan pad.a tahun 2O24. Pembairynan tahun 2024 diarahkan unhtk merutntaskan pencopaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Talun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi gang inklusif dan berkelanjutan, Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pencapaian target ^pada ^Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yakni menjadi Upper-Mid.dle Income Country. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar trajedory pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua ^persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. selain itu, dalam mengejar pertumbuhan ^jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikat trajectory pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantan ^gan nBgatrend. ^globaT ke depan. - II.4 - I NEPUEUK INDONESIA 2.2.1 PerLeDbanSaD EkonoEi Terlld daa Pratlraaa Tahun 2O23 (1| Elonomi Global Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang anta-ra Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingg1nya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. ^Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik ada-lah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi, seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia sehingga dengan adanya ^perang, szpplg kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada taht; tn 2022. Dampak ^perang yang menghambat ^pemulihan ekonomijuga tecermin pada perekonomian beb€rapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022 lGambar 2.31. Gambar 2.3 Indels Produt Domestlh Bruto Rlll Bcbcrapa lYegara Tahur 2O 1$2O22 l2OL9= LOOI SuEber: BPS dan O)dord Economics, Maret 2023. Alrtivitas perdagangan global tahun 2022 melrgalarni perlambatan, tecermin dari penurunan pada Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada tahun 2021. Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok sebagai akibat dari pandemi COVID-l9, ketegangan geopolitik yang menyebabkan adanya kebtakan sanksi perdagalgan beberapa negara, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggir. Volume perdagangan dunia pada tabwr 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami tren perlambatan dengan pertumbuhan masing- masing 2,7 dan 1,7 persen, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,4 ^persen ^pa.da tahun 20212. Padatahttn 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun ^jasa mengalami perlambat€.n, tecermin dari penurunan Purchasing Managers Index hingga berada di zona kontraksi pada aHrir tahln 2O22. Meskipun demikian, hingga Mei 2023 Purchasing Manngers Index telah menunjukkan perbaikan utamanya Purchasing Managers Index sektor jasa yang telah berada di zona ekspansi. t Global Trade Statistics and Outlook WTO (April 2023) , Global Trade Statistics and Outlook WTO Loc. Cit. - ILs - 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 2019 2020 2021 2022 Titik Pulih REPUBUK INDONESTA Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas ^pada tahun 2022. ^Selai; r itu, perangjuga memicu krisis energi dan ^pangan serta ^peningkatan inflasi ^berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan ^meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acual. ^Seiring dengan respons kebijalan kenaikan suku bunga dan ^adanya kekhawatiran ^akan ^risiko ^resesi dan perlambatan global pada tahun 2023, tren harga komoditas diprakirakan ^akan melambat dan tidak setingBi pada taht: r: 2022. Dengan berbagai perkembangan terkini, per April 2023 International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tehun 2023 melambat ^sebesar ^2,8 persen. Sementara, lembaga internasional lain, seperti World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development per Juni 2023 memproyeksikan ^pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 2,1 dan 2,7 ^persen. Inflasi ^global yang telah mengalami penurunan namun masih tinggi diprakirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023. - IL6 - Gambar 2.4 _Baltic Dry Index_ (BDI) Sumber: Bloomberg, Juni 2023. Gambar 2.5 _Purchasing Managers Index_ Global Sumber: S&P Global, Juni 2023. 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Okt-19 Feb-20 Jun-20 Okt-20 Feb-21 Jun-21 Okt-21 Feb-22 Jun-22 Okt-22 Feb-23 Jun-23 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Jan-20 Mar-20 Mei-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 Mei-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 Mei-22 Jul-22 Sep-22 Nov-22 Jan-23 Mar-23 Mei-23 _Manufacturing_ _Services_ Gambar 2.6 Harga Komoditas Internasional Sumber: World Bank Commodities Price Data, Juli 2023. 200 600 1.000 1.400 1.800 2.200 20 80 140 200 260 320 380 440 500 560 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 Mei-20 Jun-20 Jul-20 Agu-20 Sep-20 Okt-20 Nov-20 Des-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 Mei-21 Jun-21 Jul-21 Agu-21 Sep-21 Okt-21 Nov-21 Des-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Agu-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 Mei-23 Jun-23 Indeks Harga Logam (2010=100) Batu Bara (US$/mt) Minyak Mentah - Brent (US$/bbl) Gandum (US$/mt) CPO (US$/mt) - RHS EEFIIIIEN REPUBLIK INDONESIA l2l ^EkoroEt ^Donertlh lal Ekonomi domestik pada tahun 2022 r: ; lengaTami ^pemulihan ^yang kuat di tengah ^tren pertambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan ^pariwisata, teq'aganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansit serta konsolidasi kebijakan frskal dan moneter ^yang kuat selama ta}rlun 2022, menjadi falrtor ^pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia ^juga mengalami Deningkatan sebesar 9,9 ^persen, menjadi US$4.783,9 atau ^setara Rp71,O ^juta pada tahun 2022. Derlgan pencapaian ini, Gross National ^Income ^per kap,ta Indonesia tahun 2022 menaapai US$4.580 dan mendorong Indonesia kembali masuk dalam kategori upper-middle iruome @untry. Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan ^pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Setain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan ^juga turut berperan dalam menjaga. kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. ^Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 ^persen. Aktivitas investasi ^yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh ^moderat ^sebesar ^3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan ^oleh menurunnya belanja barang untuk ^pengendalian pandemi COVID-19. Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya ^perang Rusia dan Ukraina ^mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor barang dan ^jasa, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh ^sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Ker,ajkan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar ^7,2 persen. Se1ain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju ^pertumbuhan impor barang dan ^jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 ^persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan ^positif dari seluruh sektor pada tahun 2O22. Bahkan, beberapa selrtor mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit, seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh ^penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, Konferensi Tingkat Tinggi G2O, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport - t1.7 - Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, _yoy_ ) Sumber: WEO IMF, April 2023. -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EITFFflIFN REPUBLIK INDONESTA Championship), pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara, serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik. Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 ^persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. ^Selain itu, adaptasi inovasi di sel,rtor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri ^pengolahan ^yang memiliki kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto, yaitu 18,3 ^persen, tumbuh positif sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan dua digit di ^beberapa subsektor di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan ^perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, selrtor perdagangan ^juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 ^persen. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahurr 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Memasuki triwulan I-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen dengan seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,3-5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi ^yang telah kembali ke target bank sentral pada Mei 2023 sebesar 4,0 persen, lebih cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke target bank sentral pada semester II- 2023. Konsumsi L€mbaga Non Profrt yang melayani Rumah Tangga ^juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Ekspor barang dan ^jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahull 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan dipralirakan tetap menjadi motor ^penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 d,an mampu tumbuh positif, didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas dan perluasan industri 4.0, ^penerapan industri hiiau, penguatan standardisasi, peningkatan permintaan domestik maupun beberapa mitra dagang, serta peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. lbl ^Itenca ^Penbayaran Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar US$4,0 miliar sepanjang tal,].xt 2022. Kontribusi capaian tersebut utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahurr 2O22 rraik signifikan mencapai US$13,1 miliar, ^jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya US$3,5 miliar. Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transalsi modal dan finansial tabltlf, 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar US$8,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa mencapai US$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional. Memasuki tahw 2023, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari kemungkinan penurunan harga komoditas dan juga kondisi keuangan global yang - II.8 - REPUBUK INDONESIA cenderung masih akan ketat, selaras dengan rezim kebljakan suku bunga tinggi di negara- negara maju untuk mengenda-likan inflasi. Meskipun demikian, keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawal mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan menjaga surplus transaksi berjalan tetap tinggi pada kisaran US$7,1-6,8 miliar. Di sisi lain, tekaaan neraca transaksi modal dan frnansial akan sedikit mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan capital outJlou pada investasi portofolio. Perkiraan tersebut kemudian akan menopa.ng neraca transaksi modal dan finansial mencapai sekitar US$2,0- 5,8 miliar. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US$144,2-145,3 miliar atau setara 6,1- 6,0 bulan impor. (cl Kcuanga! llegara Kinerja keuaagan negara pada tahun 2022 membaik seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O22 mampu menjadi bantalan (shocft obsorbef di tengah berbagai tekanan akibat faldor risiko global sehingga pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Rea-lisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2O22 mencapai Rp2.635,8 triliun (13,5 persen Produk Domestik Bruto), meningkat sebesar 31,0 persen dibanding realisasi tahun 2021. Dari sisi komponennya, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp2.034,6 triliun (10,4 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh sebesar 31,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2O21. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp595,6 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh 29,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah yang signifikan di ta}: un 2O22 sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, dampak implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ha-rmonisasi Peraturan Perpajakan, serta uindfall kenaikan harga komoditas. Belanja Negara mencapai Rp3.096,2 triliun (15,8 persen Produk Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 16,4 persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi belanja penanganan COVID-19 yang tidaJ< sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen Produk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signifrkan sebesar 43,8 persen. Dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, deflsit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O22 mencapai Rp460,4 triliun (2,4 persen Produk Domestik Bruto), berada di bawah target 2022 sebesar 4,5 persen Produk Domestik Bruto dan realisasi tahun 2021 yaitu 4,6 persen Produk Domestik Bruto. Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp591,0 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), utamanya berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp688,5 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,8 triliun. Dengan realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun. Pada tahun 2O23, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif untuk kembali pada delisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202O. Meski konsolidatif, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tetap fleksibel untuk mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2023, yaitu 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun atau 11,7 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga - II.9 - NEPUELIK INDONESIA komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.021,2 triliun atau 9,6 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Belanja Negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,5 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau 10,7 persen Produk Domestik Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau 3,9 persen Produk Domestik Bruto. Defisit Anggaran pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,8 persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp598,2 triliun. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun. Pembiayaan Investasi ditargetkan sebesar negatif Rp176,O triliun dan Saldo Anggaran Lebih sekitar Rp7O,0 triliun. (dl Stabilitas moneter pada tahun 2022 relattf terkendali di tengah tingginya ketidakpa.stian ekonomi global, tecermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yalg semakin baik mela-lui sinergi bauran kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sepanjang tah,un 2022, Inflasi Umum mengalami tren kenaikan hingga triwulan III dan berangsur melandai pada triwulan IV mencapai 5,51 persen (yoy), masih berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, sebesar 2,0--4,0 persen (yoy). Tingginya inflasi dipengaruhi kondisi global akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, keb{akan zero COYID-L9 di Cina, serta kebiiakan proteksionisme pangan di beberapa negara yang teLah menyebabkan gangguan rantai pasok global sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Dari sisi domestik, tingginya inflasi utamanya disebabkan oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak yang diberlakukan pada awal September 2022 serta kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akibat pasokan dan distribusi yang terkendala. Pada akhir semester I-2O23, tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 3,52 persen (goy) pada Juni 2023, kembali dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum diprakirakan pada kisaran 3,30 persen (yoy), Iebih rendah dari ta}: : ln 2022 dan terjaga dalam rentang sasaran 2,H,O persen lgogl. -II.10- Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, _yoy_ ) Sumber: BPS, 2023. Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, _yoy_ ) Sumber: BPS, 2023. 3,52 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Jun 20 Sep 20 Des 20 Mar 21 Jun 21 Sep 21 Des 21 Mar 22 Jun 22 Sep 22 Des 22 Mar 23 Jun 23 -1,90 0,10 2,10 4,10 6,10 8,10 10,10 12,10 14,10 Jun 20 Sep 20 Des 20 Mar 21 Jun 21 Sep 21 Des 21 Mar 22 Jun 22 Sep 22 Des 22 Mar 23 Jun 23 Inti Pangan Bergejolak Harga Diatur Pemerintah NEPUEUK TNDONESIA Perkembangan nilai tukar rupiah pada tahtxr 2022 sangat dinamis dan menga.lami pelemahan dibandingkan tahun 202 1, namun dengan volatilitas yang cukup terkendali. Dari sisi global, berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia ^yang dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya suku bunga keb{ja-kan moneter dan imbal hasil US Treasrry 10 tahun, telah mendorong aliran modal asing keluar dari Indonesia dan memberi tekanan pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. Namun demikian, sejumlah faktor intemal meliputi perbaikan prospek perekonomian Indonesia, kecukupan pasokan valuta asing, imbal hasil aset keuangan yang kompetitif berhasil menahan laju pelemahan lebih dalam. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 rnencapai Rp14.875 per US$, tetap terkendati meski sedikit berada di atas target RKP Tahun 2022, yaltru rentang Rp13.90G-Rp14.800 per US$. Pada akhir semester I-2023, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina, berlanjutnya penget€.tan kebljakan moneter di negara maju, serta gejolak perbankan di AS, nilai tukar rupiah menguat sebe sar 3,26 persen (yt@, berada pada kisaran Rp15.066 per US$ pada akhir Juni 2023. Penguatan tersebut ditopang oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian domestik, tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan I yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, tren penurunan inflasi, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif. Pada tahun 2023 /ridai tukar rupiah diprakiralan terjaga pada kisaran Rp14.9O0-Rp15.400 per US$ ditopang oleh prospek percepatan pemulihan perekonomian domestik, serta arah kebijakan bank sentral di mayoritas negara maju, utamanya The Fed yang masih akan mempertahankan suku bunga acuan tinggi (higler for longe{ pada tahun 2023. Tingginya tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjangtahun 2022 direspons Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan BI-7 Dag Reuerse Repo Rate secara kumulatif sebesar 2O0 basis poin, dari semula 3,50 persen menjadi 5,50 persen di akhir 2022. Pengetatart kebija-kan moneter berlanjut hingga awal tahun 2023 dengan kembali meningkatkan BI-7 Dag Reuerse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen sebaga.imana hasil Rapat Dewan Gubernur pada periode Januari 2023. Bank Indonesia kemudian mempertahankan tingkat suku bunga hingga Rapat Dewan Gubernur periode Juni 2023. Keputusan tersebut mempertimbangkan (1) tingginya inflasi globat; (2) pra-kiraan periode pengetatan kebiiakan moneter global yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah; (3) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi konflik - [.11 - SK No l700l5A Gambar 2.10 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$) Sumber: Bloomberg, 2023. 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 Jun 16 Agu 16 Okt 16 Des 16 Feb 17 Apr 17 Jun 17 Agu 17 Okt 17 Des 17 Feb 18 Apr 18 Jun 18 Agu 18 Okt 18 Des 18 Feb 19 Apr 19 Jun 19 Agu 19 Okt 19 Des 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Agu 20 Okt 20 Des 20 Feb 21 Apr 21 Jun 21 Agu 21 Okt 21 Des 21 Feb 22 Apr 22 Jun 22 Agu 22 Okt 22 Des 22 Feb 23 Apr 23 Jun 23 Rusia-Ukraina dan gejolak perbankan Amerika Serikat; (4) urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal keluar; serta ^(5) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Kebilakan moneter Indonesia ke depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga kebijakan moneter global yang diprakiralan tetap tinggi pada tahun 2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangal domestik. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebljakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian inJlasi terus menjadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dal daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah. Sinergi bauran kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (el S€Ltor Neuargatr Pada tahun 2023, lanerja sektor keuangan tetap terjaga, dengan kondisi likuiditas yang memadai dan profrl risiko yang cukup stabil. Peningkatan aktivitas ^perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, ^yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap seldor ^jasa keuangan. Pada pasar obligasi, gield obl; ^gasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 6,46 pada Mei 2023. Kondisi tersebut mencerminkan tedadinya penurunan premi risiko pa.da pasar obligasi. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan pada awal t*un 2023. HaI ini tecermin ^pada Indeks Harga Saham Gabungan yang berada pada level 6.687 pada Mei 2023, atau turun sebesar 5,07 ^persen dibandingkan Mei 2022. Namun demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.484,16 triliun atau tumbuh sebesar 2,48 persen (goy). Capaian tersebut didukung oleh adanya p€ningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada Mei 2023, yaitu sebanyak 11,06juta atau meningkat sebesar 24,86 persen dibandingkan Mei 2022 yang tercatat hanya sebesar 8,85 ^juta. Pada selrtor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit masih te{aga. Meskipun sedikit melandai, penyaluran lcedit masih tumbuh tinggi dan positif, yaitu mencapa.i 8,08 persen (yoy) pada April 2023. Pertumbuhan kredit yang positif tersebut diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yaitu mencapai 6,82 persen (goy). Selain itu, kinerja positif sektor perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran lcedit yang te{aga di level cukup rendah, yaitu 2,53 persen. Gambar 2.11 Perkembangan _Yield Government Bonds_ __ Sumber: CEIC, Mei 2023. __ Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2023. 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 Jan 21 Mar 21 Mei 21 Jul 21 Sep 21 Nov 21 Jan 22 Mar 22 Mei 22 Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mar 23 Mei 23 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 Jan 21 Mar 21 Mei 21 Jul 21 Sep 21 Nov 21 Jan 22 Mar 22 Mei 22 Jul 22 Sep 22 Nov 22 Jan 23 Mar 23 Mei 23 NEPUBUK INDONESIA Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah ^juga te{aga positif hingga awal tahun 2023. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset ^jasa keuangal syariah (tidak termasuk saham) per Februari 2023 yang mencapai Rp2.415,65 triliun atau tumbuh 19,73 persen (yog). Perkembalgan positif sektor perbankan syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Saham syariah juga tumbuh positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 3,14 persen (yoy) dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp4.563 triliun pada Mei 2023. Selain itu, adanya pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya Iiterasi keuangan masyarakat turut memperkuat kine4'a jasa keuangan syariah secara keseluruhan. (f) Pertunbuha! Jralg Inllu.lf daa Bcrlelaqlutaa Itl Thgkat Pengangguran Torbuka Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID- 19. Pada Agustus 2022, Tiagkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup besar mencapai 4,25 ^juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada ta}run 2022 sebesar 1,85 ^juta orang. Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi program Kartu Prakeq'a bagi 3,47 ^juta orang dengan total insentif mencapai Rp5,36 triliun. Memaauki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dipral2O24 serAa menJaga konuergenst pelaksanaan p embangunan dan p eng endallan cap aiannya, tuJuh Prioritas Ncslonq,ltetap dilanJutkan dalam RW Tahun 2O24 sebo.goi koridor pencapaian tema, arah kebtJakan, dan strategl ^pembangunan. Empat ptluh empdt (44) progek prtoritas strategis/trlIaior Proiect ^gdng berdaya ungklt tinggi dan mendukung pencapaian sa"slzra; n Prioritas Na,sional tetap dilakso; nako; n setta dlpettaiam ^gund mengakselerasi p encapaian sleso; ro; n p embangunan naslonal 4.1 Prioritas Nasional Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan ^sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran ^pembangunan nasional, ^serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan ^pembangunan. Pada tahun ^2024, ^sasaran ^dan ^arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional, ^yang dapat dilihat ^pada Gambar ^4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran Prioritas Nasional mencakup ^pendahuluan ^dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar ^penentuan sasaran ^capaian Prioritas Nasional, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. ^Penjelasan ^Prioritas Nasional dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas dan ^Proyek ^Prioritas Strategis / Ma,yb r Proj ect. Gambar 4.1 Kerangka Prloritas Nasional RKP Tahun' 2o24 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022. Penyusunan kebijakan dan target ^pada masing-masing ^Prioritas ^Nasional Rencana ^Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ^ketidakpastian ^global, risiko resesi, dan penurunan rantai ^pasok melalui spesifikasi ^dalam strategi dan kegiatan- kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. ^Pada subbab ^ini ^dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi ^yang ^inklusif ^dan ^berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan ^prioritas terkait untuk tiap ^Prioritas Nasional. Kerangka implementasi meliputi kerangka ^regulasi dan kerangka ^kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung ^pelaksanaan ^Prioritas ^Nasional, yang ^difokuskan pada program-program prioritas pembangunan. -IV.i - SK No l70l24A 4.L.L Prloritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan ^yang Berkualltas dan Berkeadilan Prioritas Nasional 7 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi ^gang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannga difokuskanpada sektor energi, ^pertanian, ^peikanan ^dan kelautan, tlsaln Mikro, Kecil, dan Menengah, industi ^pengolahan, dan ^parfu.tisata, didukung penguatan reformasifiskal dan sistem keuangan; peningkatan kualitas inuestasi, ekspor, dan partisipa.si dalam rantai produksi global; ^perbaikan sistem logistik; digitalisasi; ^dan 4.1.1.1 ^pendahuruan ekonomi hijau' Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat ^percepatan transformasi ekonomi serta berbagai upaya untuk memastikan ^penyelesaian target ^jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional Tahun 2O2O-2O24, di tengah berbagai risiko yang dihadapi baik dari sisi ^global maupun domestik. Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, ^penguatan ketahanan dan ^daya saing ekonomi sangat diperlukan untuk mewujudkan ^pertumbuhan ^yang ^berkualitas ^dan berkeadilan, terutama pada sektor energi; sumber daya air; Usaha Mikro, Kecil ^Dan Menengah; pariwisata; pertanian; industri; perdagangan; dan keuangan. Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi ^pada tahun 2024 agar terwujud ^transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai ^pendukung ^percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi ^yang mengutamakan ^peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, tantangan yang dihadapi utamanya terkait ^percepatan ^transisi energi dari energi fosil ke Energi Terbarukan, dimana ^penyediaan ^energi ^di ^Indonesia ^saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan ^global ^dalam ^penyediaan Energi Terbarukan serta energi bersih semakin tinggi, ditunjukkan ^oleh ^deklarasi ^beberapa negara terkait target carbon neutralitg pada tahun 2060 serta Tujuan tujuh ^(Energi ^Bersih dan Terjangkau) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable ^Deuelopment ^Goals. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan dihadapkan ^pada ^beberapa masalah, salah satunya iklim investasi yang belum ^sepenuhnya ^menarik bagi ^para pengembang Energi Terbarukan. Sementara itu, ^pemanfaatan Energi Terbarukan ^secara langsung berupa Bahan Bakar Nabati ^yang berbasis ^kelapa ^sawit ^juga ^masih ^bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Untuk sektor ^sumber ^daya ^mineral, ^beberapa tantangan terbesar yang dihadapi, antara lain ^(1) ^hilirisasi ^mineral ^dan ^batu ^bara yang ^belum optimal; (2) lemahnya sistem ^pengawasan dan ^pengendalian pada Pertambangan Tanpa ^Izin dan pertambangan ralryat; (3) rendahnya kualitas ^data potensi ^energi ^dan ^sumber ^daya mineral; (4) kualitas sumber daya manusia bidang sumber ^daya ^mineral ^yang ^belum ^merata; serta (5) pengelolaan warisan ^geologi (geolrcitage) ^yang ^belum optimal. Kedua, upaya peningkatan ketahanan dan ketersediaan air ^baik ^secara ^kuantitas ^maupun kualitas ^juga menjadi salah satu unsur yang sangat ^penting untuk ^mendukung ketahanan ekonomi mengingat air merupakan salah satu ^kebutuhan ^dasar bagi ^makhluk hidup ^dan mendukung aktivitas produksi barang dan ^jasa di berbagai ^sektor. ^Terkait hal ^ini, ^salah ^satu tantangan yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara ^pasokan ^dan ^kebutuhan ^air ^yang disebabkan oleh semakin terbatasnya daya tampung ^dan ^ketersediaan ^air, ^alokasi penggunaan air irigasi belum efisien, dan pemanfaatan infrastruktur ^tampungan ^air ^belum optimal. Adanya kecenderungan ^penurunan tutupan ^hu.tan ^serta adanya ^Daerah ^Aliran Sungai yang kritis dapat berpengaruh terhadap ^kuantitas maupun kualitas ^air ^dan menyebabkan meningkatnya ^potensi bencana terkait ^sumber daya ^air di ^berbagai ^daerah. Se1ain itu, perubahan iklim ^juga telah mempengaruhi ^pola dan ^intensitas ^iklim ^pada periode waktu tertentu yang ^juga berdampak kepada ^peningkatan frekuensi ^banjir ^dan kekeringan di berbagai daerah. -rv.2 - Di sektor pertanian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, mencakup (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan nilai tambah komoditas ^pangan dan pertanian; (2) rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam praktik pertanian yang mampu menekan biaya dan memaksimalkan pendapatan; (3) tata kelola ^pangan yang kurang baik sehingga stabilitas ketersediaan dan harga terganggu, baik di tingkat ^petani maupun konsumen; (4) praktik budi daya pertanian ^yang belum menerapkan sistem ^ramah lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lahan menurun dan mengancam keberlanjutan ke depan; serta (5) masih berlangsungnya alih fungsi lahan ^pertanian. Selanjutnya, beberapa tantangan utama terkait pengelolaan kemaritiman, ^perikanan, ^dan kelautan, yaitu (1) belum memadainya pendataan stok ^perikanan untuk ^penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan; (2) masih banyaknya usaha ^perikanan yang berskala kecil dengan menggunakan teknologi tradisional baik pada ^perikanan tangkap maupun budi daya, ^belum memadainya kualitas input produksi, serta sarana dan ^prasarana ^pendukung usaha kelautan dan perikanan; (3) kurangnya ketersediaan bahan baku ^yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai dingin ^yang terintegrasi ^dari hulu ke hilir serta konektivitas dan distribusi yang belum efisien; ^(4) hambatan tarif dan non-tarif negara importir (termasuk perwinan dan syarat ekspor) ^yang semakin ^kompleks; ^(5) ^belum terwujudnya sinergi kebijakan dan perizinan yang menciptakan iklim investasi ^yang mendorong tumbuhnya industrialisasi ^perikanan; ^(6) ^rendahnya kapasitas sumber ^daya manusia kelautan dan perikanan termasuk ^pelaku usaha ^perikanan, serta ^minimn-va ^literasi dan pengetahuan terhadap proses bisnis perikanan; dan ^(7) belum ^meratanya ^akses pendanaan dan permodalan serta rentannya usaha bidang kelautan dan ^perikanan terhadap kegagalan produksi. Dalam rangka mendukung penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, ^Kecil, dan ^Menengah, dan koperasi, pelaku usaha dan koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, ^antara ^lain (1) banyaknya usaha mikro yang masih berstatus informal; (2) rendahnya nilai tambah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) terbatasnya kapasitas pelaku usaha; (4) rendahnya partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Global Value Chain; (5) sulitnya pelaku usaha mengakses ^pembiayaan, baik ^pembiayaan ^dari perbankan maupun pembiayaan dari program pemerintah; (6) terbatasnya akses dan tingginya biaya logistik; (7) terbatasnya akses ^pasar, utamanya ^pasar ekspor; ^(8) ^minimnya pengembangan wirausaha tematik, di antaranya wirausaha sosial, wirausaha ^perempuan, dan wirausaha disabilitas; (9) kurang terintegrasinya ^program ^pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah antar kementerian/lernbaga; ^(10) banyaknya koperasi bermasalah namun minim mekanisme ^pengawasan dan ^penegakan hukum; serta (11) belum adanya mekanisme ^penjaminan untuk ^koperasi simpan pinjam. Upaya peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil ^dan industrialisasi, menghadapi tantangan di antaranya ^(1) ^pertumbuhan industri ^pengolahan, belum mengarah pada perbaikan ^produktivitas dan nilai tambah tinggi; ^(2) ^pemulihan pariwisata dan perjalanan berlangsung bertahap; (3) ekosistem riset dan inovasi ^belum mendukung industrialisasi dan pengembangan kreativitas; ^(4) ^produktivitas ^tenaga kerja yang belum tinggi dan belum terakselerasi karena kurangnya ^perlindungan terhadap pekerja dan insentif pada kesejahteraan ^pekerja; ^(5) ^perlambatan perekonomian global ^dan risiko inflasi berpotensi memengaruhi ^permintaan; ^(6) ^preferensi pasar yang semakin mengarah ^ke produk dan layanan yang berkelanjutan; (71penurunan kapasitas daya dukung dan ^daya tampung lingkungan; (8) transformasi digital belum ^merata; ^(9) ^nilai ^tambah ^dan daya saing ekonomi kreatif belum berfokus pada kekayaan intelektual; ^(10) ^rendahnya ^kesiapan ekosistem untuk mendukung ^pertumbuhan ekonomi ^kreatif ^dan ^digital ^di ^daerah, ^termasuk industri halal; (11) tambatnya penyelesaian hambatan ^regulasi ^terkait ^perizinan; ^(12) ^belum optimalnya investasi bagi industri bernilai tambah ^dan berteknologi ^tinggi, ^pariwisata, dan penumnan kesenjangan pendapatan tenaga kerja; ^(13) terbatasnya ^pendanaan ^untuk investasi berbasis ekonomi hijau, biru, dan sirkular; serta ^(14) terbatasnya ^penerapan standardisasi. - IV.3 - SK No 170126 A Sementara itu, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan ^penguatan ^Tingkat Kandungan Dalam Negeri menghadapi berbagai tantangan baik tantangan ^global maupun dari domestik. Tantangan global di antaranya (1) tingginya ketidakpastian ^pasokan ^energi dan pangan internasional yang menyebabkan fluktuasi harga komoditas; ^(2) ^meningkatnya praktik proteksionisme di berbagai negara tujuan ekspor termasuk melalui ^pengenaan ^.lVon- Taiff Meo.sures dan Trade Remedies; dan (3) isu lingkungan ^yang memengaruhi ^permintaan dunia terhadap produk Indonesia. Selanjutnya tantangan dari dalam ^negeri adalah ^(1) kebijakan antarsektor yang masih belum harmonis; ^(2) masih rendahnya ^produktivitas produk barang dan jasa dalam negeri yang memengaruhi daya saing di pasar internasional; (3) belum optimalnya partisipasi Indonesia di dalam Global Value Chain; ^(4) masih tingginya biaya logistik sehingga menurunkan daya saing ^produk; ^(5) belum optimalnya standardisasi serta sertifikasi barang dan ^jasa di Indonesia untuk diterima oleh ^negara lain; ^(6) ^belum terintegrasinya fasilitasi digital untuk mendorong ekspor termasuk informasi ^terkait ^pasar, standar, dan pembeli di luar negeri, serta akses ^pembiayaan termasuk ^literasi digital ^Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masih perlu ditingkatkan; dan ^(7) masih ^lemahnya ^aktivitas Research and Deuelopment untuk meningkatkan nilai tambah ^produk barang ^dan jasa berorientasi ekspor. Selanjutnya, terkait penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ^ekonomi, ^masih menghadapi tantangan, yaitu (1) tingginya tekanan inflasi akibat disrupsi ^rantai ^pasok global sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta ^permasalahan ^inflasi ^nasional yang bersifat struktural sehingga dominan memengaruhi sisi ^penawaran (seperti pola ^tanam, logistik, dan pengelolaan pascapanen) menyebabkan kenaikan harga ^pangan; ^(2) ^normalisasi kebijakan The Fed yang agresif berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas ^dan ^aliran ^modal dari/ke Indonesia; (3) penyelenggaraan ^pemilihan umum Presiden berpotensi ^memengaruhi risk oppetile pelaku pasar dan selanjutnya memengaruhi ^permintaan dan kinerja ^sektor keuangan; (4) belum terbangunnya integrasi ekonomi domestik serta ^konektivitas ^yang belum merata dan memadai untuk memfasilitasi arus ^pengiriman ^barang; ^(5) ^banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; ^(6) kurang ^efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan ^pokok dan ^barang ^penting; ^(7) belum termanfaatkannya secara optimal sarana ^perdagangan ^yang ^sudah dibangun; ^(8) terbatasnya kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk ^mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya; (9) akselerasi ekonomi digital ^yang ditandai ^transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis e-commerce; (10) semakin dinamis ^dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, ^seperti adanya crypto currencies ^dan munculnya metauerse; (11) akselerasi ekonomi digital menyebabkan ^kebutuhan ^pengawasan terhadap arus masuk dan kualitas barang meningkat; ^(12) belum optimalnya ^penerapan pariwisata berkelanjutan; (13) masih rendahnya rasio penerimaan ^pajak akan membatasi rt.ang gerak fiskal dalam. membiayai prioritas nasional dan ^penuntasan ^agenda pembangunan; (14) kualitas belanja Transfer ke Daerah yang masih ^perlu ditingkatkan; ^(15) relatif tingginya cost of fund pembiayaan berpotensi meningkatkan ^beban ^utang ^ke ^depan, tecermin dari tingginya imbal hasil obligasi ^pemerintah; serta ^(16) ^belum ^terbangunnya kesadaran dalam penyediaan statistik sektoral di kementerian/lembaga/daerah ^yang sesuai dengan standar metodologi dan kaidah Satu Data Indonesia. Dengan demikian, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, kontribusi ^Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk ^Pertumbuhan ^yang Berkualitas ^dan Berkeadilan, diarahkan dalarn rangka mendukung ^percepatan ^transformasi ^ekonomi ^yang inklusif dan berkelanjutan yang ^pelaksanaannya dititikberatkan ^pada aspek ^pembangunan rendah karbon dan transisi energi, ^peningkatan kualitas ^sumber daya ekonomi, ^upaya revitalisasi industri, serta penguatan daya saing usaha. - IV.4 - 4.L.1.2 Sasaran Prloritas Nasional Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka ^memperkuat ^ketahanan ekonomi untuk pertumbutran yang berkualitas dan berkeadilan ^sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Tabel4.1 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Realisasi Target No. Sasaran/Indikator Basellne 20t9 2020 2021 2022 2023 2024 Terwujudnya transisi energi dan ^peningkatan kualitas ^sumber daya ekonomi ^sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan 1.1 Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional ^(%o) 9,18 tt,20 L2,20 12,30 17,90 19,5 t.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,90 86,30 87,20 92,90 94,OO 95,20 Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah 1.3 Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan WPP) 11 11 11 11 11 11 Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi ^yang inklusif dan berkelanjutan ^melalui upaya 2. revitalisasi industri dan ^penguatan daya saing usaha, ^dan penguatan ^pilar ^pertumbuhan ^dan daya saing ekonomi 2.1 Rasio kewirausahaan nasional (7o) 3,27 2,93 2,89 2,86 3,21"t 3,23a) 2.2 Pertumbuhan PDB pertanian (%o)b) 3,61 1,77 1,84 2,25 3,2-3,6 3,4-3,8 2.3 Pertumbuhan PDB perikanan (7o) 5,81 o,73 5,45 2,79 5,OH,O0 5,00-7,00 2.4 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%) 3,80 -2,93 3,39 4,89 5,3-5,6 5,4-5,8 2.5 Kontribusi PDB industri pengolahan (%) 19,7O 19,87 L9,24 18,34 20,60 L9,9-20,5 2.6 Nilai devisa pariwisata (miliar US$) 19,70 3,60 0,55 7,O4 7,O8- 9,99 7,38- 13,08 2.7 Kontribusi PDB pariwisata (o/rl 2,24 2,40 3,60 4,lo 4,50 4,97 2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun fiuta orang) -o,30 2,60 4,25 2,47 -IV.s - 2,7-3,t 2,7-3,0 I Bo,sellne 2019 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 20/21 20.22 20.23 2024 co Pertumbuhan investasr (PMrB) (%) 4,4 -4,9 3,8 3,9 6,t4,3 6,2-7,0 2.to ^Pertumbuhan ^ekspor industri pengolahan ^(7o) -2,t1 2,9t 35,18 16,45 1 i,18 10,10 2.tl ^Pertumbuhan ^ekspor ^riil barang dan ^jasa (%) -0,5 -8,4 18,0 16,3 6,O-7,L 7,2-7,9 2.12 Tingkat inflasi umum (%o) 2,72 1,68 1,87 5,5 i 2,O4,O 1,5-3,5 2.L3 ^Rasio ^perpajakan ^terhadap PDB (%) 9,76 8,33 9,12 10,39 9,60 9,95- lo,2o Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah ^Nasional ^Tahun 2020-2024; ^Rencana ^Strategis Kementerian/l,embaga Tahun 2O2O-2O24; dan Pemutakhiran ^RKP ^2023. Keterangan: a) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional ^Tahun 2023-2024 ^sesuai dengan ^hasil ^exercise Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian Tahun ^2O2O-2O21 ^yalg ^kurang ^dari ^target akibat ^pandemi COMD-I9; dan b) Indikator ^pertumbuhan Produk ^Domestik ^Bruto ^pertanian mencakup ^pertumbuhan ^Produk Domestik Bruto pertanian, kehutanan, dan ^perikanan. 4.1.1.3 Sasaran Program Prloritas Gambar 4.2 Kerangka Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi uatuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, ^2023. - rv.6 - Tabel4.2 Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadllan Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 2021 20.22 2023 2024 PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan ^Peningkatan Energi ^Baru Terbarukan (EBT) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan ^peningkatan ^Energi ^Baru Terbarukan (EBT) Kapasitas terpasang 1.1 pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif lo,2g 10,50 1 1,15 L2,54 L4,3L 19,20 Basellne 2019 t.2 Pemanfaata n biofuel untuk domestik ['uta kilo liter) 8,40 9,30 10,45 10,65 17,40 6,39 PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung ^pertumbuhan ^ekonomi Meningkatnya kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung ^pertumbuhan ^ekonomi 2.1 Produktivitas air (ut ater productiuityl (kglm3) N/Aat 3,34 3,51 3,25 3,15 3,O0 PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi ^pangan Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi ^pangan 3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) 100,90 101,65 104,64 107,33 105,00- 107,00 105,00- 108,00 a.o Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) 2.138,00 2.125,OO 2.143,OO 2.079,OO 2.100,00 2.100,oo 3.3 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram I kapita I haril 62,87 62,05 62,28 62,20 57,00 57,00 Preualence of 3.4 Undernourbhment ^(PoUl ('/ol 7,63 8,34 8,49 l},2l 5,20 5,00 3.5 Food lrseanity Expeience Scale (FIES) (%) 5,t2 4,79 4,85 4,2O 4,00 5,42 PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, ^perikanan, ^dan ^kelautan Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, ^perikanan, ^dan ^kelautan 4.1 Konservasi kawasan kelautan (iuta ha) 23,14 24,1L 28,41 28,90 29,LO 29,30 -[v.7 - Basellne 20t9 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 202t 20.22 2023 2024 4.2 Proporsi tangkapan ^jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%o) 52,87 51,78 51,93 66,39 s76 <80 o., ^Proluksi ^perikanan fiuta tonl 22,76 21,83 2r,aa 24,88 30,58 30,85 4.4 Produksi garam (futa ton) 2,85 t,37 1,O9 0,75 2,OO 2,OO 4.5 Nilai T\rkar Nelayan 100,23 too,22 1o4,69 106,45 107-108 107-1i0 PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah ^(UMKM), dan ^koperasi Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah ^(UMKM) dan ^koperasi Rasio Kredit UMKM 5.1 Terhadap Total Kredit Perbankan (%o) ^u) 20,00 19,67 2t,o2 20,80 21,44 22,AO 5.2 Pertumbuhan wirausaha (o/ol t,7l -7,t7 0,08 1,34 2,74c) 2,90.1 E . ^Kontribusi ^koperast ''' terhadap PDB (%) 5,54 6,20 6,20 6,07 5,40 5,50 PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan ^industrialisasi Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, ^dan ^industrialisasi 6.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%) 4,34 -2,52 3,67 5,01 5,50- 5,90 5,80- 6,20 6.2 Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (7o) 17,58 17,87 17,36 16,48 18,80 t7,90- t8,20 6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah) i.153,4 L.L34,g 1.273,6 1.290,9d) l.27g,o L.347,O Jumlah tenaga kerja 6.4 industri pengolahan (futa orang) t9,20 17,48 18,69 L9,L7 21,70 22,50 Kontribusi tenaga kerja di 6.5 sektor industri terhadap total pekerja (%) L4,9t 13,61 74,27 14,17 15,50 15,70 6.6 ^Jumlah ^tenaga ^kerja pariwisata fluta orang) 20,76 20,43 21,26 21,64 21,93 22,08 Jumlah tenaga kerja 6.7 ekonomi kreatif fiuta orang) 19,50 19,39 21,90 23,98 24,34 24,70 - IV.8 - Bq.sellne 20t9 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 2o2t 2022 2023 2024 6.8 ^Nilai ^realisasi ^PMA ^dan PMDN (triliun rupiah) 809,6 826,3 901,0 7.207,2 r.200- 1.300 1.450- 1.650 Nilai RealisaSi PMA dan 6.9 PMDN industri pengolahan 215,9 (triliun rupiah) 272,9 325,4 497,7 396- 420 662,7- 731,t 6.10 Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan, danjasa pertanian (%o) 3,31 2,13 1,08 2,33 3,60- 3,80 3,60- 3,80 PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan ^penguatan Tingkat ^Kandungan Dalam ^Negeri (TKDN) Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan ^penguatan ^Tingkat Kandungan Dalam ^Negeri ^(TKDN) 7.1 Neraca perdagangan barang (US$ miliar) 3,5 28,3 43,8 62,7 49,1- 51,4 47,2- 49,5 7.2 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%o) -4,3 -0,6 41,6 25,8 1,7-2,8 4,5-6,8 Jumlah wisatawan 7.3 mancanegara fiuta kunjungan) 16,1 1 4,O5 1,56 5,47 6-8,5 9,5-14,3 Jumlah kunjungan 7.4 wisatawan nusantara fiuta 722,16 perjalanan)') 524,57 613,29 734,86 1.200- 1.400 1.250- 1500 Pertumbuhan ekspor 7.5 produk industri berteknologi tinggi (%) -8,2 2,4 37,7 28,4 14,4 11,5 PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ^ekonomi Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 8.1 Tingkat inflasi pangan bergejolak (%) 4,30 3,62 3,20 5,61 3,0-5,0 3,0-5,0 4.2 Kontribusi sektor ^jasa keuangan/PDB (%) 4,24 4,51 4,34 4,05 4,O 4,57- 4,58 8.3 Rasio uang beredar M2IPDB (o/ol 44,7 46,4 48,0 43,52 46,1- 46,7 50,5- 5L,2 8.4 Skor lo ^g is tic ^p erfo rmance index 3,15 3,i5 3,15 3,0 3,4 3,5 8.5 Peringkat trauel and touris m de u elop ment inde x N/Af 32 N/Ao 29-34 N/Ao 40 - IV.g - IYo. Sasaran/Indikator Ba,sellne 20t9 Realisasi Target 2020 20.21 2022 2023 20.24 8.6 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (c ore tax administr ation sgsteml (o/ol 0 L,97 29,OO 76,00 96,00 100,00 Rasio TKD yang berbasis 8.8 kinerja terhadap TKD meningkat (%) 10,38 26,05 26,18 29,05 3L,94 34,94 Penyediaan data ekonomi 8.9 dan sosial yang berkualitas (databa"sel 5 8 6 7 9 8 Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah ^Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24; ^Rencana ^Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2O2O-2O24 ; ^da,n Pemutakhiran ^RKP ^Tahun ^2023. Keterangan: a) Indikator baru ada ^pada tahun'2O2O I data belum ^rilis; ^b) ^Indikator ^pada level ^KP ^yang ^baru diusulkan untuk naik menjadi indikator level PP; c) ^Penyesuaian ^target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan ^hasll ^exercbe Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian tahun ^2020-2O21 yang ^kurang ^dari ^target akibat ^pandemi COVID-l9; d) Angka Proyeksi Kementerian ^Pariwisata dan ^Ekonomi Kreatif; ^e) ^Perhitungan ^menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi Mobile PositionirLg ^Data ^(MPD); ^dan ^f) ^Data TTDI ^terbit ^2 ^tahun ^sekali pada tahun ganjil. Sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi ^yang ^inklusif ^dan ^berkelanjutan, terdapat arah kebijakan dan strategi ^yang dapat ^dilakukan ^sebagai ^berikut: Pertama, Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan ^Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, dilaksanakan melalui kebijakan transisi ^energi ^fosil ^menuju ^energi ^rendah karbon dengan menekankan ^pada inklusivitas dan ^berkelanjutan. ^Strategi yang ^mendukung fokus inklusif dalam transisi dari energi rendah karbon diarahkan ^melalui ^(1) ^penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru ^Terbarukan ^melalui penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan on-gid ^yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ^Listrik ^2O2|-2O3O ^secara ^efisien ^dan efektif; (2) pembangunan Pembangkit Listrik ^Tenaga ^Energi ^Terbarukan ^off-grid ^untuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar; ^(3) ^peningkatan ^kualitas transmisi ^dan ^distribusi untuk mendukung pemanfaatan Energi Terbarukan; ^(4) ^optimalisasi ^produksi biofueldisertai kebijakan demand managemenf dalam negeri; ^(5) ^restrukturisasi subsidi ^energi ^fosil ^ke Energi Baru dan Terbarukan secara bertahap; ^dan ^(6) ^mendorong serta ^memfasilitasi ^peran pemda dalam pengelolaan Energi Terbarukan skala kecil. ^Dalam ^implementasi transisi ^energi, perlu untuk tetap memperhatikan penyediaan Energi Terbarukan ^agar ^keberlanjutan pasokan energi terjaga. Keberlanjutan penyediaan Energi Terbarukan ^dapat ^terpenuhi melalui penyiapan yang matang ^pada ^pengembangan ^teknologi, ^fasilitasi dan ^monitoing implementasi regulasi, kelembagaan, serta ^investasi ^terkait. ^Strategi ^pemenuhan ^kebutuhan energi untuk mendukung fokus ^pembangunan ^berkelanjutan ^antara ^lain ^melalui ^(1) mobilisasi berbagai skema ^pendanaan dan ^insentif fiskal ^untuk ^proyek energi terbarukan; (2) fasilitasi dan implementasi perjanjian ^jual beli listrik dengan ^harga beli Energi ^Baru ^dan Terbarukan yang berkeadilan; (3) ^pengemban6lan teknologi ^penyimpanan ^energi; ^(41 peningkatan kualitas data cadangan migas dan ^potensi Energi ^Baru ^dan ^Terbarukan ^sebagai upaya dukungan penurunan risiko ^(deriskingl; ^(5) ^pengembangan energi ^baru ^seperti ^green hgdrogen; serta (6) mempercepat implementasi ^penggunaan Kendaraan ^Bermotor ^Listrik Berbasis Baterai termasuk kebijakan ^pendukungnya. - IV.10 - Kedua, Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung ^pertumbuhan ^ekonomi, dilakukan dengan strategi pada fokus inklusif meliputi ^(1) memelihara ^dan ^meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong ^partisipasi masyarakat dalam ^peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan ^lahan ^bersama ^masyarakat pada Daerah Aliran Sungai kritis serta perhutanan sosial; (2) menyelamatkan Daerah Aliran Sungai dan danau prioritas nasional dalam rangka mendukung ^ketahanan air ^dan pengembangan ekowisata; (3) meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi; dan ^(41 menyelenggarakan operasi dan ^pemeliharaan irigasi ^secara ^partisipatif ^dan ^melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial ^peralatan pemeliharaan, atau skema program padat karya. Selain itu, ^peningkatan kuantitas/ketahanan air ^juga diarahkan pada fokus berkelanjutan melalui berbagai ^strategi antara lain (1) melindungi dan mempertahankan luas minimal kawasan berfungsi ^lindung dan pengelolaan hutan berkelanjutan; (21 memelihara daerah tangkapan air ^dan ekosistemnya; (3) akselerasi penyelesaian ^pembangunan waduk ^multiguna ^dan pemanfaatannya; (41 penyediaan air baku untuk menunjang kebutuhan kegiatan perekonomian; serta (5) memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air terpadu dari hulu ke hilir. Ketiga, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, ^yang diarahkan pada (1) regenerasi dan edukasi petani berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; ^(2) transformasi digital dalam ^praktik ^budi ^daya, pengolahan, dan pemasaran secara luas; ^(3) regionalisasi sistem ^pangan yang berbasis ^komoditas ^pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal; dan ^(4) ^pertanian regeneratif ^dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan mitigasi risiko dampak negatif perubahan iklim. Dalam hal penyediaan pangan, peran petani menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi prioritas dengan Nilai Tukar Petani sebagai indikator keberhasilannya. Strategi yang dilakukan untuk ^mempercepat ^transformasi ekonomi mencakup (1) peningkatan ketersediaan ^pangan dengan ^mengutamakan produksi dalam negeri melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi ^Pangan, ^peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan ^Indeks Pertanaman, perbaikan kualitas dan penguatan sistem ^perbenihan ^tanaman ^di ^antaranya padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas ^padi, pengembangan padi biofortifikasi, penggunaan pupuk berbasis sumber daya alam, dan fortifikasi ^pada komoditas ^pertanian; (2) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem ^pertanian hulu-hilir, ^penguatan data petani, dan peta aset pangan penguatan bisnis model dan rantai ^pasok ^pertanian berbasiskan teknologi; (3) ^peningkatan kualitas sumber ^daya ^manusia pertanian ^yang berdaya saing melalui penguatan kelembagaan ^pertanian ^(korporasi petani), peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi; (4) penguatan tata kelola sistem ^pangan ^melalui penguatan sistem logistik pangan nasional dan regionalisasi sistem ^pangan ^yang berkelanjutan; (5) peningkatan kualitas konsumsi ^pangan ^dengan ^percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan melalui ^peningkatan konsumsi sayur, ^buah, dan protein ^hewani; (6) pengembangan pertanian keluarga; (7) konservasi lahan ^produktif, budi daya ^rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif, ^penerapan ^prinsip ^ekonomi ^sirkular, ^peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional ^yang terintegrasi dalam ^kelembagaan ^satu ^atap berbasiskan sarana dan prasarana sistem traceabilitg; dan ^(8) ^penguatan regulasi ^terkait asuransi pertanian. Keempat, Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, ^Perikanan dan ^Kelautan, ^dilaksanakan melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ^ekonomi, sosial, ^dan ^lingkungan. Strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi ^ekonomi yang ^inklusif ^dan berkelanjutan mencakup (1) ^penataan Wilayah ^Pengelolaan ^Perikanan ^yang ^didukung dengan kelembagaan yang memadai; ^(2) bantuan ^sarana ^dan ^prasarana ^produksi ^kepada nelayan, pembudi daya, pengolah dan ^pemasar, serta ^petambak garam; ^(3) ^pengembangan usaha berbasis sentra dalam bentuk ^(a) klaster ^kawasan ^tambak ^udang, ^bandeng, ^dan -IV.11- komoditas unggulan lainnya, ^(b) klaster tambak ^garam, ^(c) karnpung ^nelayan, serta ^(d) ^desa wisata bahari; (4) penyediaan sarana dan ^prasarana pendukung usaha kelautan ^dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional, serta pusat produksi benih dan induk unggul; ^(5) ^perluasan ^akses ^pasar dan penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, ^penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi ^gudang untuk ^produk ^perikanan, serta ^penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (6) penguatan kelembagaan usaha melalui ^pengembangan ^korporasi, fasilitasi ^akses pendanaan, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan ^perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan ^perikanan; dan ^(7) penguatan teknologi ^dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan ^perikanan. Ke1ima, Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, ^Kecil, dan ^Menengah, dan ^Koperasi, diarahkan pada (1) formalisasi bentuk usaha mikro sebagai upaya ^pembentukan wirausaha baru; (2) peningkatan nilai tambah produk; ^(3) ^peningkatan kapasitas pelaku usaha; ^(4) peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Global Value Chain; ^(51 kemudahan akses pembiayaan; (6) perluasan akses ^pasar dan kemitraan ^usaha, termasuk peningkatan gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (7) pengembangan wirausaha tematik; (8) integrasi program kementerian/lembaga dalam ^pengembangan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan koperasi; dan ^(9) ^penguatan regulasi serta ^ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi. Arah kebljakan tersebut akan diimplementasikan melalui strategi yang berfokus ^pada inklusivitas dan berkelanjutan, ^yaitu ^(1) ^fasilitasi perizinan usaha mikro; (2) sertifikasi dan standardisasi produk; ^(3) optimalisasi ^pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis wilayah dan ^komoditas, ^termasuk penyediaan ruang produksi bersama yang dikelola oleh koperasi; ^(4) fasilitasi ^pendampingan akses pembiayaan, yang tidak terbatas ^pada Kredit ^Usaha ^Rakyat, ^Kredit ^Usaha ^Mikro, Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera ^dan ^Usaha ^Layanan Modal Mikro, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Unit ^Mikro ^Kecil ^dan ^Menengah, dan pembiayaan dari ^perbankan; ^(5) akselerasi ^kemitraan usaha ^mikro ^dan kecil ^dengan usaha menengah dan besar; (6) digitalisasi usaha; ^(7) fasilitasi ^bzsiness ^matching berorientasi ekspor; (8) optimalisasi layanan ^pendampingan, ^pelatihan, ^dan ^kurasi ^oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Unit Mikro Kecil dan ^Menengah; ^(9) ^identifikasi ^dan pengakuan wirausaha sosial; (10) dukungan pengembangan kewirausahaan ^perempuan ^dan penyandang disabilitas; (11) pendataan dan penggunaan data tunggal Usaha Mikro, ^Kecil, dan Menengah sebagai basis ^pengintegrasian program ^pengembangan ^Usaha ^Mikro, ^Kecil, dan Menengah antar kementerian/lembaga; serta ^(12) ^penyelesaian ^penilaian ^koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor ^jasa keuangan serta ^penguatan ^ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi. Keenam, Peningkatan Nilai Tambah, L,apangan Kerja, dan ^Investasi di ^Sektor ^Riil, ^dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi ^(1) akselerasi ^hilirisasi ^Sumber ^Daya ^Alam ^dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi, ^percepatan pembangunan smelter ^dan Kawasan Industri serta harmonisasi kebijakan hulu hilir; ^(2) peningkatan ^jumlah ^dan produktivitas tenaga keda berkompetensi tinggi; ^(3) ^peningkatan ^pemanfaatan teknologi ^dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas ^produk, ^termasuk ^untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis ^baterai, ^industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan; ^(4) ^pengembangan ^industri ^dan infrastruktur halal; (5) percepatan ^pengembangan ^lima ^Destinasi Pariwisata ^Super ^Prioritas dengan dukungan investasi dan ^regulasi; ^(6) ^penguatan ^rantai ^pasok ^pariwisata ^yang didukung tata kelola, ^penerapan standar, dan ^desa ^wisata; ^(71 ^penerapan ^pariwisata berkelanjutan; (8) penguatan ^pembiayaan, investasi, ^infrastruktur, dan ^penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; ^(9) penguatan ^industri ^kreatif ^berbasis konten; (10) penguatan kebijakan investasi dan ^reinvestasi untuk ^memajukan kemandirian industri dalam negeri; (11) ^perbaikan skema kemitraan ^arrtara ^industri ^sedang-besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dalam rangka ^peningkatan ^pendapatan -tv.l2 - masyarakat sekitar; (12) peningkatan fasilitasi kemudahan investasi ^pada teknologi, riset dan inovasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; ^(13) ^penegakan ^pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan ^pelindungan pekerja; dan (14) pengharmonisan bauran kebijakan fiskal, non-fiskal, dan fasilitas kemudahan berusaha yang komprehensif untuk mempercepat ^implementasi ^investasi. Ketujuh, Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan ^Tingkat ^Kandungan Dalam Negeri, diarahkan melalui strategi penguatan ^pertumbuhan ekspor ^non-komoditas, produk manufaktur dan ^jasa, serta integrasi rantai pasok domestik dan ^global melalui upaya (1) harmonisasi kebijakan sisi penawaran untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor sehingga dapat bersaing di pasar global, termasuk di dalamnya ^fasilitasi ^kemudahan perizinan, akses pada energi dan aturan ketenagakerjaan yang mendorong ^peningkatan produktivitas, kemudahan akses bahan baku, sistem logistik yang efisien, kemudahan akses pembiayaan ekspor, kebijakan fiskal yang mendukung, dan kesiapan layanan sertifikasi yang diakui secara internasional; (21 peningkatan diversifikasi dan nilai tambah ^produk melalui dukungan pada riset dan pengembangan ^pada ^produk ekspor; ^(3) ^akselerasi ^jumlah pelaku ekspor melalui literasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia ekspor, dan edukasi, serta melakukan pendampingan dan inkubasi bagi Usaha Mikro, ^Kecil, ^dan Menengah berorientasi ekspor; (4) ^pendalaman dan ^perluasan ^pasar ekspor ^serta ^penguatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan termasuk di dalamnya ^pemanfaatan kesepakatan diplomasi perdagangan; (5) peningkatan efektivitas ^promosi ^perdagangan berbasis digital yang terintegrasi dengan fasilitasi ^perdagangan untuk ^ketersediaan ^data, informasi pasar, standar dan sertifikasi, buyer dari negara mitra ^yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekspor Indonesia; (6) ^penyiapan implementasi transisi ^perdagangan ^hijau; ^(7) pemulihan pasar pariwisata yang didukung kebijakan visa yang kondusif, serta penyelenggaraan euent, wisata olahraga, Meeting, Irrcentiue, Conference and Exhibition, dan fasilitasi destinasi film; (8) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital; ^(9) ^penguatan ekspor gastronomi melalui "Indonesia Spice Up the Worlt; dan ^(10) ^perluasan ^Program Peningkatan Produk Dalam Negeri termasuk melalui ^gerakan "Bangga ^Buatan ^Indonesia" dan "Bangga Berwisata di Indonesia Aja". Kedelapan, Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, diarahkan ^pada ^(1) pengendalian inflasi pangan bergejolak melalui (a) operasi pasar murah disertai ^penguatan monitoing dan pengawasan utamanya menjelang Hari ^Besar ^Keagamaan ^Nasional; ^(b) akselerasi implementasi program lumbung ^pangan ^(Food Estatel; ^(c) ^perluasan ^kerja ^sama antardaerah; (d) penguatan ketersediaan data ^pangan untuk mendukung ^perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (e) penguatan sinergi arah kebijakan dan ^strategi pengendalian inflasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah; ^(2) ^percepatan pendalaman sektor keuangan di bidang perbankan, dana pensiun, asuransi, Industri Keuangan Non-Bank, dan pasar modal, ^yang dilaksanakan ^melalui ^strategi ^pengembangan dan penguatan sektor keuangan ^(termasuk keuangan ^syariah) yang ^memuat ^berbagai ^upaya di antaranya (a) peningkatan edukasi dan literasi ^keuangan; (b) ^peningkatan ^penyaluran kredit ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan ^Menengah; ^(c) ^perluasan ^basis ^investor ritel; (d) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan ^tetap memperhatikan ^aspek ^risiko dan perlindungan konsumen; (e) ^penguatan ketahanan dan ^kesehatan ^industri ^jasa keuangan; (f) peningkatan pembiayaan hijau; serta ^(g) ^implementasi harmonisasi kebijakan. Selanjutnya, upaya peningkatan ^penguatan ^pilar ^pertumbuhan ^dan ^daya saing ^ekonomi sektor riil dilaksanakan melalui strategi ^(1) ^peningkatan ^efisiensi ^dan penguatan ^ekosistem logistik melalui National l,ogistic Ecosgstem yang didukung integrasi ^transportasi ^dan perdagangan antarpulau antardaerah; (21 optimalisasi ketersediaan dan ^pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri untuk ^menjaga ^stabilitas ^pasokan ^dan ^harga barang pokok; (3) peningkatan edukasi, literasi, serta ^digitalisasi ^sektor keuangan ^dengan tetap memperhatikan aspek risiko ^perlindungan konsumen; ^(4) ^penguatan ketahanan dan kesehatan industri ^jasa keuangan melalui ^peningkatan cadangan ^kerugian; ^(5) ^penguatan basis data secara terintegrasi antarpemangku ^kepentingan ^terhadap ^pasokan ^dan permintaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antarpulau f antardaerah; ^(6) - IV.13 - penguatan teknologi informasi dalam mendorong efisiensi logistik nasional; ^(7) redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat multi-clwnnel; ^(81 ^perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (9) penerapan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau; (lO) mengintegrasikan taksonomi hijau ke dalam ^peraturan perundang-undangan ^dan kelembagaan; (11) akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi ^perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan ^pajak sejalan dengan ^perubahan ^struktur ekonomi yang lebih produktif; ^(12) ^perbaikan kualitas dan kinerja belanja ^Transfer ^ke ^Daerah melalui sinergi perencanaan dan ^penganggaran ^pusat-daerah serta ^penguatan ^pengawasan anggaran Transfer ke Daerah; ^(13) ^pendalaman pasar keuangan yang ^kondusif ^utamanya pasar obligasi pemerintah yang melibatkan multistakeholders pusat-daerah, ^serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; ^(1a) ^peningkatan ^ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial sesuai dengan standar dan ^metodologi internasional, dengan didukung kerangka regulasi ^yang memadai di ^Indonesia; dan ^(15) peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan ^pembinaan penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia. 4.L.1.4 Proyek Priorltas Strategls/ MaJor ProJect - IV.14 - Dalam Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk ^Pertumbuhan ^yang Berkualitas dan Berkeadilan, telah disusun sembilan Major Project sebagai ^langkah ^konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga proyek yang diklasifikasikan berdasarkan urgensi, impact/outcome/outpuf, lokasi, sumber ^pendanaan, ^indikasi ^proyek, dan ^pelaksana. - IV.15 - - IV.16 - -tv.l7 - - IV.18 - 4.1.1.5 Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung ^pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ^2O2O- 2024 yang meliputi (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi; (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram; (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih; dan (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru. (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap ^penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari (a) Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika; (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan turunannya; (c) Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Cipta Kerja; (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo; (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger- Semeru ; (0 Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Morotai; (g) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera; (h) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah ^Laut Utara Papua; (i) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital; 0) ^Rancangan ^Peraturan ^Presiden ^tentang ^Tata Kelola ^Pupuk Bersubsidi; dan (k) Rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian. - IV.19 - 4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wllayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamln Pemerataan Pengembangan uilagahunfiik mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ^pada tahun 2024 diarahkan pada upaAa mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilagafu memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan lstalitas pelaganan dosar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang uilagaL. 4.1.2.1 Pendahuluan Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu penekanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25. Penekanan tersebut diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, yang mana ^pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah dengan strategi dan pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menghasilkan peningkatan ^pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun begitu, hasil ^yang telah dicapai di masing-masing wilayah masih belum merata karena adanya ^perbedaan keunggulan komparatif wilayah. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24. Tantangan yang akan dihadapi, yaitu ^penuntasan target prioritas nasional yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 serta menghadapi tahun politik dengan agenda pemilu dan adanya peralihan struktur pemerintahan yang dapat berdampak ^pada iklim investasi dan kerangka regulasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hal ^yang telah direncanakan adalah mengawal dan mendorong setiap wilayah untuk mengembangkan keunggulan wilayahnya dalam menuntaskan target prioritas ^pengembangan wilayah melalui ^salfe guarding program kerja dan kerangka regulasi yang telah direncanakan. Upaya lainnya dilakukan dengan memprioritaskan pengembangan wilayah dengan ^pengembangan ^pusat- pusat pertumbuhan yang tersebar, wilayah-wilayah yang saling tersambung, serta ekonomi lokal yang semakin inovatif dan berdaya saing. Memperhatikan tantangan penuntasan target prioritas tersebut, ^pengembangan wilayah pada tahun 2024 diarahkan pada upaya-upaya, yaitu (1) percepatan transformasi sosial dan ekonomi melalui strategi optimalisasi pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, serta kelembagaan dan keuangan daerah; (21 penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah melalui strategi optimalisasi ^dari pengembangan kawasan dari hulu ke hilir untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, ^peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor; (3) memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas ^pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan ^pembangunan antarwilayah ^melalui ^perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan ^pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus, ^pengembangan kerja sama antardaerah, ^dan penataan hubungan pusat dan daerah; serta (4) meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi ^pembangunan di antaranya penegakan rencana tata ruang, ^peningkatan kepastian hukum hak ^atas tanah, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan ^penguatan ^mitigasi perubahan iklim dan bencana. -w.20 - 4.1.2.2 Sasaran Prloritas Naslonal Sasaran pengembangan wilayah ^pada Rencana Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan ^mendorong transformasi dan akselerasi ^pembangunan wilayah ^Kawasan Timur ^Indonesia, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Su1awesi, Maluku, dan Papua, serta tetap ^menjaga ^momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera (Kawasan Barat Indonesia). Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka ^mengembangkan ^wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin ^pemerataan dapat dilihat ^pada ^Tabel4.3. Tabel4.3 Sasaran, Indlkator dan Target Prioritas Naslonal 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi KesenJangan dan MenJamin Pemerataan Realisasi Target IIo. Sasaran/Indikator 2020 2021 2022 2O23"t 2024bt 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat ^kesejahteraan ^masyarakat di ^Kawasan ^Timur Indonesia (KTI) Laju pertumbuhan Produk 1.1 Domestik Regional Bruto (PDRB)KTI (%/tahun) 3,86 -o,82 4,90 6,2L 6,44,9 6,5-7,3 Basellne 20t9 1.2 IPM KTI (nilai min-maks) 60,84- 76,61 60,44- 76,24 60,62- 76,88 61,39- 77,44 62,54- 78,18 62,46- 79,80 1 o ^Persentase ^penduduk ''" miskin KTI (%) 1 1,60 t1,99 11,62 11,58 9,4-LO,2 9,00-9,50 2 Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat ^kesejahteraan ^masyarakat ^di ^Kawasan ^Barat Indonesia (KBI) 2.1 ^taju ^pertumbuhan ^PDRB KBI (%/tahun) 5,23 -2,3O 3,43 5,14 5,0-5,2 5,0-5,4 2.2 IPM KBI (nilai min-maks) 69,57- 80,76 69,69- 80,77 69,90- 81,11 70,45- 81,65 70,48- 82,43 7L,23- 82,57 2.3 8,61 9,74 9,23 9,06 7,3-7,9 Sumber: BPS (diolah) ; Kementerian ^PPN/Bappenas, 2023. Keterangan: a) Pemutakhiran RKP Tahun 2o23,bl ^assessment ^Kementerian PPN/Bappenas. Persentase penduduk miskin KBI (%) 7,OO- 7,50 - rv.2l - Tabel4.4 Indikator Pengembangan Kewilayahan Ilo. Iadikator Ba,sellne 2019 Realisasi Target 2020 2021 20.22 2023 20.24 1 Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KrlDPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah N/Aa) -O,29bl -0,34b) 0,48 >1 >1 Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (destinasi) 10.) 10 10 10 10 10 (kumu- latif) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (destinasi) N/Ad) 9 9 9 9 9 (kumu- latif) 2 KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan) i5 (kumulatif nasional) I2 l4 13 18 (kumu- latif) 20 (kumu- latif) KI Prioritas dan KI Pengembangan (KI) 8 (kumulatif nasional) 5 11 11 15 (kumu- latif) 30 (kumu- latif) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 2 2 2 2 2 2 Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun Kelapa Sawit (%) 9,9 0 -1,36 L,O2qt N/Ael N/Aet Kakao (%) -4,3 0 -4,43 -3,1 ld 3,73 2,7 Kopi (%) -0,5 0 3,12 1,09d _0,65 1,5 Kelapa (%) -0,01 0 0,68 -O,22cl 0,53 0,9 Tebu (%) 2,6 0 10,33 2,34t1 8,51 1,5 3 Karet (%) -9,1 0 0,26 2,95qt t,77 1,9 Lada (%ol -o,7 O -3,21 -1,62c) 2,3O O,4 Pala (Yol -7,7 0 6,52 -0,18d 9,93 0,1 Cengkeh (%) 7,5 o -7 ,o 1 - 1,32d 4,52 0, I Perikanan Tangkap (%) -o,4 -4,7 3,37 15,64d 24,58 -25,76 Perikanan Budi daya (%) -1,6 _3,8 _1,33 13,75d 36,97 47,16 5,6 -tv.22 - Garam (%) -51,9 -20,05 -48,72 83,21 185,63 No. Indikator Bq.sellne 2019 Realisasi Target 2020 20.21 2022 2023 2024 4 Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan wM) 3 3 3 3 3 3 3 5 Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM) 3 6 6 6 6 Jumlah WM di Jawa yang 6 ditingkatkankualitasnya (wM) 1 2 2 4 4 4 7 Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha) N/Arl N/Ar) N/A0 N/A0 6.671 3.399c) 8 Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecilyang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKw) (kota) 20 11 52 52 52 52 9 Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota) 1th) 4 4 4 4 4 10 Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali) 0 o 0 1 Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang 11 Pulau/Kepulauanyang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPerpres) 1 3 5 3 0 Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota 12 Nusantara (IKN) (materi teknis dan Rancangan Peraturan) 0 2 2 7 5 5 Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) 13 Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen) 0 0 0 0 0 l4 Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen) 0 0 -w.23 - 4 5 0 I 0 1 I Ilto. Indikator Basellne 20t9 Realisasi Target 2020 20.21 2022 2023 2024 Perkembangan status pembangunan desa (desa) 15 ^a. ^Desa ^Mandiri b. Desa Berkembang c. Desa Tertinggal 58,70 60,05 61,95i) 61,50 56,52 (Mandiri 1.444; Berkem- bang 54.29t; Tertinggal 19.1s2) 62,O5 (Mandiri 6.444; Berkem- bang 59.29L; Tertinggal 9.ts2l 16 Persentase kemiskinan perdesaan (%o) t2,60 L3,20 L2,53 12,36 10,80- ll,2o 9,9O- 10,40 Jumlah Revitalisasi BUM Desa berdasarkan status: t7 BUM Desa Berkembang 5.0OO 5.000 6.519 7.662 9.000 10.oo0 BUM Desa Maju 600 600 1.022 L.208 1.450 1.800 Jumlah Revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan status: 18 BUM Desa Bersama Berkembang 200 237 331 270 300 200 BUM Desa Bersama Maju l2O r20 209 373 t75 200 19 Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 51,10 59,21 56,43 58,83 58,40 58,70 20 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi 46,55 48,74t) 51,850 53,66') 55,31 57,50 Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan 2l negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) 222nt 22214 222 187 t67 222 Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan 22 Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) o,42 0,43-) 0,45m) O,47 o,50 0,52 23 Jumlah daerah tertinggal (kabupaten) 62 62 6Dl 6Al 62l 37 (teren- taskan 25 kabu- paten) Persentase penduduk 24 miskin di daerah tertinggal ^25,85 e/,1 25,32 25,50 24,56 24,O- 24,5 23,5- 24,O -tv.24 - No. Indikator Bo,sellne 2019 Realisasi Target 2020 2o2L 2022 2023 20.24 25 Rata-rata IPM di daerah tertinggal 58,91 59,02 59,33 60,11 61,5- 62,O 62,2- 62,7 Persentase pelayanan 26 publik yang berhasil dipulihkan (%) N/Akl 29 42 71,47 75 100 Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan 27 Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota) 222 306 380 200 456 542 Jumlah daerah dengan 28 penerimaan daerah meningkat (daerah) 313 16 246 4O9q) 455 542 Jumlah daerah dengan 29 realisasi belanjanya berkualitas (daerah) t02 51 25O 318q) 475 542 30 Persentase capaian SPM di daerah (%) 74,24 66,05 69,55 74,62 90,90 100 31 Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1 : 5.000 yang diakuisisi (km2) 49.72a (nasional) 4.903 o o 113.8OO") 534.982n) 32 Cakupan peta RBI skala 1: 5.000 (kmz) 40.2t6 (nasional) 17.956, 79 13.207 0 1.000n) 71.218"1 Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah 33 administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan) o 209 4.339 4.056 15.000 4.000 34 Jumlah layanan data center ^jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan) 1 1 1 1 Jumlah daerah yang melaksanakan 35 Kesepakatan dan Pe{anjian Kerja Sama Daerah (daerah) 10 60 34 68 58 Persentase ^jumlah daerah 36 yang memiliki indeks inovasi tinggi (%) 44,L 65,13 75,46q) t2 30 36 37 Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah) 50 34 -rv.25 - r92 318q) 426 542 1 1 1 Bcsellne 2019 Reallsasl Target ITo. Indikator 2020 2o2L 20.22 2023 20.24 38 Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha) t7.8t7. 153,60 (kumulatif) 24.279. 103,73 (kumu- latif) 2.240. 576 (4.481. 153 Bidang) 4.651. 038 (9,3O2. 077 Bidang) 2.426. 354 (4.852. 708 Bidang) 2.343. 901 (4.687. 802 Bidang) 39 Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha) 33.972. 698,12 (kumulatif) 35.72t. L46,84 (kumu- latifl 1.532 250 2.322.25 o 2.524. 043o) 505. l82o) 40 Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) 0 156 a2 247 62 36 Panjang kawasan hutan 4l yang dilakukan perapatan batas (km) 3.179 1.339 2.386,37 2.83t,37 519 519 Terbentuk dan operasional 42 lembaga Bank Tanah (lembaga) 0 0 0 I 1 i 43 Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi) 10 3 10 10 33 33 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan 44 kembali/ pen5rusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Ranperda RTR) 59 25 35 49 47 31 (nasional) 45 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis pen5rusunan materi Teknis RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR) 15 (nasional) 9 t4 T2 19 26 46 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penJrusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KrlKEK/KSPN/KRB/KPP N) (materi teknis dan Raperkada RDTR) 13 (nasional) 5 16 N/A o -rv.26 - o No. Indlkator Basellne 2019 Realisasi Target 2020 2o.2L 2022 2023 2024 Jumlah materi teknis ^yang dihasilkan dari bimbingan 47 teknis Pen5rusunan RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR) 99 25 81 1i3 96 42 48 Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/ Kota (persetujuan substansi) 36 40 38 52 54 36 Jumlah RPerpres RTR KSN 49 yang diselesaikan (materi teknis dan L2 0 N/An) 6 t7 Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan 50 Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres) 4 (nasional) 3 2 N/An) 7 3 Sumber: Kemendagri, 2O2O,2O2l; BNPP,2O22; KKP, ^2023; ^Kementan, ^2023; ^Kemendes ^PDTT, ^2022,2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Keterangan: a) Nilai baselilrc rasio investasi kawasan ^(Kawasan ^Ekonomi Khusus/Kawasan ^Industri/Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan Perdagangan Bebas dan ^Pelabuhan Bebas) ^tidak ^tercantum ^dalam ^Rencana PembangunanJangkaMenengahNasionalTahun2O2O-2O24, selainitu baseline-nyabernilaiN/Ajugadikarenakan ketidalrtersediaan data yang mengakibattan belum ^dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; ^b) Perhitungan realisasi rasio ^pertumbuhan investasi ^kawasan ^pada ^tahun ^2O2O ^dan ^2O2l ^harrya ^dilakukan ^pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan ^Bebas ^dan ^Pelabuhan Bebas. Sementara ^itu, ^pada tahun 2022 perhintngan realisasi rasio ^pertumbuhan investasi ^kawasan ^juga ^dilakukan pada Destinasi ^Pariwisata Prioritis; c) Jumlah Destinasi Pariwisata ^Prioritas yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata ^Pengembangan ^baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional ^Tahun 2020-2024 ^sehingga ^tahun ^2019 ^belum dapat ditentukan nilai baseline-nya; e) ^Intervensi ^tidak ^lagi ^berlanjut ^di tahun ^anggaran ^2023 ^dan 2024; f) ^Proses pengta.lian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum ^dilakukan ^pembangunan; g; eenyesuaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi 3.399 ^ha ^(pada ^Lampiran ^II ^Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentanglbu Kota Negara ^pada Tahap ^I ^adalah 6.671 ha); ^h) ^Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang); ^i) Angka Capaian ^Tah: ur: ^2022 berdasarkan ^hasil perhitungan ^proyeksi linear data rata-rata danjumlah desa ^per status desa secara ^nasional berdasarkan data Indeks ^Desa ^Tahun ^2Ol9- 2021 sebagai altematif dari Data Podes 2022&2023 ^yang ^terdampak ^Automatic ^Adjustment; j) ^Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tentang ^Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi ^dan ^penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima ^tahun, ^yaitu ^pada ^akhir ^pelaksanaan ^Rencana Pembangunan ^Jangka Menengah Nasional sehingga ^jumlah daerah tertinggal ^untuk tahun ^2O2l-2O23 ^tidak ^mengalami ^perubahan ^atau tetap 62 kabupaten; kl Baseline N/A ^karena ketika terjadi ^bencana ^belum dimungkinkan ^untuk ^dilakukan pengukuran kirusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan ^sesudah; ^l) ^Sesuai ^Surat ^Kepala Biro Ferencanaao dan Kerja Sama, Kemendes PDTT ^Nomor 132/PRC.04.01|ill12022 ^tanggal ^31 Maret 2022 ^da.n ^Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan ^dan ^Pengembangan ^Kawasan ^Transmigrasi, ^Kemendes ^PDTT ^Nomor 161/PKT.O4.O4lll/2D23 tanggal 7 Februari 2023; m) ^Berdasarkan ^pada surat ^BNPP ^Nomor pRCl3O.O4l24l6lxtl2o2L tanggal 16 November 2021 perihal Penyampaian Perubahan Target Rata-rata Nilai IPKP pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan surat BNPP ^Nomor ^PRC.32.O1/1751/Vl/2O22tanggal ^29 ^Juni2022 perihal Penyampaian Nilai IPKP ^pada 18 Pusat Kegiatan ^Strategis Nasional ^yang melampirkan ^Surat ^Keputusan kepala ^gttpp Xbmor 32.O7-l3l Tahun 2021 tentang ^Indeks ^Pengelolaan ^Kawasan ^Perbatasan ^Pusat ^Kegiatan Strategis Nasional Tahun2O2l; n) ^Kegiatan ^dilaksanakan ^dengan ^skemapembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara; o) Target ini merupakan ^target ^luas ^Peta ^Bidang Tanah ^(PBT) ^pada ^pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Leng| 18 tahun (%) 21,8010) 21,80a) 21,80a) 21,80a) 21,80 21,80 Persentase merokok 3.10 penduduk usia 10-18 tahun (%) 9,1oto1 9,10u) 9,10a) 9,10a) 8,80 8,7O 3.11 Nilai rata-rata hasil PISA: 3.11.1 Membaca 3711r) N/A11) N/A11) N/A.) 394 396 3.11.2 Matematika 3791tt N/A11) N/Attt N/Ae) 385 388 3.11.3 Sains 3961r) N/A11) N/At1) N/Ae) 399 402 Rata-rata lama sekolah 3.12 penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) 8,753) 8,903) 8,973t 9,083) 9,24 9,29 3.13 ^Harapan lama sekolah (tahun) 12,953) 12,983) 13,083) 13,103) L3,22 13,30 4 Meningkatnya kualitas anak, ^perempuan, dan ^pemuda 4.1 Indeks Perlindungan Anak (rPA) 62,7212) 66,89t'zl 61,3812) 69,87") 71,66 73,49 4.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,0713) 91,0613) 91,27r3t 91,63131 91,t7- 91,44 91,24- 9t,54 4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 52,6714) 51,0014) 53,33r+) 55,33r+) 56,65 57,67 - IV.57 - Basellne 2()19 Realisasi Target No. Sasaran/Indikator 2020 20]21 20.22 2023 20.24 5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan Persentase rumah tangga 5. 1 miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%) 30,403) 31,853t 35,833) 40,07 38,00 40,OO 6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing Persentase angkatan kerja 6.1 berpendidikanmenengah 43,721s1 ke atas (%) 44,351s) 45,691s) 44,57ts1 48,OO 49,75 6.2 Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) 40,601s) 40,O2rsl 40,39ls) 40,49tsl 43,00 43,1O 6.3 Jumlah PT yang masuk ke dalam uorld class uniuersitg ^(Vll 6.3.1 Top 2O0 016) o16) 016) 016) o 1 6.3.2 Top 300 1 ^16) 1 ^16) 1 ^16l 216) 1 2 6.3.3 Top 5OO 216) 216l 2161 2161 2 3 6.4 Peringkat Global Innouation Index 8517) 8517) 8717t 7 5171 75-80 75-80 6.5 Peringkat pada Olympic Games 46|el (2Ot6l N/A2o) 5521) N/A2o) N/Azot 3022) 6.6 Peringkat pada Paralympic Games 76231 (2016) N/A2o) 4124) N/A2o) N/A2o) 4o2sl Sumber: l) Survei Penduduk Antar Sensus ^(SUPAS), 2Ol5; 2) Data ^Pendataan Keluarga ^(PK) ^2O2L,2022; ^3) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2OL9-2O22, untuk ^perhitungan ekstrem menggunakan ^2,15 US$ ^PPP; ^4) ^Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ^(SIAK), 2022; 5) Dewan Jaminan Sosial ^Nasional ^(DJSN), ^2Ol9-2O22; ^6l Sensus Penduduk (SP), 2020; 7) Survei Demografi Kesehatan ^Indonesia ^(SDKI), ^2OI7; 81 Kemenkes, 2OL8-2O2L,TW lY 2022; 9) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019, 2021, 2022; lOl Riset ^Kesehatan Dasar, ^2018; lll Programme for International Student Assessment, ^pelaksanaan Programme for ^International ^Student Assessment setiap tiga tahun sekali, yaitu tahun 2012, 2015, 2018. Pelaksanaan Programme for ^International ^Student Assessment tahun 2021 diundur ke tahun 2022 dikarenakan COMD-l9. Tes ^Programme for ^International ^Student Assessment selanjutnya akan dilaksanakan ^pada tahun 2O25; ^12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPAI,2OL9, 2O2O; l3l BPS,2O2O-2O22; L4l Diolah dari Survei Sosial ^Ekonomi ^Nasional (Susenas) KOR dan Survei Angkatan Keqia Nasional, 2Ol9-2O22 serta Susenas Modul Sosial, Budaya, ^dan Pendidikan (MSBP),2018 dan 2O2l; l5l Sakernas, 2Ol9-2O22; 16) QS WorldUniuersitg ^Rankings,2OL9-2O22; ^l7l INSEAD-WIPO Global Innouation Index Report, 2Ol9-2O22; lal Global ^Tuberculosts ^Report, ^2O2O-2O22; ^l9) ^Olympic Games Rio, 2016; 20) Tidak dipertandingkan ^pada tahun dimaksud; ^21) ^Olympic ^Games Tol5,00 5,00 4,50 3,46 3,5O 3,OO PP 3. Pembangunan Rendah Karbon Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap ^baseline pada sektor energi, ^lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%) 3.1 a. Kumulatif 4,29 4,8T S,40 g,Tobt 9,99 10, 15 b. Tahunan 9,31 9,39 9,92 13,20b) t2,77 11,81 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%) 3.2 a. Kumulatif 47,OO 50,02 51,34 34,77b) 36,36 37,79 b. Tahunan 13,39 78,80 66,05 53,O7b) 58,31 57,23 Penurunan emisi GRK terhadap ba,seline pada sektor limbah (%) 3.3 a. Kumulatif 4,03 4,35 5,03 6,53b) 6,79 6,99 b. Tahunan 6,90 7,15 8,93 9,31b) 9,43 9,39 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%) 3.4 a. Kumulatif 5,44 6,03 6,49 4,77bt 4,97 5,24 b. Tahunan 11,35 10,66 10,42 2,59b| 2,45 2,87 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan 3.s ^(%) a. Kumulatif N/Aat 11,10 10,90 6,60b) 6,90 6,90 b. Tahunan 6,30 11,10 10,50 6,80b) 7,o4 7,3O Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Keterangan: a) belum dilakukan ^perhitungan; b) angka sementara, ^Juni ^2023 - tv.103 - - rv.104 - 4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/ _Major Project_ Dalam Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah direncanakan dua _Major Project_ sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, _impact/outcome/output_ , pelaksana, lokasi, sumber pendanaan, dan indikasi proyek. Selanjutnya, _Major Project_ tersebut akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini 4.1.6.5 Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Membangun ^Lingkungan ^Hidup, ^Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ^pada tahun ^2024 ^sebagai ^upaya ^mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung ^pelaksanaan ^kerangka ^regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24. ^Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan ^(baik dalam ^tahap ^penyusunan ^kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun ^2024 ^adalah ^perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi ^Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2O2O ^(Indonesia Biodiuersitg ^Strategg ^and ^Action Plan/IBSAP Post 2O2Ol. 4.L.7 Ptioritas Nasional ?, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam ^dan ^Transformasi Pelayanan Publik Pembangunan bidang politik, hukum, ^pertalrunan, dan keamanan ^diarahkan ^pada ^upaga mempercepat transformasi ekonomi ^gang inklusif ^dan berkelanjutan ^melalui ^perbaikan sistem hukum unhtk mendorong kemudahan berusaha ^dan ^optimalisasi diplomasi ^ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, ^maupun global, ^termasuk ^kerja sama pembangunaninternasional. Percepatantransformasi ekonomi ^juga didukung ^dengan pengelenggaraan pertahanan dan keamanan Aang responsif, ^penguatan ^pengawasan ^sistem meit dan netralitas Aparatur Sipil Negaro, ^pemindatnn Aparatur ^Sipil ^Negara ^ke ^lbu ^Kota Nusantara, sertafolarc pada ^peningkatan kualitas demokrasi ^klutsusngo dalam pengelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak' 4.1.7.L Pendahuluan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan ^tahun terakhir ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 ^maupun ^Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25, sehingga ^pembangunan ^Politik, ^Hukum, ^Pertahanan dan Keamanan tahun 2024 akantetap diarahkan untuk ^mewujudkan konsolidasi ^demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap ^keadilan, birokrasi ^yang profesional ^dan netral, optimalisasi kebijakan luar negeri, rasa aman bagi seluruh ^masyarakat, ^serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik ^Indonesia. ^Arah kebijakan tersebut ^akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun ^2024, ^yaitu ^Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam ^konteks tersebut, ^lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak ^pandemi ^COVID-l9, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain melalui ^penegakan ^hukum ^dan ^penciptaan keamanan ^(lana and order) dalam situasi politik ^yang stabil, serta ^peningkatan peran dan ^kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat regional dan ^global. Selain itu, ^mengingat ^tahun ^2024 rnentpakan tahun penutup dari ^periode Rencana ^Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, pembangunan nasional akan lebih ^difokuskan pada ^percepatan ^pencapaian target-target akhir ^jangka menengah ^yang ^telah direncanakan. Pada tahun 2024, pembangunan Politik, Hukum, ^Pertahanan ^dan ^Keamanan ^akan menghadapi beberapa isu strategis. Pada bidang ^politik ^dan komunikasi, ^tahun ^dimaksud merupakan momentum penting dengan ^diselenggarakannya ^Pemilihan ^Umum ^dan Pemilihan Serentak pertama di Indonesia ^pada tahun ^yang ^sama. Tantangan-tantangan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak ^2024, ^di ^antaranya adalah ^pemutakhiran dan penyusunan daftar ^pemilih, produksi dan ^distribusi logistik ^di ^dalam ^dan ^luar ^negeri, kapasitas dan beban keda Badan Ad-lnc ^pemilu, ^pelaksanaan ^pemilu ^di ^luar ^negeri, pelaksanaan pemilu di provinsi baru, ^pengawasan kampanye ^pemilu, ^integritas penyelenggara pemilu, serta pengawasan pemungutan dan ^penghitungan ^suara. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ^pelaksanaan ^Pemilihan Umum ^dan ^Pemilihan Serentak 2024 diarahkan ^pada ^penyelenggaraan ^pemilihan yang langsung, ^umum, ^bebas, rahasia, ^jujur, dan adil sesuai dengan ^jadwal yang ^akan ^diwujudkan ^melalui ^strategi ^(1) pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 ^oleh ^Komisi Pemilihan Umum, - IV.105 - (21 pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, (3) memastikan terjaminnya ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu, (4) pemanfaatan sistem informasi teknologi kepemiluan, (5) meningkatkan kapasitas dan kualitas ^penyelenggara dan pengawas pemilu, (6) meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif dari masyarakat, serta (7) diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi ^yang efektif. Isu tingginya biaya politik dan maraknya korupsi masih menjadi ^persoalan yang berdampak pada lemahnya kapasitas lembaga demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu pilar demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol ^sosial masih menghadapi masalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, khususnya antara tingkat nasional dan daerah, serta belum adanya ^pendanaan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebdakan ^yang ditetapkan, ^yaitu pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substansial melalui (1) bantuan keuangan kepada ^partai ^politik didukung dengan ^penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas ^partai ^politik; (2) ^penguatan ^pendidikan politik, khususnya generasi muda; serta (3) peningkatan kapasitas dan kualitas Ormas. Pada bidang komunikasi masih terdapat beberapa isu strategis, antara lain kualitas ^konten dan pemanfaatan akses informasi yang belum optimal; talenta digital ^yang ^masih membutuhkan peningkatan untuk mendukung transformasi digital sebagai strategi ^kunci transformasi ekonomi Indonesia; serta peran dan fungsi lembaga independen ^bidang komunikasi dan informasi yang belum cukup kuat. Pembangunan bidang komunikasi diarahkan pada peningkatan kualitas komunikasi ^publik ^yang dilakukan ^dengan strategi (1) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (2) penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah yang mampu menjangkau daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi dan mengoptimalkan ^penggunaan media ^pemerintah; ^(3) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi; (4) ^peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta optimalisasi ^pendidikan ^dan pelatihan talenta digital; (5) peningkatan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi masyarakat; serta (6) penguatan peran lembaga independen bidang komunikasi ^dan informasi serta kapasitas sumber daya manusia media dan ^jurnalis. Pada bidang politik luar negeri dan kerja sama ^pembangunan internasional, ^Indonesia akan dihadapkan pada dinamika ^geopolitik yang semakin fluktuatif serta ^persaingan pengaruh dan benturan kepentingan antarnegara yang dapat berdampak ^pada ^pembangunan nasional. Guna menghadapi tantangan tersebut, beberapa isu strategis ^yang akan ^dikedepankan ^pada tahun 2024, di antaranya ^(1) ^penguatan kerja sama bilateral, ^regional dan global serta peran Perwakilan Republik Indonesia dalam rangka ^penguatan diplomasi ekonomi ^secara ^total guna mendorong transformasi ekonomi; (2) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia, seperti melalui Tlrc Association of Southeast Asian Nations Outlook ^on ^the Indo-Pacific ^serta berbagai prakarsa pada forum kawasan; (3) ^pelindungan Warga ^Negara ^Indonesia ^sebagai respons meningkatnya potensi ancaman, baik akibat konflik internal/antarnegara, ^bencana, kejahatan lintas negara, tuntutan hukum, maupun ^permasalahan keimigrasian; ^(4) penguatan integritas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelesaian perundingan perbatasan; (5) pemanfaatan potensi strategis kerja sama pembangunan internasional untuk merespons berbagai tantangan dan krisis di tingkat global yang saling berkaitan antara lain perubahan iklim, krisis ^pangan, energi, ^dan kemanusiaan melalui penguatan multilateralisme; ^(6) ^peningkatan efektivitas ^kerja ^sama pembangunan untuk lebih mempercepat upaya pencapaian Sustainable Deuelopment ^Goals; (7) penguatan posisi Indonesia sebagai emerging prouider dengan mengedepankan ^Keda Sama Selatan-Selatan dan Triangular dan Kemitraan ^Multi-Pihak ^sebagai ^bentuk ^signature diplomacg; dan (8) penguatan diplomasi ^publik Indonesia ^yang ^masih belum terintegrasi. - IV.106 - Arah kebijakan di bidang kebijakan luar negeri pada tahun 2024 akan difokuskan ^pada (l) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) penguatan kebijakan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, jerat hukuman mati, isu keimigrasian dan ketenagakerjaan, keamanan Anak Buah Kapal, serta kasus online scam; (3) intensifrkasi perundingan ^penyelesaian penetapan batas ^wilayah; (4) peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional; dan (5) penguatan ^peran sebagai prominent plager di global south melalui kerja sama Selatan-Selatan Triangular, termasuk kolaborasi kerja sama triangular dengan dualrole counties ^(penyedia keahlian dan penerima manfaat) lainnya; serta (6) penguatan dan sinergi pemberian hibah dengan manfaat ekonomi. Strategi di bidang politik luar negeri dan kerja sama ^pembangunan internasional ^pada tahun 2024, meliputi (1) peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan, di antaranya melalui agenda setting pada penyusunan ASEAN Post-2025 dan kontribusi aktif ^pada forum kawasan (The Association of Southeast Asian Nations, Indian Ocean Rim Association, Asia- Pacific Economic Cooperation, Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, ^dan lainnya) guna mengantisipasi dinamika kawasan dan menguatkan hubungan bilateral dengan negara anggota; (2) optimalisasi akses dan ^perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi, termasuk penguatan konektivitas regional, ^pemetaan ^pasar serta komoditas potensial dan unggulan, dan Badan Usaha Milik Negara Go Global; (3) penguatan infrastruktur diplomasi, seperti reformatting data economic intelligence serta dialog sinergi antara pusat dan perwakilan Republik Indonesia; ^(4) optimalisasi kebijakan ^preventif ^dan penyelesaian kasus, pemutakhiran data Warga Negara Indonesia di luar negeri, serta penguatan sistem pelindungan seperti Portal Peduli Warga Negara Indonesia; (5) intensifikasi perundingan penyelesaian perbatasan dengan negara prioritas; (6) dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di luar negeri; (7) penguatan kerja sama pembangunan internasional termasuk kerja sama Selatan-Selatan Triangular di sektor strategis seperti perubahan iklim, krisis ^pangan, energi, dan kemanusiaan; ^(8) ^penguatan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional antara ^lain pencalonan pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024-2026 dan keketuaan pada Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia 2023-2024; ^dan ^(91 penguatan peran dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi ^perdamaian dan ^keamanan internasional salah satunya melalui kontribusi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kerja sama ^pembangunan internasional akan ^terus diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi rnelalui ^(i) ^penguatan pemberian hibah yang efektif, (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk kerja sama Selatan-Selatan Triangular melalui pendekatan Kemitraan Multi-Pihak, dan (3) penyusunan Grand Design Diplomasi Publik. Pada bidang hukum beberapa isu strategis tahun 2024, di antaranya adalah ^(1) masih ddumpai kondisi hiper regulasi serta tata kelola dari aspek kelembagaan ^yang ^belum optimal dan pembaruan substansi hukum yang belum selesai; ^(2) masih tingginya ^fenomena ouercrowding di berbagai Rumah Tahanan Negara dan ^Lembaga Pemasyarakatan; ^(3) ^belum optimalnya implementasi restoratiue ^justice; ^(41 belum maksimalnya ^integrasi ^dan pemanfaatan data antar Aparat Penegak Hukum dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi; (5) belum terbangunnya ^ekosistem ^pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu; (6) masih maraknya tindak ^pidana korupsi di ^antaranya korupsi suap dan gratilikasi hingga konflik kepentingan antara ^politisi, ^pejabat publik, pelaku usaha dan lembaga penegak hukum; serta (7) penyelesaian ^pelanggaran Hak ^Asasi Manusia berat yang belum tuntas, standar Hak Asasi ^Manusia ^pada ^dunia bisnis ^yang ^belum sepenuhnya terimplementasi dan akses masyarakat atas ^keadilan ^yang ^belum optimal. Dalam mendukung pelaksanaan ^pembangunan bidang hukum untuk ^mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap ^keadilan, arah ^kebijakan ^difokuskan melalui pelaksanaan program prioritas, di antaranya ^(1) ^perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui pembentukan lembaga ^pengelola regulasi dan ^pembaruan ^substansi - IV.107 - SK No 170230 A hukum; (2) perbaikan sistem ^peradilan melalui ^penguatan ^kelembagaan ^eksekusi ^putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai ^upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan ^informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka ^Sistem Peradilan Pidana Terpadu ^berbasis Teknologi Informasi, serta peningkatan integritas hakim; ^(3) ^penguatan sistem ^anti ^korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi ^pemulihan ^dan ^pengelolaan aset; dan (4) perluasan ^jangkauan akses terhadap ^keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi ^masyarakat, ^serta ^pemenuhan ^layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak ^pidana, khususnya ^kelompok rentan. Strategi tahun 2024 pada bidang hukum antara lain ^(1) ^penguatan database ^dan ^sistem informasi dalam tata kelola ^pembentukan regulasi, ^peningkatan ^kualitas dan ^kuantitas sumber daya manusia dibidang ^peraturan perundang-undangan ^dan percepatan ^pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial; ^(2) ^perluasan implementasi ^digital ^signature dalam proses pertukaran data dan simpul Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis ^Teknologi Informasi di seluruh wilayah; ^(3) ^perbaikan tata kelola eksekusi ^perdata di lembaga ^peradilan dan dukungan kementerian/lembaga terkait untuk ^mewujudkan ^ekosistem pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu; (a) ^penguatan ^pencegahan korupsi ^melalui ^pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 dengan ^penambahan ^aksi Penguatan Partai Politik dan Penataan Aset Pusat; ^(5) ^perluasan ^akses ^terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, ^peningkatan ^kualitas, ^kuantitas Organisasi Bantuan Hukum dan ^pemberdayaan hukum masyarakat, ^perlindungan ^hak-hak saksi dan korban, serta pemenuhan hak korban ^pelanggaran Hak Asasi ^Manusia berat; ^serta (6) penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan ^Wakil Presiden. Dalam rangka meningkatkan kualitas ^pelayanan ^publik, ^telah ^dilakukan ^berbagai ^upaya di antaranya pengembangan ^pelayanan publik digital, ^penguatan ^pengawasan ^masyarakat atas kinerja pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan ^Pengaduan Pelayanan ^Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online ^Ralryat, ^penguatan ^pelayanan ^publik terpadu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik berbasis digital, ^serta ^pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak ^pada ^peningkatan ^kualitas ^pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional ^yang mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,93 ^pada tahun 2022. Di samping ^itu, dalam hal kepatuhan ^penyelenggaraan ^pelayanan ^publik ^terhadap standar ^pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik) ^juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2022, sebanyak ^179 instansi ^pemerintah ^memperoleh tingkat kepatuhan pelayanan ^publik kategori baik. Pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, ^beberapa ^isu ^strategis ^tahun ^2024 antara lain (1) penerapan ^platform tunggal manajemen ^Aparatur ^Sipil ^Negara, ^(2) ^penerapan manajemen penghargaan berbasis kinerja, ^(3) ^pelanggaran ^netralitas Aparatur Sipil ^Negara dan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil ^Negara ^berpotensi meningkat ^pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak, ^(4) belum ^terintegrasinya ^layanan ^publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, (5) ^penguatan ^pengawasan ^masyarakat ^atas pelayanan publik, (6) percepatan integrasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, ^(7) reformasi birokrasi yang belum berdampak ^pada pembangunan ^nasional, serta ^(8) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi belum dapat ^diintegrasikan dengan aplikasi existing di kementerian/ lembaga/ daerah. Untuk mewujudkan pelayanan ^publikyang berkualitas, ^dilakukan ^perbaikan tata ^kelola dan birokrasi. Arah kebijakan yang dilakukan tahun 2024 di ^antaranya (1) ^transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur ^melalui penguatan budaya kerja ^dan ^emploger branding, percepatan peningkatan kapasitas ^sumber ^daya ^manusia ^aparatur, ^peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, ^pengembangan ^talenta ^dan ^karier, ^percepatan ^transformasi digital manajemen Aparatur Sipil Negara, serta ^perancangan ^jabatan, ^perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur; (2) transformasi ^pelayanan ^publik ^melalui - IV.108 - implementasi pelayanan publik berbasis elektronik ^yang terintegrasi, ^penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, dan penguatan ekosistem inovasi; (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui ^penataan kelembagaan, ^proses ^bisnis yang efektif dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terintegrasi; ^serta ^(4) penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja ^pembangunan. Strategi perbaikan tata kelola dan birokrasi ^pada tahun ^2024, antara ^lain ^(1) penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen Aparatur Sipil Negara, ^(21 ^penerapan kebijakan manajemen penghargaan Aparatur Sipil Negara berbasis ^kinerja, ^(3) ^pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam ^penyelenggaraan ^Pemilihan ^Umum dan ^Pemilihan Serentak, (4) penyelesaian ^pengaduan atas dugaan ^pelanggaran sistem ^merit, ^(5) ^integrasi layanan pada portal pelayanan publik (e-seruices), ^(6) pengaduan pelayanan ^publik ^yang diselesaikan, (7) koordinasi ^percepatan implementasi ^kebijakan ^Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, (8) koordinasi ^percepatan reformasi birokrasi, dan ^(9) ^percepatan ^implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di ^kementerian/lembaga/daerah. Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun ^2024 di ^antaranya adalah antisipasi ketegangan berlarut dari konflik ^global; ^pembangunan ^sistem ^pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara; digitalisasi ^layanan ^kepolisian; pengamanan penyelenggaraan pemilu; peningkatan upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; penguatan ekosistem keamanan siber; kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme, separatisme/konflik, ^serta deradikalisme; dan penggunaan teknologi informasi pada sistem peringatan dini keamanan laut dalam penyelenggaraan keamanan laut termasuk di Laut Natuna. Dalam mendukung pelaksanaan perwujudan ^pembangunan bidang ^pertahanan ^dan keamanan, arah kebijakan difokuskan untuk menjaga stabilitas ^keamanan nasional yang diwujudkan melalui (1) penguatan keamanan dalam negeri berbasis ^pembangunan keamanan insani; (21 penguatan kemampuan ^pertahanan ^yang dibarengi ^Confidence Building Measures melalui penajaman ^prioritas ^pengadaan alutsista ^dengan mempertimbangkan kapasitas dan pemeliharaan, mengutamakan ^produksi ^dalam ^negeri dan peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan ^prajurit; ^(3) ^penguatan ^keamanan ^laut melalui peningkatan kemampuan kapasitas ^peringatan dini terpadu, ^dan ^penguatan kemampuan kapasitas operasi meialui koordinasi ^pada ^patroli ^bersama; (4) ^penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui ^pelayanan ^kepolisian ^yang ^humanis ^berbasis teknologi; serta (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber ^melalui ^peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta ^penguatan ^infrastruktur ^keamanan siber. Strategi tahun 2024 pada bidang ^pertahanan dan ^keamanan, ^antara ^lain ^(1) penguatan kemampuan pertahanan; (21pembangunan sistem ^pertahanan ^dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara; ^(3) ^percepatan digitalisasi ^pelayanan ^kepolisian; ^(4) ^penguatan ^upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan penguatan lembaga rehabilitasi; (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber; (6) kerja sama ^penanggulangan terorisme, pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu; serta (7) ^penguatan kapasitas ^penegakan keamanan laut dan pengamanan wilayah laut Natuna. 4.1.7.2 Sasaran Priorltas Naslonal Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam ^rangka memperkuat stabilitas ^Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam ^rangka ^memperkuat stabilitas ^Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan transformasi ^pelayanan ^publik ^melalui lima ^sasaran, di antaranya (1) terwujudnya demokrasi ^yang terkonsolidasi, ^terpeliharanya ^kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan ^terjaganya kesetaraan ^warga negara secara optimal; (2) optimalnya kebijakan luar ^negeri; ^(3) ^meningkatkan ^penegakan hukum nasional yang mantap; (4) meningkatnya ^kualitas ^pelayanan ^publik; dan ^(5) terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan ^Republik Indonesia, ^sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.19. - IV.109 - Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabtlitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik No. Sasaran/Indikator Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal BaselTne 2019 Realisasi 2020 20.21 20.22 Target 2023 20.24 1 1.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)r) 74,92 73,66 74,12 80,41 79,25 79,58 r.2 Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah2) ^(%o) 70,4 77,23 79,7L 78 81 69,43 2 Optimalnya kebijakan luar negeri Indeks Pengaruh dan 2.1 Peran Indonesia di Dunia Internasional3) 95,20 96,58 Ll2,O6 4,98") 4,88a) 4,88a) 3 Meningkatnya penegakan hukum nasional ^yang mantap 3.1 Indeks Pembangunan Hukum o,62 0,54 0,60 0,56b) o,57b) o,58") 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4.1 Indeks Pelayanan Publik Nasional+) 3,63 3,84 3,79 3,93 3,90 4,00 5 Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik ^Indonesia Persentase Luas Wilayah 5.1 NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (o/olsl 100 100 100 100 100 100 Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkominfo, 3) Kemenlu, 4) ^Kemen PANRB, 5) ^Kemenhan Keterangan: a) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahur. 2022-2024 ^mengalami ^penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan ^peran dan pengaruh dalam indeks, b) Realisasi tahurl 2022 mempakan ^prognosa capaian. ^Penghitungan IPH ^pada ^tahun ^2O2O ^dan tahun- tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode ^pengumpulan data ^dan ^penghitungan, kerangka ^berpikir melalui pilar, variabel dan indikator ^yang baru dan berbeda dengan ^IPH ^pada ^tahun ^2015-2019 ^sehingga ^tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019, ^penghitungan ^nilai ^Indeks ^Pembangunan ^Hukum ^(lPHl 2O2l dilakukan pada tahun 2022, cl ^penghitungan nilai IPH dilakukan ^pada ^T+1. 4.1.7.9 Sasaran Program Prioritas Strategi penyelesaian isu strategis dalam ^pencapaian sasaran ^Prioritas ^Nasional ^Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ^dan Transformasi ^Pelayanan ^Publik dilakukan melalui lima Program Prioritas, ^yaitu ^(1) ^konsolidasi demokrasi, ^(2) ^optimalisasi kebijakan luar negeri, (3) penegakan hukum nasional, ^(4) ^reformasi birokrasi ^dan ^tata ^kelola, serta (5) menjaga stabilitas keamanan nasional, sebagaimana ^pada Gambar 4.16. - IV.110 - Giambar 4.16 Kerangka Prioritas Naslonal 7 Memperkuat Stabllltas Politik, Hukum, Pettahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan hrblik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas ^pada Prioritas ^Nasional ^Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi ^Pelayanan ^Publik dapat dilihat pada Tabel 4.20. Tabel4.2O Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas darl Prioritas ^Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Reallsasi No. Sasaran/Indikator Bo,sellne 20t9 Target 2020 20.21 2022 2023 20.24 PP 1. Konsolidasi Demokrasi Terwujudnya stabilitas politik ^yang kondusif serta komunikasi ^publik ^yang efektif, ^integratif, dan partisipatif 1.1 IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 78,73 75,66 75,67 78,22 81,51 83,71 1.2 lDl Aspek Kebebasan 77,20 79,40 79,72 82,80 74,21 72,53 1.3 IDI Aspek Kesetaraan 70,7t 67,85 78,86 80,28 81,51 81,94 Jumlah Regulasi/ Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di 1.4 Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas- Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen) 3 6 2 3 5 1 1a) PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Meningkatnya efektivitas diplomasi dan ^pemanfaatan kerja ^sama pembangunan ^internasional 2.L Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum) 8 20 - IV.111 - 48 45 t4 16 IYo. Sasaran/Indlkator Basellne 2()19 Realisasi Target 2020 2o2t 20.22 2023 20.24 2.2 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 3,78 3,82 3,98 4,06 3,95 4,OO Indeks Pelayanan dan 2.3 Pelindungan WNI di Luar Negeri 89,91bt 88,35 92,61 94,86 91,00 92,OO PP 3. Penegakan Hukum Nasional Meningkatnya penegakan dan ^pelayanan hukum ^serta akses terhadap ^keadilan 3.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,70 3,84 3,88 3,93 4,O9 4,14 PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata ^Kelola Meningkatnya kualitas pelayanan ^publik melalui ^perbaikan tata ^kelola dan ^birokrasi 4.L Indeks Pelayanan Publik 4.t.1 Kementerian ll*rnbaga 3,83 4,O0 4,00 4,13 4,10 4,20 4.1.2 Provinsi 3,36 3,70 3,88 4,O7 3,9O 4,OO 4.1.3 Kabupaten/Kota 3,42 3,65 3,27 3,60 3,70 3,80 PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan ^Nasional Terl'aganya stabilitas pertahanan dan ^keamanan 5.1 Indeks Kekuatan Militer O,28 0,26 0,22 0,22 o,2l o,20 5.2 Indeks Terorisme Global 5,O7 4,63 5,5 5,5 4,29 4,24 5.3 Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 53,32 62,90 62,80dt 62,god) >60 >60 5.4 Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 4,23") 4,23 3,91 3,7L 3,30 3,40 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Keterangan: a) Penyesuaian angka target, ^Kemenkominfo ^menyusun ^I ^I ^dokumen yang mendukung ^tata ^kelola komunikasi publik,-yaitu 1 ^(satu) Peraturan ^Presiden, ^1 ^(satu) Revisi Permenkominfo, ^1 ^(satu) Naskah Akademik, darr 8 (delapan) Kajian; b) data baseline ^2019 ^menggunakan metode ^perhitungan lama; ^c) ^indikator ^nasional ^yang sesuai dengan indikator ^global untuk ^Sustainable ^Deuelopment Goals; d) ^data ^tahun ^2O2O 4.L.7.4 Proyek Priorltas Strategis/ MaJor ProJect Dalam Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas ^Politik, ^Hukum, ^Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Fublik telah ^disusun ^dua Major ^Project sebagai ^langkah ^konkret dalam pencapaian sasaran ^yang dirinci ^berdasarkan ^urgensi, ^impact/outcome/output, instansi pelaksana, lokasi, dan indikasi ^proyek ^di ^bawah ^ini - rv.112 - -rv.113 - 4.1.7.5 Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas ^Politik, ^Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik ^pada tahun ^2024 ^sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk ^mendukung ^pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun 2O2U2O24, yang meliputi (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor ^24 Tahun 2OOO tentang Perjanjian Internasional; (b) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional; (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses ^persiapan (baik dalam tahap ^penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun ^2024, ^terdiri dari (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ^37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor ^31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; (c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor ^37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (d) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ^Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (e) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ^13 Tahun 2016 tentang Paten; (0 Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; G) ^Rancangan Undang-Undang ^tentang Jaminan ^Benda Bergerak; (h) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut; dan (i) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. 4.2 Pendanaan Priorltas Naslonal Tahun 2024 mertpakan periode ^yang sangat menentukan ^penyelesaian ^target ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24. ^Untuk itu, ^dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, pemerintah berupaya ^seoptimal ^mungkin menargetkan sasaran Prioritas Nasional dalam ^RKP Tahun ^2024 ^dengan ^fokus ^pada penyelesaian prioritas. Selain itu, untuk memastikan kelancaran ^pelaksanaan, ^maka penentuan kegiatan/proyek prioritas harus lebih tajam dan selektif, ^serta mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas ^pelaksanaan, serta ^memastikan ^daya ^ungkit dan fungsionalitas dari ^pelaksanaan kegiatan/proyek. ^Pencapaian ^tersebut ^menjadi barometer penting untuk memastikan sasaran utama ^pembangunan ^dapat menjadi ^basis pembangunan pada periode berikutnya. Pendanaan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2024 ^difokuskan ^dalam ^delapan ^arah kebijakan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur ^dasar dan ^konektivitas; ^percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; pembangunan rendah karbon dan transisi ^energi; pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; ^peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; revitalisasi industri dan ^penguatan ^riset ^terapan; - IV.l14 - penguatan daya saing usaha; serta pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Fokus tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai upaya ^penyelesaian dan keberlanjutan pembangunan proyek-proyek yang bersifat strategis pendukung Prioritas Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2024. Tabel4.21 Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2ol24 lYo. Prloritas Nasional Indikasi Peadanaan (Rp. Triltua) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan ^yang Berkualitas dan Berkeadilan 43,9 c Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 49,4 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 233,O 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6,8 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar LO2,8 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 4,7 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 7 t,L Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Catatan: a) Pagu belanja kementerian/lembaga berdasarkan Pertemuan ^Tiga Pihak ^Pagu ^Indikatif ^2024; ^b) ^Sesuai dengan pendekatan Tematih Holbtih Integratif, dan Spasial, sebua-h ^proyek dapat ^mendukung lebih ^dari ^satu ^PN; c) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama ^Pemerintah dan Badan Usaha, belum mencakup rincian Transfer ke Daerah dan dukungan ^Badan ^Usaha (Badan Usaha ^Milik ^Negara/Swasta). Pemutalrtriran angka, identilikasi dan integrasi antarinstansi dan sumber ^pendanaan ^(Belanja kementerian/lembaga, Transfer ke Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, ^dan ^Badan ^Usaha) akan dilakukan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ^pascapenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja ^Negara ^2024. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, ^kebijakan pendanaan diarahkan untuk mendukung infrastruktur dasar, seperti pembangunan perumahan layak huni, penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi, ^pembangunan akses sanitasi, serta akses air minum. Sementara itu, untuk ^percepatan peningkatan konektivitas akan diarahkan untuk pembangunan ^jalan bebas hambatan dan ^jalan ^strategis, pembangunan pelabuhan, pembangunan/peningkatan bandara, serta ^pembangunan ^jalur kereta api. Selain itu, pendanaan ^juga akan ditekankan untuk mendorong ^percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hunian, gedung, penataan kawasan, pembangunan rumah sakit dan bandar udara, ^serta pemindahan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk pembangunan berkelanjutan didukung dengan pendanaan Prioritas Nasional ^yang mencakup kebutuhan ^pembangunan rendah karbon dan transisi energi dalam merespons ^perubahan iklim. ^Dukungan pembangunan akan dilakukan antara lain melalui pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Surya, restorasi lahan gambut, serta rehabilitasi kawasan mangrove. - IV.115 - Alokasi pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 ^jtga difokuskan ^pada pencapaian target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara ^lain ^untuk ^bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia ^Sehat, ^bantuan ^iuran ^Pekerja Bukan Penerima Upah, bantuan sosial sembako ^kepada keluarga penerima ^manfaat, ^dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan untuk ^peningkatan ^kualitas ^pelayanan pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan pemberian dukungan ^meliputi ^pembangunan dan pengembangan rumah sakit, kampanye ^percepatan ^penurunan ^stunting, ^dan ^Program Indonesia Pintar bagi semua ^jenjang pendidikan ^juga ^rnenjadi ruang ^lingkup dari ^kebijakan pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024. Pendanaan Prioritas Nasional ^juga akan fokus ^pada kegiatan yang ^mendukung ^revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, antara lain terkait ^restrukturisasi mesin/peralatan industri perusahaan dan pengembangan sistem ^perizinan berusaha ^yang ^terintegrasi ^secara elektronik. Sedangkan untuk mendorong ^penguatan daya ^saing ^usaha, ^dukungan pendanaan akan difokuskan pada pendataan lengkap koperasi dan usaha ^kecil, ^mikro ^dan menengah, serta dukungan untuk sertifikasi halal. Selain itu, ^Pemilihan Umum dan Pilkada serentak merupakan salah satu kegiatan ^penting ^di tahun 2024 ^sehingga ^kegiatan ^ini juga akan menjadi prioritas ^pada kebijakan ^pendanaan pada ^RKP. ^Dukungan ^yang ^perlu dipenuhi antara lain pemenuhan kebutuhan ^pemungutan ^dan ^perhitungan ^suara, pengelolaan ^logistik, dan pengamanan. Selain memperkuat proses ^penentuan proyek, ^perlu dipastikan ^efisiensi ^dan ^efektivitas pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 dengan mengintegrasikan ^pemanfaatan ^berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari Anggaran ^Pendapatan dan Belanja ^Negara, ^seperti belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga ^(subsidi ^serta ^Public Seruice Obligation), dan Transfer ke Daerah, ^maupun sumber ^pendanaan nonpemerintah seperti swasta dan Badan Usaha Milik Negara. ^Dengan ^kondisi ^Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas, keterlibatan Badan ^Usaha Milik ^Negara ^dan ^swasta ^menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong ^pelaksanaan pembangunan ^berjalan lebih optimal. Upaya optimalisasi melalui ^pengintegrasian sumber ^pendanaan ^salah satunya dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus diarahkan ^antara ^lain ^untuk mempercepat pencapaian target ^prioritas nasional, ^mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi ^kesenjangan ^layanan ^publik, ^serta mendukung operasionalisasi ^pelayanan publik. Agar ^selaras dengan ^sumber ^pendanaan lainnya, Dana Alokasi Khusus taln: un 2024 akan dimanfaatkan ^untuk ^Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui ^tematik ^Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Penguatan Kawasan ^Sentra ^Produksi ^Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani); tematik Penguatan Daya ^Saing Usaha ^melalui tematik ^Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Pengembangan ^Food ^Estate. ^Tematik ^Food ^Estate ^dan Kawasan Sentra Produksi Pangan sekaligus diarahkan ^mendukung ketahanan ^pangan sebagai antisipasi perubahan iklim. Dana Alokasi ^Khusus tahun ^2024 ^juga dimanfaatkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan ^Kesehatan ^dan ^Pendidikan ^agar pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat lebih berkualitas dan berdaya ^saing. Sedangkan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur ^Dasar ^dan ^Konektivitas ^serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi akan ^dilaksanakan ^melalui ^tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah ^Afirmasi. - rv.116 - Keterangan: ay bersifit indikasi untuk selanjutnya ^disesuaikan ^dengan ^kebijakan pemanfaatan, ^perhitungErn ^teknis ^dan ^kesiapan pelaksanaan Catatan: l) ^pagu Dana Alokasi Khusus ^2024 berdasarkan kesepakatan bersama ^antara ^Kementerian PPN/Bappenas ^dengan Keme-nterian Keuangan 4 Ju1j2O23,2) ^Pagu Dana ^Alokasi Khusus dapat ^dimutakhirkan ^sejalan ^dengan proses RKP dan Anggaran Pendapatan ^dan Belanja ^Negara, ^3) ^Pengintegrasian ^sumber-sumber pendanaan termasuk ^Dana Alokasi-Khusus maiih dalam ^proses ^pembahasan, ^penajaman ^dan ^penyusunan ^rincian ^sampai ^dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ^piscapenetapan ^Angga-ran ^dan Pendapatan Belanja Negara2O24. -rv.i17 - Gambar 4.17 _Highlight_ Dukungan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 BAB V KAIDAH PELAKSAI{AAN tlnfitk mema.stika; n upaga ^penlngkatan ^produktiuitas ^unfl.tk transforrna.si ekonomi gdng tnklustf dan berkelanJutdn dapat dilakukc; n ^seco; rtz efekttf, tetttkur, dan manfaatnga dapat dlrasakan ^oleh ^nasgarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, ^kerangka ^regulasi, serta kerangka eaaluq.sl dan pengendallan ^pada ^pelalssanao; n ^RI{P ^Tahun 2024 5.1 Keraagka Kelembagaan Dalam rangka mendukung ^pencapaian sasaran ^pembangunan secara ^efektif, diperlukan adanga kerangka kelembagaan Aang sejalan ^dengan kebijakan ^pembangunan ^nasional, perkembangan lingkungan strategis pembanganon, ^peraturan perundangan gang ^berlaku, dan pembagian kewenangan ^pusat-daerah- Penataan kelembagaan ^dilakukan ^dengan memperhatikan asas manfaa| efisiensi, serta ^efektiuitas, dengan mendorong ^kolaborasi secara tr ansp aran, ^p artisip atiJ serta akuntab ^el. Kerangka Kelembagaan berperan untuk ^mendorong ^efektivitas pelaksanaan pembangunarl dengan mempersiapkan kelembagaan ^yang tepat fungsi, tepat ^ukuran, ^dan tepat ^proses. Penataan kelembagaan difokuskan ^pada pengaturan organisasi, ^baik ^yang bersifat ^intern maupun antarorganisasi ^pemerintah, serta ^penguatan ^pada tugas, ^fungsi, ^kewenangan, peran dan struktur organisasi kementerian / lembaga/ daerah. Adapun arah kebijakan Kerangka Kelembagaan ^pada ^RKP ^Tahun ^2024 ^diselaraskan dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24 yaitu: (1) mendukung pencapaian tujuh Prioritas ^Nasional dan ^Maior Project ^serta ^merespons berbagai perubahan dan ^permasalahan yang ^ada; (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ^ketepatan ^struktur ^organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas ^dan ^fungsi organisasi sehingga pelaksanaan ^pencapaian Prioritas ^Nasional ^tidak terkendala ^oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik; (3) mendorong pelaksanaan ^perencanaan ^pembangunan di ^tingkat pusat ^dan ^daerah dengan kelembagaan ^yang sudah ada ^sesuai dengan ^tugas dan fungsinya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24, penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan ^dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana Gambar 5. ^1. -v.1 - Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 5.2 Kerangka Regulasi Kerangka regalasi memiliki peran penting sebagai enabler ^pembangunan nasional dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasa: ran ^pembangunan nasional. ^Oleh ^karena ^itu, diperlukanidentifikasi kebutuhan regula.si Aang mendukung ^pioritas ^pembangunan nasional. Kebutulwn regulasi dapat berupa simplifikasi ^dan ^perubahan terhadap ^regulasi eksistirry maupun pembentukan regulasi baru Kerangka Regulasi bertujuan untuk ^(1) mengarahkan ^proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan ^pembangunan nasional; ^(21 meningkatkan kualitas peraturan ^perundang-undangan dalam ^rangka ^mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan; dan (3) meningkatkan efisiensi ^pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan ^peraturan perundang-undangan. -v.2 - Gambar 5.1 Prinsip Kerangka Kelembagaan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Indikasi Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian ^Prioritas ^Nasional Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk ^Pertumbuhan ^yang Berkualitas dan Berkeadilan" (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk ^Destinasi Pariwisata ^Nasional Wakatobi Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Keda dan Investasi di Sektor ^Riil, ^dan ^Industrialisasi, ^serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Daya Saing Destinasi dan ^Industri ^Pengolahan ^Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan ^Rantai ^Pasok ^dan ^turut ^mendukung pencapaian beberapa Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas. ^Kerangka ^regulasi ^ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden ^Nomor ^14 ^Tahun ^2018 tentang ^Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2Ol4 ^tentang Koordinasi ^Strategis Gambar 5.2 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Gambar 5.3 Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung ^pelaksanaan ^prioritas nasional sektor pariwisata di Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O ^tentarrg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2O2O-2O24. Kerangka Regulasi ^ini dibutuhkan untuk mendetailkan arah serta ^peningkatan kapasitas ^pariwisata Indonesia dan menjadi komponen investasi baik dalam Anggaran Pendapatan dan ^Belanja ^Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik ^Negaraf ^Badan ^Usaha Milik Daerah, Ke4'asama Pemerintah dan Badan Usaha, maupun swasta/masyarakat. (21 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan ^Antarwilayah ^ini meliputi 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden tentang ^(1) RencanaZonasi ^Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; (21 Laut Seram; ^(3) Laut Teluk Cenderawasih; dan ^(4) Laut Aru. Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Program ^Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan serta ^Kegiatan ^Prioritas Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penataan ^Ruang ^Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut. Kerangka ^Regulasi ^ini ^merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang ^Cipta ^Kerja ^yang memberikan amanat untuk integrasi tata rrrang darat dan laut. Rancangan ^regulasi ^ini menjadi sarana penting dalam mendukung ^pertumbuhan ekonomi ^khususnya mempermudah investasi di suatu wilayah laut bagi calon investor tentang ^rencana pemanfaatan ruang laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan Wilayah untuk ^Mengurangi Kesenjangan ^dan Menjamin Pemerataan" (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan ^Papua Tahun 2025 - 2029 Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung amanat dari ^Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2L tentang Penerimaan, Pengelolaan, ^Pengawasan ^dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam ^Rangka Pelaksanaan ^Otonomi Khusus Provinsi Papua. Rancangan regulasi ini menjadi sarana ^penting dalam ^mendukung peningkatan nilai investasi dan penguatan sumber daya manusia Orang Asli Papua ^di beberapa kabupaten Provinsi Papua. (2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu ^Kota ^Nusantara Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Percepatan ^Pembangunan ^Ibu ^Kota Nusantara khususnya Major Project Pembangunan Ibu Kota ^Nusantara. ^Rancangan regulasi ini merupakan amanat Pasal ^14 Undang-Undang ^Nomor ^3 ^Tahun 2022 ^tentang Ibu Kota Negara. Penyusunan regulasi ditargetkan ^selesai ^pada ^tahun ^2024 ^agar ^proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus dapat dilaksanakan. ^Rancangan regulasi ini secara tidak langsung dapat memberikan dukungan ^kepastian pelaksanaan investasi dengan memperjelas ^pembagian wilayah administrasi ^dan ^perencanaan. Regulasi akan mengatur secara ^jelas bentuk, ^jumlah, dan struktur ^wilayah ^Ibu ^Kota Nusantara. Prioritas Nasional 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk ^Mendukung ^Pengembangan ^Ekonomi dan Pelayanan Dasar" (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan ^Pembangunan ^Angkutan ^Umum Massal Perkotaan Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas ^Transformasi ^Digital, ^serta Major ^Project Transformasi Digital. Rancangan regulasi ini ^diharapkan dapat ^menjawab ^keterbatasan sistem angkutan umum massal ^perkotaan ^yang ^masih terbatas dan ^pangsa pasar yang masih rendah, serta kerugian ekonomi akibat ^kemacetan yang ada. Rancangan ^regulasi ini menjadi sarana penting untuk mendorong ^iklim ^investasi ^melalui ^optimalisasi sumber daya pada pemerintah daerah, ^pemerintah ^pusat ^dan ^badan ^usaha ^dalam -v.4 - penyelenggaraan angkutan umum. Selain itu, rancangan regulasi ini ^juga ^dapat mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan ^pembangunan ^yang berkelanjutan melalui pembangunan angkutan umum ^massal perkotaan yang ^integratif, efektif dan efisien. Prioritas Nasional 7 ^uMemperkuat Stabilitas Politik, ^Hukum, ^Pertahanan dan Keamanan ^dan Transformasi Pelayanan Publik" (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang ^Nomor 24 ^Tahlun 20OO tentang Perjanjian Internasional Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Perubahan Undang-Undang ^Nomor 24 ^Tahun 2000 ^tentang Perjanjian Internasional dilatarbelakangi oleh Putusan ^Mahkamah Konstitusi ^Nomor: I3/PUU-XVI /2OL8 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 ^Ta}rttn ^2O0O ^tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar ^Negara ^Republik ^Indonesia Tahun 1945. Urgensi pembahan Undang-Undang ini diperlukan untuk ^memberikan kejelasan normatif untuk menjawab berbagai ^permasalahan yang ^teridentifikasi ^pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama terkait aspek ^kriteria ^peq'anjian yang perlu disahkan oleh Dewan Perwakilan Ralryat. (2) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Penegakan Hukum Nasional dan Kegiatan Prioritas Penataan Regu1asi. Saat ini ^pengaturan ^terkait Hukum Perdata Internasional masih menggunakan regulasi ^peninggalanzarrran ^kolonial dan tersebar pada beberapa ^peraturan di antaranya ^dalam }{erzien ^Inlandsch ^Reglement, Reglement voor de Buitengewesten, dan Reglement op de ^Rechtsvordering. ^Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam memberikan ^landasan strategi hukum perdata yaitu sebagai acuan dalam menjalankan ^perbuatan hukum ^perdata ^yang mengandung unsur asing (transnasional). Selain itu, ^Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ^juga menjadi ^pedoman ^bagi ^hakim ^dalam memeriksa dan memutus sengketa Hukum Perdata Internasional ^sehingga ^dapat memberikan kepastian hukum. (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung ^Program ^Prioritas ^Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas ^Reformasi Sistem ^Akuntabilitas ^Kinerja Pembangunan. Rancangan Peraturan Presiden ^tentang ^Sistem ^Akuntabilitas ^Kinerja Pemerintah ini diperlukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas ^kinerja ^pemerintah secara nasional yang menjadi ^prioritas ^presiden. Harapannya dengan adanya ^Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, akan tergambar ^lebih ^jelas ^kontribusi ^capaian ^kinerja kementerian /lembagaldaerah terhadap capaian kinerja secara ^nasional. ^Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah akan menguatkan ^collaboratiue ^working ^pada pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, sehingga lebih fokus ^kepada perwujudan manfaat yang dihasilkan. (41 Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah ^Non-Kementerian Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk menjawab ^permasalahan ^dalam ^organisasi pemerintah saat ini, yaitu: struktur kelembagaan ^pemerintah ^pusat yang ^semakin gemuk; lemahnya interkoneksi dan koordinasi antarlembaga ^pemerintah ^pusat ^(dan daerah); serta tidakjelasnya ^pengaturan tentang ^kedudukan, fungsi, ^dan peran lembaga pemerintah khususnya Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Permasalahan ^tersebut terjadi karena terdapat kekosongan aturan ^tentang ^organisasi kelembagaan ^pemerintah yang komprehensif memuat antara lain kedudukan ^prinsip dan ^kriteria ^pembentukan (standardisasi pembentukan organisasi kelembagaan ^pemerintah). ^Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang saat ini diatur dengan ^Keputusan ^Presiden ^Nomor ^103 ^Tahun 2OOl perlu ditingkatkan ^pengaturannya dengan ^penyempurnaan ^sesuai ^dengan kebutuhan perkemban garr zamarl -v.5 - 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Dalam rangka menjaga ketercapaian sasaran dantarget ^pembangunan ^RKP ^Tahun ^2024 secara efektif dan optimal, maka disusun kerangka eualuasi ^dan ^pengendalian ^pelaksanaan pembangunary Aang berfungsi sebagai pegarlgan umum bagi ^penanggung ^jawab kebijakan dalam mengawal pelaksanaan kebijakan ^pembangunan ^taLrun ^2024 gang ^merupakan ^tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional Tahun ^2020-2024. 5.3.1 Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Secara garis besar, kerangka evaluasi ^pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri dari ^evaluasi saat pelaksanaan (on-going)dan evaluasi ^pascapelaksanaan ^(ex-post). ^Adapun ^penjelasan ringkas terkait tujuan, ruang lingkup, ^pihak-pihak, mekanisme, dan ^metode ^evaluasi ^yang digunakan sebagai berikut. (1) Tujuan Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertt$uan untuk ^(a) ^menilai ^pencapaian ^kineda pembangunan, mencakup kinerja pelaksanaan prioritas pembangunan dan ^proyek prioritas strategis; serta (b) memberi umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya, berupa bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan ^ke ^depan, termasuk perumusan tema pembangunan ^pada ^RKP Tahun 2026. ^Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 disusun berdasarkan tujuh Prioritas Nasional ^yang sesuai ^dengan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ^Nasional ^Tahun 2O2O-2O24 untuk menjaga konsistensi ^pelaksanaan dan evaluasi. (21 Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan RKP Ruang lingkup substansi evaluasi ^pelaksanaan RKP Tahun 2024 ^mencakup seluruh prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis, serta kontribusi kementerian/lembaga selaku ^pelaksana pembangunan ^yang mendukung ^tercapainya sasaran dan target pembangunan tahun 2024. ^Cakupan ^evaluasi pelaksanaan ^RKP Tahun 2024 sebagai berikut (a) Kinerja efektivitas prioritas pembangunan meliputi ^pencapaian sasaran ^prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis; (b) Kinerja efektivitas kementerian/lembaga dalam mendukung ^pencapaian ^prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis. (3) Pihak-Pihak dalam Evaluasi Pelaksanaan RKP Para pihak yang terlibat dalam evaluasi ^pelaksanaan ^RKP, ^antara ^lain (a) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan ^Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai ^pihak ^penyusun evaluasi ^pelaksanaan ^RKP ^Tahun 2024. Penyusunan evaluasi ^pelaksanaan ^RKP Tahun ^2024 dilaksanakan ^dengan sumber data utama berdasarkan e-Moneu ^Kementerian ^PPN/Bappenas sesuai yang dilaporkan secara berkala oleh ^para penanggung ^jawab ^prioritas ^pembangunan ^dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian/lembaga sebagai pelaksana RKP; (b) Menteri atau Fimpinan Lembaga sebagai ^pihak ^pelaksana pembangunan ^tahun 2024, yang berkontribusi terhadap ^pencapaian ^target ^RKP ^Tahun ^2024 ^melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2024 serta ^melaporkan ^perkembangan pelaksanaannya sesuai ketentuan melalui aplikasi e-Moneu. -v.6 - -v.7 - (4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri dari dua tahap, yaitu: (a) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 tahap I (evaluasi saat pelaksanaan/ _on_ _going)_ , merupakan tahapan evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III tahun 2024. Adapun alur evaluasi RKP Tahun 2024 tahap I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.4. Gambar 5.4 Alur Evaluasi RKP Tahap I (Capaian Hingga Triwulan III) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. Gambar 5.5 Alur Evaluasi RKP Tahap II (Capaian Hingga Triwulan IV) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. (5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP Metode evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 ^meliputi ^(a) ^metode ^analisis ^gap ^untuk mengukur kinerja efektivitas ^prioritas ^pembangunan dan ^(b) metode ^analisis kinerja efektivitas kementerian/lembaga. Secara lebih rinci, ^metode ^evaluasi pelaksanaan ^RKP yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut. Tabel 5.1 Metodologi Evaluasl Pelaksanaan RKP Aspek Uraiaa I. Erraluasi Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan (1) Metode Evaluasi Metode evaluasi kinerja efektivitas prioritas ^pembangunan: 1. Kinerja capaian indikator: analisis ^gap (perbandingan capaian dengan target pada tiap indikator ^prioritas ^pembangunan dan proyek ^prioritas strategis); 2. Kinerja capaian tiap level kinerja: rata-rata ^(prioritas ^pembangunan dan proyek prioritas strategis). (2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran prioritas ^pembangunan dan ^proyek ^prioritas strategis (berdasarkan e-Moneu dan konfirmasi ^pendalaman dari ^PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas); 2. Data capaian RO K/L ^(berdasarkan e-Moneu ^dan ^konfirmasi pendalaman dari K I L pelaksana). (3) Kategori Kinerja Kategori kinerja: 1. Baik, notifikasi hijau, capaian ^>9O ^persen; 2. Cukup, notifikasi kuning, capaian 60-90 ^persen; 3. Kurang, notifikasi merah, capaian ^<60 ^persen; 4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian II. Evaluasi Kinerja Efektivitas K/L (1) Metode Evaluasi Metode evaluasi kinerl'a efektivitas K/L: 1. Kinerja dukungan RO K/L: rata-rata tertimbang ^(seluruh ^capaian ^RO terhadap pagu anggaran ^pada ^prioritas ^pembangunan ^tertentu); 2. Analisis keterkaitan kinerja K/L ^dengan ^kinerja prioritas ^pembangunan dan proyek prioritas strategis melalui ^penelaahan capaian dan hubungan antarindikator; 3. Analisis efektivitas ^(secara kuantitatif). (2) Sumber Data 1. Data capaian sasaran ^prioritas ^pembangunan ^dan ^proyek ^prioritas strategis (berdasarkan e-Moneu ^dan konfirmasi ^pendalaman ^dari ^PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis ^Kementerian PPN/Bappenas); 2. Data capaian indikator kinerja K/L ^(berdasarkan ^e-Moneu ^dan konfirmasi pendalaman dari ^K I ^L pelaksana) ; 3. Data capaian RO K/L ^(berdasarkan ^e-Moneu ^dan ^konfirmasi pendalaman dari K I L pelaksana). Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, ^2023 -v.8 - 5.3.2 Kerangka Pemantauan dan Pengendalian ^Pelaksanaan Pembangunan Kerangka pemantauan dan ^pengendalian pelaksanaan ^pembangunan ^RKP ^Tahun ^2024 terdiri atas tujuan, ruang lingkup, ^pelaksana, dan ^alur ^dengan penjelasan ^sebagai ^berikut. (1) Trrjuan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ^Pembangunan Pemantauan dan pengendalian ^pelaksanaan RKP Tahun ^2024 ^bertujuan ^untuk (a) menggali data dan informasi kemajuan ^pencapaian pelaksanaan ^prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis secara berkala, ^(b) ^menjaga pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau ^proyek ^prioritas strategis ^agar ^dapat berjalan sesuai dengan rencana ata: u on-track ^melalui ^pemanfaatan ^hasil ^pemantauan dan evaluasi, serta (c) memastikan ^pelaksanaan rekomendasi ^tindak ^lanjut ^atas permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi ^dalam pencapaian program dan kegiatan yang mendukung ^prioritas ^pembangunan/proyek prioritas strategis dalam RKP. (2) Ruang Lingkup Pemantauan dan Pengendalian ^Pelaksanaan Pembangunan Ruang lingkup pemantauan dan ^pengendalian pelaksanaan ^RKP ^Tahun ^2024 ^terdiri ^atas (a) pengumpulan data dan informasi berkala mengenai ^pelaksanaan ^prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis ^yang ^mencakup ^progres, permasalahan, dan kendala yang dihadapi; ^(b) ^pendalaman melalui ^kegiatan ^crosscheck lapangan; serta (c) pelaksanaan rapat ^koordinasi ^pengendalian ^yang ^menyampaikan perkembangan pelaksanaan dan rekomendasi atas ^permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian ^prioritas ^pembangunan ^danf atau ^proyek ^prioritas ^strategis. (3) Pelaksana Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Pemantauan dan pengendalian ^pelaksanaan ^RKP ^Tahun 2024 dilakukan ^oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan ^kementerian/lembaga ^terkait ^dan/atau instansi lainnya (Badan Usaha Milik Negara/pemerintah ^daerah). ^Data dan ^informasi utama yang mendukung ^pengendalian pelaksanaan pembangunan ^yaitu ^data ^hasil pemantauan RKP dan data hasil pendalaman crosscheck lapangan. (4) Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ^Pembangunan Pengendalian pelaksanaan rencana tahun berjalan ^dilaksanakan ^melalui ^kegiatan pemantauan (dengan mempertimbangkan ^pemantauan Rencana ^Kerja kementerian/Lembaga) kemudian dilanjutkan ^dengan kegiatan ^pendalaman ^crosscheck lapangan dan/atau ^proyek ^prioritas strategis ^pada ^tahun ^berjalan ^sebagaimana pada Gambar 5.6 berikut. Gambar 5.6 Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan ^Rencana ^Tahun ^BerJalan Sumber: Permen PPN/Kepala ^Bappenas Nomor ^I ^Tahun ^2023 ^tentangTata ^Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ^Pembangunan. -v.9 - BAB VI PENUTUP Pembangunan tahunon gang telah dilo,kso; nakan seiak ^periode autal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naslonal Tahun 2O2F2O24 telah menuniukkan ha.sll ^gang ^positif. ^Momendtm inl merttpakoln energg for grouthgdng membaua optlmisme dalam mencapal target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, mengukseslcan rangkaian Pemilihan ^Umurn Tahun 2024, dan meletakkanfondasi ^gang kokoh untuk ^pembantgunan 2025-2029 Penyusunan RKP Tahun 2024 bersifat mandafory ^berdasarkan Undang-Undang Nomor ^25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ^Nasional dan ^Peraturan ^Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi ^Proses ^Perencanaan ^dan ^Penganggaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan ^prosesnya, ^RKP Tahun ^2024 ^disusun ^dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah ^(top-down), dan ^bawah-atas (bottom-upl. Secara substantif perencanaan disusun dengan ^pendekatan ^Tematik, ^Holistik, Integratif, dan Spasial. Dokumen RKP Tahun 2024 ^j: uga ^merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun ^2O2O-2O24, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam ^pencapaian ^target ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen ^RKP ^Tahun ^2024 ^menjadi ^acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan ^pembangunan bagi ^pemerintah ^di ^tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, dokumen RKP Tahun 2024 ^juga dapat ^menjadi acuan bagi badan usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) ^dan ^Non-State ^Actor ^untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam ^mewujudkan ^sasaran pembangunan. Sebagai upaya menjaga kesinambungan dengan ^pembangunan ^tahun ^2023, ^RKP ^Tahun 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi ^Ekonomi ^yang Inklusif ^dan Berkelanjutan" dengan tetap menjaga stabilitas ^politik ^dalam menyukseskan ^Pemilihan Umum Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah ^Tahun ^2024 ^disusun ^untuk ^mendorong tercapainya target pembangunan Rencana Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional ^Tahun 2O2O-2O24 seoptimal mungkin, agar terciptanya ^fondasi yang ^kokoh bagi ^pembangunan periode jangka menengah tahun 2025-2029. Berdasarkan tema dan ^sasaran ^pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah ^kebijakan pembangunan nasional ^tahun ^2024, serta strategi yang melekat ^pada masing-masing ^arah kebijakan ^sebagai ^berikut: (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, ^dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan ^data Registrasi Sosial Ekonomi ^untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, ^(b) ^konvergensi ^pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk ^penanggulangan kemiskinan, (d) peningkatan kesejahteraan ^petani dan ^nelayan, ^serta ^(e) ^peningkatan kualitas konsumsi pangan. (2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan ^kesehatan, ^dilaksanakan ^melalui strategi (a) memperkuat ^penyelenggaraan tata ^kelola ^kependudukan; ^(b) ^reformasi sistem perlindungan sosial; ^(c) meningkatkan ^pelayanan kesehatan ^menuju ^cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan ^pemerataan ^layanan ^pendidikan ^berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan ^pemuda; ^serta (f) ^meningkatkan produktivitas dan daya saing. (3) Revitalisasi industri dan ^penguatan riset terapan, dilaksanakan ^melalui ^strategi (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas ^industri ^yang ^didukung ^percepatan hilirisasi dan penguatan rantai ^pasok, serta ^(b) ^menyediakan ^iklim ^yang ^kondusif dalam penyusunan riset nasional. -VI.1- (41 Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui ^strategi ^(a) ^meningkatkan ^kualitas teknologi informasi, (b) meningkatkan nilai tambah dan ^daya saing ekonomi, ^(c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui ^penciptaan ^iklim ^investasi yang ramah dan kondusif, (d) meningkatkan daya saing ^Usaha ^Mikro, ^Kecil, ^dan ^Menengah dan koperasi, serta (e) meningkatkan modernisasi dan ^penerapan ^korporasi ^untuk ^daya saing pertanian dan kelautan ^perikanan. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan ^melalui ^strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor ^prioritas ^(energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, ^industri hijau, ^pengelolaan ^limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan ^pesisir); (b) ^konservasi ^lahan ^produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi ^berkeadilan; ^serta ^(d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, ^berkelanjutan ^dan berkeadilan, serta perluasan ^pemanfaatan. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ^dan konektivitas, dilaksanakan ^melalui strategi (a) meningkatkan akses rumah tangga ^terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks ^pencegahan ^maupun ^pengentasan permukiman kumuh; (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat ^wilayah ^sungai ^melalui ^penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air; (c) ^meningkatkan ^sinergi ^dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan ^berbagai ^agenda ^pembangunan ^ekonomi d.an meningkatkan ketahanan kebencanaan di ^setiap ^wilayah; ^(d) ^meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan ^prasarana layanan ^keselamatan dan keamanan ^transportasi; serta (e) meningkatkan konektivitas untuk ^mendukung ^kegiatan ^ekonomi ^dan aksesibilitas menuju pusat ^pelayanan dasar ^dan ^daerah Tertinggal, ^Terluar, ^Terdepan dan Perbatasan. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, ^dilaksanakan ^melalui ^(a) ^membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastrr.rktur ^utama. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan ^melalui ^strategi ^(a) mendorong terwujudnya tahapan ^pemilu/pemilihan ^sesuai ^jadwal, ^(b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan, ^(c) ^mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan ^(d) mendukung ^penyelenggaraan ^pemilu ^di luar ^negeri. (s) (6) Dalam menjaga konvergensi RKP dengan ^Rencana ^Pembangunan ^Jangka ^Menengah Nasional, arah kebdakan dan strategi dilaksanakan ^dalam ^koridor ^tujuh ^Prioritas ^Nasional. Dengan demikian, pengendalian terhadap ^pencapaian ^sasaran ^pembangunan jangka menengah dapat dilakukan secara sistematis ^dan ^efektif ^selama periode ^Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ^2O2O-2O24. ^Tujuh ^Prioritas ^Nasional dimaksud terdiri dari (1) memperkuat ^ketahanan ekonomi ^untuk ^pertumbuhan ^yang berkualitas dan berkeadilan; ^(2) ^mengembangkan ^wilayah ^untuk ^mengurangi ^kesenjangan dan menjamin pemerataan; ^(3) meningkatkan ^sumber ^daya ^manusia yang ^berkualitas ^dan berdaya saing; (41 revolusi mental dan ^pembangunan kebudayaan; ^(5) ^memperkuat infrastruktur untuk mendukung ^pengembangan ^ekonomi ^dan ^pelayanan ^dasar; ^(6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ^ketahanan bencana, ^dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas ^polhukhankam ^dan ^transformasi ^pelayanan ^publik. Untuk mendukung ^percepatan pencapaian target pembangunan, ^RKP ^Tahun ^2024 ^didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/Major ^Project. Pembangunan ^tahun ^2024 }uga ^menuntut adanya penekanan kebijakan ^melalui ^pelaksanaan ^beberapa ^Major ^Project ^yang ^signifikan mendukung arah kebijakan, strategi, dan ^pencapaian sasaran ^Prioritas ^Nasional ^RKP ^Tahun 2024. Oleh karena itu, ^pada RKP Tahun ^2024 ditetapkan ^16 Major ^Project ^yang ^menjadi penekanan (highlightl, yakni (1) Kawasan Industri ^Prioritas ^dan ^Smelter, ^(2) ^Pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ^(3) ^Akselerasi ^Pengembangan ^Energi Terbarukan dan Konservasi Energl, ^(4) Food ^Estate (Kawasan ^Sentra Produksi ^Pangan), ^(5) Destinasi Pariwisata Prioritas, ^(6) Witayah ^Adat ^Papua: ^Wilayah Adat ^Laa ^Pago ^dan Wilayah Adat Domberay, (71Pembangunan Ibu ^Kota Nusantara, ^(8) ^Reformasi ^Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, ^(10) ^Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ^untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan ^Kematian ^Ibu ^dan Stunting, ^(12) ^Akses ^Air ^Minum (71 (8) -vt.2 - Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tansga), (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mekanisme Cleoring Hottse dalam perencanaan Major Projed. tetap ditaqlutkan dengan terus mempertajam pmses pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastik€n tercapainya ur@ut Major Projecf agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyara}at pada akhir periode Rencana Pembangu.nan Jangka Menengah Nasional Tah: urr 2O2O-2O24 lnat ^onlg ^sent ^hi ^detiueredl. ^Adapun ^penajaman ^yang dil,akukan antara lain ^(1) mengoptimalkan integrasi berbagai sumber pendanaan Major Project baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.Negara, Badan Usaha Milik Negara, maupun Swasta; (2) mengoptimalkan penyusunsn cascading, executiue stmmary, dan inlo nen@ Major Projee dan (3) mengoptimalkan pelibatan staleelwlder dalam mekanisme Clearing l{ouse melalui rangkaian pertemuan multipihak guna memastikan pencapaian target-target Major Projectt pa.da tahun 2024. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sejak awal periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah menunjukkan hasil ^yang positif. Bangsa Indonesia patut bersyukur, meskipun pada periode tersebut terjadi unpreedented shoclc pandemi COVID- 19 dan serangkaian guncangan ketidakpastian global, namun dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi para pihak, Indonesia mampu bargkit dan menghasilkan pertumbuhan serta stabilitas pembangunan yang retratif menggembirakan dibandingkan dengan sebagian besar negara di dunia. Momentum tersebut merupakan energg for grou)th yal; 'g membawa optimisme bagi Bangsa Indonesia. Dengan semangat tersebut, RKP Tahun 2024 diposisikan untuk (1I mencapai target-target pembangunan Rencarra Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, (2) menyukseskan rangkaian Pemilihan Umum Tahun 2024, dollt (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2G-2024 sebag4i fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode Tahun 2025-2029. JOKO WIDODO FRES IDEN REPUELIK INDONESIA MATRIKS PEMBANGUNAN LAMPIRAN II NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2024 PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK ^PERTUMBUHAN YANG ^BERKUALITAS ^DAN BERKEADIL,AN f$odt . rr'lolrl lPltl/PrognE ^Hodtrr (PP|/r4rrbr fHorltr. (xPl/Proy.t rHodt . lPRo-Pl l: lr.+,-I r-l'llTITrIItl DutunS.n Tcth.d.p Atrhrr Prc.ftlcr In.trEl PGhk r.nr T.rg.t RD. &t 01 PNr Memp€rkuat Ketahanan Ekonomi untuk PertuEbuhan yang Berkualitas dan Bffkeadilan 11 WPP 3,23 "/" 3,4-3,8 ^o/o 02 Terwujudnlapcrcepatan tr.^a[sfomasi ckonomi yan8 inklusif dan bcrkelanjutan mclalui upaya r€vitalisasi industri dan p€nguatan daya Baing usaha, dan ^penguatan pilar pertumbuhar da, daya sains ekoromi 0l - Rasio kcwirausahaan nasiorEl 02 - Pcrtumbuhan PDB p€rtanian 03 - Pertumbuhan PDB perikanan 5,00-7,OO % 5,4-5,4 v" 19,9-20.5 V" 04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan 05 - Kontribusi PDB industri ^penAolahan 06 - Nilai dcvisa pariwhata 7,3a-13,08 miliar US$ 4,50 ^0 79,5 ^o/o 43.914.972'a 07 - Konaibusi PDB ^pariwirata 08 - Penyediaan lapanSan kerja ^pcr 2,7-3,0 ^jnta oranS - A.I.1 - t] R ftlodt.. llrdo[rl (Pll]/ProgtlE Hodtrr lPA/n drt ^! ^I'dodtrt lxPl/Frorck ^r orltr lPRo-P) Inilttrtor DuLurg..r Tcrh.drp irt.hr! Pr.dd.n T.r8.t Rp. .rut Irr.hnd P.httrrr 1,5-3,5 % 9,95-10,20 ^yo 01.o1 PP: Pemenuhar Kebutuhan Energi dengan Mergutamakan PeninglGtan Energi Ba.ru Terbarukan ^(EBT) Ol - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan menguta.I: ral(an pcninSkatan Energi Baru Terba.rukan ^(EBT) 01 - Ikpasitas terpasang pembargkit EBT (Kumulati0 02 - Pcmanfaatan ,ibruel untuk domeatik 2,5 2,5 19,20 aisawatt 4.49a.735,1 r7,40juta kilo liter 01.0r.0r KP: Aksclerasi PengeEbangan Pcmbangkit Eneryi Terbarukan 0l - Meningkatnya aks€lerasi pergcmbangan pembar[kit cneryi terbaruka[ 0l - Kapasitas terpasan8 tambahan pembangkit EBT 2,5 3.662,7 368.585,7 01.01.01.0t PRO-P: Percepatan PembanSunan PeEbargkit Energi Terbarukan 01 - Tcrlakananya percepata.i pembsngunan pembargkit energi terbarukan 0l - Penambahan kapasitas terpasang tal3lbal,an PLT Air 2,5 1.951,4 megawatt 368.5A5,7 KEMEI{TERIAN ^ENERGI DAN SUMBER ^DAYA MINERAL 02 Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Buai 2,5 375 aegawatt 03 - Pena.Ebahan kapasrlas terpasarg tllnballgn PLT Bioenergi 2,5 252,6 megawatt - 4.t.2 - LIK TNTTI.TIT{{A tJ Prlodtr. Ilrlord lml/Progrur ^PHorltrr (PPllKcgt.t.r Horlt t (BPl/ProFL Pdo ttr. llRGPl i: nT-'lln Dutu!r.! Tcrh.d., Atrh.n Rp. arutr 4.104.468,8 lnrtrr.l PchL.lr Turct oI.0l.o2 KP: Peninakatar Pasokar Bahar Bakar Natrati Ol - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati 01 - Jumlah pemanfaatan hbfrel untuk doaeatik 2,5 643,7 megawatt 2,5 440 mcsawatt 5 17,40juta kilo lit r 01.01.02.01 PRO-P: Aksclera8i Pensembanaan BBN 0l - Terlaksananya ak$elerasi p.ngembangan BBN 01 - Peru€ntale msndatori pencampuran BBN k. dalam bahan bakar fosil 5 30v" 4.1o4.464,4 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN 01.0r.03 KP: Feningkatar FelakEanaan I(orr8erva8i dan Efuieitsi Energi 01 MeninSkatrya lxliakaanaan ^konaervaai ^dan efisierEi energi 0l Intensitas enerai primer 02 - Pcnurunan intensitas cncrSr fmal 2 r33,8 sBM/miliar rupiah o,8 SBM/Eiliar rupiah 9.322,6 01.01.03.01 PRO-P: Pcrluaran Pcncrapan Efuienoi Energi 0l - Tedaksaraltya perluasan pcncapan cfi siensi cndgi 0l - Peracntasc ^penycleaaian pcnJruaunan Standar Kincrja Encrgi Minimum ^(SKEM) 02 - Jumlah kendaraan dinas listrik bcrbasb batcrai 2 5 r00 % 43.106 unit 9,322,6 KEMENTERIAN ENERGT DAN SUMBER DAYA MINERAL SK No 098504 C 0l - MeningkatnJra pemenuhan enersi dom$tik - A.I.3 - 2,5 6A v" 01.01.(N KP: Peningkatan Pemenuhsr Encrgi Domcstik 01 - Alokasi batu baia untuk k€pentinsan dalam N€seri (DMO) yars direncanaksIl 2,5 r87 ^juta ton 15.049,1 02 ^- Peraentaoe peaa.afaatan 8aa bumi domestik .l-1 tl iI Horlt . rrdonrl (Pltl/ProEr.E Hodt r lPPl/Kcglrtr! ^Prlodtr. lrPl/riot ^kr ^odtrr ^(PRo-Pl iaifjlFr|.n DuLu!9.! TcrhrdrE AtihrI Ftc.ld.n hrtl!.l PGLb.E. rEg.t RE. .rrtr 01.01.04.0r PRO-P: Pemenuhsn Eneryi ysns Kompetitif basi Industri 01.01.05 KP: Pengembangan Industri Pendukung EBT 0 I - TKDN aektor PLT Surya 2 40 v" 1.308,9 ol _ol.o5 0I PRO P: PenAembargan Industi EBT O1 - TcrlakananlE pengembangan induetri EBT O I - TKDN s€ktor EBT dalam rengka EendukuDg keEandiriar energi nasional 2 55,45 dari l0O 1.308,9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01.02 PP: Peningkatan Kuantitas/ Kctahanan Air untuk Mcndukung Pertumtruhan Ekonmi 01 Meningkatnya kuantita3/ ketahanan air untuk mcndukunS pertumbuhan 01 Muktivitas air (lrdet pndlctiuitgl) 2 3,00k8/m' t9.299.357,1 0r.02.01 KP: Pcmantapan Kallraran Bertunssi Undury 0l - Meninekatnya pemantapan ka$€san bcrfungsi lindunS 01 - Lua3 minimal kawasan berfunssi linduns {kumulatii 5 65 ^juta ha 322.620,2 o1.o2.ol.0t PRO-P: Irventarisasi Jasa Uflgkungan Tirggi 0l - Terlaksananl,a inventarisasi ^jasa linskursan tinggi Ol - Luas arca dengan Indcks Jasa Lingkungan Tinggi 2s.620,O KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5 7 ekore8ion SK No098505 C 0l - Deaa dalam dan aekitar kawaoan - 4.t.4 - 5 4.500 de8a 297.OOO,3 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01.02.01.02 PRO-P: Perlindungan alan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif 01 - Terlaksaranya perlindunga[ datt penSamaran kaq,asan lindun8 nasional se.ara partfuipatif I FEFUSLIK INDONESIA P odtr. Irdord lPltl/Eogr.a ^krofi.r lPPl/r.drt ^n ^Prlodta. lxPl/Prorct ^Prlodtr. lPRo-Pl B T: TI.|]I DuLrr8rlr Tcrhrdr? Anhu Plcdrt.r Tltg.t Rp. Jut. rt'irlTEErlJ?f-r'fF ot.o2.o2 KP: Pengelolaar Hutan Berkelanjutan Ol - Meningkatnya pengelolsan 01 - Luas kawasan hutan ploduki hutan berkelanjutan 2 34,7juta ha 40.o2t,9 01.02.02.01 PRO-P: Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan Ol - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan ^jasa linskunsan o1.o2.o2.o2 PRO-P: Penguatan Kesatuan Peneelolaan Hutan Ol - Terlaksananya p€nguatan Icsatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 0I - Jumlah KPH yarg difasilitasi penguatannya 0r.02.03 KP: Penyedisan AiI untuk 0l - Mcningkatnya pcnycdiaan air untuk petanian ot - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi 5 30 ^juta m' 18,311,8 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN IINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5 5 2 60juta I lO KPH 21.7 to,t 10.000 ha 1.251.526,9 0r.02.03.01 PRO P: PembanAunan dan Rehabilitasi Jarinsan lrisasi 01 - Terlaksnarya peEbangunan dan rchabilitasi jarirsar irisasi 01 Luas ^jarinSan iriSasi teknfu yang dibansun 02 - Luas ^jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi t.251.526,9 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PDRUMA}IAN RAKYAT 5 I13.750 h! 5 281.382,s ha 01.02.(N KP: Pcnycdiaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas 01.02.04.01 PRO-P: Penyediaan da, Pengamanan Air Baku dan Air Tarla}r 01 - Meningkatnya pcnycdiaan afu baku untuk kavrasan prioritas 01 Terlaklarrary'apeayediaan dan pengamanan air baku alan ol - Jumlah dcbit air baku untuk kebutuhan dom$tik, industri, dar kawssan unssulan 2 21,00 I: r'/detik 31.379,s 5 0l - Tajaba]lalt ^pelrJrediaan air baku 21,00 m'ldetik 3I,379,5 KEMEI,ITERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - A.I.5 - NEFUELII( INDONESIA Prlodt$ Ilr.no|r.l (P!I]/hoar.E Hodtrr (PPl/K.gtrt ! Pdodtr' (EPl/Proy.k Horft r (PRO-PI iIfiIFftT'! Dufut{r! Tcrhrdrp AdrrE Pt6dd6n T.ract RD. Jut. fi: rlFEI]r?ST!-l'.EN 0r.02.05 KP: PemelihaGan, Pemulihan, dan Lom€rvasi Suaber Daya Air dan Ekosfutetllnla termasuk Rcvitalfuasi Danau dan Idrastruktur HUau Or - Meningkatnya peEeliharaan, pemulihan, dan kons€rvaai aumber daya air dan ekosiatemnya tcrmaauk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau Ol - Peningkatar tutupan huta[ 2 5 47s.OOO tia 422.6t1,1 01.02.05.o1 PRO P: Rehabilitasi Hutan dan Lahan ol - Terlaklananya rehabilita3i hutan dan lahan 01 Luas hutafl dan lahan yang terehabilitasi secara nasional 813.954,3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01.02.05.02 PRO-P: Revitalisasi/ Pellyels.oatar Darau kioritas Nasiorral 01 - TerlaksananJ,a rcvitalbasi/ penyelamatan danau prioritas rasional Ol - Berkembananya pcmanfaatan waduk multiguna 0l - Perbaikan kualitas danau priorita3 01 JuElah volume tampultgarr untuk Eeaenuhi kcbutuhan air (kumulsti4 16,8 miliar m' 16.831.197,5 5 15 danau prioritas A.656,8 KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, XEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANC/BPN 0r.02.06 KP: Pengembangan Waduk Multiguna baru 2 01.02.06.o1 PRO-P: Pembangunan da.a Rehabilitasi Bendurr8an 0r.02.06.02 PRO-P: Optimalhasi dan Pemanlaatan Tampunsan ol - Terlaksananya optimaltuasi dan pemanlaatsn tampungan 01 - Jumlah bendungan multiguna yana aelerai 0 I - Jumlah berdungan ,ang dimanfaatkar sesuai dcngan fungsi 01 - Terlalcananya pembangunan dan rchabilitasi bendutrgan 5 a unit 50 unit 16.557,765,3 KEMDNTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 273.432,2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 5 02 - Jumb}l ta.Epungafl a]aai yang direvitalisaoi dan dikcmbangkan manfaahya - 4.I.6 - 5 16 unit FEFUBLIK INDONESIA F orlt . rr'lold (P l/Proano HoEtt.. (PP,/xcttrtrr r odtr. (xPl/Proy.L FHodtr. (PRo-Pl Buafln t]!f,r=n: 'l DuL[lrrr Tcrhr|i., /rnhrn Pt ddc! Ilrturd Pchb.lr T.rg.t RD. irut 01.03 PP: Pcningkatan Ketersediasr, Aks$, dan Kualitas Konsumsi Pangan 01 Meningkatnya ketersediaan, aksea, dan kualitas konsumsi pangan 01.03.01 KP: Peningkatan Kualitas Konaumsi, KeaDanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Panaan 01 MerdngkahyakualitaG konsumai, keama.lran, fortifkasi, dan biofortifi kasi pangan o I - Nilai Tukar Petard (NTP) 5 105,0G108,00 8.872.soa,1 02 Anska Kecukupar Energi ^(AKE) 5 2,100,oo kkal/ kapira/ 4,OO ^o/o OS - Food Inseatits Werierce Scale (FIES) 0r - Konsumsi dagirg 02 - Konsumsi protein asa.l temak 5 5 5 14,7 U'€,lkapit^l tahun 13,3 gram/ kapita/ hari 923.610,1 03 - Konsumsi sayur dan buah 04 Konauasi ikan 5 316,3 gram/kapita/ heri 59 kslkapita/ 5 5 90'95OA 05 - Pclaentas€ pangan segar yarA mcmenuhi lyarat keamaflarr ^pzurgan 06 - Luas lahar produksi ber6s biofonifrkaBi 5 200.000 ha - A.L7 - [IJ'*IT.ITII REFUELIX INDONESIA HoEttrt ll.rlold lP )/Elo3trD ^P,fodtr. llPl/I(ctl.trn ^Elorlt.t lxPl/kork ^Prlodtr. ^(PRo-P) ilff?lE]l D*ttngrn TctlrdrE Atrh.! I!rtr!.t PcLttrrr T.rg.t Rrl. .rutr 07 Ak3€3 terhadap beras biofortifr.kasi daa fortiflka8i bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang Sizi 100 7o penerima BPNT 5 Oa - Pementasc pangsa pangsn oryanik 5 20 v. o1.o3.01.o1 PRO-P: Peningkatan DiveBifi kasi KonsuEsi Paraan 5 04 Konaum8i kacang-kacangan 5 30,7 gram/kapita/ heri 01.03.0r.02 PRO P: PenirEkatan Keamaran Pa.lrgar! 01 Merdnakatnyakeamanan pangan 01 ^- Rasio tirdak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK ^pada komoditag pcrtanian mclalui mcdia pcmbawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yane ditetapkan 317.6I2,8 KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL 5 95V" 02 - Pers€ntas€ pangan hewani yana memcnuhi syarat kcamanan pangan 5 90v" 0l - Tcrlaksananya persembaryan fortifikasi dan biofortifikasi pansan 02 Produki padi biofortifikasi - 4.I.8 - 5 1.120 ribu ton GKG 235.500,0 KEMEI{TERIANPERTANIAN 01.03.01.03 PRO-P: Pengembangan Fortfi kasi dan Biofortifikasi PanAar 0I - Penelitian dan pengembalgan biofortifikaoi pangan 5 I VUB I 3 nffrltlrf*Int LIK Pdortt r I(rdood (Prl/ProFtn Horltrl (PPl/x.Crt n Pdo n r lrP)/Ptoycl ^HoEnit lPRo-4 iHrr,!!ll: n Dukultg.I TcrhdrE At.h..r T.rtct Rp. arutr il,rTtEEr?J|t?tlln 330,409,9 KEMENTERIANPERTANIAN 01.03.01.04 PRO-P: Pengembalgan Pangan Organik o1.03.02 KP: Perdngkatar keteF€diaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secaia berkelanjutan untuk menjasa stabilitas pasokan dan haraa kebutuhan pokok 0I Meningkatnya ketersediaaD panaan hasil pcltanian den pangan hasil laut s€cara berkelanjutar untuk merjaAa stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 01 ^- Perggunaan bcnih beE€rtifikat 5 5 ao,oo/" 4.437.654,7 02 - KeteE€diaan bera3 46,84juta ton 03 - Keteft€diaan protein hewani 5 5 2,aajuta ton 04 Produksi ^jaaung 3s,27 ^juta ton 0s - Produksi dasing 06 - Produki umbi-umbian 07 - Produksi sayuran OA - Produksi buah-buahan 0l - Me ngkstnya produksi padi 0l Pertuabuha! produktivitas padi 02 - Pcninekatan indeks p€rtanamar ^gP) 5 4,7 ^juta ton 5 25,5 ^juta ton 5 16,00juta ton 5 5 30,88juta ton ol.03.02.o1 PRO P: Peningkatan Produki Padi 01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Jaaung 01 - Menirukatnya produksi jasuns 0l - Pertumbuhan produldivitas ^jaaung 5 5 3,OO ^o/o 1,232.6AA,2 KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL 5,OO v" 1,20 ^0/o 453,032,2 KEMENTERIAN PERTANIAN 01.03.02.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Kedelai 01 - Mcningkatnya produki k€delai OI - Pertumbuhan produktivitas kedelai 5 t,to ^6/o 9.185,0 KEMENTERIANPERTANIAN 0l - Meningkatnya ploduk8i da8lna 01 - Penhgkatan produki daaing - 4.I.9 - 5 2,O ^juta ron 2.129.4b,4 KEMEI.ITERIAN PERTANIAN 01.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produki DaCma PREgIEEN EEFUBLIK INDONESIA Prlodtr. rrdoorl lPn,/kotrrE ^Pdodtlt (PP,/E!drtr! Hodt$ lxPl/Proy.L ^Pdodtr. ^(PRo-P) r-l: lTlTr: rl.n DuLuEr..! Tcrhdrp Anhr! T.rtct Rp. irutr iFrl.l: FrlJrfElln 549.065,0 KEMEI{TERIANPERTANIAN 23.869,5 KEMENTERIAN PERTANTAN ol.03.02.o5 PRO P: Peningkatan Prcduksi Hortikultura 01.03.02.06 PRO-P: Peningkatan Produki Umbi-Umbian 01 Meningkatnya produksi Ol - Meningkatnya produksi 01 - Pertumbuhan produkivitas rayuran 02 Peningkatanprodulrtivitasbuah- buahan 5 5,O7 v" 0I PertuEbuhan produlrtivitas ubi kayu 5 5 2,20./o t,50./o 02 - Pertumbuhan produkivitas ubijalar 5 3,52 vo 01.03.03 KP: Peningkatar Produktivitas, K6ejahteraan Suaber Daya Manwia (SDM) Fertanian, Perikanan dan lGpastian Pasar 01 MeninSkatnya poduktivitas, k$ejahteraan Sumber Daya Ma.ltusia (SDM) pertadan, dan kepaatian pasar 0I Tel€rolosi yana ditempkan oleh petari 5 ao-95 9rl" 2.003.528,6 02 - Nil,ai tambah per tenaga kerja 5 59,8juta rupiah/ tenaga kerja/tahun o1.03.03.o1 PRO P: Asuransi Pertadan ol - Terlakananya asuransi Fna.tlian ol - Luas ares yang difasilitasi asuransi usala ta.Ili padi 02 - Jumlah ternak yans difasfitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau 5 r.OOO-OOO ha I87.OOO,O KEMEi{TERIANPERTANIAN 5 22s.OOO ekor 01.03.03.02 PRO P: Pendidiksn Pertanian 0l Terlakaianyaperdidikan pe anian 01 P€r8entaae IuIuEan pendidikan vokasi pertarrian yana Eerdapatkan pekerjaan di s€ktor pertariafl 92 V" 260,722,4 KEMENTERIAN PERTANTAN 01.03.03.03 PRO-P: Fenyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang 01 Terlaksananyapenyuluhan dan pendampingan s€kolah lapang 0I - P€rs€ntale SDM pertaniar yana medingkat kapasitasnla 02 - Perrentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitaEnya too./o 245,41I,1 KEMENTERIAN PERTANIAN - A.I.10 - 5 22.% REPUBI-IX INDONESIA Horltrr r..io!d (ml/PtoAt..[ P odtrr (PPl/Ecarrt.r Horltrr (xP)/hoy.r Eb tr. IPRGPI hlr -rtlTl it]f,mltt': Duhrfrn Tdh]trp Atrh.tl i Trl: rtrlJFf- 't T.rg.t Rp. .r[tr 350 unit 1.3to.395,1 0l.03.03.04 PRO-P: Korporasi Petani ol - Berkembangnya korpolasi p€tani 0l - Jualah korporasi p.tani yang dikcmbanskan 5 KEMEI.ITERIAN PERIANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMEMDRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH oI.03.04 KP: Peninakatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pe(anian, dan Digitaltuasi Ol - Persrtas€ laharr balo sawah yang ditetapkan s€bagai t ahan Pertanian Pansan Berkelanjutan (LP2B) 5 too vo 457.597,2 5 5 269.444 ha 319.024,9 KEMENTERIANPERTANIAN or.03.04.01 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya AiI Petanian 01,03.04.02 PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian 0l Terkelolanya sumber daya lahan pertaniafl 0l - Luas lahan sa$€}I yana ditetapkah LP2B tiap tahunnya 5 7 -463-948 ha 492.594,9 KEMENTERIANPERTANIAN 01.03.04.03 PRO-P: Fenitgkatan varictas unggul tan Jnan da.n hewan untuk ^pangarl yang dilcpag 01 - Meningkatnya varietas un88u1 tanaman dan hewan untuk ^pangan yang dilepas O I - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas 01 - Mcningkatnya sumber daya genetiks tanaDxan dan hewan suEber pangan yang t€trIindungi/ teruedia 5 30 dar 8 varieta3 unggul baru da, galur 25.750,0 KEMEI{TERIANPERTANIAN 01.03.04.04 PRO-P: Peaingkatan sumbcr daya gcnctika tanaman dan hcwEn sumber panaaIl yang terlindunsi/ters€dia 01 - SuEberdaya ge etika tanalralr dan hewal sumber pangan J.ang terlindungi/ tcr8edia 5 4.250 al(6e3i 20.227,5 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN PERTANIAN o1.03.05 KP: Pedngkatan Tata Ketrola Sistem PanSan Nasioflal 5 SK No098512C 01 - MeninSkatnya tata kclola afutem pangan nasional Ol - clobal food. secuitg hdex - A.I.1 1 - 69,8 650.117,5 FNESIOEN NEFUBI.IK INDONESIA Hodtr. rrdo[ll (Pltl/ProttrE P odtrr (PPl/xcgt tu Hoattl. (BP)/Proy.h Prro ft.l (PRo-Pl ht= ^rt it: fllTrlln Drhrt r T.rh.d.D A'rt ! IlrtrEll P.httllr Trtrct RE. Jutr 0l.03.05.ol PRO P: Stabiltuasi Harga 01 Stabil[ya harga pangan 3trata81s 01 - Koctuien varisn harga pangar 5 2,OO 19.055,2 BADAN PANGAN NASIONAL 01.03.05.02 PRO P: Penangana! Raaan 01 - Menurunnya panSan 10 ^0/o 34,3A7,6 BADAN PANGAN NASIONAL panaan Pancn ol.o3.o5.o3oI-}I'674,7KEMENTERIANKEUANGAI\'KEMENTERIAN ff"?; ii*t#5"""'""*" ^par*annasionar iBilH; ; tt.*1i1lXllgiT"Rff*o^,o^* TRANSMIGRASI, BADAN PANGAN NASIONAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 5 01.04 PP: Peningkatan Pengelolaan K€ma.ritima$ Perikanan, dan 02 - Proporsi tansl(apan ^jenis ikan yans benda dalam batasan biologis yarg Ol - Kon*Na3i kEwa3d kelautar 5 29,30juta ha 1.736.66t,6 5 <80 70 04 - Produki aaram 5 2,00juta ton 05 - Nilai tukar nela]'an 5 r07,00-110,00 01.04.01 KP: Pcningkatan Peryelolsan wilayah Pen8elolaan Perikanar (WPP) dan Penataa! Ruang Iaut dar Reircana Zrnasi Pesfuir scrta Pcngclol,san Ruang 0l - Meningkatnya pengelolaan 0l - Pengelola wPP 5 I I unit 275.544,O Wilayah Pelrgelolaan Perikanan (wPE dan penataan ruang laut dan rcnc.na zonasi p€sisir Bcrta ^pcnSelolaan ruang laut 02 - Akurasi pcndataan srock dar pemanfaatan WPP 4 I1 WPP 03 - Penyelesaian Fnatssn ruang laut dan zonasi pcsisir SK No098513 C - A.1.72 - 4 72 V, J Prtodt . X.doa.l (ml/Pro8tro Hodtrr (PD/E4rrti! Pdornrl lxP)/hor.L ^Hosltr. llRGPl F]TI!iTII iitlT: lltt Drhlngrl Tcrh.d.p Anh..E In trlrt Pchtrr!. TltSct RD. .rut. 01.04.01.01 PRO-P: Pengelolaan Wilalah PenSelolaan Perikanan (WPE 15.O5O,O KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN 01 - Tedakananya penaelolaan wilayah Pengelolaa, Perikanan (wPP) 01 ^- Jumlah model pcrcontohan WPP yang melskanakan perEngkapan tcrukur 11 WPP 01.04.01.02 PRO-P: Penataan RuanA Laut dan Rencana zonasi Pe8tun OI - TedaksananF penataan ruara laut dan rcrcana zonasi pesi6ir 0r.04.01.03 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruans Laut 0l - Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zodasi KSN dan rencana zonasi KSNT dan artarwilayah Iaut 0 r - Jumlah lokasi yang dilalukar pengendalian pemanlaatan ruang l,aut di pusat darl daerah 43,444,0 KDMENTERIANDAI,AMNEGERI,KEMENTERIAN KEI-AUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ^(BIG) 5 5 5RZ 40 lokasi 01 Terlalc€Ianya pengendahan pcmanlaaten ruang laut 2I7,O5O,O KEMENTERJAN KEUIUTAN ^DAN PERIKANAN ot.o4.o2 KP: Peningkatan Ekoaiatem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa kre]autan 01 - M€nilrgkatnya ekoshtem kelautan dan pemanfaatan ^jasa 0l - Jumlah kav/a3an konaervaai yang dimsnfaatkan s€cara berkelanjutan 5 17 .891 .741 ba 26.215,O 01.04.02.0r PRO-P: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim ol - Terlakananya peagembangan wisata bahari dan ^jaoa ma.rlt m 01 - Jumlah kawasan wisata ballari dan BMKT yang terkelola 5 10 kawasan 21.500,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN ^PERIKANAN ot.o4.o2.o2 PRO-P: Pcnsembansan Marine Bbproduc, dan Bioteknologi 01 - Tcrlaksananya psrgembanSa[ tnatin€ Dioproduc, dan biotelmologi 01 - Jumlah bioteknologi dan biofa.rda.koloSi yang dikcmbangkan 5 6 ^pa.ket 4.715,0 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN 01.04.03 KP: Peningkatan Produki, Produktivitas, Standardfu a3i Mutu dalr Nilai Tambah I,mduk Kelautm dAl Ferikanan 01 - Mcningkatnya prDduksi, Foduktivitas, ^standardbasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan 0l - Produhi ikan 5 18,52 ^juta tor 1.013.3t7,4 02 - Produksi rumput laut 5 12,33 ^juta ton 03 - Produki garal3 5 2,o0juta ton SK No098514C - A.I.13 - hirllFIIltrN FEFUELIK INDONESIA Pdodtr. rrrlorrl (Prl/kort.E hto tr. EP,/rcd*..! ^Hodt ^r lel/Proy.L ^H6rn ^. lPRo-Pl 01.04.03.01 PRO-P: Peningkatan ProdukBi 01 M€ningkatnyaproduksi perikanan 01 - Produhi ikan taqkap A81.66I,9 KEMENTDRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTEzuAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 6ar rn B: lfnFrtlt Dulult r T.rh.il.t, A h.n Pr..ld.! T.rg.t 6,00 ^juta ton In.tr,trd PGhttrr. Rp. irltr 5 02 Produki ikan budidaya 03 Kawa8an klaater scntra prcduki p€rikanan budldaya unggulan 5 5 12,52 juta ton 50 klaster 01.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Rumput laut 01 Meningkatnyaproduk8i rudput laut ol - Jumlah produksi rumput laut 5 l2,33juta ton 9.5OO,O KEMDMERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,00 juta ton 54.500,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN too ^o/" 67,655,9 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN ol.(x.03.o3 PRO P: Penirgkatan Produlci Gaialrl 0r.04.03.04 PRO-P: IGrantina Ikan dan 01 - Terl,aksananya karantina ikan danjar nan mutu 01 - Mcningkatnya ploduk3i garam 0l JuElah produki garam 5 5 01 - Rasio pergendalian ekpor, impor, dan antar area ^jenb ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi di eruentrg 01.04.04 KP: Peningkatan Fasilitasi Usaha, Peabiayaan, dan Aksca Perlindungan Usaha Kelautan alan Perikana[ Ska]a Kccil scrta Aks€s terhadap Fengclolaan Sumber Daya 01 - McninSkatnya fasilita8i ussha, pembiayssn, dan aks€B perlindunaan usalla kelautt dan p€dkanar skala kecil s€rta akses terhadap pengelolaan sumber daya 01 ^- Jumlah pendanaan pctsku usaha kelautan dan pcrikanan skala kecil 191.o44,4 5 lO,aO triliun rupiah 01 - Menilrgkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan 02 Nilai tukar pembudidaya ikan ^(NTPi) ol - JuElah nelayan dan pembudidalr ikan yang terlindungi 5 lo5 01.04.04.01 PRO-P: Peningl.atar Pedindunsan Nelayan darl Pembudidaya lkan 5 SK No098515 C - 4.I.14 - 1.00O orang 13.525,0 KEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN iEIFFIIiEN K INDONESIA Horlt r ra.bld lP )/hoat ^E ^PdoEltr. (PP,/rcrhtrE Horlt.r lxPl/PtoycL ^fHorft.r ^(PRO-PI : !F,-t-,TT IrdtLrtor Dufur{r.! T.thrdrp Arrhu Pr.dd.ri h.trn.i P.lrt .nr Tulct Rp. .rut. 0r.04.04.02 PRO-P: Peningkatan Akseg Pembiayaan Usaha Perikanan 01 Terlaksananya peningkata! akses pembiayaan usaha perikanan 01 Sertifikasi tanah nelayan dan lalan budldaya 0r.04.04.03 PRO-Pr Penataan Perizinan Kelautd dm Perikal,d 0l TerlalGananyapenataan perizinan kelautan dan p€rikanan 01.04.05 KP: Peningkatan SDM dan Rilet Kemaritiman dan Kclautan Serta Database Kelautan dan Perikanan 0l Merdngkatnya SDM datt inovaai teknologi kemaritiman dan kelautan serta databas€ kelautarl 01 - Jumlal p€rcontohan adopsi teknologi di scntra kelautan dan perikanan 02 Jurnlah haeyarakat kelautan pcrikanan yang ditingkatkan kompeterlshya 153,497,6 KDMDNTERIAN KELAUTANDAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 13.OOO bidans 4 5 5 37 provinsi 24.021,8 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 94./o 19lokasi 230.s40,4 76.773 ora,rz 5 01.04.05.01 PRO-P: Peniirgkatan SDM Kelautan dan Perikanan 0l TerlalGananya peningkatan SDM kelautan dan p€rikanan 01 - Jumla} laaoyaral(at ya.lrg disulu]l t 47.000 ketrompok maoyarakat 178.777,9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 02 - Jumlah masyarskat kelautan perikaran yars dilatih 5 29.173 orang 01.04.05.02 PRO-P: Fenguata! Inoiasl Teloologi dan Fjset Kclautan dan Perikanan 0l TerlslGaranyapenguatan inovaai teknologi dan ris€t kelautan dan pcrikanan 01 Juhlah model teknologi yartg diterapkan di sentia kelautan dan pcrikanan 5 5I,762,5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SK No098516C 0l - Menguatnya kcwirausahaan, usaha mikro, kccil mencngah (UMKM), dan kopcrasi t,5 5,50 % 01.05 PP: Pcnguatan Ka[irausahaan, Usaha Mikro, Iccil Mcncngah (UMKM), dan Koperasi 01 - Rasio kredit UMKM terhadap total krcdit pe6ankan 22,OOvo 1.611.162,8 5 02 - Pertumbuhan wirau8ah,a I 2,90 V6 03 - KonEibuai kopera8i terhadap PDB - A.I.15 - TiA Ltx ts Hodt r lL.lond (Pf,l/Frotr.D Pdodtr. lP4/Klglrt ^! ^Prrodtrr (xPl/ProrcL r odh' [PR(}PI : li.ffi IrdlLrtor Drhtnt ! TGrhdrE rt.hrr kGridcE Rp. .rutr 577.466,5 TugGt Inrtrnd P.Ltr..!r oI.05.01 KP: Peningkatan Kcmitraan Uoaha antaia Usaha Mikro Kccil dan Usaha Menengah 01 Meningkatnyakeaitraan u.ala antara usaha mikrc kecil dan usaha menensah besar 02 IKM yang melalokan kemitiaan dengan industri besar s€dang dan s€kor sektor ekonomi lainnya 5 200 tKM (kurrulati4 01.0s.01.01 PRO-P: Pengcmbangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk 0l Terlaksananya pengembangan kapasitas usala dan kualitas produk o I - Jumlah UMKM yanS dikeEbangkan kapasitaB usahanya KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMEIITERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTDRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN 1,5 I5.OOO UMKM 462.912,3 0r.0s.01.02 PRO-P: Perluasan IGEitraan Uraha 0l - Terlaksarary,a perluasaa kcmikaan usaha O I - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya 1,5 1.OOO UMKM 47.578,8 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGA}I, KEMENTERIAN KEI"AUTAN DAN PERIXANAN, KEMEI{TERIAN II{VESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN KEUANGAN 01.05.01.03 PRO-P: Pelguatan Kapasitas Iclembasaan untuk BerEiEa 0l Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasita8 keleEbagaafftya 01.05.02 KP: Penirakatan l(Apasitas Usaha dan Aks€s Pembiayaar Bagi Wirausalla 02 - Prcporsi nilai penyaluran pinjaEan perbanksn kepada IKM 66.975,4 KEMENTERIAN KOPERA: }I DAN USA}IA KDCIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 01 - Terlaksananya pcnguatan kapaaitas kelcmbagaan untuk b€rmitra 1,5 1,5 7.500 UMKM 30,74 v. 01 - PropoEi UMKM yang mengaks€s krEdit lembasa keuarsar formal SK No098517C 0l - Meningkatnya kapasitas usaha dan ak3e3 pembiayaan basi {'irausah6 5 5,OO Vo 78.920,7 - 4.I.16 - i-J: fd: fFl-{Il REFT.IBLIK INDONESIA PdoElt . f,.riond (Plll/Protntn Pdodt r (PP)/x.gl.tu Hodtr. lxP}/Ptoyck ^PHoEttr' lPRo-P) : li.lrl LrdlLrtor Duruti8m Tcft.drr Ar..hr! T.rtct Rp. Jutr Ilttrtlrl Pcht ..!r 04 Nilai penyaluran KUR 5 325,00 Rp Triliun ol.o5.02.ot PRO P: Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha 01.0s.02.02 PRO-P: PendampinAan UMKM untuk Mengaks€s Kr€dit 01 Terlaksamnladukungan pemberian modal awal usaha 01 - Jumlah ^q,irausaha pemula yant mendapat modal usaha 01 Jumlah UMKM yang didampingi mengakse3 kredit/ pcmbiayaan KEMENTERIAN I(OPERAf|I DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERA}I TERI'INGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN KOPERAIII DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIIJVISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 3.000 orang IO.OOO UMKM 44.434,9 27.367,3 5 01.05.02.03 PRO-P: Pengcmbangan Skema Pembiayaan baSi wirausaha dar UMKM 0l - Terlakananya p€lgeEbangan akema Fmbiayaar ^bagi ^wirausahs dan UMKM 01 - Jumlah UMKM yang dikemban8kan skema pembiayaannya 2.714,5 KEMEI{TERIAN KOPERASI DAN USAHA KF,CIL DAN MENENGAH 5 125 UMKM 01.05.03 KP: Pcninekatan Ikpasitas, Jangkauan, dan Inovasi Kopcraai 0l - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi o I - Jumlsh pengurus dan penaelola kop€rasi yarg ditingkatkan kapaaitaanya 0 I - Jumlah koperasi modern ^yang dikembangkan 5 500 unit (kulaulati, 77.764,2 01.05.03.0r PRO-P: Peningkstan IGpasitas Pengurus dan Manajer Kop€rasi 01 - Terlakanarrya peningkatan kapagitas bagi koperasi - A.t.77 - l,5 6.000 orang 47.525,I KEMENTERIAN KOPERAI}I DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH EiTd: TFI{I] EEPUBLII( INDONESIA Ptlodtrr f,rtio[ll Duhr4rn (P[l/Ptott'E Ptlorltu ar'u.,r rrrdrl.toa tffi, Tugct RE. Jutr r,tr't ,r.t Pchttl lPPl/K{trt.n ^Prlodtr, (xPl/Proy.k Horit t (PRo-Pl Prc.lilcr ol - Jumlah orar[/aa8yarakat yang didaapingi membcntuk koperasi 2.694,6 KEMENTERIAN KOPERAS}I DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,5 or.0s.03.02 PRO-P: Pendampingan Kclompok untuk Membentuk Kop€rasi 425 orang/ kclompok masyarakat/ koperasi 01.05.03.03 PRO-P: Pengcmbangan Jaigkauan dan Cakupan Usaha Ol Terlalcanarya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi 0l - Jumlah kopcrasi yang dikembangkan ^jargkauan dan cakupan usahanya 20.750,O KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 5 9O0 kopera8i 01.05.03.04 PRO P: Penaembangan Inovasi Kopelasi Ol - Terlakaranya pentembaflgan inovasi kepada koperasi 0l Ju$lah koperaai yang dikembangkan untuk berinova8i 5 800 kop€rasi 6.194,5 KDMENIERIAN KOPERASI DAN USAHA KFCIL DAN MENENGAH 01.05.04 KP: PcninSkatan Penciptaan Sran-Up dan Peluang Usaha 01 - Meningkatnya penciptaan starr-up dan p€luang usaha 01 - PropoEi nilai tambah IKM terhadap total lai r"rnba}l industri 5 20,o "/" a4t.2aL4 02 - Penumbuhan sratt-up 3.500 start-up (kumulati4 5 03 - Jumlah wirausaha b6ru industri 5 20.oo0 wlJB kecil 0l- 01.05.04.01 PRO-P: Pelatihan 0l - Terlaksananya p€latihan kepada wirausaha atau calor wirausaha wirausaha }?ng dilatih t,5 30.000 orang 342.952,9 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECTL DAN MENENCAH, KEMEI(TERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ^DAN PERUNDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN ^AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN SK No098519C 01 - Tcrlaksananya inkubasi kepada wirausaha - A.I.18 - 1,5 01.0s.04.02 PRO-P: Inkubasi Usaha 0l Jumlah wirausaha ^yang diinkubasi 5.300 star1.,JPlUMKM 4I.084,7 KEMENTERIAN KOPERAI'I ^DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNI(ATiI DAN INFORMATIKA Eil,Hi!trNl K INDONESIA Flrtodt r rrrb!.I Prl/Proar.E ^Pddn ^r IPP)/xcdrt ! ^rHodt ^. 01.05.04.03 PRO-P: Penguatan Kapasita8 Layanan Ulahe DuLrrrlr Tcrhril.p ltrhrn IlttrE.t PcLltr!. : tT!11?i E!fiI=rl]t! RD. ,rutr (xPl/hoycl Hodtr. (PRGPI Pr..ld.n Tr4.t 3.2OO UMKM 5 430.37s,0 01.05.04.04 PRO-P: P€ngeEbangan Sentra Industri K€cil dan Menengah Ol - Terlakananya p€ngeabangan sentla industri kecil dan menengah 01.05.04.05 PRO-P: Pembinaan wirausaha Mapan 0l ^- Meningkatnya ^jumlah wirauaaha mapan 01 Jumlah wirau€aha mapan yang 01 - Jumlah wirausaha mapan yang mcndapatkan dukungar aka€a paaar 1,5 200 orang r9.368,9 KEMETITERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 02 - Meningkahya ^jumlah wirausaha mapan ,ang memperoleh dukungan aks€s 1,5 180 UMKM 01.05.05 xP: Pcningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial 01 - Medngkatnya nilai tambah usah6 Bo3ial 0l - Kontribusi usaha s$ial 5 2,4 V" 36.330,0 01.05.05.01 PRO-P: PeEbinaan Wirausaha Sosial 01 - Terlakgananya pcmbinaan 0l - Jumla} wirausalla ^gosial yang dibina 5 540 orang I3.5OO,O KEMENTERIAN KOPERAI; I DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 01.05.05.02 PRO-P: Pcmt inaan U8aha Berdampak sosial dan Lingkungan 0l Me inSkatnyajumlah ulaha yang memiliki dampak sosial alau dampal linakungan o I - Jumlah usaia yanS laemiliki dampak sosial atau dampak linSkungan ya.lrg dibina 1,5 13.000 orars/ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHT}TANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PDRL,INDUNGAN ANAK, KEMEMERIAN KOPERAS}I DAN USAHA KECIL DAN MENENGAT 22.430,O - 4.I.19 - RE; 'UBLII( TNDONESIA h!.l.n-t hdlLrto( T.rg.t RD. .r*r riiT'l'fErlJEf-Et.l Hodtrr rrdo|rd lPrr/hotr.t! ^Prlorlte, (PPl/Kctl.trn Ptbdtr. lxP)/Ptoy.k ^Prlodt ^r lPRo-B 0r.06 PP: Peningkatan Nitrai Talnbah, Lapangar Kerja, dan Investaoi di Sektor Riil, dan Industrialilasi Drhngrtr T.rhrd.p Atrhr! 0l - Meningkatnya nilai tambah, lapansan kerja, dan invcstasi di s€ktor riil, da.tl industrialtuasi 0l Pertuhbuha[ mB industri pengolahan nonmigas 5,ao4,20"/" 4.st8.664,2 5 03 Nilai tambal ekonomi Lrcatif 5 r .347,0 triuun rupiah 5 5 5 t5,70 vo 22,O8juta orang 24,70juta orang Oa ' Nilai rdlisli PMA dan PMDN 5 1.450-1.650 triliun rupiah 09 - Nilai realtuagi PMA dan PMDN industri pengolahan 5 662,7-: 731,1 triliun rupiah l0 PertuDrbuhan PDB pertanian, petemakan, pcrbuuan dan jasa pertanian 3,60-3,80 % SK No098521C - A.I.20 - t.370.246,7 01.06.01 KP: Peningkatan Irdustri Pcngolahan Berbasis Pertanian, Kcmaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir 01 MeninSkatnya industri ol - Pertumbuhan PDB perkebunan 5 5,00 % Er6l,@r berbara D i.".i.itL.", a." "oi "ero 02 - Pertumbuhan PDB hortikultura 5 6,00 % }!rrg ^terintegrasi ^hulu-hilir industri Eakanan dan minuman REFUELIK INDONESIA Pdodt r I{.rto!d (P l/Eorrra rrbdt , (PP,/r4rrtrn r odtr. (EP)/Proycr Hodtr. lPx)-Pl : -J.!FI I tllrtor DuLuEtu Tcrh.d.p Ar.hri iHrrErlJ?f: rt T.rg.t Rp. .rEtr i alat angkutan 5 6,3-7,O Vo o1.06.0t.0l PRO P: Pengembangan Industri BerbasiB Perkebunan 0l ^- Terlaksananya peng€drbanga.n induatri berbasis perkebunan 0l - Peningkatan produksi kakao 2,7 v" 326.t24,9 I,5 % KEMENTERIAN DAI.{M NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 5 5 03 Penir4katan produksi kelapa sawit 5 6,00 Vo 04 Peni[gkatan produksi kelapa 5 o,9 vo 05 - Peningkatan produksi karet 5 5 t,9 "/" 4,9 v" 06 - Peningkatan produksi sagu 07 - Peningkatan produki tebu 5 5 1,5 vo o,4 08 - Peningkatar produk8i lada 09 - Peninskatsn ^produki ^pala 5 o,1vo ro - Peninskatan produki censkeh 5 o,10/" 01.06.01.02 PRO P: Pengeabangan Industri Berbasfu Pertaman Pangan 0l Terlalcananya pengembargar indu$tri berbasis pertanian pangan Of - Peningkatan produkai aayuran 02 - Pcningkatan prDduki buah buahan 3,t vo 332.927,9 KEMENTERIANPERTANIAN,KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN s,7 vo 5.5 % 5 5 03 - Peningkatan pmduksi ftorikultura Ol - Perlumbuhan PDB industri furnitur 5 5 0r.06.01.03 PRO P: Pergembangan Industri Berbasis lchutanan 01 - Terl,aksaranya p€rgeilbangan industri b€rbash kehutenan - A.t.2l - s,00,s,30 70 53.150,2 XEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN, ^KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LIK IJ NIitrtrhEm f$odtr. rr.lood lPrl/ProInE ^Prtodt ^. (PPl/KcdrtrE rHodt . (rPl/kqy.L Hodt . lPRo-Pl l: _r1-1!llTlt Iadlt tor Dulu!9.! TGrh.d.p Arahan Trtt t Rp. Jutr s,oo-7,oo vo 147.1I9,2 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lr(ltl.t Pcht rrr 01.06.o1.04 PRO-P: Pcngembangan Indu8tl_i Kemaritiman 01 Terlak3ananya pengcmbangan industri kemaritiman 5 o1.06.01.05 PRO-P: Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Lga.a Ol - Terlakananya p€ngembargan industri kimia, farmasi, dan loEam 01 - Pertumbuhan PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradtuional 105.920,4 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL ^(BSN) 5 4,AO-5,20 "/" 01.06.01.06 PRO-P: PerAeEbangan Industri Alat Transportasi 0l - Tedaksananya p€ngeEbangan industd alat trEnsportasi 0l - Produhi ke[daraan bermotor liatrik berbasis baterai roda empat atau lebih 02 - Produhi kerdaraan bermotor lbtrik berbasis baterai roda dua atau tiga 01.06.02 KP: Pcningkatan Indu8trialfuasi Berba8is Hilirisaai Sumbcr Daya Alam, Termaauk Melalui Pengembangan Smeltcr dan Kawasan Industri Tcrutama di 0l - Meningkatnya industrialisasi b€rbasig hilirbasi sumber daya alam, t rmasuk melalui pengembanSan amelter dan l(awalan indu.tri terutama di Iuar ^jawa 0l Jumlah lGwasan Indwtri (KI)yang difasilitasi 01 - Pcrtumbuhan PDB industri loaam 4O5.OOO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN 72.437,9 29.t369,2 5 14.OOO unit 5 I.OOO.OOO unit 5 17 KI-KEK industii 7,30-7,90 ^0 79,42 vo 01.06.02.01 PRO-P: Pengcmbangan Kaw6sa, Irduatri dan Smelter s€cara Tcrintegraai 0l Terlaksananya pengeabanSan ka\lrasan indugtri da, aEelter sccara terntegtasi 0l lrdeks ^pa3okatr mineral urtuk peningkatan nilai tambah dalam ncgeri 02 - Rasio pemanlaatan batu bam untul peningkatrn nilai tambah batu bara KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, ^(XMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MTNERAL 5 5 01.06.02.02 PRO-P: PeEanfaatan Mineral dan Batubara untuk Pe rykatan Nilai Tambah 01 - Tcrlaksananya Fmanfagtan ^min€ral dan ^batu bara untuk p€ningkatafirilai - A.t.22 - 5 50v" 42.564,7 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEMERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN FN,ESIDEN IIEFUBLII( INDONESIA Horttrt r.dold F[r]/ProEtrE ^HoEltrr (PPl/xcdrtiE r odtrr (BPl/Proy.r krorit.. (PRo-Pl i: lt.'JtI Ildltrtor Dul.lr{.r Tclhrdrp Atrhu Pt.dd.n Ltrrt E.t PcLt .!. Tugct Rp. .rutr 0r.06.03 KP: P.ningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengola]tan Pariwisata, Termasuk Wfuata Alam, }?ng Didukung Penguatan Rantai 01 DestirEsi pariwtuata prioritas yanA 5 tO destinasi diDerceDat Dengembaneannya 02 Revitalisasi d$tinasi Bali s I destinasi 03 DestLEsi trisata alam berkelanjutar berbasbkan kawasan hut n Drioritaa |.2A3.677,O 5 25 unit 01.06.03.01 PRO-P: Pengembangan 25 Kaeasan Hutan untuk MerdukurS Destinasi Periwkata Prioritas Ol ^- Terlaksananya pcngembangan 25 kawasan hutan untuk mendulung destinasi ^pariwfu ata prioritas Ol - Jumlah destinasi wisata slsm prioritas 5 25 destinasi 65.IOO,O KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01.06.03.02 PRO P: Perdngkata.n Akgeaibilitaa, Amenitas, dan Atia.Lai, Berta Daya Dukung D*tinesi Periwiste 0l - Terlak€ananya peningkatan akesibilitas, amcnitas, dan atraksi serta daJra dukung dcstinasi pariwhata 0 I - Jumlah destinasi pariwhata yarra ditinakatl€n akesibilitasnya, amenitas, atraksi, lerta &ya dukunsnya KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI, KEMEI{TERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCCAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOINGI, XEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEPOLISTAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 5 10 d6tinasi 1 r30.353,s SK NoO98524C 0I - Jumlah pcnguatan rantsi palok indu8tri dan kapasitas masyarakat, t€laMsuk helElui des wieta - A.L23 - 5 13 dcstinasi/ provimi 32.5OO,O KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 01.06.03.03 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitag MasyaraLat, temasuk Melalui 01 - Terlalcananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melslui desa wisata REFIJELTK INDONESIA Hodtrr nrdold ll'i)/Progr.tr ^FHorltrl (PPl/It lhtrn hlotltl' (tPl/Froy.k Prlodtrl (PRo-Pl : lT!]=rl IndlLrtor 0l - Jumlah penSelol"an dan stardar layanan destinasi pariwisata Dutu!3.n T.rhrllrp Ar.h.I PrcrftlGr T.ri.t 3 destinaoi Rp.J[tr E '',F Er?Jlt-Et'',t 0r.06.03.04 PRO-P: Pcnaelolaan dan Siandar Layanan Destinasi Pariwtuata 0l - Terlakananya Fnaelol,aar dal! stardar layanan deaffiaai pariwfuata 5 27.558,4 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN DKONOMI KREATIF ol.06.03.05 PRO P: PengeEbansar 16 Destinasi Patiwisata Geoparr. 01 - Terlaksamnya pcngcmbangan 16 geoparrc untuk mendukung destinasi psriwbata prioritas 0l - Jumlah koordinasi pcngembangan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS 5 1 kcgiatan 24.165,1 01.06.04 KP: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Sairs Produk dar U6ala Kreatif darl Diaital 01 - Merdnskatnya nilai tambah dan daya sainS produL dan usaha krcatifdan digital 0l - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 5 5,32 9/o 02 Pertumbuhan PDB infonnasi dan 5 9,28-11,63 ^o/o komunikasi 270.182,2 01.06.()4.01 PRO-P: Penyediaan lrEentif Inouasi dan Pengcmbangan Btutit1 01 - T€rlakamnya peryediaan insentif inovasi dan pentembaflga, bmnd 0l Jumlrh sk€ma i[6e[tif irtolaai dan p€nsembarsan brard 74.739,7 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4 3 Bkerna 01 - Tcrlakananya p€nyediaan inscntif pencrapan dan komdsialissi HKI or - Jumlah penyedisan im€ntif pcnerapan dan komersislisasi HKI 16.000,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 5.500 kesiatar 01.06.04.02 PRO-P: Penyediasn INentif Pen€rapar dan Ibmersirlisasi HKI 5 roo kerja sama 8.000,o XEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEMERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREAIIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF o1.06.04.03 PRO-P: Fasilitasi Rantai Pasok dan scal€-zp Karya da.Il Ptstform rireatif Unggulan 01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan scule-up karya dan platform kreatif unegulan 01 - Jumlah fa3ilitasi rantai pasok dan scal€-up karya dan pladorm kreatif unggulsn - 4.1.24 - I ; IEFUELIK INDONESIA Hodtrr f,rrioml (Pf,r/Prctr.a Prlorltr lPPl/Et'ghtrn ^Prfodhr (xPl/Ptoy.k Pdocnr. (Pno-Pl : l: r'?tFl lnillt tor D rrntir T.rlrd.p Atrhra Pr..tllc! TugGt Rp. ,Iutr Irrtrrri Pchttrlr o1.06.04.04 PRO P: Peningkatan Kerja SaEa Penaembangan Kota I(reatif 01 Terblsananya peningkata! kerja sarDa pengembargan kota kreatit 02 - Jumlah kas,a€an dan klastcr kreatif yars dikemban8kan 87.400,0 KEMENTERIAN PARIW1SATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 01 JuElah kabupaten/kota laeatif yang dikembangkan 5 7 kab/kota 5 21 kawalan 01 - Terlalcananya p€ngcmbangan'starr-up parks' daxL ceftet ofex@Uence O I - Jumlah 'Start-Up Parks' darl CenEr orEE€lrence yans dikembanskan KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEMERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI XREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 5 1.200 orang 1 keda sama 11.500,0 01.06.04.0s PRO-P: Pengembangan'Starr- Up Pa*s'da]r Centet of o1.06.04.06 PRO P: PerAeEbaDgan Pendampingan darl lr[(uba8i di Ruang Kreatif 01 Terlalca.nanya pengembanSan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif 01 - Jualah pengembangan pcndampingan dan inkubasi di ruang krcatif 47.510,0 KEMENTERIAN PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 600 kegiata.n 01.06.04.07 PRO-P: PcnSembangan Kawa3€'r. Be Crcolive Distri.t (BCD) Ol - Tcrlaksananya p€ngembangan kswasan Be Crcative Di.strid lBcDl Ol - Jumlah kawasan Be Crcatiue Distrid (BCD) yang dikembangkan KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, XEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 5 1 kegiatan 25.O32,5 01.06.05 KP: Perbaikan Iklim Usaba dan Peningkatan INestasi, temasuk Reformasi IGtenasa.keriarn ol - Terlakeananya pabaikan ildiE usaha dan p€ninskatan inveatasi, terEaauk reformaai ketenaga.kedaafi 0I - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dsn PMDN 5 50,5"/" 1.457.417,t 02 - Ibntribusi realbasi inve8tasi lua.r - A.I_25 - 5 52,5 Vo FHESIDEN FEPUELIK INDONESIA Prlodtr. r.dond (Pf,l/Ptogrur P odtrr (PP)/tcarrt.! Pdornrr lrP)/hoycl ^Pdodlt ^r IPRGD : ]F, r1TI Intllrtor DuLu!au Tcrhrdrp rnhrr ft .ld.n T.rgct RD. .rutr Inrturt Faldrrana 0r.06.05.01 PRO-P: Kepastian Hukum B.ruseha dan Investrsi 5 2 rckomendasi kebiiakan 69.a26,9 KEMEI{TERIAN IIWDSTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAJNGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN o1.06.o5.02 PRO-P: Fasilita3i Kemudahan Usha dar lnvestaai Ol - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan 0 I - Jumlsh perusahsan yans difasilitasi p€nyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,m, IV, dan V 5 85 peru8ahaar 647.590,4 KEMEI{TERIAN DAL.AM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEI{TERIAN KETENAGAKER.IAAN, KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMDNTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAJNGAN USAHA (KPPU) 01.06.05.03 PRO P: Peningkatan lklia Ketenagakerjaan dan Hubulgaa Induatrial 01 Meninakatflyajaminar pertindungar hak ha.k pekerja dan dialog ro8ial pada perusahaa, 0l - Peru8ahaan beaa, dan menengah yang &endapatka.n pehehaman tata cat'a pcngGahan ePP 5 1.800 badan 740.399,4 KEMENTERIAN DAJ,AM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEI{TERIAN KETENAGAIGR.JAAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN PEUNDUNGAN PEKER.,A MIGRAN INDONESIA (BP2Mr) 01.0,6.06 KP: Pcngcmbangan Industri Halal 01 - Tcrlaksananya pengcmbangan indu3tri halal 0 I - Jumlsh seldor indNtri halal yana difasilitasi 5 3 ektor induirri 64.303,3 01.06.06.01 PRO-P: PenguataIl Regulasi dan FaBilitasi Us6ha bagi Industri Hald 0l - TeGcdianya rcgulasi dan f63ilitasi usaha bagi penguatan industri halal 0r - Kebijakan p€mberdayaan industri halal 1 rekoEendaBi kebijakan 24.762,2 KEMEN'IERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA 5 02 ^- Jumtra} sertilikat hal6l yang ditcrbitk 1r - A.t.26 - 5 1.010.000 scrtifikat o LIK 3 fHodtr. Itrlotrrl lPl[l/ProallD ^Horn t (PPl/KlElrtu rrlodtrr lrPI/ProyGL ^r o'ltr. ^(PRo-Pl h].lT: tFT Iniiltrtor Dululalr T.rh(hl' A h.n Rp. Jut. 25.721,1 Ilrhrut P.LL..ltr Turct 01.06.06.02 PRO-P: Pcnguatan Peleku lndustri Halal 01 Jumls}l indu3tri halal yang difa8ilitasi dan dibina 5 6.070 indusEi/ lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARJWISATA DAN EKONOMI KREATIF o1.06.06.03 PRO-P: Pengcmbangan Infrastruktur Industri Halal A, I2O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEI,IIUTAN DAN PERIKANAN 5 5 lokasi o1.06.06.04 PRO-P: Kerjasama Intema8ioDal Indu8tri Halal 01.06.06.o5 PRO-P: PenaembarAan 0t.06.06.06 PRO-P: P€[guatan Ha.la.l Yatue crain 01.07 PP: Penirrakatan Ekspor Bemilai Tamba} Tinggi dan Ibrguatan Tiagkat lGndungan Dalam Negeri IIKDN) 01 - Terlaksananya fasilitasi ekpor dan kerja sama intcrna*ional terkait industri h"ld 01 Tertraksaratya peruembangan pariwhata halal 01 Iaenguatan Hasterisaai dan industrialtuasi produk hslal dalam ^prose8 hilirkasi 01 - Mcninskatnya ekpor ^' bernilai tambah tinggi dan pcnguatan Tingkat Kandungar Dalam Ncgeri (TKDN) o I - Jumlsh proEosi produk irdugtri halal berckala internasional 0l - Jumlah pelsku usaha pariwisata darl ekonomi laeatif yang difasilitasi terkait indu3tri halal dan ekommi syariah 0l - Jumlah fasilitasi kerja saEa indu8tri dalam rariaka rartai nilai dan rantai pasok halsl 7 kegiatan proEosi 5,7OO,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN O,O KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 5 5 5 275 UMKM 2 kegiatan 47,2-49,5 US$ milisr 631.425,2 O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN 01 Neraca p€rdagangan barang 02 PerturEbuhaa ekspor nonmigas 03 ^- Jumtra} whatawan mancancgara 5 5 5 4,5-6,4 ^oA 9,5-14,3 ^juta kunjungan 04 - Jumlah kunjungan rrkatawan - A.1.27 - 1.250-1.500 juta perjalaran Hodtrr IfrdoEd (l'[)/Protrra Pdodt r (PPl/Kctht.n Pdorftr. (rPl/Ptoy.k Pdorit . lPRo-Pl gaaaran rfiIl=ll.n Drhlrrtr Tcrhrdrl' Ahu Inrtr,rd P.hk rlr Trtr.t RE. Jut. 01.07.01 KP: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jata 0l - Meningkatnya diversifrkasi, nilsi tambalL dan daya saing produk ekspor dan jasa 01 Nilai ekpor indu8Ei pengolahan 183,1 m iar us$ 39,959,9 5.496,3 KEMEI{TERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 5 5 9,0-r0,0 % 06 - Nilai ehpor ploduk industri 5 r0,50 miliar us$ 07 - Rasio eksporjasa terhadap PDB 5 I,8_t,9v" 08 - Nilai ekspor produk reapah-rempah 5 2.r80,73juta us$ 09 - Nilai ckpor hasil pcrikanan 0 I - Jumlah perusahaa, yang difasilitaei bantuan pcrmcsinan 5 5 7,20 miliar US$ 40 perusahaan 01.07.01.01 PRO-P: Peningkatan Divcrsifikasi koduk Ekspor 0l - TerlakarEnya peningkatan diver8i{ikasi ploduk ekspor dan ja€a SK No098529C ol - Jumlah produk ekspor yang dib€rikar fasilitari penSerubalgan produk - A.I.28 - 5 190 Eoduk 34.463,5 KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMET{TERIAN PERINDUSTRIAN 01,07.ot.o2 PRO-P: PeninSkatan Nilai TaEbah Produk Ekspor da.!t 0l Terlaksanarya peningkatan nilai tambah prlduk ckpor dan jasa Pdodtrr rr.lo[rrl (Pxl/PtortlE P o tr. lPPl/r.8htu ^Hoarh. lxPl/Pror.k ^Hodt r lPRo-Pl |}[II?TIIF DuLuEt r Tcrh..lip llr.hrn Prcrlilcr Ilrturd P.llltrrrr Trtg.t RD. ,rut 223 negara t7a.6t4,5 0r.07.02 KP: Pcningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekpor 02 - Pangsa pasar ekspor produk lndorle8ia di kawasan Afrika, Ameriks Selatan, dan Eropa TiEur 01.07.02.o1 PRO-P: Pcningkatan Pangsa Passr Produk Indorle8ia 0 I - Jumlal kegiatan Fomosi, pencitraan dan misi dagang 01 MeninSkatnya akae3 dan pendalaman pasar.kapor Ol - JuElah rEaara tujuan ekapor 5 5 2,aO Vo 5 5 4,20 v" 72 kcziata,r 12t.744,9 KEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN 01.o7.o2.o2 PRO-P: Fasilitasi Ekpor 01 - Terlakoananya fasilitasi ekapor 01 Jumtrah pelalu usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekgpor-impor mclalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdaganean) KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 5 1.009.020 badan usaha 23.924,2 or.07.02.03 PRO P: Peningkaran Daya Saing Irdustri Guna Merdorong Peningkatan Ekspor Ol - Terlakanarya penhgkatan daya saing indNtri guna EerrdoronS peningkatan ekpor 01 - Nilai ckspor Foduk illdusEi s€kor ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI (REATIF/ BADAN PARIWISATA DAN DKONOMI KREATIF, BADAN STANDARISASI NASIONAL ^(BSN) 5 51,53 Itriliat us$ 32.941,4 02 - Nilai ekpor prcduk industri !€ktor agro 5 72,59 milia.r us$ 03 - Nilai ekspor prcduk industri IIGT 5 43,15 miliar uss 04 Nilai ehpor produk irdustri ancka 5 13,54 miliar us$ 0l - Meningkatnya pcngelolaan impor 5 53,O 7o 50.106,4 01.07.03 KP: Pcngclolaan lmpor 01 - Tingkat lkndunSan Dalam Negeri rIKDN) ^(rerata tertimbang) - A.t.29 - -" FNESIDEN NEFLIEUK INDONESIA Horlt r f,.doE.l (Plr)/Progr.r Pdodt . (PPl/x.glrt tl Hodtr. (IPl/ProycL Hodtrr (PRo-P, ol.07.03.ol PRO P: Penauatan KebiialGn Perlindungan Akses Pa8ar Dalam Negeri 8aru.n it: flTr: rlrll DuLrEtrr T.rhrdr? .Ar.hrti Trrict Rp. .rut L!,trr.i l3lit .!. 3.192 produk 50,106,4 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN Ol Terlakaananyapenguatan kebtakan perlindungan akscs pasar dalam negeri 0l - Jumlah pcngawasan ^post bo er 5 o1.07.04 KP: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Ncgeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif Ol - Produk ters€rtifikasi TKDN ^> 25olo yarg masih berl,aku 5 8.400 produk (kumulati4 160.051,9 02 Capaia, TKDN induatii kendaraan bermor.r lhtrik bcrbasis baterai 01,07.04.01 PRO-P: Pengembangan Sistem tGtalog 0l Terlaksananya pengerabangan sistcm katalog 0l - Jumlah kontrak katalog lokal/ sektoral 02 - Jumlah produk yang masuk dalam E-Katalog 5 so % (kumulatio 60 katalog r60.051,9 XEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MTNERAL, LEMBAGA KEBIJAXAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ^(LKPP) 5 5 4.800.000 produk 03 - Sistcm DPlrchrsms t rintesrasi 4,5 I Bistem informasi Ol - Meningkatnya partbipasi ddam ^jaringan pmduki global 0l - JuExlah kes€pakatar irdustri dalal! jarin8an produki slobal 5 2 kcepakatan 14.2s0,0 01.07.05 KP: Peningkatan Partisipasi dala.E Jaringan Produki Glob6l SK No098531C 0l - Terl,al<8ananya pcninekatan inv$tasi (irbomd dan outbon 4 industri GPN berbasis hilirisasi sDA teknolosi tinssi - A.I.30 - 5 I4.25O,0 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN ol.07.05.oI PRO-P: Peningkatan Inv$tasi lhtbounn ^a ^aibounq ^r,]dusEi GPN B€rbalis Hilirisasi SDA, Teknologi TinSgi 0l - Jumlah perusahaan yang difasilitssi kemitraan dalam global vatue cluin If.: rd: TEI{II FEFTJBI.IK INtrONESIA lHodtr. Ih.lolrl FIq/Pro8tlE ^Hodtr. IPD/r.lrrbr ^Hodtr. (rPl/koytr Hodtr' (ERo-P) i]: lTlTr: l!: n Duhra.r T.rh.d.E Anhan RD. Jut. 4o.290,2 In t trd P.ht r[. Trtt t 01.07.06 KP: Peningkatan Citra dan DiveEi6kasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas darl Destinasi Brand'ag, dan Muk Ikeatif Or - J\mlah brandiw Luondetful Indoncsia 5 r0 destinasi brunding ot.o7.06.o2 PRO-P: Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pema8aran ke Pasar Baru 0l - Terlaksananya pcndalaman pasar tradbional dan diversifftasi pemalaran ke pasar baru ol - Jumlqh pcndalsman pasar tradisional darl diversfikaBi p€masaran ke pasar baru 0r.07.06.03 PRO-P: Perluasan Pemasaran Produk lftcatif, termasuk M.lelni e-cammew Ol - Tcrlaksananya perluasan peEasararl produk lseatif, terEasuk melalui e-.onn€rc€ oI - Jumlah p€ndukunaan/fasilitasi pada Flaku ^ekonomi ^krcstif 01.07.06.04 PRO-P: Perluasan DiHat Manajemen Usaha dan 01 - Terlaksararya perluasan dikl,at manajcmen u3aha dan 3 rcgional 64.619,0 KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 5 0l - Jumlah diklat manajemen usaha dan pcmaaaran O,O KEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF 15,671,3 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 19 promoBi 13.000 orang 01.o7.o7 KP: Peningkatan Efektivitag Prefen,tio,l Trude Agrcemefi lPlt\ll ^Frce ^Tftde Asrcenent (Ft A) I Conpretuns rc Fanomi3 turtuerchip As rceDEft ICEP A) dan Diplomasi Ekonomi 0l Meningkatnyaefelcivitag Prefetential Trude Ageene t lPt Al I FEe'Irude Ag rcenent lEt Al I c onpreren sit/€ E.on,o mic Pafiwship Asrcem.nt ICEP 4 dan diplomasi ckonomi 0l - Tingkat efektivita8 diplomasi ekonomi di s€ktor perdagargan 94,29 v" 10a.552,2 5 02 - Tinskat efektivitas diploma8i ekoromi di Eektor parivri€ata 5 ao,6avo 03 - Jumlah ratifrkasi peianjian kerja Eama ckonomi internasional - A.I.31 - 5 4 rutifika8i REFUBLII( INDONESIA PHorlt.r n .ioarl (Pf,l/Progrun Hodtrr (PPI/E rhtrtr Pdodtr. (EPl/Eor.t Ptlodtr' lPRo-Pl i ITr: lI.n DrLEr{..[ TGrhrdrp Atrlu Pr..tul.n TrryGt Rp. .rutr rar,'?l'ErlJrl-l't1 01.0?.07.0r PRO-P: Peningkata[ I(apasitag dan Kualitas Sumb€r Daya ManNia (Ncgosiator) dan Kelembasasn Per"qkilan Rl di Luar Negeri termasuk FIA Center 0l - Terlaksananya penirSkatan kapasitas dan kualitas SDM (negGiatorl alian k lcmbaSaan pcrwakilan RI di luar negeri, termasuk FIA OI Jumlah kegiatan p€ningkatan kapasitas negosiator 5 20O orans 2.176,9 KEMENTERIANPERDAGANGAN 42.423,I KEMEI{TERIANPERDAGANGAN ot.o7.o7.o2 PRO-P: PeninSkatsn Jumlah Kdcpakatan dan Penyclcsaian Pro3€3 Ratfikasi Kerja Sama Ekonomi Intemasional 0l - Terlaksaranya pcningkatan kcscpakatan dan p.nyel$aian pros€s ratiflkasi k€rja sama ekonomi intcrnasional 5 01.07.07.03 PRO-P: Proaosi Terintegrasi 0l Te aksananya Fomo.i t€rirtegra3i oI - Jumlah promo.i tcrintcsasi 23.552,2 KEMEI{.TERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAIT,AN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN 5 1l pamcran ol.oa PP: PenAuatan Pilar Pertumbuban dan Daya Saing Ekonomi 01 - Mcnguatnya pilar p€rtumbuhan dan da],ra saing 01 ltryLat ir lasi pansan bersejolak 02 - Kontribusi sektorjasa kcuansan/ PDB 03 Rasio uans ber€dar M2IPDB 5 5 5 5 3,0-5,0 % 2.750.O58,7 4,574,58 ^yo 50,5-51,2 ^06 04 - Skor logistic peionrnnce index - A.I.32 - 3,5 BUl( INDONESIA Hotlt t trrdoti.l (PIf)/Progr.E Prlorlt.r (PP)/x.arrtr Pdcrnrr (xPl/Proyct Prtodt.l lPRo-Pl 0l.oa.0l KP: Ireningkatait Pendalanan Sektor Kcuansan Idtk tor Dtrtutigrn Tcrh.drp Ar.hrE horidon T.{ct Rp. Jutr L!.trE.l Pcht rnr 05 Peringkat tm,et and toffilsm development index 08 Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD aeningkat 0s - Penyediaan Data Ekonomi dan SGial yang Berkualitas 02 - Jumlah mcsin ATM pcr I00.O00 pcnduduk dcwasa 03 - Jumlah kantor lal'anan bank ^per 100.000 pendudul dewasa 5 N/A 5 100,o0 70 5 5 34,94 vo 5 8 dardba.se 34,3 35,1 ^0/o 57,3 unit 3.207,2 5 5 5 15,3 unit 04 - Skcma ^pcmbiayaan b€rbasir HKI 5 1 3kema ol.oa.oI.0l PRO-P: Peningkatan Inklusi Keuangan, Iaovaai Scldor IGuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Si.tem Keua.lrgan 01 - Tcrlakananya Fningkatar ^inl(lusi ^keuangan, inovasi sektor keuangan, denSal aenjaga atabilita8 dan intcgritas sisteE keuangaa ol Indeks inklusi keuaflgan O,O KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMEMERIAN KOPERASI DAN USA}IA KECIL DAN MENENGAH, I{EMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN 5 90vo - A.I.33 - SK No098534C I; LlrEIirEIIl REFI'IBLIK INDONESIA Pdodtr. rdo|rrl (P l/Prognn Pdorltlt (PPl/rcar.tu Hodtrr lla)/Proy3r ^Pdo ^lt . ^(?BGPI 0r.08.01.02 PRO-P: Pelingkatan Pengembanga! dan Pendalaman Pasar IGuanAan itnSlTr hlltLrtor Drkltng.n TGrhdrp Atlhr! rtcdd.r Trlg.t RD. .htr r-l: lTrl: FflSfFt.,1-'ll 2.299,3 KEMEI{TERIANKDUANGAN 5 s,ttv" 0r.08.01.03 PRO-P: PengembanAan Jasa Keuangan syariah 01 Terlaksananya pengembangan jasa kcuangan ayariah 01.08.02 KP: Optiiralfuasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.O 01 - Merdnakatnya optimalha8i p€manfaatar teknologi digital dan industri 4.O 01 - Mdlket shar€ keuangan syariah terhadap keuangan naaional 5 1t-t2 ^0/. 907,9 6,77 V" 162.361,8 KDMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEUANGAN 0I - Kontribusi ekonoEi disital 02 - Nilai transaksi e-€omm€rce 5 5 1.031,6 triliun rupiah 01.08.02.01 PRO-P: P€nguatan Industri FiLtecL e-Comnerce, On- Denand seruice, da,I Inr"m,et of ndnss 01 Jumlah fasilitator edukagi p€rdagangan melalui sistem etrel(rclrik yang aenaliapat Flatihan ^(f$ilitatorJ 01 - JuElah fasilitator edukaBi perdsaaryan melalui sisteE eleldronik y6na bendapat pelatiha, (fasilitatorl 5 2O0 orsng 15,286,8 KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 0r.08.02.02 PRO P: Modernfueai Industri Hinaga 4.0 Sesuai Ikrakt€rhtik Industri 0l - Terlaksananya modcrnisasi industri hinssa 4.0 scsuai karakcristik industri 0 I - Jumlah perusahaan denSan nilai I'ndonezia /,nfr]sng 4.O Reatint,ss Ind.x (rNDr 4.O) > 3.0 5 60 perurahaan 147.075,0 ^(EMENTERIANPERINDUSTRIAN 01 - Meningkatnya shtcm logistik dan stabilitas harga Ol - Skot logistic perfomatcc index - A.I.34 - 5 3,5 1.507.705,1 0r.08.03 KP: Peningkatar Stuteim Lstutik dan Stabilita8 Harg6 fHodtrr rrdold (Pf,|/Ptogtrn rrlo nr. (P4lx.ilrt.n I'dodtr. lBPl/ProrcL ^Prlorltr lPRo-Pl : tf.at?Tl I[l Lrtor DuluErrr T.rh.dr? Anhltr Prcrlilcr Tr4Gt Rp. J . iirT!1?TrlTlT-T,ll 0l - Terl"aksananya pcmbangunan sarana dan prasarana pendukung cfisienai shtem logistik 01 Jumlah sarara prasaia.aa pcndukung etuierui distribusi yang dibangun 5 66 unit 3,0-5,0 vo 1.497.466,6 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN PDRUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERDAGANGAN IO.23A,5 KEMENTERIAN PERDACANGAN, BADAN PANGAN NASIONAL 0r.08.03.01 PRO-P: Pembangunar Sanna dan Prasarara Pendukuna Elioiensi Sfutem Logistik 0r.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Inflasi Pangan 0l - Tcrjaganya harga bahan pangan 5 01 ^- nngkat inflasi pansan b€rscjolak 0r.08.04 KP: Peningkatan Percrapar Praktik Berkelanjutan di Industri Pcngolahan dan Padwisata 01 - Meningkatnya p€nerapan praktik bcrkelanjutan di industri Forolahan dan pariwisata 0l - Eflsicnai pcrusahaan industri yang mencrapkan prinsip industri hijau 5 7Yo 59.390,O 5 l0 lokasi 02 Jumlah lokasi penerapan su.st.Iinable touism de uelop mefi oI.08.04.0I PRO P: Pererapan Standat Parirrbata Berkelanjutarr 0l - Jumlah deatinasi dengan pcnerapan standar pariwisata bcrkelarjutsn (d*tinasi) 01 ^- Jumlah de3tinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi) KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK 5 lO destin,asi 59.390,O 01.08.05 I(P: Reforma8i Fiskal 0r - Terlakananya reformaEi fiBkal 0I - Peftentale realisasi penerimasn neSara 5 r00 % 332.247,7 01 - Terlahananya pembaruan sistem infomasi administrasi Frpajakan ^yang sndal dan terintegrasi Ol - Jumlah proscs bfu'ria corc t , sgs@m 5 (sqpport dan rcpod pfo!€s bi3nig 312,307,2 KEMENTERIAN KEUANGAN o1.08.05.ol PRO P: Pembarualt Sistera Informasi AdEirltutra8i Ferpajaka, yang Andal dan Terintegrasi - A.I.35 - SK No 098536 C [ffl ^]f, If, lIITIftf.TIfdrI] htoaltr. irdotr.l lPltl/ProAnE ^Pdodt.r (PPl/t ar.tu Hodt r (rPl/Proycl Hodtrr (PRo-4 iirlTl.tl DuLr-8.i Tcrhrdrp Ar.h! Trtgct t@v" lO0 7o r TT'ErIIlll-II Rt. .rutr 01.08.05.03 PRO P: PeruENan Icbija.Lan Terkait Pembiayam 0l.oa.05.04 PRO P: Perrgembadgan Siatem Pembayaran 01 - Pcrucntase terlaksanan]'ia p€ngembanaan sistem p€mbaya.ran 5 5 5 19.940,5 KEMDI{TERIAN KEUANGAN O,O KEMENTERIANKEUANGAN 685.146,9 01.08.06 KP: Pen rgkatan lcterscdiaan dan l(ualitaa Data dan I ormasi Perkembanaan Ekonomi, Terutama Pangan, Kefi aritiEan, Pariwfuata, Ekonomi Ikeatif, dan Ekonomi Digital 0l - Meningkatnya ketcrc€diaan dan kualitas data dan informisi perkembangan ekoromi, terutama pangan, kemaritimal, ^pa.rlwfuata, ckonomi krcatif, dan ekonomi dlCltal 0l - Kctersediaan data statistik pariwisats dan ekonomi keatif 02 - Pelaksanaan scnsus pcrtanisn 2023 dan perbaikan data pangan 03 - KeteE€disan data stathtik disaarcgasi PMTB 5 5 5 3 datdbase I ddabase I database 04 - Pclalsanaan scnsus ekonomi 2026 0r.08.06.01 PRO P: Fengeabanga, Statbtik Pariwisata dan Ekonomi Ifteatif Ol - Terlaksaranya pcngcmbangan statistik pariwhata dan ckonomi kr.atjf 01.08.06.03 PRO-P: Pclaksan*n Sensus Pertaniarr 2023 da, Perbaikan Stathtik Panaan 0l - Jumlah pubtikasi/laponn statistik pariwbata dan ekonomi krcatifyang dikcmbangkan 01 JuEIah publikasi/laporan s€n8us pertadafl 2023 dafl perbaikan statbtik pangan 23?.AOs,t BADAN ruSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 3 databose 5 0l - Terlakarranya s€nsug pertanian 2023 dan perbaiLan atatlatik pangan - A.I.36 - 3 database 42I.044,4 BADAN PUSAT STATISTIK I I K INDONESTA Hodtrr r.do[ll lPll)/Ptotr.a ^Prlorlt ^r (lPl/xcgl.t ! P,fodtr. (f,P)/ProycL Hodtrr lPRo-Pl sa'rttn iFITI"!IN Drru.!g.r T.rlt d.p Atrh..n Tltl3t I ddabase Ir.turl Pclrtt..[r BE. Jutr ol.oa.06.04 PRO P: Peny€diaan Data Dtuaaresasi PMTB 01 TerlalGa[anyapenyediaan data dfuagregasi PMTB 0l Juml,al publikasi/ laporan disaSrcgasi PMTB 5 8,681,4 BADAN PUSAT STATISTIK 01.08.06.06 PRO-P: Pelaksanaan Sensus Ekono i2O26 ol - Terlaksananya peniapan dan p€lakanaar €€nsus ekonomi 2026 or - Jumls} publikasi/laporan p€rsiapar dan pelal(8anaarl sensus ekonomi 2026 5 I database 17.616,0 BADAN PUSAT STATISTIK CATATAN: 2024 ^pasca p€retapan APBN 2024; ^(3) ruu Belanja K/L b€rdasarkar Pertemuan Trga Prhak Pagu Indikatif 2024. KETERANGAN Dukungan Terhadap Amhan Prcaidcn: (l) Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) PembanSunan Infrastruktu; (3) Penyederhanaan Regulali; (4) P€nyederhanaa[ Birokrasi; ^(5) Transformasi Ekonomi. - A.r.37 - T EEPIjBLIK INDONESIA PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WII"{YAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN Ho ltrl lf.rlo!.I (Pf,l/Protr.a Horlt.t lPPl/x.rtrt ^! Horltl. (ED/rroyck r oalti. l?Ro-Pl |?ITII=rl; ! Dukultl! TGrhrdrE Anhu T.rt t Rp. Jrt FiTT!'ETIJIIETiIF 02 PN: Mengembangkan wilayah untuk Meneurangi K$€njansan dan Menjamin 0t - Meningkatnya pctumbuhan ekonomi dan tingkat kocjahtcraan masyarakat di Kawasan Timur Indon$ia (KTI) Ol - kju pcrtumbuhan Produk Dom6tik Resional Bruto ^(PDRB) KTI 6,5-7,3 ^<% Wr 49.4t9.379,2 02 ^- Terjaganya pertumbuha[ ekonomi dan tingkat kcscjahtdaan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) 01 - Lsju pertudbuhafl PDRB KBI 5,O 5,4 !"o per tahun 02 IPM KBI 7 \23-42,s7 ,]i\ai mirliEuE nilai 03 - Persentaae penduduk miskin KBI 7,OO-7,50 Vo 02.0r PP: PembarAunan Wilayah Sumatera 0l - Terjaganya pcrtumbuhan ekonomi dan tin8kat kcscjahteraan malyarakat di wilayah Sumatera 0l - Laju pcrtumbuhan PDRB Wilayah Sumatcra 5 4,6-5,0 ^o/o Fr tahun 5.101.138,1 02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera 71,23-1?,23 lril^i. minimum-nilai 03 Pers€ntas€ p€nduduk miskin wilayah Sumatera - A.II.1 - 7,s0-8,30 % REFUELII( INDONESIA Prlorltlr rrrbld lP l/Progr6 ^Horn . (PPl/Xcahtin Itlodtr. (xPl/rr.y.r Hodtr' (PRo-") l: lrjttl i IIltIfi DutuE3rn Tcrh.d.p Arrh.n |FIF!: FIISiTET: ?1 T.t3ct Rp. irut 02.01.01 KP: Pengembangan l(awatan StrataSis ol - B€rkeirbangnya kau,asan sEategl6 0l - Rasio pcrtumbuhan i[v6tasi kawasan (KEK/ Kl / DPP/ KPBPB) tcrhadap x.ilayah 5 >1 90s.33?,6 5 26 kawaian 2 dBtinasi 5 05 - KEK berba8is ^pariwisata dan irdustri 06 - XI ^prioritas dan KI ^pcngembanSan 5 2 destinasi 6 kawasan 14 KI 5 5 07 - KawBsan Perdagangan ^Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 5 02.or.01.01 PRO-P: Percepatan Peningkatan Invcstasi KEK Arun Lhokicumawe 01 - Terlaksarranya ^perccpatan Fningkatan ^iflve3tasi KEK Arun Lhoks€ud6$'e 01 - Rasio ^pertumbuhan inv$tasi kawa8an (KEK/ KIl DPP/ KPBPB) terhadappcrtumbuha investasiProvinsi KEMEI{TERIAN INVESTASI / ^BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN ^AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 >l 300,0 - A. .2 - 5 >l 12.651,1 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, ^KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI / ^BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 02.o1.ot.o2 PRO-P: Fasilitasi Rea.ligaoi Investasi dan PembanEunan KI/KEK s€i Mangkei 01 - Terlaksananya fasilitasi reslisasi inveatasi dan p€mbangunar KI/KEK Sei Mangkei 0l Rasio pertumbuhan irv$tasi kawasan ^(KEK/ Kll DPP/ KPtsPB) terhadap p€rtumbuhan invBtasi Provimi Sumatera Utara REFUELIK INDONESIA Prlodtrr rrdoa.l (Prl/FrotrrE Ptlo trt eq/rcdrt ^! ^HoEnrr (xPl/Ptoy.L FHorltr. (PRo-Pl Sar.tr! InllLrtor Duh.!arr T.rh.il.t, Arrhan Trlgrt RD. .rutr ir: rJt?1I5].I!f!!ll 02.ol.ol.o3 PRO-P: Perbaikan Ak$ibilitas, Atraki dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Darau Toba dan sekitamya 0l - Terlakanarya p€rbaikan ak!€sibilitas, atraksi dalr amenitaa destinasi pa.riwisata prioritas Danau Toba dan B€kitarnya Ol - Raaio pcrtumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan inv*tasi Provinsi Sumatera Utara KEMENTERIAN PEKER^'AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAST, (EMENTERIAN KOMUMXAS}I DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DAUIM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEXNOI'GI 5 >l 95.565,1 02.ol.ot.o4 PRO P: PeEbansunan D6tinasi Pariwisata Pengembangan PadanS- Bukittinggi 01 ^. Terlal8aranya pembangunan d6tinasi pariwilsta pengcmbanSan Pa&rla-Bukittinssi Ol - Rasio pcrtumbuhan iavestasi kawasan ^(KEK/ KIl DPP/ KPtsPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatcra Barat KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DAI^AM NEGERI, KEMENTERIA]\I PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 5 >1 3.075,3 02.ot.ol.o5 PRO-P: Perbaikan Aks$ibilita6, Atraksi dan Amenitas Dcstinasi Pariwhata ltioritas Bangka Belitung/ KEK Tanjuns IGlayans 01 - Terlahananya perbaiksn akr$ibilita3, atralsi dan amcnitas detinasi pariwhata prioritas Baneka BelitunA/ KEK Tanjung Kclayang 01 - Rasio pcrtumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ KPBPts) terhadap pcrtumbuhan inv6taai Provinsi IGpulauan BanSka BclitunS KEMEI{TERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAIII, KEMEI{TERIAN KOMUNIKASI DAN INFORI,ir{TIKA, KEMEI{TERIAN DAI"{M NEGERI, KEMEI.ITERIAN II.MSTASI/BADAN KOORDINASI PENANAI,IT{N MODAL, KEMEI{TERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOTOGI 5 >1 39.936,2 SK No 098541 C - A.II.3 - >1 725.404,2 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM), KEMENIERIAN KETENAGAKER.IAAN, KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 02.01.o1.06 PRO-P: Percepatan Itningkatan Invcstasi KPBPts Bata.E, Birtan, dan tGrimun 0l - Terlakananya p€rccpatan pcningkatan inv*tasi KPBPB Batam, Bintan, dan k?rimun 0l - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan inve8tasi Provinsi Kepulauan Riau 5 l3 Hodt.r tr .load lm)/Pro8tlE ^Hodtr. (P?l/t glrtD Hodtrl lxPl/koy.L ^Hodtr' lPBo-Pl 02.01.01.07 PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi Invcstasi dan Pcmbangunan KllKEK Galang Batang i]'ftTlTri|n DuruErr T.rh.d.p furh.! Pr..ld.! T.tg.t RE. ftt. r-EtT'l'lErrlrt-Ell 01 Terlaksananya fasilitasi reali€aai inveataai dan pembanguna! KI/KEK GalarS Batang KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KOMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESIASI/BADAX KOORDINASI PENANAMAN MODAL 5 2.500,0 02.ol.0l.o8 PRO-P: Pcmbangunan Destinasi Pari{dsata Pengembangan Batam Bintan 01 Raeio p€rtumbuhan invcstasi kawasan (KEK/ KIl DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan ini€stasi Provinsi Kepulauan Riau 0l - Terlaksana[ya pembangunan destina8i psriwisata pcngembangan Batam Bintan 01 - Tcrlalcananya faailita8i rBltuasi inv$tasi dan pembangunan KI Kemingking KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I, KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN. RISET. DAN TEKNOLOGI 5 >t 5.442,6 02.o t.0l.09 PRO P: Fasilitasi Realisasi Irvestasi dan Pembangunan KI Kemingking 0l - Rasio pertumbuhan investasi La$asan (KEK/ KI/ DPP/ KPBPBJ terhadap pertulrbuhan investasi Provinsi Jambi O,O KEMEITTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 02.01.01.10 PRO-P: Fasilitasi Rcalisa3i Invcstasi dan Pembaruuns.n KI Bintan Aerospac€ 0I - Terlaksananya fasilitasi rcalfuasi inveata8i dan pembangunan KI Bintar 0l - Rasio pertulnbuhafl inve.tasi kawasan (KEK/ Kll DPP/ KPtsPts) terhadap pertumbuhan invcstaai Provinsi IGpulauan Riau 5 >l O,O KEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAI{ ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAI- 02.01.01. r I PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi Invcstasi dan Pembangunan KI Sadai 01 - Terls.ksananya fasilitasi rcalfuasi ini€ataai dan pembangunan KI Sadai 0I - Rasio pertumbuhan investa8i kawasan (KEK/ Kll DPP/ KPtsPts) terhadap pertumbuhan invGtasi Provinsi Kepulauan Bangka B€litunt O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 5 02.ot.ot.t2 PRO-P: Perc€patan Peningkatan Inv*ta.i KPBPB sabanc 01 - Raaio pertuabuhan inv$tasi kawaoa.ll ^(KEK/ KI/ DPP/ KPBPts) terhadap pcrtumbuha[ tNertasi Provinsi 0l - Tcrlaksananya percepatan - A.tI.4 - SK No 098542 C peningkatan Sabana invcstasi KPBPB >1 19.3I7,9 BADAN PENGUSAHAAN KAIVASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PEI.IIBUHAN BEBAS SABANG (BPKPts SABANG) ,( FEFI.JE!.IK INDONESIA Pdodtr. rriood (Pr|/rioatrE Pttorltu lPP,/xcatrtrE ^Hodtrl lxPl/Proyck ^Prlorltr. lPRo-Pl f: l't'!: rllil I!dttrtor DulI!!g..[ Tcrhrdq) Arahin Pr..ld.! Tutct ID. .htr irr,.=itlI5FfElrrn 02.01.01.13 PRO-P: Fasilitasi Realisasi lnvcatasi dan Pembanguran KI Tenayan ol - Ted,aksananya Fasilitasi Realisasi Inve.taci dan Pembanaunafi KI Tenayan Ol - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ Kll DPP/ KPtsPB) t€i: hadap pertumbuhan illvegtaEi Provinai Riau O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 02.01.01.14 PRO-P: Percepatan Op€rasionalisasi KEK Bata.E 0l ^- Terlakrananya Pcrccpatan OFrasiobrlhasi KEK Batam 01 - Rasio pcrtumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap perturnbuhan ilv*taai Proviaoi Kepulauan Pjau O,O KEMENTERIANINVESTASI/BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 >l 02.01.01.15 PRO-P: Pcrccpatan Op.rasionalisasi KEK Nongla 0l ^- Terlaksananya Percepatan Operasionalkasi KEK Nongsa 01 - Rasio pcrtumbuhan investaai kawasan (KEK/ xU DPP/ KPBPB) terhadap p€rtumbuhan inv$tasi Provirui Xcpulauan Riau 5 745,1 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN ENERGI DAN STIMBER []AYA MINERAL 02.01.01.16 PRO-P: Fasilitaai Realhasi Inveatasi dan Petabarguna[ KI Tanjung Buton 0 1 - Raaio p€rtumbuhar inveatasi kawa8an (KEK/ KI/ DPP/ KPtsPB) rcrhadap pcrtumbuhan invdtasi Provinsi Rieu O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01 Terfaoilita8inyarealbasi investaai dan pembangunan KI Tanjung Buton 5 >l 02.01.01.17 PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi Invcstasi dan Pembangunan KI Tanjuns Enim Ol - Rasio p€rtumbuhan inv$tasi kawasan (KEK/ xU DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan invBtasi Provinsi Sumatera S€latan O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01 - Terfasiliiasinya rcalbasi invcstasi dan pembanSunan KI Tanjuns Enim 5 >l 02.01.01.18 PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi Investasi dan Pemban8unan KI Ta.tlsaa.Eug ol - Terfasilita3inya realisasi invc*tasi dan p€mbanaunan KI TangaamuB 0l - Rasio pertumbuhan invests3i kawasan (KEK/ KIl DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuha, inveataal Pror.iisi L&apulrg O,O KEMEITTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 >l SK No098543 C 5 O,O KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.01.01.19 PRO-P: Fa8ilitEsi Reali&ri Invcstasi dan Pcmbangunan KI 01 - Terfasilitasinya rcalisasi investasi dan pcmbangunan KI 0l - Rasio pcrtumbuhan investaai kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPtsPts) tcrhadap pcrtumbuhan invcatasi kovirui Lampuna - A.ILs - NFS Prlorltr I1rlolrl (m)/Frorno rHorrhr (P?|/Ecgtrt r Erlorlta. lrc)/Eoy.k ^Hodtrr ^(PRo-Pl 02.o1.o1.20 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembanaunan KI Way Pfua.ng hdtLrtor 0l Rasio pertumbuhan invcstasi kawa€an (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap petumbuhan investasi kovirl3i lampung O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DrhrrArn T.thrilrp Atrhr! Prc.tdc! T.rg.t RD, ,r[t. tn.t.nrl P.httrlr 5 >l 02.01.01.21 PRO-P: Fasilitasi Realtu$i Inv*tasi dan PembanSunan KI Katiburg 0l TerfaBilitasinyarcali*asi investasi dan pemba[gunan KI Katibuns 0l - Rasio pertumbuhan iftestaar kawasan (KEK/ KIl DPP/ KPBPB) Erhadap p€rtumbuhan inv6tasi Provinsi Ismpung O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEI.ITERIAN ACRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 02.ot.ot.22 PRO-P: Fasilitasi Realbasi Investasi dan Pcmbangunan KI Iadong 02.0r.01.23 PRO P: Fasilitasi Realfuasi Inve.ta6i dal! PeDrbangunan KI Kuala Tanjung ol - Terfasilitaainya realha8l irvestasi dan p€mbangunan KI Kuala Tanjuog 01 - Rasio pertumbuhan inv6tasi kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPtsPB) terhadap pertuEbuhan irlve8tasi Provinsi Sumatera Ut6ra 0l Terfasilitasmyarcalisasi ifieotasi dan pembangunan KI L6dong Ol - Rasio p€rtumbuhaa inv6tasi kawasa, ^(KEK/ KI/ DPP/ KPtsPts) terhadap pertumbuhan inveslasi Provinsi O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERCI DAN SUMBER DAYA MTNERAL O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERG] DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 5 >l >1 02.ot.o2 KP: Fengembangan Seldor Unggulan 0l - BerkcmbanAnya s€ldor unSgulian ol Pergettas€peningkaranproduksi koEodita8 unSgulan per tahun - kakao 02 P€rsentare peningkatan produksi komoditas unggulall per tahun - kopi 03 Per€entase pcningkatan produki komodita. unggulan pcr tahun - kclapa 5 o,92 "vo to4.6a2,2 5 3,63 vo 5 o,9 v" SK No098544C 04 - Pcrsentasc p€nirgkatan ^produki komoditas unggulan per tahun karct 5 o,25vo - A.II.6 - I SHodtrr llltiord llr|/Progr.t! ^rdo ^lt ^. (PPl/x.ar.t n Horit lxPl/ko'tl ^Hodta. lPRo-n I!dthtor Drhtrt n Tcrhrtrp Ar..h.,r Tur.t Rp. .rute t-i,T1TtlnTSITrnTrl 5 90,76 ^yo o ^o/" -r4,6AVo 5 5 09 - Persentase peningkatan produki komodita3 unggulan per tahun - tebu lO - Perrcntasc peningkatan produki komoditas unggulaa per talun ccngkeh 5 5 1,5./o ovo 02.01.02.01 PRO-P: Pengcmbangan KoEoditas Unggulan Kopi di 0l - Terlakanarya pergembangafl komoditas unggulan kopi 0l - Tcrlaksananya pengcmbangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh 0I - Perscntasc pcningkatan Eoduksi komodita3 unggulan per tallun Provirlsi Aceh kopi 5 5 2,73Vo -r9,99 ^yo 9.565,0 KEMENTERIANPERTANIAN I.926,9 KEMENTERIANPERTANIAN 02.01.02.04 PRO-P: Pengcmbangan KoEoditas Unggulan tada, Pala, Cengkeh di Provirrai Aceh 01 Per8€ntss peninakatan produksi komoditas unggulan per tahun Provilrsi Aceh - pala 02 - Pergenta.e peningkatan produksi korttoditas unggulan p€r tahun Pmvinsi Acch - ccngkch 5 ov" - A.II.7 - K INDONESIA Prlorltr. Il.dond lml/Prog ^tr ^Priodtr. (PPl/x.ght.ti Hodt r lrP)/horcl ^Hodtrr lPRo-n Dufulgrr T.rlrrdrE A hrr Plldd.n Irrg.t Rp. .r*r ladtL.toa 0l - Perscntaoe peninakatan ploduki komoditas unggulan per tahun p€r Provinsi Aceh - pcrikanan budldaya b.trn.l P.t t rn. 946,0 KEMEI{TERIAN KELAIITAN DAN PERIKANAN 02.ot.o2.o7 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas Unggulan Pcrjkaran Budidalq di Provimi Aceh 0I - Terlakananya pengembantan komoditas unSSular perikarEr budidaya 5 40,1o ^o/. 02.0r.02. r0 PRO-P: Pengembangan Komoditas UnSgulan Karet di ProviDsi Sumetse UteE 0l - Peroentas€ peningkatan Foduksi komoditas ungeulan pcr tahun ProvirBi Sumatera Utara - karct 01 - TcrlaksananJ.a pengembangan komoditas unSgula[ karet 5 o,30 ^0 3.179,0 KEMENTERIAN PERTANIAN 02.0I.02.1I PRO-P: Pengedbangan Komodita8 Ungaular Lopi di Pmvinai Sumatera Utara 0l - Tcrlaksananya p€ngembangan komoditas unggulan kopi 01 - Pers€ntase peningkatan prcduki komoditas unggulan per ta}lur Provinsi Sumatcra Utaia - kopi 5 5 4,70q" o,4a v" 6.448,5 KEMENTERIANPERTANIAN 2,884,2 KEMENTERIANPERTANIAN o2.ot.o2.24 PRO-P: PenaeEbanaan Ibmoditas Unggulsr tkret di Plovinsi Riau 01 Persentas€ FninSkatan prcduksi komoditas unggulan p€r tahun Provinsi Riau - karet 0l - Terlaksaranya p€ngembangan komodita3 un8gulan karet 02.01.02.2s PRO-P: PenaeEbanaan Komoditas Unggulan lG)apa di kovinsi Riau 0l - Ter,akananya pengembanSan komodita ^g unssulan kelapa 01 - Peraentas€ peninAkatan produki komoditas unggulan p€r tahun Provinsi Riau - kclapa 5 oq" 3,426,0 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o1.o2.27 PRO-P: Fcngcmbangan Komoditaa Unggulan Perikanan Budi&ya di Provinsi Riau 01 - Terlskananya pengembangan komoditas ungeulan perikanan budidaya Ol - Pela€ntaoe peningkatan produk.i komoditas unggulan f'er tahun Provinsi Riau - Perikanan Budidaya 5 96,O5Vo 4OO,O KEMENTERIAN KEI"AI.ITAN DAN PERIKANAN 01 Terlskananya pengembangan komoditag utggulan karet 5 o,32 2.5OO,O KEMEI{TERIANPERTANIAN 02.01.02.31 PRO-P: Pcnganbangan Komoditas Unggulan Karet di Pmvinsi Jambi 01 - PeE€ntaoe penir[katan produki komoditas unggulan f'cr tahun Provinsi Jambi - karct - A.IL8 - I TIF.I-III+TA LIK Hodt r rrdoad (PD/ProatrE P otltrr (PPllKcrtrtu HoEnrr (BP)/Proy.L Prlorltl. (lRo-Pl Llr.|liri rfirFrtrlt DULlrn3rr T.tLrih? ArrLti Turct RD. .rutr ri!!!t!lr.ilj|T?t trt 02.0r.02.35 PRO-P: Penaembangan Komoditas Unggulrh Ibrikanan Budidaya di Provin8i Ja.abi 0l - Pers€ntaae peningkatar produk.i komoditas unggulan per tahun Provinsi JaEbi p€riksnanbudidaya 5 132,44 ^0/o 1.252,9 KEMENTERIAN KEI,IUTAN DAN PERIKANAN 02.o1.o2.37 PRO-P: PenaeEbansan Komoditae Unggulan Ikrct di Provinsi sumatera selatan 0l - Persentaoe peaingkatan produkai komoditas unggulan p€r tahun Provinei Sumatera Selatan - karet 5 o,22 ^0/. 4.390,0 KEMENTERIANPERIANIAN 02.0r.02.38 PRO-P: Pengeabangan Komoditaa Unggulan Tebu di Provinsi Sumatcra Selatan 01 - Terlaksananya pengembaIlgan komoditag ur{aulan tebu Or - Per!€ntas€ pcningkatan produki komoditas unggulan Fr tahun Provinsi Sumatera Selat n-Tebu 5 1,5 ^0/o 2.457,5 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o1.o2.42 PRO-P: PengeEbangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatcra 01 Te ".Llanarya pengeabargan komoditag unggulaJt perikanafl budidaya 0l Pers€rtas peningkafsn produki komoditaa unggulan p€r tahur ProvirEi Sumatara Selatar - Perikanart Budidaya 5 2fi,62 ^0/o 4OO,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANA]'I 02.o1.02.50 PRO-P: PenSembangan KoEoditas Unggulan lGret di Provinsi lampung Ol - Terlaksananya pengedbangan komoditas unggulait karet 01 - Pcru€ntas peningkatan produki komoditaa unggulan p€r tahurl Provinsi L€.: apung - kaJet 5 o,35 ^0/o 3.066,2 KEMENTERIANPERTANIAN 02.01.02.53 PRO-P: PcnSembangan Komoditas UnSgulan Tebu di Provin8i lr.dlpung 01 - Terlr.klaDAnla pcngcmbangan komoditas unggulan tcbu 0l - Perlentad€ penirEkatan ploduki komoditas unSgulan p€r tahun Provinai L€llpun8 - Tebu 5 \sq" 2.856,9 KEMEI{TERIANPERIANIAN 0I - Terlakananya p€ngembaiga, koirodita8 uflgaularl perikaran budidaya - A.II.9 - 5 45,66 vo 4OO,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 02.01.02.5s PRO-P: PenSeaba.nSan IGraodita6 Ungaulan Pe kanan Budidaya di Provin8i l-atapung Ol - Pcrs€nta8€ pcningkatan !,roduki komoditas unggulan p€r tahun ProviNi IaEpuns - perikanan budidaya NIIE rx Prtodtrt [rdo!r! lPf,l/Proffu ^Errodter (PPl/r4ht.n PHodtr. (tPl/Proy.r PHorltrr (PRo-Pl I llLrtor Drh,rr.! Tcrh.d.E Atrhin Pt .ld.r Trttct Rp. .rutr iliTtaTTfltff-: t?t 02.o1.o2.56 PRO P: Pengembarga.n KoEoditas UngSulan lada, Pala, Ccngkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Bclitung 02.o1.o2.62 PRO P: Pengembangan Komoditas Unggulsn PeriLanan Tangkap di Provirui Kcpulauan Rieu 01 Terlaksaranya pcnScmbangan komoditas unggulan lada, pala, ccngkeh 5 o,oo ^o/. 3.351,2 KEMENTERIAN PERTANIAN 1.OOO,O KEMETITERIAN KET./IUTAN DAN PERIKANAN 0l - Terlaksananya pcn gembangan komod itas unssulan perikanar tarskap OI - Peru€ntas peningkatar produkEi komoditas unggular p€r talun ProvirBi Kepulauan Riau - Perilanan Tangkap 5 o2.o1.02.63 PRO-P: Pergembangan lbmoditag Ut{gulan Kopi di ProviNi Riau 0l Terlakaranya pengembangan komoditag unggulan kopi 01 - PcEcntasc peningkatan produksi komoditas ungaulan per talun Provinsi Riau kopi 5 2,76 ^0/. 3.IOO,O KEMENTERIAN PERTANIAN 02.01.02.65 PRO-P: Pengcmbangan Ibmoditas UneSulan Kelapa di Provinsi Aceh 0l - Terlsksaranya p€ngeEbanSan koaoditas unsaulsn kelapa 01 PerE€ntaoe peninSkatan produki komoditas unggulan pcr tahun Provirui Aceh - kelapa 5 o,t v" 760,0 KEMEMERIAN PERTA.I{IAN o2.o1.o2.66 PRO P: PeraembarEan Ibmodita3 Uragulan Kelapa di Plovlrai Subatera Utara 0l - Pcruentas€ pcningkatan prDduksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kelapa 0l - Terlak8ananya pengcmbangan komoditag unSSulan kelapa 5 o,1vo 720,4 KEMENTERIANPERTANIAN - A.II.l0 - o,o2'% 694,0 KEMENTERIANPERIANIAN 02.01.02.69 PRO-P: Fengelrbangan Komoditas Unggulan Kclapa di Provinsi Lampuna Or - Percentas€ penirukatan Foduksi komoditas urSgulan per tahun Provinsi LampunS - kelapa 01 - Tcrlaklananya pcngcmbangan komoditas unggular kelapa 5 tilrFEIIIEN REFTJELIK INDONESIA Hodtrr rtlorld (Pf,)/Protrrt[ I+rodtr. (PPl/X.tlrt n Prlodtar lxPl/Proycr ^Hodt ^r lPRo-Pl Ftn'r-l DuLurrrtr Tcrhrd.p Anhrn TrtICt Rp. Jutr Iniltlrtor 01 Per!€Irtalepeningkatanproduksi komoditaa unSgulan pcr tahun Provinsi Sumatcra Barat - pala L!.trr.t PcLlt.r. 298,5 KEMENTERIANPERTANIAN 02.ot.o2.70 PRO P: Fengembangan Komodita8 UngSulan Iada, Pala, Ccngkch di Provirui Sumat4ra Barat 5 o,oovo o2.ot.o2.? I PRO P: Peagembangan Komoditas Unggulan Iada, Pala, Ccngkch di Provinsi ta]npuna Ol - Terlaksananya pengembangan komoditag unggulian lada, pala, cengkeh 0r - PeBcntase peningkatan pIoduki komoditaa unggulan per tahun Provinsi Iampung - pala 5 o,oo vo o,ot vo 926,9 KEMENTERIANPERTA]{IAN 738,0 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o1.o2.75 PRO-P: Pcngcmbangan KoIaoditas Unggulan Kelapa di Pmvinsi Jambi 01 - Terlaksananya peng€Ebantah komoditas ungaular k€lapa 0l Pers€ntase pedngkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provimi Jambi - kelapa 5 02.o1.o2.76 PRO-P: PengcmbanAan Ibmoditas Unggular tkkao di Provinsi La.mpung 01 - Pers€ntas€ penirakatan produki komoditas ungSulan per tahun Provinsi kmpuna kakao 01 Tertraksananya pengcmbangan komoditas ungSu.lan kal€o 5 5 5 -o,30,% 2,69 ^0/o 2.543,5 KEMENTERIAN PERTANIAN 150,0 KEMEI{TERIANPERIANIAN 02.o1.o2.77 PRO-P: FengeEbangan Komoditas Unggulan lhkao di Provi[ai Suaatera Utara 02.ot.o2.7a PRO-P: PeaSembangan Komoditas Unggulan Kopi di Plain3i SumatEa Barat Or - Pcr!€ntas€ peningkatan produki komoditaa unggulan p.r tahur Provhsi Sumatera Barat kopi 0l - Tcrlaksananya PenScmbangan KoEodita8 Unggulan Ihkao 01 P€f8€Irtas€ peningkatan produki komoditas unSgulan per tahun Provimi Sumatera Utaia - Kal€o Ol Terlr.ksaiaflya P€ngeEba.Ilga[ Ibtiodita3 Unggulait Lopi - A.II.1 1 - 4,14 "/" 2.625,0 KEMENTERIANPERTANIAN Hodt . tredo!.I (PIIr/ProanE Prlodt . (PPl/Kcglrtu Pdodtr. (rPr/EoyGL Pdornr' lIRo-Pl r-lTltFI IftllLrtor Duhrtrrr T.rhrit ? Atrh.n Trttct Rp. .rutr hrtu.l Pchl.t..r. 02.o1.o2.79 PRO-P: Pengcmbangan Komoditas Unggulsn Kopi di 0l - Pcrucntase peningkatan produhi komoditas unggulan per tahun Provinsi Ja.Ebi - kopi 5 2,43 Vo 7.II4,O KEMENTERIAN PERTANIAN 02.01.02.80 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di ProvirBi Sumatera S€latar Ol - Tedaksananya Pengembanga[ ]Ornoditag Unggulan Kopi 5 2,71Vo 12,864,0 KEMENTERIAN PERTANIAN 02.01.02.81 PRO-P: Pengembangan Komodita8 Unggulan Kopi di kovinsi B€rykulu 0l - Terlaksananya Pengembargan Komoditas Unssulan Kopi 0l - Tcrlaksananya Pengembangan Komoditag Unggulan Ibpi 01 - Pers€nt$e peningkatan produhi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu - kopi 0l - Pcrscntaec peningkatan produki komoditas unggula[ per tahun Provinsi 5 5 5 2,75 Y. 5,69 ^0/. -o,o7 vo I.912,5 KEMEI{TERIAN PERTANIAN 1O.O82,0 KEMENTERIANPERTANIAN 4.5I1,0 KEMENTERIAN PERTANIAN 02.ot.o2.a2 PRO P: Penaembanaar I6moditas Unggulan Kopi di Proviagi la: apung 0l - Persentas€ p€ningkatan produki komoditaa unggula[ per tahun Provinsi Lampung - kopi 02.o1.o2.u PRO-P: Fengeabangafl Ifumoditas UnSgulan l(alPI r-i'llTITElIrl DuLrnS.! I.rhdrE Al.hrr t!.trn.l P.Ll.llr T.raot Rp. .rutr 5 68,51 5 66,75 l7 Skor ltrdek8 Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (An8ka pcrhitungan 5 5 70,13 75,29 l8 - Skor Indeh Kota Bcrkelanjuran/IKB Kota Bengkulu (Angka perhitunSan 19 Skor Irdek lbta Berkelanjutan/IKB I(ota Bandar lmpung (Angka perhitungan scmentara) 5 73,15 20 - Skor Indek6 Kota Berkelanjutan/IKB Ibta Pangksl Pinang (Angka pshitungan scmcntaral 5 71,40 21 - Skor Indcks I(ota Berkclsnjutan/IKB Kota Tanjungpinang (Angka perhitungan 22 - Skor Indek Kota Berkelanjutan/lKB Kota Batam (Angka perhitungan 8€mentara) 5 5 72,21 - A.II. t5 - 78,08 - FR.ESIDEN ,IEPI.IEUK INDONESIA Prlorttr' rrddd (Pf,,/Progr.D Hodtrr lPPl/Kcttrt.r ^Pdodtrr lxPl/Pr.y.k ^Horlt . tPRo-Pl l-l'lr: II=IFI Dutulru Tcrhrhp Atrhr! Fr.di.n TrtEGt Rt. Jrrt iat-.--iFEJ?f-; n 01 ^- Jumlah kota b6ar, kota sedarg, kota kccil yanS dikembangkan s€bagai PKN/PKW 5 20 kote Ol - Jumlsh WM di luar Jawa yang 5 lwM 02.01.03.03 PRO P: Pengembar8an Kota Bcsar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi 01 - Jumlah kota besar, kota E€daIlg, kota lccil yans dikerEbarskar s€basai PKN/PKW 01 - Bcrkembangnya kota besar, kota scdang, kora kecil s€ba8ai PKN/PKW 5 I kota 1.274.387,3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 02.o1.03.05 PRO P: PenaeIrlbangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provirl8i lGpulauan Riau 01 - Jumlah kota b$ar, kota scdanA, kota kecil yang dikemban8kan sebapi PKN/ PKW 01 - Berkembargnla kota bcsar, kota scdang, kota kecil rebagai PKN/PKW 5 2 kota 2.OOO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN(KPtsU} 02.0r,03.06 PRO-P: Pengembanaar lbta B$ar, Ibta Sedang, Kota Kecil di Provinsi tampung 01 Berkembargnya kota b€sar, kota sedang, kota kccil s€basai PKN/PKW 01 - Jumlah kota besar, kota scdanS, kota kecil yang dikcmbangkan scbaSai PXN/PKW 5 1 kota 2.5OO,O KEMENTERIANPERHUBUNGAN(KPBU) 02.01.03.10 PRO-P: Penaembangan l6ta Besar, Ibta S€dang, Ibta IGcil di Provinsi Sumatera Utara 0l - Ju: ah kota beur, kota s€dang, kota kecil yans dikembansksn s€basai PKN/PKW Ol - Be*cmbangnya kota besar, kota s€dang, kota kccil sebasai PIN/PKW 5 3 kota 17.132,9 KEMEMERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - A.II.16 - BUr( INDONESIA Hodt r rllolrl (Pf,,/PrortrE Hodtrr (PPl/KcglrtrE P odtr. lxPl/ProFt ^Pdodlhr lPRo-Pl Sararan Indtt t t DuLuEfr! T.rhrtrp At.hrn FrGddcn Turct R . irut. Lrrtan l PaLlrana 02.01.03.12 PRO-P: Pengembangan Wilayal Mekopolitan di Provinsi Sum-aten Selat n O I - Jumlah WM di luar Jawa yang dircncanakaIl 02 Berkembarsnyawilayal metropolitan di luar Jau,a 0 1 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembanskan 02.oL04 KP: Fefigemba4ar Daerah TertinSgal, Ka*a€an Pdbatasan, PerdGaan, dan Trunsmiara.i 5 lWM 445.658,7 5 1,5 lWM 62,10 2.035.014,0 t,5 62,27 03 - Rata-rata nilai Indeka FerkeribarEan Kawaoa, TramDdgrasi ,ang ^Dircvitalisasi di Pulau Sumatcra 5 63,8r 04 - Peruentas€ penduduk mfukin p€dcssan Wilayah Sumatcra 9,s0_9,70 V. 02 - Berkembangnya Pu3at Kcgiatan Strategis Nasional (Pl(sN), lokasi prioritas pcrbatasan, dan daerah tcrtinggal 0l - Jumlah daerah tertinggal 5 2 kabupatefl 02 - Jumlah kecamata, Iokasi prioritas perbatasan negaia yang ditingkatkan kes€iahteEan dan tata kelolanva 5 56 kecamatan 03 - Rata-rata nilai Indek Pcnselolaan 5 O,54IPKP 02.or.M.o7 PRO-P: PcmbanSunan DG8a Tcrpadu di Provinsi Acch 01 - Terl,aksanarlya peEbangunan dela terpadu Provimi Acch Ol - Rata-rata Dcsa - A.II.17 - 1,5 61,00 t.?29.544,4 KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI, KEMEI'ITERIAN DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERfiNGGAL DAN TRANSMIGRAI}I, KEMENTERIAN KEI"AUTAN DAN PERIKANAN Pdodt$ l'loorl lPrl/rrqtrE ^Hodt$ (PP)/KGdrtrr rHodtr' (xPl/Eioy.k Pdodtr' (m(}Pl r: lrrFl I!dltrtor DuLulgrl Tcrh]l.p Atrh.! Prtdd.n Irrtrlrl PcL.Lt.trr T.rgct RE. .htr 02.o1.04.08 PRO-P: Pembanguran h?wasar Perd$aan kioritag Naaioaal Aceh Tiruur OI - Indeks Perkembangan t(awasan Perdesaan ^(ab. Aceh Ti6ur 1,5 68,51 6.3AA,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCIGAL DAN TRANSMIGRASI 02.01.04.09 PRO P: Revitaltuasi Kawasa.Il Transmigrasi lGtapang Nusantara, Sama.r Kilang, dan Selaut 5 6r,69 7,672,I KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.01.04.10 PRO-P: Peningkatan Keejahteraan dan T6ta Kelola di lGcamataIl I,oka8i Prioritas di Provinsi Aceh OI - Meninakatnva 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas 5 rrcseiarrterin ajn tara rl >l 3.280,0 3.O13,8 KEMENTERIAN PARNVISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DAI.IIM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCGAL DAN TRANSMIGRAI; I KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMEMERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.o2.ot.o2 PRO-P: Percepata.lr Peningkatan Inv6tasi KEK Kcndal 02.02.ot.03 PRo-P: Peft aikan Aks€sibilitas, Atraki, dar Amenitas Dcatina8i Pariwkata kioritas Borobudur d6n S€kitarnya di Provinsi Ja{a Tedgah 0l - Terlakananya perbaikan sks€8ibilitas, atraki, dan aEenitas Destirrasi Itriwkata kioritas Borobudur dan sekitarrrya 01 - Raaio pertu.mbuharl inve3tasi kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan invcatasi Provinsi Jan a Tengah KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DAI,IIM NEGERI, KEMET{TERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERJAN PEKER^IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISEI, DAN TEKNOI-OGI 5 5.449,O 02.o2.or.o4 PRO-P: Terlaksananya Pcrbaikan Ak8csibittas, Ataksi, dan Amenitss D$tinasi Pariwhata Prioritag Borcbudur dan Sekitarnya di Provinoi DI Yog/a.Larta 01 - Terl,aksananya perbaikan akssibilitaa, atraksi, dan amcnitas Dcstinasi Pariwhata kioritas Bombudur dan 01 - Raaio pertunbuhan invc3tasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ kawasan yang ditetapkan) tcrhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yog.a.karta KEMENIERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMEI{TERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DAI,J{]vI NEGERI, KEMEMERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOT,oGI 5 1.316,8 - A.II.3l - HII i3 Prlodt.. tr doad (Pq/Ptogtrm Pdorltl. (Pq/r.aht.,r Ho tar lxPl/Proy.L Hodtl' lPRo-Pl : IF,-IFI L!dttrtor DlrLrntan T.rhrihp Prcrilc! T.rg.t Rp. .rutr r37.8s0,0 576.63t,4 iilrtrEr.]Iil.Jl.fElti.l 02.02.o1.o5 PRO-P: Perbaikan Aks$ibilitas, Atraksi, dan Amenitag Destinaai Parivrhata Prioritas Bromo-Tengaer-SeEeru 01 Perbaikan alcBibilitas, atrakai, dan alrcnitas Destinasi Pariwhata kioritas Bromo-Teng8er-Semeru 0 I - Rasio perturbuhan inv*t63i kawasa, (KEK/ XI / DPP/ KPtsPts) terhadap pertumbuhan inveetasi Provin8i Jawa Timur 02.02.ot.06 PRO-P: Pembangunar Destinasi Pariwisata Pengembangan Bary.uwangi 01 - Terlaksana.nya pembangunan Destina8i Pariwioata Pengembangan Banyuwangi 0l Rasio p€rtlrmbuhaa inveata8l ka*a€an {KEK/ KI / DPP/ KPBPtsl terbadap pertumbuhan invBtasi kovinsi Jawa Timur 02.o2.ot.o7 PRO-P: Percepatan Penirrakatafi Inve8tasi KEK Tanjury kBurlg oI - Terlakanarrya percepatan p€ flEkatafl investasi KEK Tanjung Iraung 0l - Raaio pertumbuhan invcatasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ KPtsPB) tcrhadap pertumbuhan inv$tasi Provinsi KEMEI{TERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMEI{TERIAN PARM'ISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTTNGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMET{TERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMEI{TERIAN DAIAM NEGERI O,O KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRAS|I 5 >t >I 5 5 KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM DAN PERUMAT{AN RAKYAT 02.02.01.08 PRO-P: Peninakatar keb€rlanjutan DPP Revitali6a8i Bali Ol - Terlakanarya Fnii{katan ^kcbcrlanjutan DPP Revit lioasi Bali Ol - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KIl DPP/ I(PBPB) tlrhadap pertumbuhan inv$tasi Provinsi Bali 5 >l 206,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA.ERAH TERTINGGAL DAN TRANSMICRAIII, KEMEIITERIAN DAI"{M NEGERI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RJSET, DAN TEKNOLOGI 02.o2.ot.o9 PRO-P: Pembanguaan Deatinasi Pari isata Fel8embangan Ujung Kulon- Halimun-Banduna- Pangandamn di Provillsi 01 - Terlaksananla pcmbangunan D$tinasi Pariwisata Pengembanaan Ujuns Kulon-HaliEun Bandung Parga.tdatan 01 - Rasio pertumbuhan invcstasi kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPB) terhadap perluhbuhan inlestaal Provinsi Banten KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 5 >1 2.280,O - A.II.32 - SK No 098570 C FEFIjELIK INDONESIA Prlodtrr ll..Io!d (Prl/Eocru hlorlter llP)/rcdrt.! ^Pttornrt lXPl/Proy.L Hodt . IPRO-n L!{tL.toE DulIlrrr! Tcrh.|iry ,ilr.bi! Fr..liLtr TitEGt Rp. .ht tfiatitlISifr"Fit.l 02.o2.ol.l l PRO P: Fasittasi Realtuasi Inve8tasi dan Pembanaunan KI SubanS 0l - Tcrfaailita8inya reali€a.i investasi dan p€mbanaunan KI Subans 0l - Ra8io pertumbuhan irrve8tasi kawasan (KEK/ XI/ DPP/ KPBPts) terhadap p€rtumbuhan invc8tasi Provinsi Javra Barat o2.o2.ot.t2 PRO-P: Faailitasi Reali€a8i Investasi dan Pcmbaneunan KI Batang Ol - Rasio pertumbutran investasi kawasan ^(KEK/ KIl DPP/kawasar yanS ditetapkan) terhadap p€rtuEbuhan ini€atasi ProvirEi Jawa Tengah O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 5 55.438,7 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 02.o2.ot.t3 PRO P: Fasilitasi Realtuasi Inveatasi dan Pembangunan KI Pancspud 01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pemban8una[ KI Pancapuri 01 - Ra8io pertumbuhan inve3tasi kawasan (KEK/ xJ / DPP/ kawasan yans ditetapkan) terhadap pertumbuha, inEstEsi koviDsi BaDten O,O XEMENTERIANPERINDUSTRIAN,KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 >1 02.o2.o1.14 PRO-P: Percepata: r Operasionali!$i KDK Lido 0l - Terlaksananya Pcrcepatsn Opelaliorlalilasi KEK Udo 0l - Rasio pcrtumbuhan inveataai kawassn (KEK/ XJ / DPP/ kawasan yang ditetapkarr) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Bar: at O,O KEMENTERIANINVESTASI/BADANKOORD1NASI PENANAMAN MODAL 5 >1 02.02.0r. r5 PRO P: Percepatan Operasionalha3i KEK Grelik 01 - TcrlaksananJ,a Percepata! OFrasionalisasi KEK crEik 0 1 - Rasio pertuDrbuhafl inveBtasi kawasan (KEK/ KI / DPP/ kawasa! yang ditetapkan) terhadap pcrtumbuhan invcstAsi Provinsi Jawa Timur O,O KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 5 >l >1 02.o2.o1.16 PRO-P: Perccpatan Opcrasionalhasi KEK Sinchasari 01 - TerlaksananF P.rcepatan Opera8ionalfuasi KEK SinghaEari O 1 - Rasio pertumbuhan investaai kawasan (KEK/ KI / DPP/ kawasan yans ditetapkan) terhadap pertumbuhan inv6tasi Provinsi Jav,a TiEur 1o0.a54,7 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMEMERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SK No098571C - A.rr.33 - Hortt.t tr do[rl (Pf,)/Progtrm Hodtrr FPI/II ^glrtrn Pdodtrt lxPl/Proycl ^Ptro8lt ^r lPRo-P) o2.o2.ot.t7 PRO P: Fasilitasi Rcalfuasi lnvestasi dan Pcmbangunan KI Breb€s ol - Terfasilitasinya realisasi inveatasi dan pembangunan KI Breb€g Eil.i ?Ttt! Ol - Rasio pertumbuha.!! ilvestasi kawasar (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi ProvirEi Jaq,a Tengah O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, ^KEMEI,ITERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Saaaran Drhrgln T.thdeE At f.a Pr..lilc! TltTGt RD. .r[t LE t n l P.ht rlr 5 02.02.o1.14 PRO P: Fasilitasi R.alisasi Investasi dan Pcmbangunan Kl Bangl{alan ol - Terfasilitasinya realhasi irrvestaal dan pembangunan Kl B€rEkalan 01 - Rasio pertumbuhan irve8tasi kawasan ^(KEK/KIl DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi kovinsi Jawa Timur O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMET'{TERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 02.02.01.19 PRO-P: Percepatan operasionalieasi KEK sanur 01 - Terlaksananya percepatan operasionaltua8i KEK Sanur 02.o2.o2 KP: Pengembangan S€ktor Unggulan 01 - Rasio pcrtumbuhan inve8tasi kawasan (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPts) terhadap pertumbuhan inv6taai Provinai Bali 5 5 >l O,O ^(EMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 0l - Berkcmbangnya s€lrtor unggulan 0l - Persentase Fningkatan produki komoditas unagulan p€r tahun - kakao 3,ta vo 149.9A9,2 02 - Pcrscntas€ pcninAkatan produkgi koraoditas unggulan Fr tahun kopi 5 4,51yo 03 - Pelscntaae ^pedngkatan produksi komoditas ungaulan p€r ta}un ^- kel,apa 04 - Pels€ntas€ peningkatan ^produksl komoditas unggulan per tahun - tebu 5 5 o,9 v" 1,5 "/o 05 P€r6€ntasepeningkatanproduksi koEoditas ur8gulan pcr tahun - cengkeh 06 - Persertas€ peningkatan pmduksi kolroditas unSgulan p€r tahun - perikanan tangkap 5 5 -5,47 "/" SK No098572C - A.II.34 - -27,09 Vo REEIIEI-IK INDONESIA fHodt.r X..lond (Plt)/ProgtrE Prbdtl. lP4/x.ghtln ^Hodtrr ItPl/Proycr ^Horltr llRo-P) : FT,]iTI IrdlLrtor DULElr.r Tcrhd.p A'.bin Irttrrd Pohk .n Trtt.t RE. .rutr 5 ao,7a,% 5 5 5 11,64 ^o/. o,oo ^6/o -14,OO "/o -1,54 ^0/o 9,24',% 02.o2.o2.ol PRO P: Pengembargan Komoditas Unggulan lada, Pala, dan CerEkeh di Provinsi Ja{,a Barat 0l ^- Terlalcananya p€ngembangan koEoditas unssulan lada, pala, dan c€nskeh 0l - Pen€ntas€ pcnirgkatan produksi koEoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Ba.rat ^- pala 02 - Persentas€ peningkatan ptoduki kornoditas urggulaa pcr tahun Provinsi Jawa Ba.rat - ceogkeh 02-o2-o2-o2 PRO-P: Pelgembangan KoEoditas Ung8ulan Kopi di Provinsi Ja*ra Barat 0r - Pelsentas€ FninSkatan produki komoditas urgtulan peI tahun Provinsi Jawa Barat - kopi 5 5 2.844,0 KEMENTERIANPERIAMAN 22.772,0 KEMENTERIAN PERTANIAN 01 Terlakananya pcngcmbangan komodira3 un8Sulan kopi 02.o2.o2.o3 PRO-P: FengeEbangan Ifuiooditas Ur€gulan Iclapa di kNinsi Jewa Berat 02.o2.o2.o4 PRO-P: Pcngembangan Komoditas Ungautrar Tebu di Prwin.i Jawa Barat 01 - Terlakaranya pengcmbangan komoditas unggulan kelapa 0l ^- Terla}€ananlr p€ngeqrbangan komoditas unggulan tlbu 01 - Peft€rta.e peningkatar produksi komoditas unSgulan per tahun Provinsi Jawa Barat - keliapa 5 5 0,1s % 1.448,8 KEMENTERIANPERTANIAN 0l - Pcrscntasc p€ningkatan prEduksi komoditas ungaular per tahun Provinsi Jawa Barat - tebu.) - A.II.35 - 1,5 vo 4.438,5 KEMENTERIANPERTANIAN LlK E fNf.I.TIfSA Prlodtrr rrdori..l (Prl/Prcatr.E Ptlodtrr (PPllKcAt ! Hodt r lrPl/ProycL ^rrlodtrr ^(lBo-Pl : ln-tFl bdtLrtor Dutu!aln Tcrhrtrp rtrhu Pr.dd.ri Itrrh!.t Pcht .!r T.r8.t Rp. .rutr 02.o2.o2.06 PRO-P: Penaembangan KoEoditas Unggulan Gara.E di PNinsi Jewe Beret 0l - Terlak8ananya p€ngembanaan komoditas unggulan garam Ol - Penentase p€ningka6n prcdukai komoditas unggulan p€r tslun Prcvirci Jawa Barat - garam 5 321,O8 vo 4.250,0 KEMEI{TERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN 02.o2.o2.o7 PRO-P: Peningkatan Komoditao Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah Ol - TerlalGananya pengcmbangan komoditas Lrn8gutran tebu 0l - Pers€ntas€ FninSkatan produksi komoditaa unggulan pff tahun Prcvinsi Jawa Tedgah - tebun 5 1,5 v" 5.449,7 KEMEI{TERIANPERTANIAN 02.o2.o2.oa PRO-P: Pengembangan Komoditaa UnSgulan Kopi di Provinsi Javra Tcngah 0l Tertralsananya pengembangan komoditas untgular kopi 0l Persentase peningkatan produki komoditaa unggulan per tahun Prcvinsi Jawa TeDEah - kopi 5 4,24 ^0/. r5,O14,O KEMENTERIAN PERTANIAN 02.o2.o2.o9 PRO-P: PengembanSan Komoditas Unggulan caram di Provin.i Jawa TenSah 0l Tertra.lcanaaya pengcmbangan komoditas urggulan garam Ol ^- Per8entaoe pelringkatait produhi komoditaa unggulan per tahun Provinsi Jara Tengah - gaiam 5 746,12 Yo 12.988,0 KEMENIERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN 02.o2.o2.to PRO P: Pengembangan Koaoditaa UnSgula, Tebu di Provifti DI YogralGrta 01 Terlalsananya pengemba.nga.n komodita8 unggular tebu 01 Pers€ntas€ p€ningkatar produki komoditaB unggula.n per ta}lulr Provinsi DlYosrakarta tebu 5 1,5 vo 705,3 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o2.o2.tt PRO-P: Feningkatan KoDmditas Unggulan Tebu di Provin8i Jawa Tiaur 01 - PeE€ntas€ p€ninSkatan produksi komoditas ulrggulan per tahun Provinsi JaM Tirur - tebu Ol - Terlakananya pengembanga! komoditag unsaulan tebu 5 1,5 vo 10.837,8 KEMENTERIANPERTANIAN SK No098574G - A.II.36 - NEFUBLIK INOONESIA ftbrltl. rrdo|i l (Pn/Progtrtn P ortt.r lPPl/KGShtrtr ^PdoEnrr (rPl/Eoyll Hodt . (PRo-Pl 02.o2.o2.t2 PRO-P: Fengcmbangan Komoditas Unggulan Kopi di PrNinsi Jewa TiEur h_fFt?!: l hdtLrto, 0r - Pcr!€ntasc peninAkatan ^produki komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa limur - kopi I)t nur!..! Tcrhrdrp Antu Trrtct RE. Jut LE*rrd Pchburr 01 Terlslcananya pengembangan komoditas unggulan kopi 5 2,7 t ^./o 6,660,0 KEMENTERIANPERIANIAN 02.o2.o2.14 PRO-P: Pcngembanaan Ibmoditas Unggulan Garam di Provin3i Jawa Timur 0l - Perscntas€ p€ningkatan produksi koEoditas unggulan per tahun Provinai Jawa TiEur ^- garam 0l - Terlaksaranya pengembangan komoditas unggulan garam 5 lal,5l70 2.620,0 KEMENTERIAN XELAUTAN DAN PERIKANAN 02.o2-o2.75 PRO-P: Pengembangar Komoditas UnSgulan Kopi di Provin8i Banten 01 - Tcrlaksananya pengembargan komoditag unggulan kopi 02.o2.o2.t7 PRO-P: Peqemba.luan komoditas unggul,an kopi di Provinsi Bali 01 Terlakoaranla Fngembangan ^komoditas unSSulan kopi 01 - Persentas€ pcningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provitrsi Banten - kopi Ol - PeE€ntas€ peningkatan produkai komoditas unSgulan p.r rahun Provinsi Bali - kopi 5 5 5 7,29 v" 3,46 ^0A 0,08 % 2.IO5,O KEMENTERIAN PERTANIAN 8.482,0 KEMENTERIANPERTANIAN I.754,4 XEMET{TERIANPERTANIAN 02.o2.o2.ta PRO-P: FengeDrbangan Ibrroditas Unggulan Kelspa di ProvinBi Bali 0l ^- Terlal1 1t.970,o 02.03.01"03 PRO-P: Fasilitasi Realisaai Ift'estasi dan PembanAunan KI Sumbawa Barat 02.03.02 KP: Pengembargan Sektor Ulrggulan ol - Berkembargnya skor unEaulan 0l Persentase peningkatan prcduki koaodita8 unggulan Fr tahun - kopi 02 - Pers€ntas€ p€rdngkatan produk3i komodita8 unggulan pcr tahun - kelapa 03 - Persentas€ p€ninakatan Ploduki komoditas unagulan per tahun - tebu 0l Rasio pertumbuhan invcstasi kaslasan (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPB) tcrhadap pcrtumbuhan investasi ProviNi Nusa Tenggara Ba.rat O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 5 >1 3,60 90 33.635,4 5 o,9 v" 5 1,5 vo 04 PerE€ntasepeningkatanproduksi komoditas unggulan per tshun - perikanan tangkap 05 - Perscntasc pcningkatan produki komoditas unggulan per talun pcrikanan budidaya 5 5 -23,42./6 35,09 % 06 Persentase pcningkatan prcduki komoditaa ungaulan per tahur garaE SK No098595 C - A.II.57 - 5 6s,31vo REruBLIl( INDONESIA P o trr [rdold (Pf,l/Progrrtn frbdt r (Pq/t tLtrtr Fltorlt.. (xg/Proy.k Prlodt.r (PRo-Pl !-ttrFl LliltLrtor DuLu4u TcrhrdrE AtrLrn Ftt.ld.r ln t nd Pcht rn TTttcT RE. .htr 02.03.02.01 PRO-P: Pengeabangan KoInodita8 Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenssara Barat 0l - Terlaksananya pergembangar komoditas unggulan kelapa 5 o,o8 % 976,0 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o3.o2.o2 PRO-P: Fengeabangan Komoditas Unggulan Kopi di Prcvinsi Nusa Tcnggara Barat 0l - Terlakananya Pengembargar ^komoditas uragulan kopi 0r - P€rs€ntase peningkatan prcduki kotDditaa unggulan p€r ts}lurl Provinsi NTB kopi 5 3,O5 % 2.965,0 KEMENTERIANPERTANIAN 02.03.02.03 PRO-P: PenAembangan Itumoditas UnSgulan Tebu di Provinai Nu6a Tenggara Baiat Ol - Tcrlaksananya pengcmbanSan komoditag unasulan tebu 0l - Perscnlas€ pcningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - tebu 5 1,5 v" I.452,4 XEMENTERIANPERTANIAN 02.03.02.08 PRO P: PenaeEbanAan Komoditas Unggulan Garam di Provinai Nusa Terggara Ba.rat 01 Terlak&narya penaembanaan komoditas unggulan Saram 01 Persertas€ p€ningkatar produki koEoditas unagulan Fr tahun Provirui I,ITts - gaiala 5 3.067,74 Vo I1.486,0 KEMENTERIAN KEL.AUTAN DAN PERIKANAN 02.03.02.$) PRO-P: Pengerrbangaa Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tcnggara Timur 01 - Terlaksaranya pengembaflgar komoditas unggulan kopi 0l - Peroenta!€ peaingkatan produhi koaoditaa udggulan per ta}rull Provinsi NTr - kopi 5 3,74 ^0h 2.434,0 KEMEi{TERIANPERIANIAN 01 - Terlakananya pengembangan komoditas unggulan ke)apa - A.II.58 - 5 0,08 ^0/o 2.776,0 KEMENTERIANPERTANIAN 02.03.02.10 PRO'P: PenaeEbangan Komodita8 Unggula[ IGlapa di Provi[ai Nusa Tengga.ra Tir: rur 01 - Perscntas€ peningkatan produki komoditas unggulan pff tahun Provimi NTT - kelEpa Hodt r rr.noul (ml/ProEtrE Hortt.r (P?l/r.drtr! Pdornrr lxPl/Proy.k ^Horit . ^(PRo-Pl Fti5fi raitTt=ll,n Dukurrrtr Tcrh.ih? At.Ln t1,!!trri.!r?5ll-F|lt Terg.r RE. .rutr 02.03.02.13 PRO-P: Pcngembangan Komoditas Unggulan GaraE di kovinsi Nusa Tengga.ra Timur Ol - Terlakananya pengembangan komoditas unagulad gaial! 02.03.02.r5 PRO-P: Pengembangan Komoditas UngAulan Perikanan Tanakap di Provin8i Nu6a Tengga.ra Ba.rat 01 Persenta€€ peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provimi NTB - p€riksnan tanskap 5 22,74 ^0A 1.OOO,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 02.03.02.16 PRO-P: Pengcmbangan KomoditasUngsula Perikanan Budidaya di Provinli Nusa Tengga.ra Baiat Ot - TcrlaksarEnya Fng.mbangan ^koEoditas ulggulan perikanan budidaya 01 - Perrelrtas€ peningkatan ploduki komoditas ungaulan per tahun Provinsi i'lTB - p€rikanan budidaya 5 4432 ^oA 6.048,5 KEMENTERIAN KEIAUTA.T{ DAN PERIKANAN 02.o3.o2.17 PRO-P: Pelgembangan KoI,loditas UngSulan lhkao di kovinsi Nusa Tengaara BaEt Ol - Tcrlaksananya pcngembangan komodita8 ungeulan kakao 01 Persrltas€ p€ningkata[ produksi komoditas unggulan per rahun Provinsi NTB kakao 5 3,65 ^0/o 663,0 KEMENTERIANPERTAMAN 02-o3.o2.19 PRO-P: PenAembanaan Ibmoditas Unggulan Ikkao di Provinsi Nusa Tenssara Timur 0l - Terlakssnarya pengeEbangafl komodita3 unsgulan kalGo 0l - Persentasc pcflinSkatan produksi komoditas unggulan Fr tahur Provinsi NTT - kakao 5 2,78 "/" 1.214,5 KEMENTERIAN PERTANIAN SK No 098597 C 01 - Berkembangry.a kawasan perkotaan - A.rI.59 - 5 70,34 02.03.03 KP: Pengembangan IGwasan Perkotaa, 0I - Skor Indek I6ta Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka pshiturSan 71.31 1.r&.600,4 5 02 - Skor lndeks I(ota Berkelanjutan/IxB Kota Kupang 6ngka pcrhitungan lelae-rltara) FIEFIJILII( INOONESIA Hodtr. rrdoEd (F ,/EotrrE Hodtr. (EllKcghtr! klodhr (RPl/Proy.L krorit . (PRo'Pl htT!]Trt IrrdlLrtot DuLu!arr Tcrh(l.p Anhrn Fr!.ddcn T.ract Rp. .rutr Inrtrn l P.Ltr.nr 5 2 kota 02.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Ibta Kecil di Provinsi Nusa T€rggara Timur 5 I kota I.183.600,4 KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 02.03.04 KP: Pcngembangan Dacrah Tetinggal, Kawasan Perbatasa.n, Perd$aan, dan TrarBmigrasi 02 - Rata-rata nil,ai Indek8 Perkcmbangan Kawasan Perd$aan PrioritEs Nesioml 03 - Rsta-rata nilai Indekg Perkembargan Kawasa,ll Tran6raigrasi yang dircvitalisasi di Pulau Nusa Tcnggara 04 - Per8€ntas perduduk mhkin perdesarn Wilayah Nusa Tenggara 1,5 59,98 426.702,4 1,5 59,94 5 53,(x) I 19,to-19,40 ^0/o 02 Berkembargnya Pu8at Kcgiatan StrateSis Nasional (PKSN), lokasi prioritag perbatasan, dan daerah tetingSal Ol - Jumlah dacrah tcrtinasal 5 7 kabupatefl 02 - Jumlah kccamatsn lolGsi prioritas perbatassn negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya - A.II.60 - 5 38 kecamatan ,,( FNESIDEN REFUBLIK INDONESIA Fldotlt[ [ellolrl (Pxl/ProftrE Hodtrr (PP)/K.8htl! Prlo trr txPl/Proyct ^fHodltrr IPR(>PI : l= -rl it?lT]Tir.n Duttrn8rt Lrf,rdrp Atrh.! T.rg.t 0,52 IPKP 1()() ^0/" fl: rI itEJl.Tr!!!ir.1 Rp. irutr 03 Rata rata lrilai Indeka Pengelolaan Kawaoan Perbatasan 04 Per6€[tas€ ^peliayanan publik yang dipulihkan 5 2 02.03.04.02 PRO-P: Pcninekatan K$€jahteraan &n Tata Kelola di IGcat: latElr Lokasi Prioritaa di Pmvi ai Nusa Tenggara Timur 01 - Meningkatnya ke.ejahteman dan tata kclola di kccamatan lokasi prioritss di Provinsi Nusa Tengaara Titrur ol - Jumlah kecamatan lokasi prioritas pcrbatasan rEgata yang ditirEkatkan kesjahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 2.278,2 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.03.(x.11 PRO-P: Perccpatan Pembangunan Daerah T*tinggal di Provinsi Nusa T€nSgara Ba.mt 0l - Persentas€ p€lduduk mkkin di daerah tertinggal di Provimi Nusa Tenggara Barat 02,o3.o4.12 PRO-P: Percepatar Fembangunan Dacrah TcrtingSal di kovirci Nu8a Tcnggara Timur 0l - Meningkatnya kes€jahteraan masyaiakat pada dadah tertinggal di Provinsi Nula Tenggara Barat 01 MenirEkatnla k€3€jahteraarl masyaralGt pada daerah tertinggal di ProvLrsi Nusa TcnSgara Timur 02 Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provingi Nura Tcng{ara Barat 0l - PeE€ntas€ perduduk miskin di dacral tlrtinggal di Provirci Nusa Tenggan TiEur 69,6-70.r 24,4-24,9 vo 227.475,4 65,3-65,8 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMEI{TERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMEI{TERIAN PERIANIAN XEMENTERIAN KETDNAGAXEzuAAN, XEMENTERIAN PERTANIAN, TEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ^(EHUTANAN, KEMENTERIAN ^(JSEHATAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, ^(EMENTERIAN KEI.AUTAN DAN PERIKANAN, XEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 24,0-24,5 ^0/o 5.418,6 1 I 02 - Rata-rata IPM di daenh tertirggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur - A.II.61 - FF.FLIBLIK INDONESIA l odtr. r.rb!.I lP l/ProtnE ^r ^odtrr (PPl/tcglrhr P odtrr (IPl/Proy.L Prlodt . lP'RO-Pl : 5Tt-Fi ol - Berkembarrgry'a Pu€at Kegiatafl Strateg8 Nasional (PKSN) Atambua iIIrTFnin Durulau T.rhrd.E Anhr! FL.ld.! Trrt t 0,48 IPKP Rp. .r[t. 20.ooo,o Iirt tirl P.ht .,rr 02.03.04.14 PRO-P: Pu3at KeAiatan Strategh Nasion l (PKSN) 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan IGwasan Perbatasan (IPKE PKSN Atambua 5 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCGAL DAN TRANSMIGRAS|I 02.03.04.r5 PRO-P: Pusat Icaiatan Strategb Nasional ^(PKSN) Lefamenanu ol - Berkembangnya Pu8at Kegiatan Strategis Naeional (PKSN) Kefamenanu Ol - Rata-Iata nilai Indeks Pengelol,aan Kawasar Perbatasan (IPKE PKSN Kefamenanu 5 0,57 IPKP 25.500,0 KEMENTERIANPERHUBUNGAN 02.03.04.16 PRO-P: Pembangunan De€a Tcrpadu di Provifti Nuoa Teflggara Timur 0l Terlaksananya p€mbangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur 0l Rata rata lndeks Desa Provinsi Nusa Ten8gara Timur KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMEI.ITERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRA: }I, KDMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERITANAN 1,5 56,9s 132.764,5 02.03.04.17 PRO-P: Pembaaguian Dcsa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Baiat 0l ^- Terlaksananya pembangunan dela terpadu kovinsi Nusa Teflggara Barat 0l - Rata-rata Indeh Dcsa Provinsi Nusa Tenggara Barat KEMET{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KDMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KEI-AIJTAN DAN PERIKANAN 1,5 73,15 4.220,O 02.03.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Pcrd6aan kioritas Nasioflal Sumbaq,a, Lmbok Timur, Irmbok Tcngah, dan Dotapu 01 - Tedaksananya pcmbsngunar Kawasafl Perd$san Prioritas Naslonal sumbawB, Lmbok Timur, Lmbok Tengah, dan Dompu 01 Indeka Perkembangan Kawasan Pcrdcsaan tGb. sumbawa, Lmbok Timur, Lmbok Teryah, dan Dompu 1,5 65,96 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANCUNAN ^DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.03.04.19 PRO-P: Pcmbangunan Kawasan Perdcsaan Prioritaa Nasional Manggarai Barat, Ngada, ds.tl SuEba Timur 0l - Irldek Perkembangan Kawa8sn Perd$aan Kab. Marggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur 01 - Terlaksananya p€mbanguna, Kawasan Perd$aan Plioritas Nasional Maflggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur 1,5 s3,6s O,O XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI - 4. .62 - Fre63116 INDONESIA Pdorltrt r.dor.l (Prl/PrcAtrE Hodt r (PPl/Icatrt.! r odt.t [xP)/Proy.k ^PHotlt.' ^(PRo-Pl l: .rttrtt LEdlLrto Drkrlg.Ir Tcrh.li.t) A hrtr ln.t n.l P.hLelr T.r8.t Rp..l[tr 02.o3.M.20 PRO P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampal( di Pulau Lmbok dan Sekitamya 2 roo vo 497,2 02.03.04.2r PRO-P: Revitalisasi IGwasan Transnrigrasi Ta.: lbora dan l.abanska ol - Terlaksana[ya revitalisasi Kawa8an Transmrgrasi Tambora dan Iabangka 5 60,44 8.495,7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o3.o4.22 PRO P: Revitalisa8i Ibwasan Transmiarasi Kobalima Timur, Ponu, dan Mclolo 0l Terlakgananlarevitalisasi I(awasan TrammiSrasi Kobalima Tiaur, Potu, dan Melolo 0I - Rata-rata Nitrai Indcks Perkcmbangan l(awasan Trammigrasi yana dircr.italisasi di Provi ri Nu3a TenggaE TiEur 5 44,20 53,2 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.03.05 KP: IGleabagaan dan Keuarraah Daerah 0r - Mcningkatnya nilsi Evaluasi Penyelenggaraa.lr Pcmerintahan Da€rah (EPPD) 02 Me[ingkatnyaperscntasc daerah dcngan indeks inovasi tineg 01 - Nilai Emluasi Penyelenggarsan Pcmcrintahan Dacrah (EPPD) 0l - Persntas€ daerah,ang mcmpunyai nilai indeks $ovasi trnggi 4 4 3,29 t24.254,2 42,5 ^qo 03 - Mcningkatnya daerah dcngan p€nerimaaIl daerah meninskat 01 Jullr.Iah daerah dcngan pcnerimaan daerah lllcningkat 4 34 daerah 04 - Meningkatnya daeEh d@ean rcalbasi belarjarya bcrkualitas 01 JuD ah daerah dengan rcalisasi b€laljanya berkualitas 34 daerah 0l - Jumlah perizinan yang kcwcnanSannya sudsh didctega8ikar ke PISP Prima bcrbask elektronik 05 - Mcningkatnya r€formasi pelayanan perj'inan - A.II.63 - 4 I .667 dokuDcn FEcg611* INDONESIA Sliorltr. Il..lord (Pf,l/Ptor r PHodtrr (PPl/K.drtrI Hodtrl lxPl/Ptork ^Hodt ^. lPRo-Pl |]!f,IITiITI DULllrr8.t I.rhrdrp Anhr! T.rt t RE. Jutr lrrt nd P.hltrrr 0l - JuDrlah daemh yans Eemiliki PTSP Prima berbaoh elektronik 4 I I daera.h 0l - Juldah daem}l yanS melak€anakan tata kelola keuangan yang efeld{ dan eftien 34 daeran Ol - Jumlah daerah yanA mergimpleEertasikan IGs€pakatan dan Perjanjian Keda Sama Daerah 4 2 daerah 09 - Meningkatnya peruertas€ capaia[ SPM di daera]r 01 - Per!€nta!€ capaian SPM di daerah 100 70 10 Meningkatnya daerah denSan indeko kinerja GWPP kategori baik 01 Jumlah daerah denaan indeks kiaerja GWPP kategori baik 4 34 dae-reh 1I - Meningkatnya pengclolaan pcrtanahan dan teraclenggarakannya p€nataar ruanS 0l - Luaa cakupan bidang tanah bcruertipilst yang terdigitasi dan memiliki georcfer€nsi yanS baik 5 2.106.638 ha 02 LuaB cakupan peta dasar pertanaha, 5 I58-655 he 03 Jumtrah materi teldfa dafl rancangan peraturan daeral RDTR Kab/Kota 5 12 noateri tcknis dan Ranperkada 04 - Jumlah penctujuan substansi RDTR Kab/Kota - A.tI.64 - 5 6 persctujuan substensi RDTR Prlodtr. rr'lold (!f,)/PrognE rHodt r (PPlltcahtrr Hodtrr lrD/Eoy.L ^Prlodt ^. ^(PRo-Pl : I!TI-I IrdlLrtor Duh4rr T.rhrt D /fnh.n Prc.lilc! TutGt nE. &t I!.trnd P.Lltr,i Ol - Terlaksananya percepatatt s€rtilikasi tanah 0 I - Jumlah Sertipilet Hak Ata3 Tanal 5 2 materi tekni3 da,t Ranperda 5 2 peraetujuan suhtansi RTRW 5 5 5 02.03.05.13 PRO P: Penaelolaa, dan PelaraDa[ PertarEhan di Provinsi Nusa Tcnggara Timur 02 - Tcrlaksananya pcrcepatan peta bidana tanah dan ruana 0l - JumIaI bidang t nah 222.192 bidang 105.052,6 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 16s.479 ha 02.03.05.r4 PRO-P: Pengelolasn dan Pclayanan Pcrtanahan di Provinsi Nusa Tcn8gara Barat 02 - Tedaksansnya percepatan peta bidaflg tana] dan ruanS ol - Jumlah bidans tanah 0l - Terlakananya percepatan E€rtifikasi tal]ah 0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atas Tlnah 5 18.857 bidarrs 16.631,7 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 14.506 ha 01 - TeEusunnya rEncana tata ruang yang bskualitas 02.03.05.15 PRO-P: Pcnyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur 01 - Jumlah matcri teknis dan rarc€nsan peraturan daerah RDTR Kab/Kota 02 - Jumlah persctujuan substansi RDTR Kab/Kota 5 4 matcri tetnig dan Raitperkada 775,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 3 peftetujuan suhrrnsi RDTR 03 - Jumlah pcrsctujuan subatan.i RTRW Prov/ Ikb/ Kota 5 I peft€tujuan substrnoi RITRW - A.II.65 - FEESIDEN NEPUBI.IK INOONESIA r odtrr f,rdood lry/ProtErtn ^trlodt ^t lPPl/B.drt.n ^Pdodtr. (xP)/ProyGL HoErtrr (PRo-P, Artrrr! Ilillhtor D*untrn T.rlrdrp rt..hrr Pt3.ld.E tnltrtid Pchtt.lr Tu8.t Rp. .rutr 02.03.05.16 PRO-P: Pe[yelenggqraarr Penataan Ruang di ProYinsi Nusa TcnSgara Barat 0l - Terauaunnya rencana tata ruang yang bcrkualitas Ol - Jumlah materi teknis dan rancanSan p€raturan daerah RDTR Ikb/Kota 8 matcri t knig dan Ranperkada 2 materi teknis dan Ranperda 5 I.795,0 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 5 5 02.o4 PP: Pelrbangunan Wilayah Kalimantan 0r - Meningkatnya pctumbuhan ekommi dan tingkat k*€jalrtemar masyaraLat di wilayah KaliEantan 0l - L6ju pertulrbuhan PDRB wilayah KaliEantan 5,2-5,6 Vo Wr tahun 22.524.919,5 5 02 - IPM Provinsi di Wilayah lGlimantan 69,19 78,80 nilai Ddnimum-lrilai makslmum 03 - Persentae pcnduduk miskin Mlayah lklimantff 4,0G4,50 % 02.04.01 KP: Pengembangarr Kawasarr Strategis 01 Berker[banglryaKawasan Strategig 0l - Rasio pcrtumbuhan investasi kawas8n (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPBI tcrhadap wilayah 5 >l 0,0 SK No098604C 02 - Jumlah l(awalan pulat p€rtuEbuhan y6lrg difasilitasi dan dikeEbangkar - A.II.66 - 5 9 kawasan I 1 REFI.IBLIK INDONESIA Hodtrr r'lold (Pl0/Pro3nE Prforft r lPPl/xctlrtrE ^P odt.t lxPl/Proy.k ^Prlodt ^r ^(PRo-Pl i: ]T!]FI Indltrto, Dukunt n T.ttdrp Ar.L..r rrcdd.r T.rg.t Br. Jutr fl'Tl'l: rlr?Jrf1: rl'T'I 5 6KI 02.04.0r.01 PRO-P: Fa8ilitagi Realr8asi I'lvesta8l dan Pembangunan KI Ketapang 0l - Terfasilitasinya rcalfuasi invcstasi dan pembangunan KI Ketapang OI - Rasio pertuEbuhan inv6tasi kawasan {KEK/ KI / DPP/ KPBPB) terhadap pertuabuha, investaai Provin3i Kalimantan Barat O,O KEMEI{TERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 02.04.01.02 PRO-P: Pembanaunan Destindai Paiiwbata Pe4gcmbangan Sambas- Singkawaog 01 - Terlaksananya pefibanguian Detrnasi Pariwisata Pengcmbangan Ssmbas-SinsLawans 01 - Rasio pcrtumbuhan irvcstasi kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPB) terhadap perturlbuhar inve8ta8i kovinsi Kalimantan Baiat O,O KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DAI.,/IM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCTGAL DAN TRANSMIGRAS}I 5 >1 02.04.0r.03 PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dsn Pembanaunar KI Surya Borneo 01 - Tedalilitasinya reslisasi iNcstasi dan p€mbangunan KI Surya Bom€o 01 - Rasio pcrtumbuhan invcsta8i kawasan ^(KEK/ XI / DPP/ XPBPB) terhadap pcrtumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tensah O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMEI.ITERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 >1 02.04.01.04 PRO-P: Pembangunar Destina.i Pariwisata Pengembargan Derawan-Berau 01 - Terlalcananya peEbansunan D$tinaai PariEisata PcngcmbanSan Derawan-Berau 0l - Rasio pertumbuhar Lrvestasi ka\llasan (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPB) terhadap p€numbuhar inveEtasi kovinsi O,O KEMENTERIAN PARIWSATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMEI{TERIAN DAI.AM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAI DAN TRANSMIGRASI 5 >l SK No098605 C Ol - Tcrlaksananya p€rcepatan pe ngkatar inv*tasi KEK Maloy Batuta Trars Kaliaantan - 4.1.67 - 5 >1 O,O KEMENTERIANINVESTASI/BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.04.01.05 PRO-P: Perccpatsn Pcningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans 0l - Raaio pertumbuhan investaai kal*lasan (KEK/ xI/ DPP/ KPBPB) t rhadap pcrtumbuhan inv*taai Provinsi REFTIIUK INDONESTA Pdorlt.t nrrbrd (Pf,l/Pto3trE Pdodtr' lP4/f,Gttrt ^! ^rHodtrr FPI/ProycL ^Prlorlt.. llRO-Pl h!'rtt IdtLrto( Duhtngrtr TEh.drp A!.ITTE Pr..ld.n Ir.t rd P.lrt .m Ir{Gt RE. ,rut 02.04.01.06 PRO-P: Fasilitasi Realbasi Inv€stasi dan PembanAunan Kl Tanah l(uning 0l - Rasio pcrtumbuhan invcstasi kawasan {KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan ini€stasi Provinsi Kalimantan Utara O,O KEMENIERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENIERIAN AGRARIA DAN TATA RUANC/BPN, XEMENTERIAN ENERG] DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 02.M.Ol.O7 PRO P: Fasilitasi Realisa3i Inv€stasi dan Pembangunan KI Batanjung 0l - Rasio pertumbuhan inve8taai kawasan (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan inv$tasi Provinsi Kalimantan Tengah O,O KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 >1 02.04.01.08 PRO-P: Fasilitasi Rcslisasi Inveatasi dan Pembangunan KI JoronA 01 - Tertasilitasinya realisa8i ift,cstasi dan pembangunan KI JoronS 0l - Rasio pertumbuhan ilv*tasi kawasan (KEK/ KI/ DPP/ KPBPts) terhadap pcrtumbuhan inv6tasi Provinsi Iklirnantan Selatan O.O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 >t 02.04.01.09 PRO-P: Fasilitaai Realigasi Investaai dar Pembalgunan KI Batulicin 01 Terfa3ilitasinyarealisa3i irlveatasi dan peabatguna.n KI Batulicin 0l Rasio pertuEbuhan investasi kawasan (KEK/I(I/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investa8i Provinsi lhlimantan S.latan O,O KEMEi{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 >l 02.o4.o2 KP: Pcngembangan Scktor UngSulan 01 - Bcrkcmbangnya aektor unSSulan 0 I - PcGcntas pcningkatan produki komoditaa unggulan per talun - kopi 02 - Pcrscntasc pcdngkatan produksi komoditaa unggulart per talun - karct 03 - Pcrscntasc pcningkatan produksi komoditas unggulan pcr tahun - p€rikamn tarSkap 04 - Pers€ntss€ peningkstar produksi komoditaB unSgul,afl per ta]Nn perikanan budidaya 5 2,71Vo 23.973,1 5 o,24 ^0/. 5 -23,42 Vo - A.II.68 - 5 24,57 V" fHodtrr r.loEd (Pf,l/Profr.r Prroft.r lPPl/x.glrt ^r Hodtr. (xPl/Prorll Pdorn ' (PRG4 02.o4.o2.10 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas Unggulsn Kopi di Provinsi Kslimantan TcnSah Ft!-,Tt DuLrig.i T.rlrdrp Ar..hrl Tr(ct RE. .rutr L!dltrtor OS - Pcrc€nrasc pcningkatan produksi koEoditas un8gulan p€r tahun - lsda T: lirl'iTTr7JHIFl: lI 2.815,4 KEMETTTERIAN PERTANIAN 2.475,0 KEMEMERIANPERTANIAN 5 0,00 70 06 Per!€ntale peningkatan ploduki komoditas unggulan per tahun - kelapa 5 o,9 vo Ol - Pcru€ntase peningkatan produki komoditas unagulan per tahun ProviNi KElitMrtan BaEt karet 5 5 \46 ^vo o,t3 vo 2,16 Vo 02.o4.o2.ot PRO-P: Pengembalgan Komodita8 UngSulan Karet di Provinsi tklimantan Balat 0l - Terls.hananya pengeirbarga.n koaoditaa unggula, karet 01 Terla.kEananya pengembangan koaoditas unggulan kopi 0l Per!€ntas€ p€ningkatan pmduksi komodita8 unggulan per tahur Provinsi Kalimantan Tengah - kopi 5 02.o4-o2.15 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas Unegulan thrct di PrdiEi Kelimenten Selat n 02.o4-o2.25 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas UngSulan l-ada, Pala, dan Cengkch di Provinsi h?liEartan Utara 01 ^- Terh.ksarunya pengembangan koEoditas unggulan karct 0l - Per!€ntas€ peninskatan pmduki komodita8 unggutrarr pel tahur Provinsi Kalimantan Selat n - krret 01 - TerlakEaflanya pengerabangan koEoditas unggula.lr lada, ^pa.la, da.n ccngkeh 01 - Terlak€ananya pcngembangan komoditas unssulan Frikanan budidsya 0l - PeE€ntas€ perdngkatan prcduksi komoditas unggutrar pel tahur Provimi I(Elimartan UtaE lEda 6.502,8 KEMENTERIANPERTANIAN 2.460,8 KEMENTERIANPERTANIAN 5 5 o,72 0,00 % 02.o4.o2.30 PRO-P: Pengembsngan KoEoditas UnAgularr Perikanan Budidaya ProviNi Kalimantan Selatan 0l - Perrcntase pe[in8katan produksi komodita8 unggulan per tallulr Provi si Kalimantan Sclatan - pcrikanan budidaya 5 - A.IL69 - t87,2A v" I.060,0 ^(EMENTERIAN KEI-AUTAN DAN PERIKANAT'I il ILII( INDONESIA Hotlt . irdori.l (Plfl/Prc8ru Pddtt r (Pa/t.ar.t..! Hodtr. lxPl/Prorcl ^rHodtrr ^(PRo-Pl 02.o4.o2.33 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas UngSulan Pcrikanan Tangkap kovinsi Kalimantan Utara t-t.,rll: rltt DululrrE TGrh.al.! Arahan Md.r Tu3ct Rp. Jutr ii7,'Ii: r?J|l-EF 790,4 KEMENTERIAN KEI.IIUTAN DAN PERIKANAI 0l - Terlakananya perseEbanSafl komoditas unSgulan p€rik'llan tangkap 01 Pers€ntase peningkatan pmduki komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Ut ra - Perikanan Tangkap 5 22,20 ^0/o 02.o4.o2.34 PRO-P: Pengcmbangan Komoditas Unagularr Perikanan Budidaya Provhsi tklimantan Utara 01 Terlr.lcsnanya p€ngerdbaruan korEodita$ unggulan pcrikanan budidaya 4OO,O KEMEI{TERIAN KEI,AUTAN DAN PERIXANAN 1.570,8 KEMENTERIAN PERIANIAN 5 -18,29 ^0/o 2,73 ^0A 02.04.02.35 PRO-P: PengembanAan Komoditas Unagulan Kopi di Prsin3i Kalimertd Barat OI - Terlakananya pengernbangan komodita8 urEgulan kopi 01 - Pefterltase peningkatan produksi komoditas urEgulan pcr tahun Provinsi Kalimantan Barat - kopi 5 02.o4.o2.36 PRO'P: Pengeabangan Komoditas Unggulsn lG.kao di Pmvin8i Kalimantan Barat 01 - Terlaksananya pcngcmbanaan komoditas unggulan kakao 0l - Persrtas€ peningkatan ploduhi komoditas unggulan per tahun Provinsi xelitmntan Barat - kakao 5 2,52V" 2.038,0 KDMENTERIANPERTANIAN 02.o4.o2.37 PRO-P: Pcrgcmbangan Komoditas Utrggulan Kelapa di Provinsi Kdimantan Barat 0l - Terlaksananya p€n8embangafl komoditas unsrulan kelapa 0l - Pementasc pcningkatan prcduki komoditas unggulan pcr tahun ProviNi lGlitaantan Barat - kclapa 5 o,o4vo I.048,5 KEMENTERIANPERTANIAN 0l - Terlaksa.ian}.a psryeabargan komoditas unggulan kclapa - A.IL70 - o,o4 "v" 2.OI4,O KEMENTERIAN PERTANIAN 02.o4.o2.34 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas Unagular Kelapa di Provinsi Kalimartan TenSah Or - PeE€ntas€ perinakatan produkri komoditas unggulan per tahurr Provinsi IklimantanTengah kelapa 5 { IN Pdotlt.t irdo|rrl lP l/Pto8rrE ^Pdorltrl (PPl/r.aht.! HoEnrr (rPr/Proy.L Prrodtr IPRO-PI 02.o4.o2.41 PRO-P: Pcngcmbangan Komoditas Unggulan Kelapa di Prdinsi Keli antar Timur DururlE T.rh.d.E Anhan Prcrldcr T.rj.t Rp. Jut bdltrtor iFrriirrljEf--Etlt ?97,5 KEMENTERIANPERTANIAN Ol - Terlakananya penseEbdnSan komoditas unggulan kelapa 5 0,05 ^0/o o2.04.03 KP: Pcngcmbangan I(a$qsan Ol - Bcrkembangn,.a kawasan perkotaa, 01 Skor Indek Kota B€rkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitunaan 02 - Skor Indek Kota Berkelaajutan/IKB I6ta Singkawang {angka perhituagan B€6entara) 03 - Skor Indck Kot3 Berkelanjutan/IKB Kota PalangkaBya (angka perhitungan 8€mcntara) 04 - Skor Indek Kota Berkelanjutan/IKB WM BanjarEasin (argka perhitungan semcntara) 05 Skor lndeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapa[ (angka perhitungan s€menta.ta) 06 - Skor Indek. Ibta Berkelanjutan/IKB Kota Saaarinda ^(angka pcrhitungan aemcntara) 5 71,37 21.931.400,4 5 68,61 5 67,65 5 70,94 5 81,94 5 76,45 07 - Skor Indcks Kota Bcrkclanjutan/IlG Kota Baru Tanjung Sclor ^(angka pcrhitungan scmcntara) SK No098609C - A.tL71 - 5 65,43 REFTIBLIK INDONESIA Hodtr. rrioEd (Pf,)/Progna Pdonlt . lPPl/xcrtrt ^n ^Etorlt ^r EPI/Prcy.L "trodtr. (PRo-Pl ht: F, Frt tndlL.to( Dutu!3.! T.rhrdrE At.hrn HdGa Trrlct R.Jat tlrtrnd P.lrt .!. 02 B€rkeEbangnya kota besar, kota r€dang, kota kecil scbaFi PKN/PKW oa - skor Indek Kota Bcrkelanjutan/IKB Kota Tarakan (angka perhitungan s€m€ntara) Ol - Jumlah kota besar, kota !€da,Ilg, kota kecil yang dikeabanakan s€bagai PKN/PKW 5 5 73,57 6 kota 03 - Terlaksananya penyelelaian RTR u[tuk WM dl Ol - Jumlah WM di luar Jawa yang dirercana.l(an 5 lwM 04 - BcrkcmbangnJra Wilayah Metropolitan di luar Jal[€ 0 I - Jumlal WM di luar Jawa yanS dikembanekan 5 lwM 05 - Terbangunrya Ibu Ibta 0l - Luas areg p€mbanAunan Ibu Kota 5 3.399 ha 06 - Tcrbangunnya kota baru ol _ Jumlah kota baru yang dibatrgun 5 I kota 02.04.03.03 PRO-P: Pcngcmbangan Wilayah Mctropolitan di Provinsi Ihlimanran Sclatan Ol - Tcrlakssnanya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa 0l - Jumlah wM di luar Jawa yang dircncanakan 5 lwM 22.727,4 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. KEMENTERIAN KETENAGAKER.IAAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 02 - Berkembangnya Wilayah Mctropolibn di luar Jawa 01 - JuDrlah WM di luar Jawa y6ng dikcmbanSkan lwM - 4.1t.72 - *H.rtt r f.dold (P[/Proar.o "rf.rfh. 3a.r.r ,lf.l]!,El Drbla.r t tlri.f fiaL! l!.di.r fut t nD, rr[t hrtr.i.l kbhru D'idtrl ldorlt r llRGP, 02.04.o3,04 PRO'P Fernbanguraa lbu lbta 01 - TellorrltunnJra lbu Kota Nu!antarq 0l - Luar er€a ^pcldb€rr8unen lbu l(ota Nurantara XEMENTERIAN XEUANGAN, KEMENIERIAN UNGT(UNGAN }trDUP DAN KEHI.TTANAN, KEMENIBRIAN PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN RATYAT, XIMENTERIAN XOORDINATOR BIDANG POUTIK, HUI(UM DAN KEAI,IANAN, KEPOUSIAN NEOARA REPUBUI( INDONESIA, KEMENTERIAN PERIIUBUNGAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN XEPEGAWAIAN NEGARTI KEMEMERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, IGMEI'ITERIAN XOMUM(ASI DAN INFORMAIIKA, KEMENIEMAN PERINDUSIEIAN, OTORITA IBU KO(A NUSANTARA KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN XOORDINASI PENANAMAN MODAL 5 3.399 h6 2t.906.672,9 02.o4,03.os PRO-P: P.ngcmbangan t(ota Bcrar, Kota S.dan& Kota lGeil di hovifii lGlieantan Barat Ol - B.rkrmbantnya kota bcaar, Lota scdaDg, kota kccil s.bagai PKN/PXw ol - Jqmteh kota b.rar, kota r.deD& tota Lcci! yang dik nbanglan scbagai PKN/PKW 0l - Rate-rata lndekc Dcre Wilayah Kilimaniall 1,5 5 2 kot^ 59,Oa 2.OOO,O XEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) r47.869,5 02.u.o4 KP Pldlcdbangaa Decreh killtSel, Ikwasen Pattetaran, 9crdcsaan, datr Tranrhigrari Ol - Tcrbangunnya Dcla T€rpedu, I(a*aran Fardaaean, dan Xawaran Traaeigraai 02 - Rata-rata Nilai lndcLs FErkeabangan Ikwaaan F.rdesaan Prbritea Na8ional l, s 55,75 03 - Rata-rate Nilai Indck! FeikeErbsraen lks.3an Tra.trrdi€rasi yeng Dircvitalilasi di Purau Kalioantan 5 5a,76 - 4.1.73 - SK No 100513 C ()4 - Pcrs.ntes pcnduduk lriskin Wilayah Iblirnantan 6,3O-5,60 REPIJELIK INDONESIA rtlodtrr rrdo!.I (PD/Progr.E Pdodt . (PPl/Kcatrt..! Horlt.r lrD/Ptoy.r ^rHodta. ^(PRo-Pl I llkrtor Drhn8..r TGrtrdrp rt.hr! Pr..li!.ri f.trct Rtl. .rutr Fr.Tl: FrIJItrtlEll 02 ^- BerkcmbanAnya Pusat K€giatar Stlategb Nasional (PKSN), Irka3i Prioritas Ferbata€aq da! Daenh Tertinggaf 5 0,49 IPKP 37 kccamatan 02 Junlah kecamatan loLasi prioritag perbatasan negara ya.Ilg ditingkatkal keseiahteraan dan tata kclolanya 02.o4.M.M PRO-P: Pemban8unan Desa Terpadu di kovirsi Kdimantan Barat 0l - Terlaksananya Peabangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat 0l - Rata rata Indeks Dela Provin8i Kalinanrar Barat KEMENTERIAN DALAM NEGERI, XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN 1,5 57,72 145,0 02.o4.o4.o7 PRO-P: Pembangunan Ka{,asan Perdcsaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, BengkayanS, dar sambag oI - Terlaksananya pembalrgunar Kawasan Perd$aan kioritas Nasional Kubu Raya, MeEpawah, B€ngkayang, dan Sambas ol - lrdeks Perkembangar Kawasan Perdesaa, ^(ab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dar Sambas 1,5 67,32 O,O KEMEI{TERIAN DESA, ^PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI 02.04.04.08 PRO-P: Revitalhasi Kaa,asan Tmnsmigra8i Ra€eu Jaya, ccrbang Mas Perk$a, dan Subah 01 - Terlr.ksananya revitalisasi I(awasa! Trarsmigrasi Rassu Jaya, GerbanS Maa Pcrkasa, dan Subah ol - Rata-ratd Nilai Indeks Perkemba[gan Kawaran TraNmigrasi yana direvitalisasi di ProviGi Kalimantan Barat 5 65,30 963,4 KEMENTER]AN DESA, ^PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAT|I 02.04.04.09 PRO-P: PeninalGtar Kcscjahteraar dan Tata lctrola di Keca.Eatan Irkasi Priorita3 di Provin.i Kalimentrn Barat Ol - Mcningkatnya ke8€jahtelaan dan tata kelola di kecamatan lol€si prioritas di kovinsi Ihlimantan Barat 0l - Jumlah kecamatan troka8i ^prioritag pdbatasar reaara yang ditingkatkan kcejahteraan dan tata kelolanya di Provimi Kslimantsn Barat 5 14 kecamatan O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN ^DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI 0,52 IPKP 49.772,3 02.04.04.r0 PRO-P: Pusat KeAiatan strateah Nasiona.l (PKSN) Paloh Aruk 01 - Rata-rata nilai Indek PenAelolaar Ihwasan Perbstass.Il (IPKD PKSN Paloh 01 - BcrkcmbanSnya Pusat Kcgiatan Stategfu Na8ional (PI(SN) Paloh Aruk 5 BADAN NASIONAL PENGEI'LA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DESA" PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I, KEMENTERJAN PERTANIAN - A.\.74 - FEPIJBT.IK INDONESIA HoEttr. Xdor.I (PD/Pro3trrl! ^grtodt.. (PEl/Xctl.t n Prlorlt r (xPl/Proy.k Pdodt r (PRo-Pl ult-i IrdlLrtor DULlr4.tr T.tLrihp Atrh.! Pr..ldc! T.r3ct Rp. Jut. n: lT'l: Fr?l?r-lrt 02,o4.o4.tl PRO P: Pusat Kegiatan Stratagb Nasional ^(PKSN) Jagoi Babana Ol - B€rkembangnya Pusat Ke8iatan Strate8iE Naoional (PKSN) Jagoi Babang 0l - Rata rata nilai Indeks Penaelolaan I(a*a€alr Perbataoar (IPKP) PKSN Jagoi Babarlg O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAIII 5 0,39 IPKP 02.M.O4.12 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantar Tcnsah 01 ^- Terlakoananya Pembanaunan Desa Terpadu Provinsi Ihlimantan Tengah Ol - Peningkatan Rata-Rata Indeks De.a Provinsi Kalimantan Tensah 1,5 6t,25 145,0 KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRAf}I, KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN 02.04.04.r3 PRO-P: Pembangunan I(alr,alan Pcrdesaan Prioritas Nasional KotawarirEir Barat 01 ^- Tcrlaksananya pcmbangunan Kawasan Pcde.aan Prioritas Nasional Itutawa.rinain Barat Ol - Indek Perkembangan IGwasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat t,5 62,O2 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA.ERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.o4.14 PRO-P: Revitaltua.i Kawasan Trarrsmigrasi Belarrtikan Raya, s€rta Ikwasan TransEigrasi lrmunti-Dadahup yarg Dlendukung Peageaba,ga.i Food Esrare s6uai Dircktif Preaiden dalam ra.lwl€ Penguatan Kctalanan Pangan 01 - Terlakananya Revitalisasi Ikwasan Transmi8rasi Belantikan Raya, !€rta tGwa.an TrarEmigraEi I-amunti- Dadahup yang Mendukung Pcngcabangan Food Eatate sesuai Dircktif Pr6idcn dalam Rangka Pcnguatan Ictahanan Pangan Nasional 0l - Rata-rata Nilai Indeks PerkeEbangan Ikwasall Transmigraci yanS Direvitalfuasi di ProvirBi tklimantan Tensah 02 - Rata-rata Nilai Indcks Perkembangan t(awasar Trsmmigrasi ya.Ilg Mendukung Food E.tate Provinsi tklimantan TenAah 4.785,4 KEMENTERIANDDSA,PEMBANGUNANDA.ERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 5 5 30,30 50,67 0l - Rata-rata Indcks Dcsa Provinai Kalimantan Sclatan 1,5 66,20 O,O KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRA: }I 02.04.04.15 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provimi Kalima.ntan Selatan 01 - Terlaksananya Pcmbangunan Desa Tcrpadu PrwinBi Kalimant n Selatan - A.tI.75 - I FRESIDET{ EEPUBLIK INDONESIA Horltr. rrdoErl (Prl/ko3rrE Horlt . (P4lxcgtrti! Sltotltr. lRPl/Proy.k ^Hodtrr ^(PRo-Pl r: lrrFl i Tt=Iltt Dutun3.! T.rhrdrp Ar.h.n il,lrir!?r.,llilfl.IEFYt T.rgct RP' .r . 02.o4.o4.16 PRO-P: Pcmbaraunan Kawasan Perde€aan Prioritag Nasioral Barito Kuala dan Banjar 01 Indeko Perkcmbangan l(awasan Pcrdcsaan Kab. Barito Kuala dan Barja, 1,5 75,24 O,O ^(EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN ^DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAIII 02.o4.o4.t7 PRO-P: Revitalisasi IGwasan Transmigrasi Caha,'a Baru 01 TerlaksanalyaRcvitalisasi I(asasan Trammigrasi Cahaya Bar: u 5 75,03 445,7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.04.04.18 PRO-P: Pelrbangunan Desa Terpadu di Provinsi IGlimantan TiGur 0l - Tedakanarya PembarSuna, Desa Tcrpadu Provinsi Ihlimantan TiEur 01 - Rata-rata Indek Desa Provifti Krlimantar Tiirur KEMENTERIAN DAI"{M NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMDI{TERIAN KEL.AUTAN DAN PERIKANAN 1,5 5 64,4t 61,35 570,O 02.04.04.19 PRO-P: Fembangunan lhwasan Pcrdcsasr kioritag Naeional Bcrau dan Kutai Timur 01 - Terls.haranya pedbanSuna! Kawasan Perdesaan Prioritas Nasiorral Berau dan Kutai Timur ol - Indeks Perk€mbarEan Kawasan P€rdesaa, Kab. Berau dan Kutai Timur O,O KEMDNTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAIRAH ,IERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.M.20 PRO-P: Rcaitaltuasi Kawasan TralEraigrasi lcrang dan Maloy Kaliorang 0l TerlaksananyaRevitalisasi Kawa8an Transmigrasi Kelang drrl Maloy Kaliorang Ol - Rata rata Nilai Indeks Perkembar{an Kawasa.n Tran.migrasi yara direvitelisasi di Provinsi Iblimantar TiI,tur 5 s8,89 296,1 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA}RAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I 02.M.O4.21 PRO-P: Pcmbangunsn Desa Terpadu di Provirsi Kslimdtan Ut ra Ol Terlaksananya Pe6bangunan Desa Terpadu Provin.i Kelimertar t,tara 01 Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara O,O KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAf}I l,5 54,70 SK No098614C - A.tr.76 - 1,5 55,02 O,O REMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.M.22 PRO-P: Pcmbanaunar Kawa€an Perdcsaan kioritaB Nasional Bulurryan dan Nunukan 01 Tertral(8ananya peabangunan Kawa8an Perde€aan Prioritas Nasiorral Bulungan dan Nunukan 0l - Irdeks Perkembalgan Kawasan Ferdelaan Kab. BulunSan dan Nunukan Hodtrr rrdoErl lPrl/Progr.tn ^Prlorlt.. lP")/trd.t ^! ^rtdo8lt ^t IBP)/Proy.L ^Prlodtr, ^(PRo-P| aiffllFrl 01 Rata rata Nilai Indeks Pcrkembangan l(a\[€san Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provi$i Kalimantan Utara DuLungrn Tcrhrd.r Ar.h..! Trr8.t Rp. .rutr Irrttrrd P.htrEr 02.o4.o4.23 PRO P: Revitalfuari lhwa8ar Transmigrasi SaliDr Batu dan Seimenggaris 0l - Terlaksananya Revitalba3i Kawasan TrajBldigraai Salim Batu dan Seime[ggafla 5 54,92 413,6 XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.o4.24 PRO P: Peningkataa K$€jahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lkasi Priorita8 di Provinai Kalimantan Utara 01 ^- Mcningkatnya k$ejaheraan dan tata kelola di keca.: latan lokaai prioritas di Provinsi tklimantan Utara 0I - Jumlah kccaEatan lokasi prioritas perbatasan negara ): an8 ditinekatkan Lcsejalteraan dan tata kclolanya di Provinsi Kelilmntan UtEra 5 20 kecamatan O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.o4.25 PRO-P: Pusat Kegiatan Stmtegh Nasional (PKSN) NuI!ukan 0l - Berkembargrya Pusat Kegiatan Strategis Na8ional (PKSN) Nunukan 01 Rata rata nilai Indeks Pe[gelolaan Kawasan Perbatasar ^(IPKP) PKSN Nunukan 5 O,44IPKP 99.s03,O KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMEI{TERIAN KEI"IIUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH'IERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.o4.26 PRO-P: Pusat IGgiatar Stratcgis Nasional ^(PKSN) t ng Midang 0l - Rata-nta nilai Indeks Peryelolaan Ikwasan Perbatasan (IPKD PLSN t ng Midang 01 - BcrkcmbanSnya Pusat IGgiatan Strategis Nasional (PKIiNl Irns Midans 5 O,44 LPKP O,O KEMENIERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 02.o4.o4.28 PRO-P: Pusat Kegiatan Statrsis Nasional (PKSNj lrns Nawarg 0l - B€rkembargnya Pu8at K€giat n Strate8b Nasional (PKSNI Lns Nawang 0l - Rata rata rdlai lfldeka Fengelol,aan I(a*asaJl Perbata€an (IPKE PKSN Lng Nawa.ng 5 0,69IPKP 3O.A3O,O KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN PERUMA}IAN RAI(YAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - A.\.77 - 3 k€camatan O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTING{iAL DAN TRANSMIGRASI 02.M.O4.29 PRO-P: Perringkatan IGsejahtcraan dan Tata IGlola di Kccamatan lrkasi Prioritag di Provinsi IklimanEn Timur 01 - MeningkatnlE k*ejahtcraan dan tata kclola di kccamatan lokasi prioritas di Prwinsi KeliEarten TiDur Ol - Jumlah kecamatan lokasi prioritas pcrbatasan ncgara yang ditingkatkan kescjahtemar dan tsta kelolsnya di Prowin.i l(,limrntrn Timur 5 FEFLIBI-IK INDONESTA Hodttrr r.doad (m)/Prcrt..[ Hodtrr (Pq/r.arrt.! Pdornrr lxPl/l'toycL ^Erodtr. lPRo-Pl i]'!tTII=nt Dukutiaen TcrhrdrE At.h.,r hrtrErl P.!rL.a. Trrg.t RE. .r!tr 02.04.05 KP: Kclembagaan dan Kcuangan Dacrah 0l - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenaaararn Pemerintahan Daerah (EPPD) ol - Nilai Evaluasi PenyelengSaraan Pemerintahar! Daerah ^(EPPD) 4 3,35 341.676,5 01 ^- Juldah daeral dengan penerimaan daerah mcningkat 4 4 42,4 ^oh 61 daerah 04 - Medngkatnya daerah densan realilasi belanjanya 01 - Jumlah daerah dengan r*lisasi belanjanya b€rkualita8 4 61 daerah 05 - Merdngkatnya reforEa8i pelayanan perizinarr 01 - Jumlah perizinan yang kewenaflga.nnya Budal didelegasikan ke Pft)P Prima bcrbasis clcktronik 06 - Merintkatnya daerah yang mcmiliki PISP Prima berba8i3 el€ktronik 07 - Mcningkatnya tata kclola keuaagal daerah yang cfclof dan cfisicn 01 - Jumlah daeEh yang mcmiliki I'TSP kime b.rbe.is elektrdik 01 - Jumlah daerah yang Eebl{8ana.kan tata kclola keuangan yang cfeldif dan 4 6 daerah 61 daerah 4 08 - Meningkatnya ke!€pakatan dar perjanjian kerja sama daerah 0 I - Jumlrh daerah yang !rcngimpleaentasikan Kescpalatan dan Perjanjian ^(e!ja Sama Daerah 4 6 daerah 0l Per6enta6e capaian SPM di dacrah 4 SK No098616C 09 - Meninakatrya perc€rtas€ capaia.lt SPM di daerah - A.II.78 - too ^6/o I Ptioalt r i.dond (Pf,)/Pro8 r Prlodtr. (PPl/xcglrtrr Pdorltrr (BP)/EqyGr Hotltr' (lRo-n L5!t?n L!dtLrtor DuLllrrr T.rh.dr? Prcrftlc! Tutct Bp. .htr Iaatanal Falrtaana l0 Meningkatnya daerah dengan indeko kinerja OWPP kat gori baik 01 Jumlah daerah densar irdeks kinerja GWPP kategori baik ll - Meningkatnya pengelolaan perta.Ilalla.Ir dan teEclcnggarakannya penataarr ruanS ol - Luas cakupan bidana tanah bffs€rtipikat yang terdigitasi dan memiliki georefercnsi yang baik 03 - Jumlah matcri teknb &n rancangan p€raturan daeml RDTR (ab/ Kota a8 materi teknis dan Ranp€rkada RDTR 04 - JuElah Pers€tujua, Substanai RDTR Kab/Kota 59 peruetujuan subst nsi RDTR 05 - JuElah materi telaria dan rancanSan pcraturan dacrah R'I'tlw Pmv/ Kab/ Kota 5 materi teknig dan Ranpcrda RTRW 06 - Jumlah PeEctujuan Substansi RTRW Prcv/ Kab/ Kota 4 Fruetujuan substansi RIRW 07 - Nilai IGpastian dan Pcrlindungan Hak atas Tanah 5 5 5 5 5 5 08 - Jumlsh Dokumen Harmonisaei Rancaflgan Peraturan Perundangar RDTR Calon IKN 1 Raperpu RDTR IKN - A.tL79 - ! I REFUELIK INOONESIA Hodtr. Il.do[rl lP l/Progn ^r ^PHorlt.t (Pa/r.8htr'r Ptlodt . lFl/Proy.r ^Ho n.|PI(>PI : .rFri1: l IadlL.t T.r!Gt Rp. .rd. ir.firr?!.,lrSl.IEFn Du"hlEr! T.tlrd.p Atlhrl 12 TertralceDanya peningkatan penyelcnggaraan idormasi gcGpasial 2 800 dcsa 02.04.05.o5 PRO P: PenAelolaa.n dan Pelayanan Pertanahan di Pmvinsi Kalimantan Barat 02.04.05.06 PRO P: Peryelenggaraan Penataar Ruar8 di Provinsi Kalimanlan Barat 01 - Terscdianj.a rcncana tata ruang yana berkualita8 0 I - Jumlah materi tcknb dan rancangan pffaturan daerah RDTR I(ab/Kota 02 - Jumlah Perletujuan Substansi RDTR tkb/Kota 5 5 12 rekomendasi kebijakar 3 rekomendasi kebiiaka, 3.425,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 03 JuE ah lrateri teknfu dan rancangan pcraturan dacrah RTRW Prov/ I(ab/ Kota 5 1 lckomendasi kcbijakar 04 - JuElah Per.€tujuan SuhtarBi RTRW Prov/ Kab/ rrota 5 I rckomendasi kebijaksn 02.04.05.08 PRO-P: Pelrgclolaan dan Pelayalan Pertanahan di Provinsi Kalimafl tan Tengah ol - TbrlaksarBnya percepata.n 01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah ertifikasi rrnah 5 5 38.375 bidarg 37.OI5,5 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Sa.6A6 ha 02 - Terlaksaranya percepata! 0l - Jumlah bidanS tanah peta bidanA tanah dafl ruang SK No098618 C 01 - Ters€dianya redcana tata ruaDg yang bcrkualitas 02 - Jumlah pcrcctujuan substa si RDTR Kab/Kota - A.II.80 - 5 3 rekomerdasi kebijakan 7OO,O KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.(x.05.09 PRO-P: Pcnyelcnggaraan Penataan RuanA di ProvirEi IGlimantan Tengsh 0 I - Juml,ah Eateri teknh da,It rancanSafl peratura.n daerah RDTR K6b/Kota 5 3 rekomerdaal tl 02 - Juelah La*lasan pusat pdtumbuhan yana difasilitasi dan dikembanskan 5 03 - De3tinasi Pariwisata Prioritas (DPn 5 5 2 destinasi 04 Destinasi Pariwisata Pcngcmbangan dar Revitaltuasi 05 - KEK bcrba8ia pariwista dan industri 5 3 kawasaa 02.05.01.o1 PRO-P: Percepatan Peningkatsr Investa8i KEK Bitung 0l - Terlakananya pcrccpatan pcningkaEn investasi KEI( Bitulrg 01 - Rasio pertumbuhan kwe8tasi kawasan ^(KEK/ KIl DPP/ KPBPB) t€rhadap pertumbuhan invcatasi Provinsi Sulaweei Utam 06 - KI Prioritas dan Kl Pengembangarr 01 - Rasio pertumbuhan inv$tasi kawasan (KEK/ KI / DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan invdtasi kovinsi O,O KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN ^KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 5 2Kl >t >1 02.05.01.02 PRO-P: Percepatan opcrasionalilasi KEK Likupang/ Destina8i Pariwigata kioritas Manado-Likupara Ol - Terls.ksaranya percepata.i operasionalba8i KEK Likupang/ Dcstinasi Pariwtuata Priorita8 Manado-Likupang KEMEMERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIUSATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA.ERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUMKAI}I DAN INFORMATI(4, XEMENTERIAN DA]AM NEGERJ, KEMDNTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 5 SK No098621C - A.II.83 - tJil-+fr.Tflt REFUELIK INDONESIA Hodtrr rrdoorl (Prl/ho3r.a l+lodt . (PAlxcglrt n Pdodtr. |rP)/FroFk ^Prtodtit (rRo-4 I!dttrtor Duklt!g..r Tcrhrdrp Atrh..! Md.ri Trtt t Rp. Jut. Ia.trrd P.ht .'r 02.05.01.03 PRO-P: Fasilitasi Rcalisasi Invc3tasi dan Pembanaunan KI/KEK Palu Ol - Terlaklanadya traa itasi realisasi investasi dan pdnbangunan KI/KEK Palu 0l - Rasio pertuEbuhar futveatasi kawasan ^(KEK/I /DPP/KPBPBI terbadap pcrtumbuhan investa8i Plovinai Sulawesi Tengah KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTDRIAN AGRARIA DAN TATA RUANC/BPN, TEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 5 15.O00,O 02.05.01.04 PRO-P: Pembangunar Destinasi Pariwilata Pengembanaan Toraja- Makassar-S€layar 0l - Terlaksananya pcmbangunan d6tinaBi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar 0l Rasio pertumbuhan investasi ka*?san (KEK/ KI / DPP/ KPBPB) terhadap Sulawesi pcrtumbuhan investasi Provimi Sclatan KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTDRIAN DAI,AM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TE(NOLOGI 5 >I 4.463,4 02.05.01.05 PRO-P: Perbaikan Aks$ibilitas, Atraki, dan AEenitas D6tinasi Pariwisata kiorita8 wakatobi ol - Terls.ksaranya perbaikan ak$ibilitas, atraki, dall amenitas DestinaBi Pa.riwhata Prioritas wakatobi 01 - Rasio p€rtumbuhan investasi kawaoan ^(KEK/ KI / DPP/ XPBPB) terhadap pertumbuhan inv*tasi ProvirBi Sulaw€si Tenggara KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ ^BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI; I, KEMENTERIAN DAIAM NEGERI 5 >l 9r.250,O 02.05.01.06 PRO-P: Fasilitasi Realbasi Investasi dan Pcmbangunan KI Tekrlar 0l - Terlaksananya Fasilitasi Reat€as1 Investasi dan Pcmbanaun ,lt KI Takalar 0l Rasio pertuabuhan invcstasi kawa8an (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan inv$tasi Provinsi Sulew*i Selatan O,O KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 >l 02.05.02 KP: PcnSembangan S€ldor UnSsulan 0l - Berkembangnlra scktor unggulan 0l - Perseltase pcninSkatan prcduksi koEoditas uru*ulan ^per tahun - kskso 02 - Peffcnta!€ penin8katafl ^produksi komoditas unasulan ^p€r ta}lufi - kopi 03 Pers€ntasepcninglatanproduksi komodita8 un*ulan Dcr tahun - kelaDa 04 - Pen€irtas€ peningkatan Foduk i koEoditas uflggulan pcr tahun - pala 5 t,65 128.544,1 5 2,57 ^0 5 o,9 ^0/o 5 -6,66V" - A.II.84 - Fr{IEEN BI.IK INOONESIA P odtrr f,rrlord lPtrl/RogrrtB ^Ptlodtrl (PAIE drtrn Pdo rh. (xPl/Proy.t Pllorn r lPRo-Pl IldlLrtor Dutu!au T.rhrdrp Atrhrn Pt drt.n In*rn.l F.Ltlrll TrEGt RE. .rutr 5 25,5t Vo 5 18,47 Yo 09 PeI!€IItas€ peningkatrn produksi komoditas uragulan per tahun - gara& 5 r.360,86 70 02.05.02.01 PRO-P: FengeDrbansa.n Ibmodita8 Unggulan Kclapa di kwirrsi Sulaw*i Utara 01 - TcrlalGananya pengembanSan komoditas un88u1an kelapa 0l - Peft€nta8e pcningkatan prDdukci komoditas unggulan per tshun Provimi Sulawesi Utara kelapa 3.691,0 KEMENTERIANPERTANIAN 5 0,o5 % 02.05.02,02 PRO-P: Pengcmbangan Komoditas Unggulan Iada, Pala, dan Ccngkch di Provinsi Sulawcai Utara 0I - T€rlakansnya p€ngcmbarSan komoditas unggulan lada, pala, dan censkeh 0l - Peraentale peninSkatan produksi koEoditaE unSgulan per talun Provinoi Sulascsi Utara - pala 5 -7,31vo 5.735,7 KEMENTERIANPERTANIAN 02 Pers€ntasepeningkatanprodukai komoditas ungaulan per tahun Pmvinsi SulawBi Utara - ccnSkeh 5 o SK No098623 C - A.II.85 - 5 2,8a Yo 1.566,0 KEMENTERIAN PERTANIAN 02.o5.o2.o4 PRO-P: Pengembangan KoEoditas Unggulan lGkao di Provinsi Sula$cai Utaia 01 - Pcr8cntasc peningkatan produksi komoditas ungaulan pcr tahun Provinsi SulawEsi Ulara - kakao 0 I TerlaharaflJ.a penseEbangan komoditag urggulan kakao NI,S fHorlt.r i.dodd (Pf,l/Ptognm Hodtr. (PPl/x.aht.! Pdodta. lxPl/Prorll ^Hodtl' ^(IRo-Pl 8.altaa lndlt tod DrLuEtrr T.rh.dr? Ar.hrn Pr..Llc! TrItGt RE. .rutr Inrt ltl P.Lt rlr 02.05.02.05 PRO-P: Pengcmbangan Ibmoditas Unggulan tkkao di Provinsi Sulaweai Tcngah 0l - Pers€ntas€ peninakatan Foduksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulaw*i Tcngah - kalao 5 o,97 V" 6.064,5 KEMENTERIANPERTANIAN 02.05.02.06 PRO-P: Pengembergan Komodita8 Ung8utra.n l,ada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulau,€si Tengah OI Terl,a.ksananya pengembangan koraoditas ungSulan lada, ^pa.la, da.Ir cengkeh OI - Pcr!€nta3€ p€ningkatan produki komodita3 unggul,an per tahun Provir8i Sulawesi Tersah - censkeh 5 2,so 377,4 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o5.o2.o7 PRO-P: PengeEbangan Ibmoditas Unggulan Kopi di Povinsi Sulawe3i TcnSah 02.05.02.08 PRO-P: Fengembangan IfumoditaB Unggul,an Kel,apa di Provinai Sulaw6i Tcngah 0I - Terlskananya pengcmbangan komoditas unSsulan kopi 01 - Terlalcananya pcngcmbangan komoditaa untaularr kelapa 0I - PeE€ntase p€ningkatan produksi komoditas ungSulan per tahun Provhai Sulawesi Tengah - kopi 3.A1O,O KEMENTERIANPERTANIAN 1.64A,2 KEMEI{TERIANPERTAMAN 5 5 2,76 Vo o,06 01 - Fersentase peningkatan produk8i komoditas ungSulan per tahun Provitai Sulaw€si Tersah - k€lapa 02.05.02.09 PRO-P: PenS€Ebanaan KoEodita. Unggulan Kal€o di Provinsi Sulaw.Si S€latar 0l - T€rlsl$ananya p€flgembangan koaoditag unssular kalao 0l - PeE€ntas€ peningkatan prEduk3i komodita8 ungSulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kakao 5 \a5vo 10.530,0 KEMENTERIANPERTANIAN Ol - Terlaksananya pergembanaan komoditag unssulan kopi 2,49 ^0/o 12.971,3 KEMENTERIA}.I PDRTANIAN 02.05,02.10 PRO-P: Pengembangar KoEoditas Unggul,an Kopi di Provimi sulawesi Sclatan 0r - Pers€ntase peninekatan produki komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulaw$i Selatan - kopi 5 - A.IL86 - ( HEFTIELIX INDONESIA Hodtrr trr.lon.l (Plq/Progtrn krodtrr (Pq/K.drtrn Prlodtr. (xPl/ProFt Hodtrr lIRo-P, i?[ITI: T+II DuLlrgr! Tcrh.drp AnLu TrtIGt Rp. irutr I-i'Trl: F[IJItEr!|N 2.667,4 KEMENTERTANPERIANIAN 02.0s.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan l-ada, Pala, dan Cengkch di PIovin8i Sulaw$i Selatan 0l - Perscntarc pcninSkatan produksi komoditas unggulan p€I tahun Provimi Sulawesi Selatan - pala 5 0,oo ^gr'" 5 2,39 ^0/o 02.o5.o2.12 PRO-P: Pengembangan KoEodita$ Unggulan lGlapa di Pmvinsi Sulawesi Sclatan 0l - Pcrscntas€ pcningkatan ploduki komoditas urggulan p€I tahun Provinsi sulawesi Setatan - kelapa 01 - Terlaksananya pengembanAan komoditas unggulan kclapa 5 o,o8 9rl" A.IO9,O KEMENTERIANPERTANIAN 02.o5.o2.14 PRO-P: Pcngcmbangan KoEodita3 Uragulsn Kakao di Provinsi Sulawe3i Tenggara OI - Tcrlakananya p€naembanaan koEoditas ungSulan ka.kao Ol Pcrs€ntas€ peninakatan produksi komoditas unggulan per tahun Provin8i Sulaweai Teng8ara - kakao 5 2,69 ^0h 9.796,0 KTMENTERIANPERIANIAN 02.05.02.15 PRO-P: Pcngembangan tbmoditas Unagulan kda, Pala, dan C€nakeh di Provin8i Sulaweri Tenggara 01 - Tcrlakananya p€naembar8an koEodita8 unsgulan lada, pala, dan cengkeh 0r - Perscntas€ penin8katan produksi komoditas unggulan per t hun Provinsi Sula*csi Teng8a.ra - pala 02 - Perscntasc pcningkatsn prcduksi komoditas unggulan p€I tshun Provinsi Sulawesi Tenggara - cengkeh 5 -9,74 Eo 1.216,6 KEMENTERIANPERTANIAN 5 4,39 V. 02.05.02.16 PRO P: PengembanAan Komoditas Kopi di Provinsi Sulawesi Tcnggara 0l - Terlaksananya pengembangan komodita3 unggulan kopi 0l - Percentaoe peninSkatai! produksi komoditas unggulan pcr tahun Provinsi sulawcsi Tenagara kopi 5 3,Oto 3.765,0 KEMENTERIANPERTANIAN SK No098525 C 0l - Terlalsananya pengeEbsngar komodita. unssulan kelapa - A.II.87 - 5 0,0s % 3.055,8 KEMENTERIANPERTANIAN 02.05.02.17 PRO-P: Pengcmbangan Komoditas Unggulan l(clapa di Provinli Sulaw$i Tenssara 01 - PeE€ntasc peningkatar produksi koEoditas unggul,an per ta}rut! Provinai SulawesiTenagara kelapa H6rlt . i.d6d (llll/lhofto rtlclt[ Ihhry.n Tarl.laE lat ! h.dd.! rf7,!r,!FT.'L-!nt f: lri?l 01 ^- Terlaklanaiya pengcmbe[tan Lor6odita. unggulen kclepa il!r-.flr Itf.t at, JEtr iEitit!1l Elodt . FnO,4 02.05.02.19 PRO-P fuigdribangrn Komodita! Unggulen xclepq di Provinli Gomntrto 5 0,o5 % 936,0 XEMENTERIANPERTANIAN 02.o5.o2-21 PRO-E kngcEbalrgaE LoEoditar UaSgulaE lade, P6fa drn ccntk h di Prtvh.i C}orolrt lo 0l - Pc.6cnta!€ pcningkatatr poduksi koraoditas unggulan Fr tahutr kovirui Oorontalo - cct!g&.h 5 0,00 % 288,2 XEMENTERIANPERTANIAN 02.o5.02-22 PRO-P: Pergerabangi.rl ,(oaoditrr UDAgulan lfupi di Povinei Sulawesi ^gerat 02.05.02.23 PRO-P: PclscdbanSan Lomoditea Unagulen Kekeo di ProviEai Sulercai Berat 02.05.02.31 PRGP: Peat€nrboaen LoEoditas UnggulaD ^garab di ProviD.i Sul,awesi Scletrn Ol - Tcrlaksananj,a penaernb.ngan koEoditas un8gulen kopi Ol - Terhkaaranya pengcmbangEtr koEodita! urrgSulen kakeo Ol - Terlekaanaa}e FnSombargan ^koEdita. urtgulea FriL.rlan buditaya Ol - Terlat eflealr pcns'tnbengatl komodites uDgsulan garaE 01 - Itr&nta.e pcairykatan produk i Lor&ditar ung8ulen p€r tehun Prcvirui Sulic,lri Barat - kopi O1 - Fe$Gntaoc pcningkatAn ptodukli kohoditar unSgulan pca tahua Provinli Sulawcai Barat - kel6o 01 - F.trsentaec peninakaten produkri koEodita. ungula.E per trhun Provindi Sulawali S.latan - galam 02.o5.c2.27 PRO-P: Flo8clnbaryan Xoaoditeu Uaggulen Perikanan Budidaya di Proviasi Sulav,l8i Utara Ol - Itrrcntaec FninSketaa produkri koeoditas unggulaE pcr tahwr Provi$i Sulaweai Utara - Fril(a.aen budideya 5 5 5 5 2,60 o,95 % 5a,6t % 9.4OO,O KEMENTERIANPER-IANIAN 4.IOO,O ITEMEMERIAN PERTANIAN 656,4 KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERI(ANAN - A.II.88 - 1.6tl,gti 2.620,0 ^(EMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN FEESIOEN FEFTIBUl( INDONESIA fdorlt . Ifrllo!.I (flrl/ProltlE Hornr. lPPl/Kcglrtu ^Prlodtrr txPl/P'oy.k ^Pdorltr' lPRo-P) (tn-!tTl LLdtLrtoE DuLuntan T.rhrdrp Ar.Lrn frcd.l.n TuSct Rp. Jutr irTrrifl.1rljrr-!,n 02.o5.o2.32 PRO-P: Pcngcmbanaan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulaw*i 0l - Tcrlaksananya p€ngembangan komoditag unssulan p€rikslran budidaya Or - Persnta!€ peningkatan prcduksi komoditaa u[ggulan per ta]ruf ProvirBi Sulawe8iSelatan perikalanbudidaya 9.267,4 KEMENTERIAN KEI-AUTAN DAN PERIKANAN 5 10,23 vo 02.05.02.34 PRO-P: P€ngembangan Ibmodita3 Uragulan Perikanan BudidaF di Provinsi Suiawesi Tenggara 0l - Terlakanarya p€ngembangar komoditag unSgulan perikanal budidaya 0l - Peroenta& peningkatan produki komoditas utggulrn per ta}tufl ProvirBi Sulawcsi Tenggara - perikanan budrdaya 5 139,49 Vo 9.43O,O KEMENTERIAN KEUIUTAJ{ DAN PERIKANAN 02.05.02.35 PRO-P: Penaembangar Komoditas UnAgulan Peril€narl Tar4kap di Plovinsi Corollta.lo 0l - Tcrlaksananya pengembangar komoditas ungaularl perikanar tangkap 0r - Perserta!€ peningkatan prcduki komoditas unggulan per tahun Provinar Gorontalo - perikana[ tatgkap 5 23,44 V. 790,4 KEMENTERIAN KEIALTTAN DAN PERIKANAN 02.0s.02.36 PRO P: FengeabarSan Ibmoditas Unggul,a, Perikarlan Budidaya di Provinsi GoronElo 02.05.02.39 PRO-P: Pcngcmbangan KoBoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sula$'csi Barat 0l - Tertral(8anan]a pengembangan komoditag unggulan perikanan budldaya 0l - Pcrscntasc peningtatan produki komodiEs ungeulan pcr tahun kovinsi Gorcntalo - perikanan budidaya 5 5 44,16 V" o,o5vo 2.150,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.619,0 KEMENTERIAN PERIANIAN 01 - Tcrlaksananya pcngembanaan komoditas unggulan kclapa 01 - PeE€ntasc peninskatan pIoduki koaodita8 unggulan per tahun kovinli SulawEsi Barat - kelapa 01 Terlaksananya penaembargan komodita3 unggulan tebu 1,5 v" 2.546,8 KEMENTERIANPERTANIAN 02.05.02.4I PRO-P: Pengcmbangan Komoditas Unaaular Tebu di Prowin.i Sulaw€ii Selairrl 01 - Pcr&ntaoe peningkatan produki koraoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawcsi Sclatan - tebu.) 5 - A.II.89 - REFT-iELIK INOONESIA Hodt r rrrioml (Plt)/hoSrrE P orlt.. lP?|/Kcttrt.r ^Pdorlt ^. (xPl/Prot.L Horit . lPRo-P) : tT!!Tl DuLuEtrtr Tcrh..lqr Arahan PrGdilc! Tug.t 1.133,91% RE. Jutr hdlLrtor 0l - Perscntase pcningkatan prcduksi komoditas unggular per tahur Provinsi corontatro - garaE B'.,: TI'IFr?J?I-EII 6.466,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 02.o5.o2-44 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggul,a.Ir Gara.E di Provinai Gomnt lo 0l Terlaksananya peiSembangan komoditas unggulan garam 5 02.o5.o2.45 PRO-P: Pengembangan Ibmoditas Unagular Kopi di Provinsi Gorontalo 01 Peftentas€ peninekatan produksi komoditas unagulan per tahur Provin8i Gorontalo - kopi 01 - Terlakssnanya pengembangan komoditas unggulan kopi 5 2,3t "/" 1.A7O,O KEMENTERIANPERTANIAN 02.05.03 KP: Pengcmbangan l(awasan 01 - Bffkembangnya kawasar perkotaan 01 Skor lrdeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitunSan 5 72,O1 620.9s9,1 02 - Skor Indcks Ibtg B€rkelanjutan/IKB I6ta Palu (angka perhitunSan s€ruelltara) 5 66,06 03 Skor lndeh Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan a€mcntaia) 5 71,30 04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Par€parc (angka pcrhitunSan 8€raentam) 5 78,s0 05 - Skor Indeks Kota Bcrkclanjutan/IlG Kota Palopo (angka perhitungan s€mentara) 5 71,46 06 - skor Indek Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitunga.i SK No098628 C - A.tL90 - 5 72,96 REFI.IBLIK INDONESIA Prlodt r !hdo!.I (Plfl/"roat.E Hornrr lPPl/E fr.t ^! Hodtrr (XPl/koFL Horlt r IPRO-PI LEdllrtor DuLu!ar! r.rhr'hE irflhrn n'iTrEFli?.Jff?la: "1 Tut t Rp. .rutr 5 71,97 0l - Jumlah kota b*ar, kota sedang, kota kecil yanS dikembangkan s€bagai PKN/ PKW 5 5 63,44 6 kota 03 ^- Terlaksansnya penyelessian RIR untuk WM di luar Jawa 0 I - Jumlah WM di luar Jawa yana 04 Berkembangqawilayah Metropolitan di luar Ja$B 0l - Jumlsh wM di luar Jawa ^yang dikeEbargkan 5 5 lWM 2WM 02.05.03.03 PRO-P: Pcngcmbangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulaw*i UtaIa 0l Terl,akaananya penyclcsaian RTR untuk WM di 0l - Jumlal WM di luar Jawa yang 5 lwM 54.165,5 KEMENTERIAN PEKER,JAAN UMUM ^DAN PERUMAHAN RAKYAT 02 - Berkembsnsnya Wilayah Mctropolitan di luar Jaf,,a 01 - Jumlah WM di Iuar Jawa ^yanA dikembangkan 5 lWM 02.05.03.04 PRO-P: Peraembanaan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kccil di Provinsi Sulawei TcnSah 0l ^- Bcrkembananya kota besar, kota sedana, kota kecil sbagai PKN/PKW 01 - Jumlah kota bcaar, kota E€dang, kota kecil yan8 dikembangkan s€bagBi PKN/ PKW 5 213.780,0 KEMENTERIAN PEKER^IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 0l - Berkembangry'a Wilayah Metropolitan di luar Jallla 0l - Jumlah wM di luar Jawa yarg dikembarakan - A.II.91 - 5 lwM 310.360,2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN XETENAGAKER.IAAN, BADAN ^PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER ^DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ^(I(PBU) 02.05.03.05 PRO-P: Pengembangan wilayah Metropolitan di ProviNi Sulawesi Sclatan FEPI"IELIK INDONESTA Hodtr. rr.noEd (m)/PrognE Hodtr. (PPl/EcAtrtE Pdoaltl. (BPI/Prc,FL Prrodt . (PRo-Pl .if,IIFF; I Drtrrn8la T.rhrdrp &rh.n T.rg.t RE. Jlrt inrIlallluSrlrF,n 02.05.03.08 PRO-P: Pcngcmbangan Kota Bcsar, Ibta S€dang, Ibta Kecil di kovirlsi Gorontalo 01 Jumjs}l kota besar, kota sedara, kota kecil yang dikembangkan s€bagai PKN/PKW 5 1 kota 42.653,4 ^(EMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 02.05.04 KP: Pengembangan Dacral Tenirgtal, I(awaoa.lr Perbatasan, Pcrde*aan, dan Transmigrasi ol - Jumlah daerah tertingaal 5 O kabupaten 250.935,1 03 Jumlrl kecaEatan lokasi prioritas perbatasan nega.ra yait ditirEkatkan keejalteraan dan tata kelolanla 5 04 - Per8entaoe pelayana! publik yang dipulihkan 2 100 ^0,6 01 - Terba[gunrrya Deaa Terpadu, Kawasar Meaaan, dan Ka$asan Transmigrasi 01 - Rata-rata Indcks Dcsa Wilayah SulaweBi 1,5 64,O7 02 - Rata-rata dlai Indek8 PcrkcmbanAan t(awasan Pcrdcsaan Prioritas Nasional 1,5 56,8 03 - Rata-rata nilai Indekg Perkemba.lrgan Kawasan Trarl8Jligrasi yang Diraitalisasi di Pulau Sula{,6i 5 61,97 04 - Peru€nta8e penduduk Eiskin perdcsaan wilayah Sulawcsi 12,20 12,60 Vo 0r - Meningkatnya k$cjahteraan dan tata kelola di keca.Eatafl lokasi prioritas di Provinsi Sulaw*i Utara - A.\.92 - 5 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o5.o4.o2 PRO P: Peningkatan Kes€jahtcraan dan Tata Kclola di Kecamatan Lkasi kioritas di PIovinsi sulawEsi Ut3ra 0l JuElah kecamatan lokasi prioritas Frbatasal ^egara yanS ^ditingkatkar k$ejahteraan dar tata kelolarya di Provin3i Suliawesi Utara Pttodtu rrdoE I |Prl/Prodr.6 ^Prlodlt.. IPP)/X.tl.trt ^rttortt ^. lxPl/ProycL ^Prlodtr. lPRo-Pl 02.0s.04.08 PRO-P: Pembangunan De€a Terpadu di kovirui sulaw$i Utaia iI'|IiITFQ|ll lruLuEtr! t rhrd.p Tr4.t RD. .rlt. i1'ltTFt'i',lTi5rrEFfl 01 Terlaksananya pcmbaflgunan Dcsa Terpadu Pmvinsi Sulaw*i Utara 02.o5.M.@ PRO-P: Pembangunan Ikwasan Perdesaan hioritas Nasional Minahasa Utara 0l - Indeka Perkembangan Kawaoan Perdesaan Kab. Minahasa Utara 1,5 65,44 O,O KEMENIERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.0s.04.10 PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional ^(PKSN) Talura 0l - Rata-rata nilai Ildek8 Fengelolaan Kawasan Pcrbatasan (IPKE PKSN Tahuna O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 01 - Berkembargnya PLiEat IGgiatan Stratcgb Nasional (PKSN) Tdhurla 5 0,53 IPKP 02.05.04.11 PRO-P: Pu8at Kegiatan Stratcgis Nasional ^(PKSN) Melontuane 01 Berkembangnya Pusat KeSiatan St 'ategis Nasional (PKSN) Melonguane 01 - Rata-rata nilai tndek Penaelolaan Kawasar Perbata€an (IPKP) PKSN Mclonguane 5 0,48 IPKP O,O KEMENTERIAN KELAIJTAN DAN PERIKANAN 02.o5.M.12 PRO-P: Pcmbangunan Dcsa Terpadu di Provirui Sulaw*i Tengah 01 - Terlakrananya pcmbangunan Desa Tcr?adu Provinsi Sular,$i Tenaah 0l - Rata-rata Indcks Dcsa Provinsi Sulas,esi Tcngah KEMENTERIAN DAT,AM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS}I, KEMEI{TERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAN 1,5 64,80 3.5lO,O 02.0s.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawa8arr Mesaan Prioritag Naaional Morowali, Buol, dan 01 Terlaksananya Fmbangunan ^Kawasan Perd$aar Prioritas Naaional Morov/ali, Buol, dan Poso 01 - Indeka Perkembangar Kawaoan Perd4aan Kab. Morowali, Buol, dan Poao 1,5 55,21 O,O KEMEMERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI SK No098631C 0r - Terlaksananya revitaltuasi L?waoan Transmigrasi Pa.lolo, Bunaku, Ak Ter6n8, TaEpolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya - A.rI.93 - 59,29 8.178,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.05.04.I4 PRO-P: RevitalisaBi k?wasan ftanlEigrasi Palolo, Burgku, Air Tera: rg, Tampolore, Padauloyo, daJr Balari Tomini Raya 0l - Rata rata Nilai lrdekg Perkelabangan Kawasan Tfansrrdgrasi yanS Dircvitalisa8i di PmvirBi Sulaweai Tengah 5 BUK INDONESIA PtloEltr. rrdorrl (PIt,/ProFa Fdodltr. lPq/K.Crtrn ^rt{odh. lxPl/ProycL ^Pdorltrt ^(PRo-Pl hlr -rr-rt L!dttrtor Drlntllar! TGthrdrp Anhrr Ft .ld.n Irrhrd F.lrtt nr T.rg.t RE. .rutr 02.05.04.rs PRO-P: Percepata.n Pcmbalgunan Daerah Tertingaal di Provinsi Sulaw6i Tengah ol - Perlcnta8c penduduk miskin di Daeml Tertina8al di Provhsi Sulawesi Tersal 0l - Meningkatnya kerejahteraan masyaralPI .at.ntr L!dtL.tor DuluEErE T.rh.al.p Arrhu Hdcn Trttct RE. J[t I!.trn l P.Ll.rtlr I rekomendasi kebijakan 5 04 ^- Jumlah pcrsetujuan substansi RTRW Prov/ Kab/ Kota 5 I rckomcndasi kebiak"n 5 10 perkara 02.05.05.13 PRO-P: Pengclolaan dan Pelayanan karlaha.tl di Provinsi Sulaw$i Selatan 02 - TerlakananF percepatan 01 JuElah bidans tanal peta bidana tanah dan ruang 0l - Tcrlaksananya pcrcepatan 0 f - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah 127.549 ba 1.1OO,O KEMENTERIAN ACRARIA DAN TATA RUANG/BPN 2 rckomendasi kcbijakan 37. r37 bidang 5 5 02.05.05.14 PRO P: Penyelenagaraan Ibnataa! Ruang di ttovin8i Sulaw6i Sclatan 01 Teft€dianya rEncana tata ruang yana b€rkualitas 01 - Jurr ah Eateri teknis dan rancangan Fraturan daerah RDTR Kab/Kota 14 rekomelrdasi kebii6kan 02 - Jualah rrateri teknig dan rancangan peraturan dacrah RIRW Prov/ I(ab/ Kota 2 rckomendasi kcbijakan 03 - Jumlah pcrsetujuan substansi RTRW Prov/ I(ab/ Kota 5 5 5 02.05.05.I7 PRO-P: PeDaelolssn dan Pelayanan Pertanahan di ProvinBi Sulaw6i Te[8eara 02 - Tcrlakansnya percepatan 0l - Jumlah bidang tanah p€ta bidar8 tansh dar ruana - A.II.l00 - 5 192.633 ha 6I.058,4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN FRE9IDEN FEFTIHLIX INDONESIA hlodt.r tr do il llrl/Progtrrr ^Hodtrr (PP,/E ahtrtr Pdodh. (xP,/Proyct Hodtrr (PRo-Pl 02.05.0s.21 PRO-P: PeaSelol"aan dan Pelayanan Pertanahan di Pmvin.i corontelo grara! ladltrtor Dututrgm TcrhrdrE /rt.hrr T.rtGt RD. .r*. r^rrl+?F1I5tTFJrn 6,324,I KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 01 Terlak.ananya percepata, 01 - Jualah Sertipikat H6k Atas Tanah sertilikasi tanah 5 15.272 bidal]c 02.o5.os.24 PRO P: Pengelolaarr dan Pelayanan Pcrtanahan di kovinsi Sulawesi Barat 01 Terlaksanarya percepatan 01 ^- Jualah Sertipikat Hak Atas Tanah ertilikaai tEnah 5 7.858 bidans I0.194,3 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA RUANO/BPN 02.05.o5.26 PRO-P: Penyel€nagaraar Infoflaasi Ceo3pasial di Proviflai Sulaweai Tenggara ol - Tcrcapainya ^jumlah kes€pakatan teknis batas ll,ila}?h adainfutia8i de8a/ kelu.rahaa yang dihasilkan 0l - Jumlah k$€pakatan teknb batag wilayah adDdrbtrasi desa/keluralar! yang diha8ilkan 2 4OO deoa 848,5 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ^(BIG) 02.o5.o5.27 PRO-P: Pcnyclcnggaraan Infomasi Geospasial di kovinsi Gorortalo 01 - Tercapainya ^jumlah kcscpakatan tcknk batas wilayah adminhtxasi de!a/ kclurahan yans dihe3ilkan 0 1 - Jumlah kcscpakatan tcknis batas wilayah adminbtrasi desa/ keluBhar yarE dihasilkan O,O BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ^(BIG) 2 2OO des 02.06 PP: Pembangunan Wilayah Maluku 01 - Meningkatnya p€rtumbuhan ekonomi dan tingkat k*ejahterafii raa3yarakat di Wilayah Maluku 01 Laju pertuEbuhar PDRB Wilayah Meluku 12,6-rc,4o pr tahun 402.735,3 5 02 IPM Provinoi di Wilayah Maluku 70,06-70,97 ']ilai minimum-nilai 03 - Pcrscntasc pcnduduk miskin Wilayah Maluku - A.II.10l - 9,s0-10,00 % REFIJBI-IK INDONESIA Prbdtr. r.donrl (Irl/PrcAt.e P odt.r (PPl/Koglrtrr Pdornrr (E)/Eoy.r rtbdt r (PRo-P) iaITt?l Duhttrrrr TGthrdrE At.hr ln t n.l P.hL.n Trract RD. .rrta 02.06.01 KP: PcnScmbangan IGwasan StrarcAis ol - Bcrkcmbangnya kawasan strategis 01 - Rasio pertumbuhan inve3t63i kawa$n ^(KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap wilayah o,o 5 5 3 kawasan I de.tinasi 03 - Destmasi Pariwfuata Prioritas (DPE 5 fi ^- I(XK berbasis parivi€ata dan indu3tri 5 5 IKI >1 >l 02.06.01.01 PRO-P: Ferbaikan Akscsibilitas, Atraksi, dan Amenitas Dcstinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai 01 - Terlakananya p€rbaikar ak$ibilitas, atraki, dsn a.El€nita6 D€8tina8i Pdriwisata kiorita! Morotai/KEK Morotai 01 Rasio pertumbuhar iltve3tasr kas,a.an (I(EK/ KI / DPP/ KPtsPB) terhadap pcrtumbuhan invcstasi Provinsi Maluku Utara O,O KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMEI{TERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERA}I TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.06.01.02 PRO-P: Fasilitasi RealhaBi InvestEai dan Peabangunan KI Teluk Weda Ol - Rasio pertumbuhan irN€stasi kawasan (KEK/Kl/DPP/KPBPB) terhadap p€rtumbuhan investaai Provinsi Maluku Utara O,O KEMENTERJAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01 - TcrlaksananJ.a fasilitasi realigasi inveatasi dan p€mbansunan KI Tcluk wcda 5 SK No 0986210 C 0l Berkembangrya s€kor unggularr - A.II.102 - 5 -3,94 26.673,3 02.06.o2 KP: PcngcmbanAan Scktor Unssulan 0l - Pergentasc pcningkatan produki kolroditas unggulan pcr tahun - kclapa 02 - Per8entase penirgkatan produki komoditas unp{ulan pcr tahun - pala 5 o,9 vo hl: FFIIiFN PEFUELIK INDONESIA Hortt r rrdoo.l (Pf,l/Eoatra Horlt.r (PPl/x4trtu klorlt.r lxPl/Eroy.k ^Prlodtrr ^(PRo-Pl DuLuEtrr Iorh.al.p Arahan HdGn Tu3.t Rp. Jut I!dltrtor iFTrli: r?J|t-EII 5 1,99 vo 5 t15,260/o 06 - Peru€ntade peningkatar produksi komoditas udggulaa p€r tahun - kopi 5 2,76 "/o 07 - Pelsentasc peningkatan prEduksi komoditas unggulan pff tahun - kakao 5 2,AOvo 02.06.02.0r PRO-P: PenAembanaar KoEoditaB Unggulan Lada, Pala, dan Crngkeh di Provinsi Maluku 0l - Peru€ntasc p€ningkatan poduk.i komoditas ungaulan p€r tahun Provinsi Maluku - pala 02 ftrc€rtas€ Frdngkatan ploduki koEoditas ungSulan per talun Provinsi Maluku cengkeh 0l - Terla.krananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan c€ngkch 5 -5,O2 ^0/o 7.099,0 KEMENTERIANPERTANIAN 5 2,40'% 02.06.o2.o2 PRO P: Pengembalgan Komoditas Ungaulan Kelapa di Pmvinsi Maluku Ol - Tcrlaksnanya pcngembangan komoditas unsaulan kelapa 0l - Per6entase peningkatan produki koEodita6 unggutra[ per tahun Provinai Maluku - keliapa 5 o,o4 %, 3.255,8 XEMENTERIANPERTANIAN - A.II.103 - 5 0,03 % 3.121,0 KEMENTERIAN PERIANIAN 02.06.02.03 PRO-P: Pengembargan Komoditas Urgaular l(€lapa di Provinli Ma.luku Utara 01 - Pencntase pcningkatan produki komoditas unggulan per tahun Provin8i Maluku Utara - kelapa 01 Terlal€ananya penger: lbangall komoditag unagulaJr kelapa REFITELIK INDONESIA Pdorttrt rrdolll (Pllr/ho3rrE Pdorlt.. IPE/KGdrtrn ^Etorltr. (xPl/ProFk Hodtr. lPRo-Pl ',E!IIIEN",I DuLuE3r! Tcrhrahp Ar..hrtr Tut t Rp. Jutr irr,ErEIl'Jrfr.T?t 02.06.o2.o4 PRO-P: PerAeEbangan Ibmoditas Unggulsh Lada, Pala, da, Ce[gkeh di Provinsi Maluku Utaia 0l - Terlakananya p€ngdoban8an koaodita8 unggulan lada, ^pa.la, dan cenSkch 0l - Pers€nta3€ p€ningLatan produkci koaoditaa u.rlg8ulan p€r tahun Provinsi Maluku Utara - pala 5 2,93 vo 4,143,7 KEMENTERIANPERTANIAN I.455,8 KEME}ITERIAN KEI.IIUTAN DAN PERIKANAN 4.658,0 KEMENTERIAN KEIALITAN DAN PERIKANAN 02.06.02.05 PRO-P: Fengeabangan Komoditas Unggulan Perikanan Tanekap di Provinsi Maluku 01 - TerlaksaDanya pcngcmbangan komoditag unggulan perikanan tanekap 0l - Penentar€ peaingkatan produksi komoditas unggulan per tahun Prcvinsi Maluku - perikanan tangkap 5 5 5 OVo -29,16 ^0 97,41Vo 02.06.o2.06 PRO-P: Pengembangan Ibmoditas Ungaular Perikanan Budidaya di PrDvin8i Ma.luku Ol Te akBarranya peng€mbangan komoditas unggulan budidaya perikanan 0l -'Peraentas€ peningkatan produksi koEoditas urrgSulan per tahun Provinai Maluku - perikanan budidaya 02.06.o2.o7 PRO P: Peng€nnba.ngan Komoditas Unggulan Perikanan TanSkap di Provinsi Maluku Utara 01 - Terla.k€ananya pengembargan komoditag unEaulan ^perikanan tanskap 0l - Pcrscntasc pcningkatan produk8i komoditas unSgulan p€r tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan tanskap 5 -23,95 V" 625,0 XEMENTERIAN KEI,AUTAN DAN PERIKANAJ{ 02.06.02.08 PRO-P: Pengcmbangan Ibmoditas Unggulan Perikanan Budida]'a di Provinsi Maluku Utara 01 - Tcrlaksananya penacmbangan komoditss unggulan budidaya periksnan Ol - Perscntase pcningkatan Foduki komoditas unggulan per tshun Provinsi Maluku Utara - perikanan budidaya 5 177,16 Vo 2.I5O,O KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI(ANAN 0l - Terlaksananya p€ngeEbansan komoditas unggulan kopi - 4.Ir.104 - 5 2,ffi "/" IOO,O KEMENTERIANPERIANIAN 02.06.02.09 PRO-P: PenaeDrbanga.n Ibmoditas Unggulan Kopi di Provinsi Maluku 01 - Pcrrentasc pcningkatan produki komoditas unggulan p.r tahun Provinsi Maluku - kopi EF.FI.IBLIK INDONESIA frlodtr. f,.rlo!.I (Pf,l/Protrur PHoEnrr (PPl/Kelrt.[ Hodtrr (xP)/Proy.t rlrodt$ lPRo-Pl htnStTrt hdlL.to, Duklrngltr T.rhrdrp Ar.lr! rrcridoE Tug.t Rp. .rutr irllrrllr I'lf-t'rt 65,0 KEMENTERIANPERIANIAN 02.06.02.r0 PRO-P: Pengembangan I(omoditas Unggulan tkkao di Provinsi Maluku Ol - Tcrlaksananya penSembangafl komoditas ungSulan kakao 0 I - Pers€lrtase peningLatan produhi komoditas unggulan p€I tahun Provirsi Maluku kal(ao 5 3,tov" 02.06.03 KP: Pengembangan }(awasar Ol - Berkembangnya kAl asan 01 Skor lrdek8 Kota Berkelanjutar/IKB Kota Ambon (angka perhitungan semertara) tellta]al 5 68,34 55.253,4 03 Skor lrdeh Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tematc ^(angka perhitungan semcntara) 5 5 5 65,11 71,38 70,25 04 Skor Indeka Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru sofili (angka pcrhitungan 02 B€rkembarSnya kota be3a.r, kota sedarg, kota kecil scbasai PKN/PI$ 0l - Jumlah kota b$ar, kota seda[8, kota kecil Jrang dikembanSkan scbaSai PKN/PKW 03 - Terbangunnya kota baru O1 - Jumlah kota baru yalrg dibarAun 5 5 3 kota I kota SK No098643 C 01 - Berkembangnya kot6 beaar, kota s€dang, kota kccil s€basai PIG/PKW 5 2 kota ss.253,4 KEMENTERIAN PEKER^'AAN UMUM DAN PERUMAIIAN IIAI{YAT 02.06.03.ot PRO-P: PenAembangan Kota Be8ar, Kota Sedang, Kota Iccil di Prdin8i Maluku 01 - Jumla,ll kota bcsar, acdang, kccil yang dikembanakan scbagai PKN/PKW - 4.II.105 - P odtrr rrdo!.I (PII)/PrornE Pdodt . (PPl/K.gtrtu fHorlt . (xPl/ProFk FHodta. (PRo-Pl I tltrtor Duh.lrrr TGthr|i.! Adru BL.ld.rr T.t3ct Rp. .r . 242.439,6 iF,la?T5ltff--in 02.06.04 KP: PenSembalrgan Daerah Tertinggal, I(awasan Perbata€an, Perdcaaan, dan Trammisrasi 0l - Rata-rata Indcks Desa Wilayah Maluku 02 Rata rata nilai indekg perkembangan Kawasan Pcrdcsaan hiorites Nasionel 1,5 1,5 55,35 60,32 03 - Rata-raE nilai Indeks PerkembarSan Kawalan TranamiSra8i yans Dircvitalka8i di Pulau Maluku 5 34,72 04 - Perlentas€ penduduk miskin pcrdGaan Wilayah Maluku I 16,90-17,20 02 - Bcrkembangnya Pusat Kegiatsn SEategfu Nasional (PKSIN), Lokasi Prioritao Perbatagan, dan Daemh Tcrtinggal 01 JuElah daeral tertinggal 5 2 kabupatcn 02 - Rata-rata niiai Indeks PerSelolaan Kewaaan Ferbatr[an 5 O,54IPKP 03 Jumlah kecamatar lokasi prioritag perbatasan rlegzua yang ditingkatkan ke8€jahteraafl dan tata kelolanya 5 34 kecamatan 02.06.o4.o2 PRO-P: Peningkatr.lr Kes€jahteraar dan Tata Kelola di lGcamatan Lokaai horitag di Provin8i Maluku 0I - Meninakahya kecjahteraan dan tata kclola di kecamatan lol(asi prioritas di Provinsi Maluku 01 - Jumla}l Lecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yana ditingkatkan ke!€jsltclaan dan tata kelotanya di Provinsi Maluku 5 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASII SK No098644C - 4.II.106 - FEFIIELIK INDONESIA PHorltr. rrdold lml/koft..E ^PHodt ^. (PPl/xcrtrt..E Ho tr. lEl/Proyck ^Hodt r lPRo-Pl Sarairti FflT?Tl't]t DuLu4rn I.rhrih? Tlt!.t 21.4-2t.9 Vo Rp. .ht 270.557,1 L!rt..rd PchttlEr 02.06.o4.11 PRO P: Percepata, Feabangunan Dacrah Terting8al di Provinoi Maluku ol - Pers€nta!€ penduduk mbkin di Daerah TertinEsal di Provinsi Maluku KEMENTERIAN KETENAGAI(EzuAAN, KEMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA.ERAH TERTINCIGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, XEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, LEMBAGA PENYIARAN PUBUK RADIO REPUBUK INDONESIA, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK, KEMET'ITERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEFTAMAN I 02 - Rata-rata IPM di Daeral Terti4gal di Provinoi Maluku I 66,5-57,O 02.06.o4.12 PRO-P: Pcrcepatan Pembangunan Daerai Tcrtinggal di ProviNi Maluku Utara 02.06.o4.14 PRO-P: Pusat KeAiatan Stratcsh Nasional ^(PKSN) Saumlaki OI - Menirykatrya kes€jahteraan maslarakat pada daerah teninggal di Prowinsi Maluku Utara 01 ^- Berkembangnya Pusat Kcgiatan Stratcgb Nasional (PKSN) Saumlaki 01 - Pencntasc pcnduduk mbkin di daerah tertinggal di ProviNi Maluku 02 Rata-rata IPM di Da.'rah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara XEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTTNGGAL DAN TRANSMIGRA: II. KEMENTERIAN KET-AUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERIAMAN O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN I 6,6 7,t Vo 5.219,1 'I 5 64,8-65,3 O,52IPKP Ot - Rata-rata nilai Indek Pengelolaan Kawasan ltrbatasan (IPK9 PKSN Saumlaki 02.06.04.15 PRO P: Pu8at lGgiata.ll Strategis Nasional ^(PXSN) Daruba 01 - Bcrkembangnya Pu3at Kcgiatsn Stlategis Nasiollal (PKSN) Daruba 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu ProvirEi Maluku Ol - Rata-rata nilai lndeka Pengelolaal I(awasa.lr Perbatasa! (IPKE PKSN Daruba KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINOGAL DAN TRANSMIGRATiI, KEMENTERIAN KEI.AUTAN DAN PERIKANAN 5 1,5 0,55 IPKP 4.784,4 02.06.04.16 PRO-P: PeEbangunan De8a Terpadu di Provinsi Maluku 01 - Rata-Iata Indeks De8a Provin8i Meluku - A.II.107 - 56,80 I45,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DAI,ITM NEGERI, KEMEMERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN FEPIJELIK INDONESIA Horlt r trrttoE.l (Pf,l/Ptotr.a Prlodt . FA/Ir.drt ^n ^I'dodtr. (BPl/Prork Pdodt r lIRo-Pl : !'!.nTr InillLrtor D!L'ig.n TEh.drp Antr! TuI.t Rp. .r*r In trnd P.Lbrtr. 02.6.O4.17 PRO-P: Peabalgunan Desa Terpadu di Prcvinsi Maluku Utara 0I - Rata-Iata Ind€ks Desa Provinsi Maluku Utara O,O KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASiI 56,90 o2.06.04.r8 PRO-P: Pembanaunan Ikwasan Perde$ar kiorita8 Nasional Maluku T€nsah 0l - Indek PerkembanSar! Kawasa.n Perddaan l(ab. Maluku Tengah 1,5 56,49 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI|I 02.06.04.19 PRO-P: Pcmbangunan Ikwasan Perdesaan hioritag Nasional Morotai Ol - Terlaksanarya p€mbanguna, Kawasan Perdeaan Prioritas Nasional Morotai 0l - Iltdek8 Perkembangan Kawasan Perdcsaan lhb. Morotai t,5 02.06.04.20 PRO-P: Revitalisasi l(awass.tl Transmigrasi Ibbisonta 0l - T€rlaksanafl]a revitalisa8i Kawasan Tranom1grasl Kobisonta 02.06.04.21 PRO-P: Revitalisasi I(awasan TramEigrasi Pulau Mangoli dan It au Morotai 0l - Rata-rata Nilai Indck3 Pcrkembangan I(a*qsan TransEigrasi yang Direvitalisasi di Provin8i Maluku UtarE 0l - Rata-rata Nilai Indcks Perkembangan Ka$tssan TraNmigrasi yang Dircvitalisasi di Provirui Maluku 5 5 62,34 46,41 34,68 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAT}I 1.083,9 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 650,I KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAS}I 0l Te akoa.nanla rcvitaliga8i Kawasan Tralsmigrasi Pulau Malgoli dan Pulau MoDtai 02.06.o4.22 PRO-P: PeninAkatan IGs€jalteraan da.Il Tata Kelola di Keca.: latan Lokagi Prioritaa di Provinsi Maluku Ut ra 0l - Jumlah kecamatan lokasi priorita8 perbatasan nega.ra ya.ng ditirykatkarr k$€jahteraan &n tata kelolanya di Provifti Maluku Utara 02.06.05 KP: Kclembagaan dan Ikuanaan Daerah 01 - Meningkatnya k6cjahtcraan dan tata kclola di kecamatan lokasi priodtas di Plsirsi Meluku Utare 5 6 kccamatan O,O KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINCIGAL DAN TRANSMIGRASI 4 01 Meningkatnla Nilai Evaluaai Penyetretg8aiaan Pemerintahan Dacrah ^(EPPD) 0l - Nilai Evaluasi Penyelenagarasn Pemcrintahan Daerah (EPPD) 3,09 38.369,O - 4.II.108 - EIiIrEIEtrf,l ti o Frlodt.r rrdold (nq/Prort..E rHodtlt (PPl/KGaht.r Pdcltrr {EP)/Ftoy.L ^rrrodt ^. ^(PRo-Pl r-E!$I=lItl Drhr!a..! Tcthrdrp Atrhrtr Tutct Rp. irutr iFr|l: FrllJrf-tin O I - Peru€ntas€ daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinssi 36 03 ^- Meningkatnya daerah denSan pcnerimaan daerah meninSkat 0l - Jumlah daer: a}l dengan pcncrimaan daerah meninskat 4 23 daerah 04 Meningkatnya daerah dengal realfuasi bclanjanya b€rkualitaB 0l JuElah daerah dengarr reali8a8i belarjanya berkualita8 4 23 daemn 4 l 775 dokumen 06 Meningkatnya daerah yarla m€miuki PTSP Prima berbaais elektronik 0l JuElah daerah yara meEiliki PTSP kima bertasi. elektronik 4 2 da€ra.h 07 - Medngkatnya tata kelola kcuangan dacrah yang efcktif dan etui.n 0l - Judlah dacrah yang mclaksanakan tata kclola keuangan ^yanS efcktif dan .fiai.n 23 daerah 08 - Meningkatnya Ifu s€pakatan dan Pcrjanjian Kcrja Sama Daerah 0l - Jumlah dacrah yang mengimpleacntasikan Kcscpakatan dan Pcrjanjian Keda sama Daerah 2 dacrah 09 - Meniqkatrya pers€ntas€ capaian SPM di daerah 01 - Peru€ntas€ capaisn SPM di daeral 4 100 % SK No098647 C 10 - MeniryLatnya daerah dersan indek kircrja GWPP kategori baik 01 Jumlsh daerah densan indek8 kineria GWPP katesori baik - A.II.109 - 4 34 daerah Pllodtr. r'lo!..t (Pltl/PtotEE rHodtr. (PPl/Ecatrtm P odtrr l*PllProy.t ^Pdo ^nrr lPRo-P) r-tlTrFnin Irutungln t.rhrd.p Ar.h.! hrtrtr.l PGLlltrn T.rl.t Rp. &tr I I - Mcningkatnya penSelolsan p€rtanalla dan teft elenggarakannya Penataal! ruang 01 Luas cskupan bidans tanah ben€rtipikat yang terdigita8i dan rDemilild ^georeferen8i yang bark 5 774.399 iia 03 Jumls} Eateri tekntu dan rancangan peraturan daerah RDTR I(ab/Kota 15 ,uateri telstiB dan Ranpcrkada RDTR 05 - Jumlah aateri teknh daI! rancargan Peraturan daerah RTIIW Prov/ Ikb/ Kota 3 aateri telmis dan Rartperda RIRW 06 - Jumlah persetujua[ aubata.nai RTRW Prov/ Ibb/ Kota 3 p.ractujuan substansi RTRW 07 - Nilai Kepastian dan Pcrlindungan 0 I - Jumlah kcscpakatan teknis bataa wilayah administrasi dcsa/keluahan yanS dihasilkan 5 5 5 5 5 5 2 aOO dcsa 12 - Terla.ksananya pdingkatan penyelcnSgaraan informasi geGpasial 02 - Tcrlaksananya pcrcepatan peta bidala tanah dan ruang 0l - JuElah bidans tanah - A.II.1 10 - 5 22.924 ha 23.963,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.06.05.13 PRO-P: Pcngclolaan dan Fela}.aran Pcrtanahan di ProviNi Maluku 01 - Tcrlaksananya pcrccpatan 0l - Jumlah Scrtipikat Hak Atas Tansh s€rtifikasi tanah 5 11.491 bidans E?r{: ITdilI NFFUBL|K INDONESIA Prlodtr. Il.rlold ll$/Prottrtl ^fHorlt.. (PPl/K.gtrtrr Horlt.r (xPl/E y.L }so nr' (PR()-PI 02.06.05.r4 PRO-P: PenAelolasn ddn Pelayanan Pertanahsd di PrNin.i Mrluku Utara hdltrtor Drhlgr! T.rhrd.p Prc.ldcr Turct Rp. &tr IlrTrr't: r?Jl.f-l: t''t 0l Terlaksananya percepatan 01 ^- Jumlah Scrtipikat Hak Atas Tanah oertifik$i tanah 5 24.7 ll bidane I1.052,2 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.06.05.r5 PRO-P: Pcnyclcnggarsan Penataan RuanA di Provinsi Maluku 01 TeBusurmya re cana tata ruang yang berkualitas 01 - Jumlah matcri teknis dan nancanSan pcraturan daerah RDTR KablKota 5 7 materi teknis dan Ranperkada 2.275,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02 - JuElah pers€tujuan suhtarsi RDTR lhb/Kot6 3 penetujuan substansi RDTR 03 - Jumlah matcri tcknfu dan mncangan p€raturan daeral RTRW Prcv/ tkb/ Kota I materi teknig d6, Ranpcrda 04 - Jumlah p€r!€tujuan substansi RrRw Prov/ Ikb/ Ibta 2 pcrsctujuan Bubatansi RTRW 5 5 5 02.06.05.17 PRO-P: Perryelenggarar.i InlorEasi Ge6pasial di 01 - Tcrcapainya ^jumlah k€!€pakatan teknis batag wilayah adminhtrasi desa/ kelurahan yang dihasilkan 01 - Jumlal kesepakatan tcknh bata8 wilal,]alr administrasi dcsa/kclurahan yans dihasilkan 02.06.05.r8 PRO-P: Penyelengga.raan Informasi G€Gpasial di Provinsi Maluku Ut ra 0l ^- Tercapainya ^jumlah kd€pskatan telo: rb batag wilayah administrasi dcaa/ keluraltan ya: U dihaEi[{an OI - Jumlah k$€pakatan telsri! batag wilayah adminfutrasi dda/kelurahan yary dihasilkan 2 2 4OO des 400 de8a I.078,2 ^BADAN INFORMASI ^GEOSPASTAL ^(BIG) O,O ^BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) -A.II.111- SK No 098649 C TIFI.I\{t+il Hodtrt trr.lonrl lltrl/Proar.E ^Hodt ^. (PP,/E gr.tr! Hodtr. lBPl/ProyGL ^D odtu IPRG4 [.r"!atl I [=Ttr'l Dutunft,r T.rhrd.p Ar..h.! Trrlct BD. Jutr irrT+.lft !T5ff?En 02.o7 PP: Pembanguran wilayah Papua 0l - Iaju p€rtumbuhafl PDRB Wilayah Papua 5,4-7 ,2 Vo pet tahun 7.191.414,6 5 1 22,50-23,00 Vo o2.o7.ot KP: Pcngembangan Kavrasan Stratcgis 5 254.641,6 02 - Jumlah kawasan pusat pcrtumbuhan yang difasilitasi dan dikembanskan 5 03 - Dc3tinasi Pariwhata hioritas ^(DPP) 5 t ddtinasi 04 - Dc8tina8i Pariwilata Pcngcmbanaan dan Revitalisasi 5 05 - KEK berbasis pariwisata dan industri 5 I kawasan 06 - KI Priorita8 dan KI Pengembangan 5 IKI 0l Terls.ksananya pembanAuran Destinasi Pariwkata PeflgeEbangan Biak-Teluk Cenderavarih - A.II. 1 12 - 5 >1 2s4.64\6 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADA.T{ PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DAIIM NEGERI, TEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PENDIDTKAN, XEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOI'GI 02.o7.o1.01 PRO-P: Pcmbanaunan Destina3i Pariwilata PDnscmbansar Biak Teluk Cender6waaih 01 Rasio pertumbuhan inve8tasi kawasan (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuha! inveata8i Plovinsi Papu6 J REFilBLIK INDONESIA Hodta. i..lo!.I (ml/Progrur PrroEnrr (PPllKGgtrt.I Hodtrr (BP)/F!or.L Ptrodtrl lPRo-Pl iFITTITT! DukE {.,r Tcrhrdrp AtrhE Trryct RD. .rutr trFItTrlISftElr?t o2.o7.o7.o2 PRo-P: Perbaikan Aks$ibilitas, Ataksi, dan Amenitas Degtinaai Parivrfuata Priorita8 Raja Aopat Ol - Rasio pertumbuhan invcsta.i kawals.tl (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap pertumbuhan investa3i kovinsi Papua Baiat O,O I(EMENTERIAN PARIWISATA DAN EI(ONOMT KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DAI-AM NECERI 5 >1 02.07.0r.03 PRO-P: Percepata, Pednakatan lnvesta8i KEK Sorong 0l Terlaksaianyap€rc€patan peningkatan invcstasi KEK SoronS 0l Ra8io p€rtumbuhan inv*ta8i kawasan (KEK/ Kl/ DPP/ KPBPB) terhadap peltumbuhan inv6tasi Provin8i Papua Barat o2.o7.o1.o4 PRO P: Fa8ilita8i Re€.ltuasi Inv$tasi da.Il Pembanaunan KI Teluk Bintuni Ol - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Teluk Bhtuiri Ot - Rasio pertumbuhan invcstasi kawasa.tl (KEK/ KI/ DPP/ KPBPB) terhadap p€rhrmbuhan inve8taai ProvirEi Papua Baiat O,O KEMEN'IERIAN II.I1/ESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN O,O KEMENTERIANPERINDUSTRIAN,KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 5 5 >1 >t 02.o7.o2 KP: Pengembangan Scktor U!!ggulan 01 - BerLembangaya Bektot unggulan 01 - Fefterrta8e peningkatan produki komoditas unggulan pcr tahun - kakao 5 o,7 t vo 230.831,6 02 - PcEcntas peningkatan pmduksi komoditas unggulan pcr tahun - kopi 5 6,73 v" 03 - PcEentae peningkatan produki komoditas unggulan pcr tahun - kclapa 5 o,9 vo 04 - PeEcntasc peningkatan produksi komoditas ungAu,sn per tahun - perikanafl tangkap 5 -25,40 V" 05 Pers€ntas€ perdnAkatan produki kofi&ditaa ungSutran per tahun - pala SK No098651 C - A.II.1 13 - 5 o,oovo REFIJHLIK INDONESIA Hodtr. f,rdoEd Fu/Eogtrrr ^Elorlt ^. IPP)/Ecilrtu ^Prtodtr. lxPl/Proy.L ^ErIodt ^r lPRo-Pl l-l: l.: "fl'I DuLrlngrn T.rhrdrp ^r..L.! Trtl.t Rfr. Jut. irf,J+-!r?: I5h--rtlt1 o2.o7.o2.or PRO-P: Pengembangan Komoditas UlgSulan Ihkao di Provinai Papua 01 ^- Terlak8ananya pcngembangan komoditag unegulan kakao 5 5 -87,91o/o 6,43 ^0h 3.204,4 KEMENTERIANPERTANIAN 3O,O KEMENTERIANPERTANIAN o2.o7.o2.o2 PRO-P: Pengembanaan Komoditas Unggulan Kopi di Provimi Papua 01 Terls.klananya penAembangan komodiras unssulan kopi 01 Fersentasep€rlingkatanproduksi komoditas ungdan pcr tahun Prcvinsi Papua - kopi 02.07.02.06 01 - Terla.k8ananya PRO-P: Penaembanaan pengemba.lrga,l ko6odita3 KoIaoditas Unggulan lada, unggulan lada, ^pal,a, dan Pala, dan Cergkeh di Provinsi cengkch Papua Bsrat 01 - Pcrsentasc peningkatan produksi komoditas unggulan pcr tahun Provinai Papua Barat - pala 5 0,00 % I.547,5 KEMENTERIANPERTANIAN 02.o7.o2.o7 PRO-P: Pcngeabangan Kor: roditas Unggulan l(al{ao di Provi[ai Papua Bamt 01 - Tcrlakananya pcngembangan komoditas u.nSgulan kakao 0f - PcEentase Fningkatan produki komoditas unagulan p€r tahun Provinsi Papua Baiat - kakao 5 751,92 v" 636,5 KEMEI{TERIANPERTANIAN 02-o7.o2.tt PRO-P: Penaembanaar KomoditaB Unggulan Perikanan Tangkap di kovinsi Papua Ol - Tcrlakananya FngembanSan ^komoditag unggulan perikaJlr.n talgkap 01 Per!€ntas€ p€rdnskatan produksi komoditas ungsulan pcr tahun Provinsi Papua - perikanan 5 2s,92 ^0A 375,0 KEMENTERTAN KELAUTA}'I DAN PERIKANAN o2.o7.o2.12 PRO-P: Ttansformaar Ekonomi BerbaBh Wilayah Adat dari Hulu k Hilir 02 - Tinskat IGmiskirlarl di wilaysh Papua 01 - Meningkatnya kcsejahtcraan ma€yarakat di wilayah Papua 0r - Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Papua KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN DFSA, PEMBANGUNAN DA.ERAH TERTTNGGAL DAN TRANSMTGRAI}I, KEMENTERIAN KEI.AT,ITAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PARMISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI I(REATIF 5 3,3-3,7 224.474,2 5 22,s-23,O ^o/n 03 - Rata'rata IPM di Wilayah Adat laa Paao I 51,4 (N Rata rata IPM di Wilayah Adat Domberay - A.II.1 14 - I 65,2 fH.dt i trldca.l E$/[toarl[ ^fddlt r i?litT"ll.-I Ilrhna.n I.tlrirf Arltln fHl.r T.ltat 10,o-1o,5 % Ip. JEtr i- -i irj!a?1r5,4?n i?: I_ftrl trl6ltr. FnGPI Ol - Rata-rat lbnrribusi PDRB S.ktor Ifcrtanitn, lGhutaa6n, del! Mlarran di Wileyeh Fapua 5 5 7,6-4,1 5 o,tt,o 96 M.Ct.O2,t6 PRO-P: PragcBb&gan I(oDodila! Unggulra lGlapa di P.arinri Papua Barat 01 - lErlak6aranye peagcmbenSan koraodite. unSgulan kclapa 01 - FercIlt !. ^p.ningketEn produkai koEodiEr unggularl Fr tehun Provi[ri Pipua Bardt - kelapa 5 o,M vo 8O,O T{EMPNTERIANPERTANIAN 02.o7.o2.ta PRO-II ftngcmbangan KoEodita! Unggulan Kelapa di Provir!.i Papua o2.o7.02.20 PRGP Fengeebantan Lolooditas UngAulan l(cbpa di Provinei Pepu& Sclet n 02.o7.v)-23 PRO-P- Peng6Bbsngan KoEodia. UngSuh.a Kclepa di Prodn8i Papua Barat Daya 01 - Trrlskrananya PangcEbansalr ^komodita. unggul,alt kelapa 0f - ftrtek alenya pcngcEbangan ko@odita. uaggulao kclapa Of ^- Tarlaksianye pclt8elobanSarl komoditas uraSufen kelapa 0r - Persnta.e pcninglatan produL.i koaoditr! unggulrn p€r tshun Provinai hpu. - k€lapa Ol - Itr.cDtesc p.ninskaEn pmduki komoditas unSgula[ pcl tahun Prcvinsi Papua Sclatan - kclalEn 01 - I,.renta.a pcninakatan produk3i komoditaa uargu!.n pcr tahun Prcvinsi Pepua Berat DaJ/e - k lapa, 5 5 5 o,o4 o,04 % o,o4 AO,O KEMENTERIAN PERTANTAN O,O KEMENTERIANPERTANIAN O,O KEITENTERIAI{PERTANIAN 5 ov" O,O XSMENTERI-ANPERTANIAN o2-o7.02.25 PRO-P: FenSdnbangen Ko$oditaa Unagulan Kopi di Provinsi Paour Fegunungdn Ol - T.rlakaananya Fn8cabe4Bn ^kofiorlitss untgulan kopi 01 - Falra ala pcniltg}ltqn produk i komoditrr ungulan pcr tahun Provin.i Papua Pegunungan - Lopi. - A.II.1 15 - LIK t--l INIitrtIFFIn ft{orlt r lf.tfotr.l (PlI|/ProgrE Pdorlt.r lPPl/x.8rrtu ^Plrodtrr lxPl/EorL ^r odtr' ^(PRo-Pl iTtT=rl,rll Dul ltrtr TGrhdrp Anhrn T.{ct Bp. .rutr ir,.-rTI.: 5ff-Ei1 o2.o7.o3 KP: Pengcmbangan Kawa3an 0l - B€rkembangnya kawasan pcrkotaan 0l - Skor Indeks Kota Bcrkclanjutan/IKB Kota Jayapura (angka peftiturgan 5 70,a7 I14.913,6 5 67,26 0l Jumlah kota besa.r, kota sedang, kota kecil yarg dikembangkan sebagai PKN/PKW 5 I kota 03 - Terbangu ryakota baru 0l - Jumlah kota baru yang dibangun 5 I kota o2.o7.o3.o2 PRO-P: Pcmbangunan kots baru di Provinsi Papua Bsrat Daya 01 - Terbangunnya kota baru 0l - Jumlah kota baru yang dibangun KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PEKER.'AAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 5 I kora 114.913,6 o2.o7.o4 KP: Pengcmbangan Dacrah TertinSgal, t(a*Bsan Pcrbatasan, Pcrderaan, dan ftar6migraii 01 Terbargunnya Dela Tcrpadu, Ikwassn Pcrdesaan, dan Kawasan Transmiarasi 0l - Rata-rata Indcks Desa Wilayal Papua 37,50 6.499.941,2 1,5 02 - Rata-rata nilai indeks perkembargar Kawasan Perde8aan kiorita8 Nasioral 1,5 45,35 03 - Rata-Rara Nilai Indeks PerkembarrSan Kawasan Tran3l: dgrasi yara Direvitalbasi di Pulau Papua 5 39,68 04 - Fcrrcntase pcnduduk mfukin pcrdcsaan Wilayah Papua - A.II.1 16 - 34,3-34,6 V6 FEFTJBLIK INDONESIA Hodt t f,rdood lrm/EoaFrE ^hlonlt ^. (PPl/Eogtrti! Irrodt.t lxPl/Pro,FL ^Prlodtr. ^(PRo-Pl it: rn=rt Indttrtor Dutu!a.! TcrhrdrE Atrhrtr Trrlct n'D. .rrtr iFt+.lfr,: ISrlErllt 01 JuElah Daera} Tertinggal 5 26 kabupaten 03 ^- JuDrlah keca.Eata[ loka8i prioritas pcrbatasan ncgara yang ditingkatkan k$ejahteraE dalt tata kelolanya 5 39 kccamatan 02.o7.o4.or PRO-P: SDM Unggul, Inovatif, B€rkarakter dan Kontekstual Papua 0r - Meningkatnya akff dan kualitas pelayanan kesehatan da, p€ndidikan di wilayah Papua 02 Rerata Rata-rata Laoa Sekolah (RLS) di wilayah Papua 7,}7,8 tahun 03 Rata Iata Harapan L€.Ea Sekolal (HI^s) di wilayah Papua 12,3-12,8 tahun o2.o7.o4.o2 PRO-P: PerinSkatan Kesjahterssn dan Tata Kelola di t(eca.rratan lrkasi Priorita8 di Provinsi PaDua 0l - MeninSkatrya k$ejahteraan da! tata kelola di keca.&atan lokasi priodta8 di Provinai Papua 01 - JuElah kecamatan lokasi prioritas p€rbataoar ega.rayargditingkatkan kcsejahtlraan dan tata kclolanya di ProvirBi Papua 5 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERfi NGGAL DAN TRANSMIGRAIII 02.o7.o4.M PRO-P: Pembanguran Desa Terpadu di Provin8i Papua Ol - Tcrlaksananya Fembanguna.a Deaa Terpadu Provinsi Papua 01 - FedagLatan Rata-Rata Indcks Dcsa Provinsi Papua O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERfi NGCAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DAI,,IIM NEGERI, KEMENTERIAN KEI-AI]TAN DAN PERIKANAN 1,5 51,69 o2.o7.o4.o7 PRO P: Infi.^a8truktur Dasar dan Ekonomi 01 - Menttgkatnya kolrcktivitas di wilaJrah Papua 01 - Panjane ^jalan yang ditingkatkan di Wilayah 02 - Jumlsh p€labuhan laut yang dibalgun dan dikembangkan di wilalalr Papua 03 Jumtrah bandara yang dibangun dan dikerrbar[kan di Wilayah Papua dibangun dan Papua 2 61,2 l@ 3.672.08r,3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAI(YAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMEN'IERIAN AGAMA 2 I loka.i - A.II.117 - 2 s loka8i Prlodtr. Ilrdo!.l (P l/PtotEn Prrodtr' lPPl/rcahtu ^Hodtrr (El/Proy.t Pdodbr (PR(}PI htr?tFr hdlt tofi Dulunt ti Tcrhdrp Ar.h..! Hd.n Trrg.t Rp. .rutr n'lrrarrI5lT?]=,n 0l Rata rata pers€ntas€ ruaa]: tangSa dergan a.krcs air minum lalrk di Wilayah Papua 2 75.O-77,5 ^yo 2 2 54,2-54,7 ^0A 41,642,1v" 04 - Rata-nta Rasio Elektrifikasi di wila}?} Papua 2 99,739,90h 05 - Peraelrtaa€ desa yang lreneritna sinyal intcrnct t lcpon selulcr 4G di Wiliayah Papua 2 41,o41,5 ^0/o o2.o7.o4.oa PRO P: Kualita8 LinSkurgan Hidup dan l(etalaran Bencana 0l - Menfurgkatnla kualitas lingkungar hidup di Wilayah Papua 0l - Rata-rata Indeka Kualitas Linskunsan Hidup di wilayah Papua 53.085,5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMEI{TERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5 83,8-84,3 o2.o7.o4.27 PRO-P: Revitalhasi ^(av,asan Tra.tlsmigrasi Senggi, Salor, dan Mutlng 0l - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan I(awass.tl TraNmigrasi yans Dircvitalbasi di kovinsi Papua 1.862,7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI; I Ol - Terlaksananya Rcvitalkasi Iqwasan Transmigrasi Scnggi, Salor, dan Muting 5 29,12 02 - Rata-rata Nilai lndekg Perkembangan Kawasan Transrigrasi yang Dircvitalbasi di l,rovinsi Papua S€latan 5 49,O2 - A.II.1 18 - .{ Prlodt t rrrb!.I (Pt,/rt.rrrE Erodt t (PP)/Bsdrtu Horlt.' (BPl/Proy.k Prlodtar lPRo-Pl ilT.rt-TI L!dtkrtor DuLurrrr Tcrhrd.p Anhu Pr..ld.r Ilrtrrd P.lrt .!r Ilta.t Rp. .rutr 02.o7.o4.29 PRO P: Pusat IGgiatan Strategig Nasional (PKSN) Jayapura Ol - Rata-rata nilai Indeka Pcngclolaan Ikwasan Perbatasan (IPKB PKSN Jayapura KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGOAL DAN TRANSMIGRASI 5 0,45 IPKP 6?,546,7 02.07.04.30 PRO-P: Pusat Icgiatan suatesis Nasional (PKSN) Merauke Ol - Berkembangnya Pusat Icgiatan Strategis Naoional (PKSN) Meraukc 0l - Rata-rata nilai Indek Pengclolaan I(a*a€an Perbatasan 0PKE PKSN 5 0,59 IPKP 154.672,4 KEMENTERIAN KEI.AUTAN DAN PERIKANA]{, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o7.o4.31 PRO-P: Pusat Kcgiatan shatesis Nasional (PKSN) Tanah M€rah 01 - Berkembangnya Pu8at Kcgiaran StrategiE Nasional (PKslN) Tanah Merah 0l - Rata-rata nilai IndeLa Pengelotraan t(a\llasan Pcrbaiasan 0PKE PKSN Tanah 5 0,67 IPKP 40.000,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAIII, KEMENTERIAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RATYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 02.o7.o4.34 PRO-P: Rcvitalbasi l(awasan Transmisrasi weriarssi weEbur dan Bomb€ray - Tomage 01 - Terlaksananya Rcvitalhaai Ikwasan tansmigrasi w€riarygi werabur dan Bomb€rsy - Tomaae 0l - Rata-rata Nilai Indekg Perkembangan t(awasan Transr grasi yang Direvitalisasi di kovirlsi Papua Barat 5 35,61 2,429,9 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o7.o4.36 PRO-P: Pcmbangunan Dcsa Tcrpadu di Provinsi Papua Barat 01 - Tcrlaksananya Pembangunan Dcsa Tcrpadu Provinsi Papua Barat 0l - Rata-rata Indcks D.sa Provinsi Papua Barat 1,5 46,79 O,O KEMENTERIAN DAIAM NEGERI, KEMENTERIAN DF^SA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAST 02.o7.0434 PRO-P: Percepatan PembanSunan Daeral Tertinggal di Prcvinsi Papua Barat 01 - Meningkatnj,a kelejahteman maayarakat pada dacrah tcrtinggal di Provinsi Papua Barat 0l - Persentalc pcnduduk mtukin di daerah terti$ggal di Provhsi Papu6 Ba.rat XEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, (EMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, XEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMEI{TERIAN PERIANIAN 26,6-27 ,t ^o/o r53,8 02 - Rata - rata IPM di daerah terting8al di Provinsi Papua Barat - A.II.1 19 - 62,7-53,2 f$onlt r f..lo[rl (Pu/Profrln Hodtr. llPl/f,.8lrtrtr ^Hodtrr lxPl/PtoycL ^PdoErh. tlRo.B o2.o7.o4.39 PRO-P: Perccpatan Peabangunan Dacrah Tertinggal di Provimi Papua Ol - Mcningkatnya k$€jahteraan Ea8yarakat psda daeral terti Sgal di Provinsi Papua 0l Per.efltase perduduk mbkin di dacrah tertinggal di I'rovinsi tbpua KEMEI{TERJAN KETENAGAXERJAAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGCAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN ENERGI DA.l{ SUMBER DAYA MINERAL, KEMEI,ITERIAN PERTANIAN itnilfi B?TI]iTN DuLuEtrr Torh.ahp Ar.hln Tltact 25,2-25,7 vo Ialt.n l F.lrt rnr Rp. .rlrtr 331,O 02.o7.M.40 PRO-P: Percepatan PeEbangurEn Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Selatan 01 - Meringkatnya kea€ja}rteraa! maayarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Selatan 01 - Persentas€ penduduk mbkin di daemh tertinagal di Ptovin8i Papua S€latan O,O KEMEIITERIAN DESA, PEMBANCUNAN DAERAH TERTINCGAL DAN TRANSMIGRAITI, KEMENTERIAN KOMUMKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PEKEzuAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2t,s-22,O Vo 58,8-59,3 02 liata - rata IPM di daerah tcrtinggal di Provinsi Papua Selatan 02.o7.o4.41 PRO P: Percepatan Pcmbangunan Daerah Tertiflggal di Provirui Papua Bamt Dara 0I - PeI3€nta!€ penduduk ,rdskia di daerah tertinSgal di Provinsi Papua Barat Daya 01 - Meninekatnya k$ejahtcraan masyarakat pada dacrah tcrtinggal di Plovinsi Papua Barat Daya KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMEMERIAN PEKER.JAAN UMUM DAN PERUMA}IAN RA(YAT, KEMEIITERIAN AGAMA, XXMENTERIAN UNGKUNGAN HIDUP DAN KEHI.ITANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN 02 - Rata - rata IPM di daerah tertingSal di Provinsi Papua Barat Daya I I 5 24,7-2s,2 63,1-63,6 6 r.893,9 o2.o7.o4.42 PRO-P: Penin8lGtar Kesejahteraan dan Tata Kclola di Kecamatrn lrkasi Prioritag di Provingi Papua Sclatan Ol ^- Meningkatrrya kesejaltcraan dan tata kclola di kccamatan lokasi prioritas di Provinsi Pspua Sclatar 02 - Jumlah kecaEatar lokasi prioritag perbatasan nega.ra yanS ditingkatkan k*ejahteraan dan tata kclolan}'a di Provinai Papua Seliatan O,O I(EMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMTGRAIII - A.n.120 - FEFUILIK INDONESIA Prlo.ltrr rdoEd (Prl/Progrur Horltr. (PPl/x.gr.tu Hodtrl (xPl/ProycL Hodt r (PRo-Pl i: .rrl1: l I!dlLrtor Dulu!4.! TGrhrd.p il h.! Pt .ld.! TrtEGt B!. Jrt iI]''|rlTTIiIlJllfFT]ll o2.o7.o4.43 PRO-P: Peningkatan K6ejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lkasi kioritas di Provinsi Papua Tensah 0l Merdngkatnya kcscjahtcraan dan tata kclola di kccamatan lokasi prioritas di Provirci Papua TenSah 02 ^- Jualah kecamatan lokasi prioritaa pcrbatasan neAara yana ditingkatkan kcscjahteraan dan tata kclolanya di ProvinEi PapuaTe gah 5 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI o2.o7.o4.44 PRO-P: Peningkatan Kcscjahteman dsn Tata Kelola di Kecamatan Lkasi Prioritas di Provinsi Papua Pesununsar 5 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAIiI TRANSMIGtrIASII 02.o7.o4.45 PRO-P: Peningkatan Kcscjalteraan dan Tata lclola di Kecarratan Lkasi Prioritas di Provinsi Papua Barat Daya 0l Meringkatnya kcscjahtcraan dan tata kelola di kccamatan lokasi prioritas di Papua Barat Daya 01 - Jumlah kccamatan lokasi prioritaa perbatasar rreaara yanA ditingkatkar kes€jahteraan dan tata kelolarya di Provir8i Papua B6rat Daya 5 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASII 02.o7.o4.46 PRO-P: Pembanaunan Kawagan Perde$a, Plioritag Nasional Raj6 Ampat 0l TertrakEanan,a PembanaurBrr Ka{,a!an Mcsaan Prioritas Nasional Raja Ampat 01 - Indek3 Perkembangan Kawasan Perde8aan Prioritas Nasional Raja Allpat 1,5 s0,07 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI o2.o7.o4.47 PRO-P: FembangurEn Kawasan Perdesaar Prioritag Naaional Manoksari 0l - Tcrlaksananya Perabangunan Kawasan Pcrdcsaan Prioritas Nasional Manokwari 0I - Indek Perkembangan tkwasan P€rdesaan Prioritas Nasional Manokwari 1,5 33,67 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAIII 01 - Tcrlaksananya Pembngunan I(awalsn Perdesaan Prioritaa Nasional Merauke - A.IL 121 - 39,14 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI o2.o7.o4.48 PRO-P: Pcmbangunan I(awasa.Il P€delaan Priorita3 Na.ional Merauke Ol - Indeks Perkembangar I(awasan Perdelaan kioritao Naaioaal Merauke 1,5 ELIK INDONESIA fHottt t f.tlo|i.l lPl)/Progtr'r ^Pdcfnrr (Pa/x.glrt ,r Hodtrr (Bll/Prcrk Hodtrr (lRo-Pl hln't-rl riTIIlrl,II DutuEg.r T.rhlir? At.hrtr Iart tt.l P.hf..nr T.ra.t RE. .r[t. 02.o7.o4.49 PRO-P: Pembangunan Kawa8an Perdcsaan Prio tas Nasional Jayapura 01 Indeks Perkembangan Ka$asan Pcrd6aan Prioritas Nasional Jayapura 1,5 58,43 O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH ,IERNNGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o7.o4.50 PRO-P: Pembangunan Dcsa Terpadu Provinsi Papua sclatln 0f - Peningkatar Rata Rata Indeks De8a Provinsi Papua Sclatan O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DAI.JIM NEGERI 1,5 39,66 02.07.04.51 PRO-P: PembanEunatr Desa Terpadu Provinsi Papua Tcngah 01 - Terlahananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Tcnsah Ol - Peningkatan Rata I{ata Indeks De8a Provinai Papua TenSah 0r - Peningkatsn Rata-Rata Irdeka Desa Provinsi Papua Pegufiungan O,O KEMEI{TERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL DAN TRANSMTGRAS'I, KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA.ERA}I TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DAJ,IIM NEGERI O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I, KEMENTERIAN DAIAM NEGERI o2.o7.o4.52 PRO-P: Pcmbanaunan DeEa Terpadu Provinsi Papua Pegunungan 0l TerlakEananya Feebaruuran Dcsa Terpadu Proviaai P6pua Pegunungan 01 - Terlaksananya Pembangunan Dcsa Tcr?adu Provinsi Papua Barat Daya 1,5 1,5 1,5 34,00 31,85 41,49 02.07.04.53 PRO-P: Pembangunan De6a Teryadu ProvirBi Papua Ba.rat Daya 0l Penhgkatan Rata-Rata Indcka Desa Provinsi Papu6 Barat Daya 02.o7.04.54 PRO-P: Percepatan Pcmbangunan Daerah Tertilu8al di Provinsi Papua PcSunungan 01 - Persentaoe penduduk mbkin di daerah tertilrggal di Provinsi Papua Pegunungan 02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di kovinsi Papua PeEunuflga.lr O,O KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRA!}I, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, NEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PER'TANIAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN UNGKUNCAN HIDUP DAN KEHUTANAN 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertitgSal di Provinsi Papua Fegunungan 1 33,6-34,1 70 I - A.|.122 - 51,3-51,8 Ellorltrr frdoa.l (Plfl/Proft..E Pdodtrr (PD/E aht..! Hodt r lrPl/Proycl ^Hodtr' ^(PRo-Pl 02.07.04.55 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Teninggal di Provinsi Papua Tencah CI!-FI hdlL.tor Drhl'grn TGrf,rdrp Ar..L! Ec.tdc! rdg.t 32,9-33,4 ^0/o np. irutr 62.377,O iFr|l|1!r?Jrt--n oI - Pen€ntas€ p€rduduk miskir di daera}l tertingSal di Provimi Papua Tengah KEMENTERIAN DESA, PDMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRAI}I, KEMENTERIAN KOMUMKAf}I DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMEI{TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERJAN PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN I 02 - Rata - rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Tengah I 55,8 s6,3 02.o7.o5 KP: Kelembagaan dan Keuangan Da€ralt 01 - Medngkatnya Nilai Evaluaai Penyelenggaraarl Pemerintahan Daerah (EPPD) 01 - Nilai Evaluasi Pcnyelcnggaraan Pcmcrintahan Dacrah (EPPD) 02 - Meningkatnya ^persentas€ daerah dergarr indek inovasi tingg1 oI - Pers€ntas€ daerah yang mempunyai nilai indeka inovasi tinggi 03 - Merdngkatnya daerah deflgarr pe erimaan daera]r meningkat 2,66 91.450,5 4 36 V" 04 - Mcningkatnya dacrah dengan realisasi bclanjanya b.rkualitas 01 - Jumlah daerah dcnSan Fnerimaan dacrah meningkat or - Jumlah daerah dcnsar realhasi belanjanya bcrkualitas 44 daerah 05 ^- Meningkatnya rcformaGi pelayanan pcririnan 0l - Jumlah pcrizinan yang kewcnanga rya sudah dideleaasikan ke PNIP Prime berbe3k .lektrcnik 4 1 .37O dokumen 0l ^- Juml,ah daerah yang raemiliki PTSP Prima b€rbaitu elekrrorrik 06 - MeninSkatnya daeralt yana memiliki Pl'SiP kiEa b€rba8ir. etrekronik 4 - 4.II.123 - [J: I{{FI{II FCELiILIK INDONESIA Pdorft.r rrdoD.l (PIf]/FtoEr.E Hortt r lPP,/Icdrt ^r ^Pdornrr lEPl/PloyGL ^klodt . ^(PRo-Pl |T.TIT"TI'! DuLmt a T.rhrdrp Ar.L..! T.rg.t Rp. .rutr L! rE l PChtnu 4 44 daerah ol - Jumlah dacrah yang mengimplcmentasikan Kes€pakatar dan Perjaltjian Kerja Sama Dacrah 2 daerah 09 Meirinskatnlaperueata8e capaian SPM di daenh 01 - Persentasc capai,an SPM di daerah 4 100 ^0/" 10 - MeningkatnJra daerah dcagan indek kincrja GWPP ksteaori baik o1 - Jumlah dacrah deryan indekg kinerja cIvPP katesori baik 01 LuaB cal(upan bidang tanah bercertipikat jang tcrdiAitasi dan melailiki georefclcnsi yang baik 34 daerah 1.306.822,43 ha ll - Meningkatnya pena€lolaan pertarahan dan ters€lenggara.kannya penatarn ruar\8 5 02 - Luas cakupan ^peta dasar pertanahan 5 1.343-767 he 03 - Jumlah materi tekllis dan rancanSan peratuan daerah RDTR Kab/Xota 15 materi tekni8 daII Ranperl€da 04 - Jumlah PeE€tujuan Sub3tarlsi RmR Ikb/Kota 20 p€rsetujuar subst nsi RDTR 5 5 05 Jumlah Eateri teknh dan rancangan p€raturan daerah RTRW Prov/ I(ab/ Kota - 4.1.124 - 5 3 materi tckris dan Ranperda REFTIBLIK INDONESIA Pdorltrr trl.lon.l lnll/Prott ^E ^PHodt ^t (EP)/Ecr[rtea Prlorlter (EPl/Proy.L P odtrr (PRG4 8ar.nn i ITFII.N DukulErr Tcrh.al.tt At.h.n Ir.t lrl P.hL..!. Tuf.t RE. &t 07 ' Nilai IGpastiar dan Perlindun8an Hak atas Tanah 5 5 08 ^- Jumlah Pcnanganan Perkara Hasil Pcnyidikqn Pelanggaran Pemanfaatan Ruana 5 10 p€rkara 02.07.05.04 PRO-P: Pcningkatan Kapasitas Pemerintahan Daenh dan Hubuntan Pu8at-Daemh di Provinsi Papua Ba.rat I,908,5 KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANGPOUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN 4 808 dokumen 02 - McninSkatnya kerja Eama daerah 01 Jumlah daerah yana mengimplementasikan Ke!€pakatan dan Perjanjia.n Kerja Sarna 4 I daerah 03 - Meningkatnya peE€rrtas€ capaian SPM di daerah 0l - Feru€nta€e capaia, SPM di daerah 4 100 9rl" 04 - Meningkahya pers€Iltas€ daerah de ga Nilai I deka Irovasi Tins8i 0l - Peru€ntase daerah yanS mempu[yai Nilai Indeks Inovasi Tinggi 4 36v" 05 - MeningkatnJ.a daerah dengan pencrimaan dacrah mcningkat 06 - Meninekatnya dacrah dcnSan rcalisasi bclanjanya b€rkualitas ol - Jumlah daeml yeng penerimean dacrshnya medngLat 4 4 SK No098663 C 0l - Jumlah daemh yans realbasi belanjanya berkualitas - A.II.125 - 14 daemh FEFT.IELIK INDONESIA Pdortt . l{.rion l (PXl/Proar.E Priodtr. (PP)/t grrt ! rrlodt r lxPl/ProycL ^Hodtrr lPRo-n : ttlrtr Ildltrtor Drhlarr T.rh.d.p Arahaa Pt.rlil.! Tltfct RD. .r . tlltriri P.lrt .n 0r - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuaraarr da€rah yang efektil 4 08 Perirakat6npenatafit hubungaIl pusat daerah 0l - Jumlah tugas dan {c{,enang yalg dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah PuEat derlgan kineda baik 4 22 rcLomendasi 09 Meningkatnyakualitag pela.ksanaarr kebiiakar otonomi ^(regulasi) pada dacrah otolromi khusus, daerah istimewa, dan daerah khu8ug ibukota nesara 0l - Jumlah pelakanaan kebtakan otonomi (regulasi) ^pada daerah otonomi khusus, dacrah tutimewa, dan dacrah khusus ibukota ncsFra 4 2 rekomcndasi 5.930 bidang 02,07.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pclayanan Pertsnahar di Provinsi Papua Barat 01 Terlahanartya percepatar 01 - Jumlah Scrtipikat Hak Ataa Tanah 5 23.715,4 KEMEI{TERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02 - Terlak$narya percepatan 01 ^- Juralah bidalg tanah peta bidang tfirah dan ruana 5 78.538 ha o2.o7.o5.o7 PRO-P: PcnirSkatan Ikpasitas Pcmcrintahan Daerah dan Hubungan Pu8at Daerah di Provinsi Papua 0l Memp€rcepatkemudahan b€rusaha di daerah tcrmasuk rcforDtaBi p€layara, peririnarr yang berbasls sistcm informasi di8ital (e-g,or) 01 - Jumlah pcrizinan yang kec,enangannya sudah dideleSasikan ke PTSP Prima berbasb clcktronik 4.OOO,O KEMENTERIANDAJ,AMNEGERI,I(EMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POUTI(, HUKUM DAN KEAMANAN 4 562 dokumcn 02 - Meninskatnr kerja sa,rla daclah 0l Jumlah daerah yahg Een8implementasikan Ke8€pakatarl dan Perjanjian Kerja Sama 4 I daerah 0l - Per€entage capaia[ SPM di daemh 03 - Meninakahya pers€ntase capaian SPM di daerah - A.l.126 - 4 too v" \ J FEFIISLIK INDONESIA Horlt , trrdott.I (Pq/koar.E Pdodtrr (PPl/Klght ! Prbdt . lpl/ProycL ^D ^ortt.r lERo-Pl FtrrFi Inilltrtor 0l - Pers€ntasc dacrah yang mcmpunyai Nilai Indek Inovasi Tingsi Dd.r!I..[ Tcrhrdrp Anhr! Pr.dd.n Trryct 36 v" 30 dacrah RE. .r r h.tra.i P.hb.r.r 4 4 05 Merringkatnyadaerah de[aan peneriliafir daerah meninckat 01 - Juml,ah daerah yaru p€nerimaan daerahnya meningkat 06 - Meningkatnya daerah d€rgan realisasi belanjanya b€rkualitag 0l - Jumlah daerah yarl8 realtuasi belanjanya berkualitas 01 Jumls} daerah yang aelak€anakan tata kclola keuangan daerah yang ef€ktif dan efisicn 30 daerah 30 dacrah 07 - Merdngkatnya tata kelola kcuangan dacrah yana efeldil dan cfrsicn 08 - Pcningkatan penatsan hubunaan pusat dacrah 01 - Jumlah tuga3 dar wEwenana yarE dilaksanakar oleh Gubsrur sebasai W6kil Pemerintah Pu6at dengan kineda baik 22 rekomendaai 09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaa kebiiaka,Ir otonomi (regulasi) ^pada daeralr otonomi khusua, daerah istimewa, dan dacrah khusus ibukota lBgara 01 - Jumlah pelaksar8an kcbtakan otonomi (rc8ulasi) ^pada daerah otonomi khusus, daerah istimcv,a, dan dacrah khuaua ibukota negara 4 2 rckomendasi 02 - T€rlal€slanya percepatar 0l Jumlah bidang talah p€ta bidang tarah dan ruaru - A. .l27 - 5 r06.662 ha 33.801,7 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 02.07.05.08 PRO-P: Pengclolaan dan PclaFnar Pertanahan di Provirui Papua 01 - Terlakananya psc€patan 0l - Jumlah Sertipikat Ha.k Ataa Tanah scrtifikasi fanah 5 12.085 bidarg RCFLTELIK INDONESIA rHodtr' rrdo!.l (m)/PrortrE Hodtrr (PPl/Ecatrtu rHo tl. llel/Eoy.k ^Psodtr' IPRGPI ht: rr-lrl LEi btor DEfiuEln T.rhrd.p /ltrhrn Prcrlilcr Tr{.t RI'. .rutr hrt nd P.l.lrrn 02.07.05.09 PRO-P: Penyclenggaraan Penataan Rusna di Provinsi Papua OI - TeEu3unnya rencana tata ruaJtg y6ng berkua.litas 01 - Jumls}l Eateri teknk darl rancsngzrn peraturan dacrah RDTR Kab/Kota 1 1 materi tekrig dar Ranp€rkada 1 materi telcris dan Ranpcrda 5 2.325,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 5 5 02.07.05.r0 PRO-P: Tata Kelola Pcmerintahan dan Keamarran dcngan Tctap Menghormati HAM Ol - Rata-rata Nilai AsFk Kcbebasan pada Indek Demokrasi Indonesia di Wilayah Papua 01 - Mcningkatnya demokrasi dalam kchidupan b€rEasya.ra.kat di wilayalr Papua 4 al,&42,3 25.700,O KEMENTERIAN KOMUNIKAI}I DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI CATATAN: 2024 ^pa6ca pcnctapan APtsN 2024; {3J Pagu Belanja K/L b€rda.arkan Pertemuan Tiga Pihak PaSu Irdikatif 2024. KETERANGAN a) M€nAgunal(all target nasional b) Dukungan Terhadap AIaharI Presiden: (1) Pembangunan SuEb€r Daya Manusia; (2) Peabangunan Infrastruktur; (3) Pcnyederhanaan Rcgulasi; (4) Pcnycderhanaan Birolarasl (5) Tran3formasi Ekonomi. - A.II.128 - SK No 098666 C tN PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING Prlodtar ltrdorrl (Pxl/PrcAtlE Pdodtrr (PP,/Icarrtu ^gHdn , (rPl/Eoyot E'rodt . tPR(}Pl Aararaa it'!tiII=n|ll Drh4rE TGthrdrp Ar.h.! PLddc! T.rtct RE. Jut Br,rlir.]f?JrIE!!l.l 03 PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualita8 dan Berdaya saing 0l Terkendalilya pertumbuhan penduduk dan menguahya tata kelola kep€ndudukar or - Angka IGlahirar Tor,,l lTotal FerNiW RatelTFR) ! ^program ^jaminan sosial 2,10 p€r wa.Ilita 15-49 tahun 233.O23.O2r,6 loo,o0 % 02 Meningkatnya perlindungan sosial bagi scluruh Fnduduk ga,oo 6/0 02 - Proporai rumah tangga miskin dan rcntan yang memperoleh bantuan s&ial pemcrintah 80,00 % 03 - Tingkat kemtukinan ektlcm o-t vo 03 Terp€nuhinyalayaflan dasar bidrnS kegehatatt dan pe idikart Or - Anska IGEatia.Il Ibu ^(AKI) Ia3 per IOO.OOO kelahiran hidup 02 - Anska IGmatian Bayi ^(AKB) 16,00 p€r 1.000 kelshiran hidup 03 - PeEentas€ imurfua8i dasa.r trengkap pada anak usia 12 23 bular (X - Prevalensi slantrhg (pcndek dan saqat ^peadek) pada balita 90,00 % t4 ^yo 05 - PEvalcrui rrasang fturus dan €angat kurus) ^pada balita 7,O - A.III.1 - t-rll o T Prlodtrl rrdo[rl lm)/koar.E ^Horitlt (PPl/Ecarrt.! Pdodtrr (xP)/Eot.L Frro ltr, (PRGPI r-a: f,lrl.tlln Dukungrn T.rh.drp Ar.hr! Tl'lct Rp. Jutr Irrtrnd PcLtt.rr 06 Imidensitub€rkulGi! 297 Fr 100.000 pcnduduk 08 Jumlsh kabupaten/kota densan eliminasi ku8ta 469 kab/kota 2t,80 vo 4,70 "/" 11 Nilai rata-rata haeil PISA: Membaca 396 12 Nilai rata-ruta hasil PISA: MateDmtika q: B 4o2 14 ' Rate-rata ta.Ijla Eekolah penduduk usia 15 tahur ke atag 9,29 tahun 15 tla.rapan lama sekolah 13,30 tahun 04 - Meningkatnya kualitas arak, p€rempuan, dan pemuda 01 - Indeks Perlindunsar Anak UPAI 73,49 02 - Indeks Pembangunan Gender ^(IPG) 91,24-91,54 13 Nilai nta rata hasil PISA: Saing 03 - Indeh Pembangum.i Pemuda ^(IPP) - A.III.2 - 57,67 TIET{IT+TA Prtodt r trrrtonil lPrl/Ptoarr'r ^Frlodta. (PPl/x.8lrtrn Prlo trr lxPl/Proy.L ^Prlo ^trr lPRo-Pl L.r?4.!n hdlLrtoc DuLrlrur Tcrh.d.p Arahin ft .ld.n T.rgct Rp. .r[tr t!.t.,id P.Lt r[. 02 ^- PropoBi ^pekeda yang bekerja pada bidang keahlian mcnengah dan tineSi 43,1O Vo 03 ^- Jumlah PI yane masuk kc dalam ltoild cla*s vrliue'sity Top 2OO 1PT 04 Jumlah PT yang rDaauk ke dalalr uotw dass uniue6itg Top 3OO 05 Jumlal PI yang nrasuk ke dalajo .,odd class uniu?rsr: ry Top 500 3PI 07 - Pcringkat pada Olgnr'tpic Games 30 08 - Peringkat pads krulUnpb Carnes 40 2Vt 03.01 PP: Pengendalisn Perduduk dan Penguatan Tata IGloIa Kepefldudukan 01 - MeningLatnF cakupan pendaftaran pendudul( dan Frcatatan ^3ipi1 ^dan menguatnya sbtcm pcmutakhiran data k€pendudukan 01 - Pcrscntasc dadah yang menyclenagarakan layanar terpadu p€nanggulanaan keEiskinan I ro0,00 % 3.774.019,9 02 - Pers€ntas€ provinli/lGbupaten/kota J.ang ^Eemanfaatkdn ^siatem ^percncanaan, penganggaran dan m.niton g evaluasi unit tcrpadu dalam ^pro8€s p€nyusunan plogram-progral: l penangaulanaan kemtukinan I 100.00 % - A.III.3 - Hodtrr rrdood llr|/Ftogr.a ^Pllodtr. (Pqlfcd.t n Frlodtrt lxP)/F!.t ^L ^Prlodtrr ^(PRGPI htnlTl iFITIT,=rIJI Duhrngrtt T.rhrihp Atrh.! Tug.t Rp. .rutr ir?rll?t1r?5ll-r'!r.t 1o0,00 % 100,00 % 50 v. 03.01.01 KP: Percepatan Cakupan Administrasi IGp€Etdudukan 01 - Jumlah pedotuan/kebtakan/ SOP pen}"elenggaraa.n administra8i kependudukan yang disusun 60 pedoman/ kebiiaksn/ soP 9.067,6 03.01.ol.ol PRO-P: Perluasan Jangkauan I-yanan AdEiniatra8i Kependudukan 01 - Terlaksananya perluasan jarakauan layanafi adEinisEasi kependudukan 01 - Jumlah inovasi daerah urtuk meningkatksn kuaiita. layanan publik dan rcfornasi birokrasi di bidar8 adminbtraEi kependudukan dan pencatatan sipil 02 - Persentasc cakupan akta kematlln dari perhtiwa kematian yang dilaporkan 03 Pers€ntase cskupan kcpemilikan buku nikrh/akta perkawinan pada 6emua ^pasangan yanS pcrkawinannya dilaporkan 2.570 inovasi too v" too v" 6.107,3 MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI I I 04 - Peru€ntale ca.kupan kepemilikan akta pcrcclaisr pada i€Eua individu yana p€rc€rdiannla dilaporkan - A.III.4 - too vo HoEttrr irdoad lml/Etogrtr ^Prlodtrt (P"l/K.dlt.tr ltrorltr' (xPl/Proy.k P odt.r IIRGn illrlT=rtIl Drrtuafan Lrhliir? Ar.hrtr Tltrct RD. &t. Irrtrlrn Pctrtrr. 03.01.0r.02 PRO-P: Percepatar Kepehilikan DokuEen Peltdajta.mn P€nduduk dan ltncatatan Sipil bagi Kclompok Khusug 0l Terb.ksananyapercepatan kepemilikan dokumen pcndaftaian p€nduduk dan pcncatatan sipil bagi kelompok Ltusug s0 daeEh 2,960,3 KEMEMERIAN DA1AM NEOERI 02 Pementas€ Fnduduk rcnta.n yang tersclcsaikan pcngurusan dokumcnnya 100 % 03.01.02 KP: Integrasi sistcm Administrasi Keperduduka, Ol - Menauatnya integrasi sistem administrasi keFrldudukan 01 Jumla.h Sfutem Informaai Admiristraai Kepcndudukan ^(SIAK) yang dikcmbanEkan dan diintesasiksn I siatcm 63.603,6 31.397,7 03.01.02.0r PRO-P: Penguatar Integrasi Data AdEinistra.i Kependudukan 01 - Menguatnya htegrasi data administra8i kependudukan 01 - Jualah lembaga ^pcnSguna rang menandaiangani kcrja sama p€Dsnfaatan data kependudukan naaional untuk ^p€traya.nan publik 25O lembaAa pengauna 32,205,9 KEMENTERIAN DAL{M NEGERI, BADAN KEPENDUDUXAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL IBKXBN) 02 - Jualah lembaga penSguia yang mcmanfaatkan data kep€ndudukan nasional untuk pelayarran publik r .5OO lembaSa p€nacuna 0l - Jumlsh database kcpendudukan ya,Ig, upddte BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TBKKBN) 1 I 03.01.02.02 PRO-P: PcngcmbanAar Data dan Informasi KependuduLan (Stattutik Hayati) yana Akurat, Lngkap dan Tepat Waldu 01 ' Terlaksananya pengertbangan data dan informasi kep€rdudukai! (statfutik hayati) yang akurat, ldEkap, dan tepat waktu SK No098671C 0l Merdnakatnyakua.lita. pe[da.: opingal dan layanan tcrpadu 01 - Peraentaoe dacrah yang menyelenggaraksn layanan terpadu penanggulanaan keEiskinar - A.III.5 - I IOO Yo 3.s28.932,6 03.0r.03 KP: Pcndampingan dan Laysnan Terpadu FR,E9IDEN REPIJBLIK INDONESIA Pllodt r rrdoorl (PU/Proat.E P odtrr (PPl/IIcdrt ! Hodtr. lxPl/Proy.L ^FHorn.l lPRcPl Drhrr3u T.rlrit p Atrhrn Pr.ddcr T.rg.t Rp. ,rutr Iftlltrtor r-l'iFrl.l: FrlS|tF!!: n I too v" 1 roo ^o/" 04 PerBentareperrgembangan$tandar nasional pendamping pembangunan 'I 1 l oo ^o/" 60 v" 06 - Pcrscntasc kcmcnterian/ tembaga yang mengadoFi kualifi.kasi standar nasional p€ndamping pembar8urran 50 v" 03.0r.03.01 PRO P: Penyelenggaraan Sistcm La].anan darr Rujukar Terpadu 01 ^- Tcrlaksananya dan rujukan bagi penduduk mbkin 01 Jumlah kabupater/kota yarg mengeabangkarr SLRT KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONA.L PENANGGUIANGAN BENCANA (BNPts), I(EMEIITERIAN KOPERASI DAN USAHA KF'IL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKAS}I DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ^(BKKBN), KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02 - Jumlah dcsa/kelurahan yang mcngembangkan pusat ke3€jahteraarr s14 kab/kota 1.768.06s,8 1.760.466,8 1.028 de8a/ keluralEn 03.01.03.02 PRO P: Penguatan Penda$pingan Masyarakat 01 - Tcrlaksananya penauatan kapasitas dan kapabilita8 kclrmbagaan pendaEping pcmbanaunarl 0l Jumlah SDM k*€jahteraan yanS meninSkat kapasitas dan kcmampuannlra 30slal la.OOo orana - A.III.6 - SK No 098672 C 02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial ^yanA teraHitaEi 6.000lcmbaea FT,FUELIK INDONESIA f orlt.. lfrdo|irl (PIl/Progr.o Horltrr lPq/Ikglrt.! ^Hodtrr lxPl/koytk ^Horlt , ^(lRo-P) i: l=a-rl iTfiTI-TiN Dulu!Er! T.rh.al.E Arahrn Irrtrlrt Pchltrlr Tut t RD. Jutr Ol - Jumlah pendamping dc3a yang diberdayakan 36.000 orang o3.ol.04 KP: Pemaduan dan Sinkroni€asi Kcbijakan Pengendalian Penduduk 0l Indeks lGp€dulian terhadap IBU Kependudukan 53,4 172.416,2 03.ot.(x.01 PRO-P: Sincrgitas Kebijalan Pengerda.lian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh seimbang Ol - Meningkatnya pcmanfaatan data dan informasi kependuduk .tl 01 - Pers€ntase pem€rintah daeral yang merrpergunakan Gtand Desrlgm Pemba.ngunatl Kcp.ndudukan ^(GDPIq sebagai Ealah satu dasar pcrcncanaan pcmbansunar da€rah 300,0 100 % 1.607,0 70,0s 170.509,2 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ^(BKXBN) BADAN KEPENDUDU(AN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ^(BKKBN) roo (plovl % 03.0r.04.02 PRO-P: FcnSuatan l(apasitas dan Ihpabilitas lGl€mbagaa.n IGperdudul(ar 0l - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas Leleabagaan kcpcndudukan 01 - Pem€ntas€ peEerintah daerah yaDg mcmiliki kebijakan pembarsunan berwawasan keperdudukan 01 - Indeka Kualrtas Data dan Iiformasi Program Ba.rlgga Kencana 4 4 03.01.04.03 PRO-P: Pemsnfaatar Data darr Inlofi Daai Kependuduka! 03.02 PP: Perrguata, Pelaksanaan Perlindurrgan SGial 0l - Menguatnya pelaksanasn pcrlindurgan social d6laI[ menjanskau Fnduduk Eiskir dan kelompok rentan 0l Ferr€nta8e cakupan kepe$ertaan Jaj: dna.n Kegehatan Nasional ^(JKN) 98,00 % 153.253.372,4 02 - Tingkat kemtukinm penduduk pcnyandang dhabilitas 11,00 70 03 - Tingkat kembkinan penduduk larjut - A.III.7 - <10,oo vo P orltrr f,rdorrl (Ef,l/Progr.n Prbdtrt (PA/E4r.t.ti Pdodt r lBg/Pror.r ^Pdodt ^r lPRo-Pl Surru hdttrt r DuLuEtrn Tcrhaali? Ar.b.n PLrld.r TEgct RE. ,rutr I!.tr!rl Pcht ur 04 Pemerintal daerah yang aenerapkan prinsip-prinsip inklu3if 20,oo ^6/" 74,57 vo 06 PerE€nta8€ cal 80elo puskesmaa I I 28 de8a 514 kab/kota 02 - Jumlah kabupaten/kota yadg menerapkan Kawasar Tanpa Rokok ^(KTR) 0l Jumlrh kabupaten/kota s€hat 01 - Perscntasc dda/kclurahan dcngan Stop Buang Air Bc€ar Scmbarangan (sBs) 514 kab/kota 420 kab/kota 332.664,3 90./" I I 03.03.04 KP: Penguata, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GerEas) 03.03.04.0r PRO-P: Pengcmbangan Lingkungan Sehat 01 Terlakaranya Frgembangan ^lingkungar s€hat I 198,482,9 KEMENTERIAN ^(ESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 02 - Jumlah kabupaten/kota Bchat 420 kab/kota SK No098684C 0l TerlakEananlapenguatan proaoai GerEaa - A.III.18 - 70 v" 134.18I,3 XEMENTERIAN KESEHATAN 03.03.04.02 PRO-P: Penguatan Promoai Gcrmas 0l - Pcrsentase kabupaten/kota yang menenpkan kebijakar Germas 02 - Pcr!€ntase Labupaten/kots den8an mi mal 8096 posyarrdu aktif 50 ^q" t-Jil-d{EITIt FEPIJELIK INDONESIA Pllonlt t f.dolrl (PU/Progr.E Hornrr FP,/r.8ht ^! ^Frlodtrr 6Pl/Proy.L ^Frbdt ' ^(lRo-P) ht-E?i ifrTTTIN DuLurrrr Tcrhritrp Ar.h.n Ilrtrrrt Pchltrlr Till.t RE. Jut. OYo 7.641.317,1 03.o3.05 KP: Penguatan Sistcm IGs€hatan dall Pcngawassn Obat dan Makanan 0l - Menauatnya silteE ke!€hatan dan pergawasan obat dar mrl60 v" 04 Indeks Keamaran dan Ketcrtiban Masyarakat 3 3,40 07.05.0r XP: Penguatan Kermanan Dalam Negeri 0l Meruuatnya kcamanan dalam negcri 0l Indeks Rhiko Terodsme ^(Pclaku) 02 - Indeks Risiko Terorhme fTa.rget) 03 - Angka pelanggaEn lintas batas ncgara 04 ^- Angka kqadian konflik 37,80 344.4rc,2 4 54,00 4 < 150 pelarr8Saran 4 35 kcjadian 05 - Anska korban penprssi int rnal Ol - Clearaioa /ate terorlame 4 5 <14.0OO oraDs ao 9/" tt2.2t7,7 07.05.01.o1 PRO P: Penfulgkatan Deradikalisasi dan Penanganan 01 Medl4katnya deBdikalisasi dan penanganan 02 - Jumlah deradika.Iisa8i terhadap t ruangka, t€rdakwa, terpidana, [arapidana teroriarae, mantan narapidana tcroriamc, serta oranS atau kelompok orang tcr?spar paham mdikal terorfumc BADAN IMEUJEN NEGARA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME ^(BNP'D, KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, KEJAI(SAAN REPUBLIK INDONESIA 5 125 orang SK No098782C - A.VII.14 - itFEIrfJf, tXTIf.f{It+Tf t P odt r tr..lond (Pl|/Proar.E Ptlodtr. (Pq/Ibgrrhr Hodtrr (Bq/ProyGL Hodtrt (PRGEI (t'!?tFr rlilri IT"lIJl Durutr8ra T.rhrdrD Arrh.,r T.rgct RE. &t r-i: tTl.llflfZ5n-F|ll 03 JuEtah kegiatan pcncegahan tindak pidana tcrorisE€ 0r - Jumlah objek vital dan target rentan yang mcndapat pentqmanan Ol - Jumlah pos pamtas, ^posal, Dos pol gubsekor, dan PLBN yang dibangun 5 5 5 2 128 kegiatan 07.05.01.02 PRO-P: Pengamanan Objek Vital dan Target Rerta, 0l - Tcrlaksananya perga.Eana, objek vitrl dar targct rcntan 07.05.01.03 PRO-P: Perauatan Pertahanan &n Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terlutr 2.079 objek vital dan target 50 instituoi 58 m'. r93.322,1 25.OOO,O KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 0l ^- Terlaksananya pcnguatan pertahanan dan keamanar di perbatasan dan pulau terluar KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA, KEMENTEzuAN PERTAHANAN, BADAN NASIONAL PENGEI-OIA PERBATASAN ^(BNPP) 02 - Panjsns ^jalan hspeksi patioli perbatasan 2 2OO ld 03 ^- JuEtrah penduduk pcrbatasar ^yanS diberdayalcn dalaj! sistem hankamor 180 orane 04 - JuElah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yanS ditingkatkan sarana prasararB pertaharan dan keamanannya 2 49 PPKI 07.05.01.04 PRO-P: Penanganan Konfljk secaE Humanig 0l - Tertanganinya konflik lec€ra huEaris 0l - Tertanggulan8irrya potcllsi konflik losial di tingkat kabupaten 02 - Jumlah arggota satuan yaflg mendapatka, pelatihan pcnanganan konflik serra humani. 07.05.01.05 PRO-P: Kcselamatan darl Reintegrasi di Wilayah Rawan 16.715,0 KEPOUSIAN NECARA REruBUK INDONESIA, DEWA}'I KETAHANAN NASIONAL, KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI 5 19 kasus I 9O0 orang 01 - Tem'ujudnya kcs€l,amatan dan rcintgrasi di wilayah rawan dan b€ncsna 4 01 ^- Jumlah korban bencana yang di!el,a.Eatkafl - A.VII.15 - 120.000 orang I.16I,4 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NEFUBLIK INDONESIA Prlodtrr Igirlonrl (Pl)/Pr.lE tr Pdodtr. IPP)/E al.t ^tr ^Pdotlt ' (BPl/Ptoy.t Hodtrr (IR(}4 Dutulgur T.rh.d.p A[harr Pt.rlil.r T.rg.t Iadllrtor Ol - Pemenuhan MEF Rp. .rutr toovo 26.999.211,5 t-llrT : rlI?5rtErtl 07.05.02 KP: Penguatan KemaEpuan PertEhanan Dibarengi Confrden c Buildins Meosutes (CBM) 0l Tewujudnyakemampuan pertahanan yanA kuat dibaftngi Conldene Building Measures ^(CBM) 4 5 z5O 07.05.02.01 PRO-P: Penaadaan Alutabta of - Terlakananya peruadaan 0l - Jcnis alutaista ^yana diadakan 22j.niz 17.101.222,3 KEMEI.ITERIANPERTAHANAN 07.o5.o2.o2 PRO-P: Pemcliharaan dan Pemwatan Alutsiata 0l - Terlaksananya psneliharaan datr peralratan 01 - Jenis alutsista yang diharwat 13jcnis 4.88a.O56,5 KEMEI{TERIANPERTAHANAN 07.0s.02.03 PRO-P: Pembangunan Sarana- kaerrna Pertahanan 0l - Tedaksananya pemba[Sunalr sarana- prasararla pertaharan 01 ^- Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun 2 3 jenis 279.237,7 KEMENTERIANPERIAHANAN 07.05.02.04 PRO P: PerinSkatan Profesiolralisme dan IGsejahteraan Prajurit 0I - Terwujudqa prcfcaionali.me d6r kes€jahterar.lr prajurit yang m€rdngkat 0 I - Jumlsh sarpras prof$ionalkme da.n kesejahtcraan prajurit yang dibangun 2 Tjenb 1.363.570,6 KEMEMERIANPERIAHANAN 07.os.02.05 PRO-P: PeDrbangunan Pcrtahanan Siber 0I - Tcrlakananya pembsngunan pertahanan 01 - Jeni. alpalharkam industri pertalmrafl ya,Irg diadrkan 0l - Jumlah sistcm sib€r p€rtahanan yang dibangun 4 5 106.766,0 XEMENTERIANPERTAHANAN 7j€nb 3.260.354,4 KEMENTERIANPERTAHANAN 07.05.02.06 PRO-P: Fembangunan dan Pengembangan Industri 0l - Jenis slpalhankam indu8tri pcrtahanan yang diadalGr 07.05.03 KP: Pcnauatsn Keamanar Laut 01 - AnSka pclanSgaran hukum darr tafigguan ^keamanan ^di laut 0l - Terwujudnya penguatan - A.Vn.16 - 202 kasus 1.294.427,9 REPUELTK INDONESIA hlorlt . X.tfo[rl (Pq/ProFE Pdorltrt (Pq/KGghtr! rrrodtr. lf,g/ProrcL ^Hodt t IPRGPI tldlLrtor Duru!g.n Tcrhrdrp Arlh..E Prc.ld.t fut t Rp. .rrtr i?lTrttrT.iSff-Trt I.OOO,O BADAN KEAMANAN I.{UT 01 SiBtem peringatan dini keamanan laut 01 - Juml,a}l stutem pcrinaatan dini 4 07.05.03.01 PRO-P: Penguatar l(apaoitag Sistem Periraatan Dini Tcrpadu 07.05.03.02 PRO P: Peflguatan Kapasitas Opera8i Keamanafl taut ol - Terlak.ananya operasi keamanan laut yang kuat O I - Pers€ntaa€ cakupan WPP NRI yana dipantau dari kcgiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan p€ l(ana.tl I.292.429,5 BADAN KEAMANAN LAUT, ^KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KEIAUTAN DAN PERIKANAN 4 roo vo 07.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Pcnyelesaian Kasua Keamanan Laut 0l - Tersujudnya penyel$aian Ol - Clcarur',.c ,ate nndak ^pidana laut kaaus keamanan laut yanS meningkat 4 ao vo 998,3 KEPOLISIAN NEGARA REPIJBLIK INDONESIA 07.05.04 KP: Penguata, Keamanan alan rGtertiban Ma.yamkat 0l - T€rwujudnya penguatan keamara.n dan kctertiban masyarakat 01 - Anaka prevalensi penyalahguna 02-Cinetue 1.69 4.70r.093,4 4 r r r/ r00.000 penduduk 03 - Pclayanan publik Polri yaag Fima 4 to,% 07.05.04.01 PRO-P: Pcncegahan drn Pcmbcrantasan Peredara.lt celap NarkotiLa dan Prekunor Narkotika 001 - Meningkatnya Pcnccgahan ^dan pemb€rantasan percdarar gclap narkotika dan Fekurror narkotika Ol - Claarance rate tirjdak pidan narkotika KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NAIIIONAL ^(BNN}, KEMENTERIAN DAJ"{M NEGERI, KE'AKSAAN REPUBUK INDONESIA, KEMENTERIAN KEUANGAN I a9 vo 79.688,0 02 - JuEla,]: kawasan ^yanS pulih dari taflaman terlarang 5 3 kawasan SK No 098785 C 0l - MeninAkatnya ^pencegalnn FlF]ahgunaan ^dan rchabilita8i pcnyalahguna aarkotika - A.VII.17 - 8,0 % 90.42I,6 BADAN NARKOTIKA NASIONAL ^(BNN) 07.o5.o4.o2 PRO P: Peniqkatan Pencegaha, Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotlka 01 - Indeb Ketahana[ Diri Rcmaja 02 - PcEcnta!€ perubalmIl kualitag hidup pecandu/ penyalahguna/ korban psryalahgunaan narkotika aspek fuik 53,51 I-J: fd: Tfrfdll rffl ^rf.f f IXNf,I.TIt+f fl Prlorlto llrdoEd (ml/Eogtrrn P'rodt . IPD/EcEtrtrn ^Ptlodtr. lxPl/kty.L ^Prlodtr. ^(PRo-Pl htttti BilT]T: t?ln Rp. Jut irlT rFrlJ|tTt!'in a,o ^oh (}4 - PeEentasc pffubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahSuna/ korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan s$ial 7,Ovo Duhrtlgr! Tcrhrdrp rflIrrr Turct I I 1 6,0 vo 07.05.04.03 PRO-P: PenanSanafl Kasu3 TPPO, lcrta IGjahatad terhadap Perempuan, Anak, dan K€lompok Rentan tainnya 01 - Tertanganinya kasua TPFC, serta kejalatar terhadap pcrcmpuan, anak, dan kelompok rcntan lainnya 06 lddeko Kepuasan layanan Rehabilitasi Ol - clearand rdte tindak pidana TPPO scrta kcjahatan terhadap ^petempua[, anak, dan kclompok rcntan 5.481,0 KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONFSIA 4 4 3,20 45./" 07.05.04.04 PRO-P: Peninakatart layanar Kcpolfuian yang Prcsbi s€bagBi Kelanjutan Proaotcr 0l - Terls.lcananya ol - Indeks Kepuasan Layana.n 4 8,5 peningkatanlayanankepolisian Kepolkian ng presi.i s€bagai kclr"i"t"" 03 Cleaftnc€ rate tindak pidana 4 6OVo kcjahatan perhnkar da, TPPU 37.75I,0 KEPOUSIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA - A.VII.18 ^. Erfd: IFIiIl lrfff ^rIlIIXTIfdtflf{: IIl fHodtlt lfrrioarl Frl/Progrro ^Prlorttrr (PPl /trd.t.tr Pdodtr. IXP)/Proy.k ^Pdodtu ^(PRO-!| Aarru IndlLrtor Dukragrn T.rhrd.D A h..! Ec.ldcr Tutct Rp. Jnt ln.t.ad P.l.L.t.!r 07.05.0+.05 PRO P: Pengadaan Almatau8 dan Alpalkam Dukunaan Layanan Kcpolfuian Ol - Terlakssnanya ^pengadaan ahnat8u8 dan alpalkam dukunean layarlar kepolbian 0l ^- Jumlah almatau8 dart alpalkam kepoltuian 2 5 6 paket 3.884.585,4 KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA 40 %, 02 - PeE€ntas€ almaftua dan alpalkam konEibwi industri pcrtahsnan 07.05.04.06 PRO-P: Pcningkatan kofesionalisme dar K€i€jahteraan Anggota Polri t 2 2 4.500 personel 603.166,4 KEPOUSIAN NECARA REPUBLIK INDONESIA 603 unit I unit ao ^o/" 02 Jualah unit pcmenuhan rumah ncSara 03 - Jumlah rurEah sakit yang dibangun/ meningkat ak€ditasinya 04 - Perscntase p€nyelesaia[ ^pengaduan mas]tsra.kat 4 07.05.o5 KP: Penguatan Kcamanan dan KetahffIan Siber 0l T€rwujudnya kcrahanan 01 Skor ^Global cyb€t Se(,],itg hldex dar keamanan aib€r ]ts.tlg kuat 1,2 90,04 158.430,2 07.05.05.01 PRO-P: PembangurEn dar Feuguatan Tim cepat Tanggap I(camanan Siber 01 - Tcrlakanarya pembangunan tirll cepat tanggap kcaEana.tl siber ^ya.ru o I - Skor Pila.r lechfttal ^pada Global cgbeBearit! i7rdexlc'cll 2 t7,5 13.742,1 BADAN INTEUJEN NEGARA, BADAN SIBER ^DAN SANDI NFCARA 07.05.05.02 PRO-P: Penguatan Infra.truktur, SDM, dan Regula8i Xeamanan Sib€r 0l - skor pilar organizaabnal ^p€.da clobaj Cgbe6ecuriv Index lccll 02 Skor pilar ,echnica, P€.da Global cabe$ecuitA hdex lccll 0l - Terlaksananya pembangunan infrastruhur, SDM, dan r€gulasi keamarlarl sibcr l,ana kuat 4 13,60 113.797,9 BADAN INTEITIEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, XEPOLISIAN NECARA REPUBLIK INDONESTA, KE'AKSAAN REPUBUIi INDONESIA 2 17,50 03 - Skor pilar cqpacitg deuelopment pada clobat cgbersecufis h1d"r lGctl I ta,90 - A.VII.19 - 5 65'% 16.390,3 KEPOUSIAN NECARA REPUBUK ^INDONF^SIA, XEIAKSAAN REPIJBUK INDONESIA 07.05.05.03 PRO-P: Penyelesaian lGjahatan Siber 0l - Tcrlakaranya p€n]€l$aian kejahatan bidana Ol - ClEaran e raE tindal( ^pidana sibcr FRES IDEN REFUBLIK INDONESIA - fibrrtl. f,rrldd (lrr/kogr.lr Pddlt.r (PPl/ryr.trn Pdodt . (rPr/Pro,y.t "do ^ltr. llRo.l| 07.05.05.04 PRO-P: Fcrrccgahao Kcjabatal Siber dan Peingkaten lcrja Sa.Ba Internasio!61 Bidang Sibctr hdltrtor Ol - Skor ^piliAr cooperstionpada Clobal CVbeBe&rtQ lrdex lctel) Drhry.. f.rhirD &rha Ptt.td.r frrgct Rp. .rnt lart ld P.lrtralr 14.500,0 BADAN ITIITELI.IEN NEGARA ol - Tcrsujudaya p€nccgahan kejahatar siber Eelalui perdngkataa terja saEa intemasional bidang sibe! 1,5 14,40 CATATAN: 2024 ^pasce ^pcnctapEn APBN 202a; {3) ^Pagu Bela4a K/L Hssarkan P6iitlEuan ^Trga Pihak ^Pagu Indikatif ^2C24. KETERANCAN Dukungan Terhadap ArehBn Preaidar {l) ^PehbarxguDar Sumb€r ^Daya ^Manusia; ^(2) ^P.robdngunalr ^Infrastuldur; {3) ^Fenyederhansan R€gulasi ^(4) ^Penycderhanaan ^Birokrasi; ^(5) ^Trandoraasi Ekolrorl ^. T,AMPIRAN III NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/IMAJOR PRo.]BCT REruBUK INDONESIA MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ ]I4A JOR PROJECT PADA PRIORITAS NASIONAL RKP 2024 Prlorlt.r f,aaion.l / ,trdoi halect Rp. .rut I Industri 4.0 di 7 Subs€kto, Prioritas 2 Destinasi Pariwisata Prioritas 3 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 185.938,7 1.618.988,1 230.735,O 4 Penguatan Jarailran Usaha S€rta 35o Korpora8i Petani dan Nelayan 5 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 6 Revitalisasi TaDbak di l(awasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng 2.545.624,t 341.223,9 427.452,6 7 Integrasi Pelabuhan Perikalan dan Flsh Morket Bertaraf Intemasional I Food Estdte (Kawasan Sentra Produkei Pangart) 9 Pengelolaan Terpadu UMKM 02 - Mengemb€ngkan Wilayah untut Mengurangi IGsdrjangan dan Menjamin Pemerataan 71.350,0 406.74O,2 944.234,9 10 Pembaflgunanwilal,ahBatara-Bhtan 730.634,2 11 Pengembangan Wilayah Metropottan (WM): Palembang, Denpasar, Banjamasin, Makassa, 12 Pembangunan Ibu Kota Nusantara 1.012.150,9 - B.1 - 2t.907.2t3,4 FFESIDEN NEFUB!.IK INDONESIA Prtodtrr [s.lo!al I Ndlo" Pr2l.ct Rp. .rut 13 Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sof.fr, dan Sorong 412.005,3 14 lvilayah Adat PapuEU Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay 15 Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitamya, Pulau Irmbok dan Sekitarnya, serta l(awasan Pesisir Selat Sunda 16 PKSN l(aveasal Perbatasai Negara 6.579.135,8 r42.674,O 423.727,6 17 Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) 42.629,O 03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 18 Percepatan Penurunan IGmatian Ibu dan Stu/rt/lg 47.423.909,1 19 Pembangunan Scien e Tecl&o Parkloptifialis€.ei TrUrle Heli, di 4 MaJbr Udversitas) 20 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 2l Reformasi Sistcm Perlindungan Sosial 22 ReforEasi Sistem Kesehatan NasioDal 05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 23 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-IE Eputrg 24 Kereta Api Makassar-Parcpare 1o2.730,o 255.501,0 165.451.086,0 11.158.800,3 2.665.911,2 367.490,0 25 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 26 Sister! Angkutan Umum Macsal Perkotaan di 6 Wilayah MetropoUta!: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semar€ng dan Makassar 605.800,0 SK No098791 C -B.2 - 3.307.952,8 1 TT.I.TTfiN Horlta! l{s.ioirl / qlot hal.ct RI,. Jutg 27 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak 662,7 2A Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transoisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA 29 TransformasiDigital 299.A26,1 13.74t.171,A 30 Pengara€nan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa 3.354.094,9 31 18 Waduk Multiguna 16.831.197,5 32 Je@batan Udara 37 Rute di Papua 33 Jalan Tfans ^pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Teldepa! 34 Jalan Trane Papua Merauke - Sorong 35 Akses Sanitasi (air limbah domestik) l,ayak dan Aman (90 % Rumah Tangga) 7 t7 .765,6 3.527 .170,6 638.951,4 3.O27.194,4 36 Aks€s Air Minura Perpipaan (10 Juta Sarlbungan Rumahl 3.049.450,5 37 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 4.459.953,8 38 Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta SaEburgan Rumah 39 KA IGcepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta - S€marang dan Jakarta - Bandungl 3.994,6 (dibiayai oleh investasi badan usaha) 40 Pemulihan 4 DAS lcitis (dalam proses penajaman alternatif sumber pembiayaan) 06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 41 PeEbangunan Fasilitas Pengolahan Limbah 83 122.424,3 SK No098792C -B.3- 1.457.447 ,6 42 Penguatan Sistem Peringatan DiId B€ncana Prtortti! Ig.lhn t / qot P"dect Rt . Jutr CATATAN: (1) SBuai dcnga! p€ndekatan THIS, .ebu6h lrcyek dapat m€rdukullg lcbih dari satu lrqbr P'o.iec4 {3) ^I*airr ^Proj€ct ^EcEcakup ^rincian Belrnja K/L dan KPBU, belu.r6 dencakup du}ungan Badan Usaba FurN/Swasta); - (4) Pagu Belanja K,rL berda€arl{an perternusn Tiga Hhak pagu Indikatd 2024, ttd. JOKO WIDODO Saliaan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA dan Hukum; Djam31 -8.4 -

199/KMK/1977

Produk Hukum Terkait

16/PMK.010/2017

PP 35 TAHUN 2023

UU 3 TAHUN 2022

PERPRES 52 TAHUN 2023

PMK 122 TAHUN 2023

197/KMK.010/2021

Riwayat

Pembentukan